#30 tag 24jam
Markas Ormas Madas di Surabaya Disita Polisi, Ditengarai Berkaitan dengan Kasus Mafia Tanah
Polisi menyita markas Ormas Madas di Surabaya terkait dugaan kasus mafia tanah, dengan laporan sejak 2021. Proses penyidikan tengah berlangsung. [477] url asal
#ormas-madas-surabaya #markas-madas-disita #mafia-tanah-surabaya #kasus-mafia-tanah #penyitaan-markas-ormas #polrestabes-surabaya #kasus-tanah-surabaya #penyidikan-mafia-tanah #status-quo-tanah #penyit
(Bisnis.Com - Terbaru) 16/01/26 01:00
v/105026/
Bisnis.com, SURABAYA – Kantor organisasi kemasyarakatan (ormas) Madura Asli Daerah Anak Serumpun (Madas) yang terletak di Jalan Raya Darmo Nomor 153, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur disita oleh aparat kepolisian, Kamis (15/1/2026).
Di area dalam dan luar sekitar bangunan tersebut terlihat dijaga secara ketat oleh aparat Polrestabes Surabaya. Gerbang masuk dari bangunan tersebut dipasangi garis polisi (police line).
Terdapat pula papan informasi sita bangunan dan lahan yang terpasang di lokasi tersebut. Dalam papan tersebut terpampang tulisan keterangan penyitaan berdasarkan Surat Penetapan Ijin Sita Khusus Nomor: 190/PENPID.B-SITA/2026/PN SBY.
Keterangan papan sita tersebut juga memuat waktu dilakukannya proses sita, yang ditandatangani oleh penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya, tertanggal 15 Januari 2026.
Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Edy Herwiyanto menjelaskan, proses sita ini berkaitan dengan munculnya laporan polisi (LP) terkait dugaan pidana mafia tanah. Bahkan, terdapat LP yang telah dilayangkan sejak 2021 berkaitan dengan perkara kepemilikan atas objek tersebut.
"Ya, itu karena ada laporan polisi berkaitan dengan ada dugaan mafia tanah. Ada dugaan dokumen palsu, ada penyerobotan," ucap Edy saat dikonfirmasi awak media di Surabaya.
Dirinya membeberkan bahwa hingga saat ini terdapat tiga laporan yang dilayangkan sejumlah pihak berkaitan dengan objek tanah dan bangunan tersebut.
Lebih lanjut, Edy juga menyatakan pihaknya akan memberlakukan status quo terhadap objek tanah dan bangunan yang disita guna memperlancar proses penyidikan yang tengah berlangsung.
"Saat ini status quo dikuasai kepolisian untuk memperlancar proses penyidikan, sampai terang kepastian hukum dan ditemukan tersangka," tegas Edy.
Dirinya juga membeberkan, berdasarkan hasil terkini atas penyelidikan yang telah dilakukan, pihak kepolisian juga menemukan fakta baru mengenai asal-muasal sosok yang memiliki bangunan dan lahan tersebut.
Edy menjelaskan objek tersebut sempat difungsikan sebagai rumah dinas Kepala Kepolisian Wilayah (Kapolwil) Surabaya. Bangunan dan lahan tersebut juga disebutnya tercatat dalam surat kepemilikan eigendom verponding (EV) atas nama individu berkewarganegaraan Belanda.
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, tutur dia, yang di kemudian hari menguasai aset tersebut lalu menyerahkan objek tersebut kepada Kompol Sugiharto yang menjabat Kapolwil Surabaya pada tahun 1959.
“Penyidik kan menemukan fakta baru bahwa dulu itu, sejarahnya rumah itu, rumah dinasnya Kapolwil Surabaya tahun 1959. Ya, setelah itu banyak orang mengeklaim sebagai ahli waris pemilik. Makanya ini proses kita sidik untuk membuat terang peristiwa dan menemukan tersangkanya," bebernya.
Edy juga menegaskan, penyidik akan memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan dalam waktu dekat. Termasuk pula pihak-pihak yang mengaku dan mengeklaim sebagai pemilik bangunan dan lahan tersebut.
“Akan ada beberapa saksi yang kita panggil. Termasuk orang-orang yang mengaku sebagai pemilik terhadap objek itu dan yang menempati saat ini akan kita panggil semua,” jelasnya.
Aparat kepolisian juga menyatakan bahwa mereka tidak akan segan-segan terhadap pihak manapun yang terlibat dalam dugaan kasus pidana tersebut. Mereka yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar hukum akan ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Siapapun yang terlibat, atau dokumennya tidak benar, dan terlibat dalam dugaan mafia tanah akan ditindak tegas," pungkasnya.
Penyegelan Kantor Ormas Madas di Surabaya Ditunda, Apa Alasannya?
Penyegelan kantor Ormas Madas di Surabaya ditunda karena permintaan Kapolrestabes terkait keamanan. Penyegelan ini imbas kasus pailit Achmad Sidqus Syahdi. [424] url asal
#ormas-madas #penyegelan-ormas-madas-surabaya #pengadilan-negeri-surabaya #aset-boedel-pailit #kurator-albert-riyadi #achmad-sidqus-syahdi #permohonan-pailit #pengamanan-penyegelan #polrestabes-surabay
(Bisnis.Com - Terbaru) 12/01/26 15:16
v/100857/
Bisnis.com, SURABAYA – Pengadilan Negeri Surabaya menunda rencana penyegelan atas rumah yang terletak di Jalan Raya Darmo Nomor 153, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, yang diduga berfungsi sebagai kantor organisasi kemasyarakatan Madura Asli Daerah Anak Serumpun (Madas).
Humas PN Surabaya Slamet Pujiono menjelaskan bahwa pihaknya bersama aparat kepolisian tidak berencana melakukan eksekusi terhadap lahan tersebut, melainkan adalah penyegelan terhadap aset boedel pailit milik Achmad Sidqus Syahdi, di mana tindakan tersebut dimohonkan oleh kurator Albert Riyadi Suwono.
Sebelumnya, permohonan pailit tersebut diajukan oleh pemohon Tutiek Retnowati terhadap Achmad disebabkan termohon yang tidak sanggup untuk melunasi tagihan utang. Permohonan pernyataan pailit terhadap Achmad pun telah dikabulkan majelis hakim Pengadilan Niaga Surabaya lewat sidang putusan pada Selasa (10/8/2021) silam.
"Jadi, teman-teman jangan salah persepsi. Ini penyegelan, bukan eksekusi ya. Penyegelan itu atas permintaan dari kurator, kurator perkara perdata pailit nomor 20 tahun 2021. Jadi penyegelan," ungkap Pujiono saat ditemui awak media di Gedung PN Surabaya, Jalan Arjuno, Senin (12/1/2026).
Dirinya menjelaskan bahwa pihak pengadilan telah meminta bantuan kepada Polrestabes Surabaya untuk melakukan pengamanan terhadap giat penyegelan yang akan dilakukan. Namun, PN Surabaya telah menerima surat dari Kapolrestabes Surabaya yang berisi permintaan untuk menunda penyegelan.
"Tanggal 9 kemarin, Januari, sore hari Jumat, kita terima surat dari Kapolrestabes [Surabaya] yang menyatakan bahwa minta ditunda karena situasi keamanan Kamtibmas. Jadi, itu istilah beliau. Makanya sekarang karena permintaan dari beliau dari Polrestabes, hari ini penyegelan ditunda," bebernya.
Mengenai langkah selanjutnya, Pujiono menyebut bahwa pihaknya masih menunggu permintaan kembali yang dilayangkan oleh kurator.
Ia memastikan apabila kurator telah melayangkan permohonan penyegelan kepada pengadilan, maka akan segera diajukan permintaan pengamanan atas penyegelan.
"Kita akan menunggu permintaan kembali dari kurator. Kalau kurator meminta, ya kita tindak lanjuti seperti biasa, kita kirim surat ke Polrestabes untuk pengamanan. Kalau Polrestabes menyatakan bisa [dilakukan penyegelan], ya kita laksanakan," terangnya.
Pujiono kembali menegaskan bahwa terselenggaranya tindakan penyegelan tersebut membutuhkan persetujuan atas permintaan tindakan pengamanan oleh aparat kepolisian.
"Kalau keamanan ya Polres. Kalau pelaksanaan dari kita. Jadi, itu penyegelan ya, bukan eksekusi. Penyegelan karena ini perkara pailit atas permintaan kurator," tegasnya.
Lebih lanjut, Pujiono merinci tindakan penyegelan dilakukan usai putusan pailit yang diputus oleh majelis hakim di pengadilan. Selanjutnya, pengadilan menunjuk kurator yang memiliki kewenangan penuh untuk mengelola aset agar termohon pailit/debitur dapat membayar utang kepada kreditur.
"Fungsi penyegelan itu kan harta pailit. Termasuk di dalam boedel harta pailit. Makanya, penguasaannya di bawah penguasaan kurator. Segala sesuatu tindak lanjut terhadap barang boedel pailit itu yang menentukan kurator. Jadi, nanti disegel kemudian apa mau dilelang apa mau dijual oleh kurator nanti ya terserah kurator," pungkasnya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)