Bisnis.com, JAKARTA — PP Tunas mulai merambah ke platform e-commerce. Namun, pelaku usaha dagang el mengaku belum siap secara sistem untuk verifikasi usia anak di platform, termasuk penegakan aturan tersebut.

Sekretaris Jenderal idEA Asosiasi E-Commerce Indonesia, Budi Primawan, mengatakan pihaknya sangat mendukung penerapan PP Tunas di sektor e-commerce.

Budi menjelaskan perkembangan industri e-commerce di Indonesia telah berlangsung pesat sejak tahun 2012. Pada masa itu, regulasi terkait platform digital dan e-commerce masih sangat minim sehingga kondisi pasar relatif bebas.

Berbeda dengan sekarang, dengan adanya regulasi baru terkait PP Tunas, pelaku industri e-commerce harus mempersiapkan berbagai penyesuaian untuk mendukung penerapan aturan tersebut. Namun, menurutnya, proses persiapan tersebut masih membutuhkan waktu dan kesiapan yang matang.

“Saat ini semuanya sedang mencoba menyusun asesmen,” ujar Budi dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Terdapat keterbatasan teknis dan operasional dalam pengawasan transaksi di platform e-commerce. Di platform e-commerce, terdapat jutaan hingga puluhan juta transaksi per hari, jumlah moderator manusia yang tersedia tidak sebanding dengan volume aktivitas yang harus diawasi. Karena itu, platform sangat bergantung pada bantuan regulator, lembaga pemerintah, dan laporan masyarakat untuk mendeteksi produk atau transaksi bermasalah.

Di sisi lain, PP Tunas juga mengatur pembatasan usia minimum pengguna media sosial dan platform digital berisiko tinggi di Indonesia, yakni 16 tahun. Namun, platform e-commerce disebut masih mengalami kesulitan untuk memastikan usia asli pengguna.

“Kita tidak punya hak untuk melihat itu. Orang tua sangat besar untuk memastikan kontrol terhadap anak,” kata Budi.

Artinya, platform memiliki keterbatasan untuk memastikan apakah pengguna benar-benar sudah cukup usia untuk melakukan transaksi digital. Terlebih, banyak anak menggunakan platform e-commerce melalui gawai milik orang tua mereka.

Budi berharap pemerintah juga mendorong penguatan fitur perlindungan anak langsung pada perangkat digital, misalnya melalui fitur Child Safety yang sebenarnya sudah tersedia di beberapa smartphone, tetapi belum banyak disosialisasikan kepada masyarakat.

PP Tunas sendiri memberikan masa transisi kepada platform digital untuk menyesuaikan kesiapan mereka dalam mematuhi aturan baru tersebut. Ketentuan ini mulai berlaku sejak 28 Maret 2026 hingga 2027.

Namun, Budi menilai waktu tersebut masih belum cukup untuk menyiapkan berbagai aspek teknis di platform e-commerce, termasuk sistem verifikasi usia dan mekanisme pengawasan lainnya.

“Sebenarnya belum cukup waktunya, tetapi semoga akan segera kami usahakan,” kata Budi. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bakal membuka kembali akses layanan Wikimedia setelah sebelumnya dilakukan pembatasan.

Normalisasi akses tersebut akan dilakukan setelah proses pendaftaran Wikimedia sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat selesai diverifikasi.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, mengatakan pemerintah mengapresiasi komunikasi yang telah dibangun oleh Wikimedia terkait komitmennya untuk memenuhi kewajiban pendaftaran platform digital di Indonesia.

“Normalisasi akses layanan terdampak akan dilakukan setelah proses pendaftaran terverifikasi,” kata Alexander dalam keterangan pada Senin (16/3/2026).

Alexander menambahkan, sebagai penyelenggara sistem elektronik global dengan jutaan pengguna di Indonesia, pendaftaran sebagai PSE Lingkup Privat merupakan kewajiban administratif yang harus dipenuhi.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 yang mewajibkan setiap platform digital yang menyediakan layanan, memproses data pribadi, serta layanannya tersedia dan/atau digunakan di wilayah Indonesia untuk melakukan pendaftaran.

Alexander menegaskan pemerintah sangat menghargai kontribusi Wikimedia Foundation dalam menyediakan pengetahuan bagi masyarakat. Namun, keterbukaan informasi harus berjalan selaras dengan kepatuhan terhadap hukum.

Menurutnya, pendaftaran PSE merupakan bentuk akuntabilitas platform kepada publik, sekaligus memastikan adanya narahubung yang jelas untuk koordinasi teknis, penanganan konten ilegal, serta perlindungan hak-hak pengguna di Indonesia.

Dia juga menegaskan status organisasi non-profit tidak menjadi pengecualian dalam kewajiban memberikan perlindungan data pribadi warga negara Indonesia.

“Di ruang digital, risiko keamanan tidak memandang status organisasi, sehingga akuntabilitas melalui pendaftaran resmi menjadi penting agar ekosistem digital kita tetap aman, tepercaya, dan berdaulat,” katanya.

Lebih lanjut, Komdigi tetap membuka ruang komunikasi dengan pihak Wikimedia Foundation guna memfasilitasi proses pemenuhan kewajiban pendaftaran tersebut. Pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS) diharapkan dapat segera dilakukan sebagai dasar bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti pembatasan akses pada subdomain auth.wikimedia.org.

Untuk mendukung proses tersebut, Komdigi menyediakan kanal bantuan teknis melalui helpdesk resmi di laman pse.komdigi.go.id/hubungi-kami pada jam operasional kerja.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang aman, tertib, dan tepercaya.

Komdigi juga menegaskan tetap mendukung ketersediaan informasi terbuka bagi masyarakat, sepanjang penyelenggara platform mematuhi ketentuan hukum nasional serta melindungi kepentingan pengguna di Indonesia.

“Kepatuhan platform global terhadap regulasi domestik merupakan komitmen bersama dalam melindungi kepentingan nasional di tengah dinamika transformasi digital global,” kata Alexander.

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah nama platform diketahui belum melakukan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Kementerian Komunikasi dan Digital. ChatGPT, Duolinggo, serta Dropbox jadi beberapa nama yang disebut belum melakukan kewajiban tersebut.

Total terdapat 25 PSE, yang beroperasi dan menargetkan pengguna Indonesia, belum mendaftar. Kementerian Komdigi telah melakukan pemberitahuan resmi pada seluruh platform tersebut.

Kewajiban pendaftaran itu terancam dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PM Kominfo 5/2020).

Dua pasal, yakni pasal 2 dan Pasal 4 dalam Permen 5/2024 menyebutkan kewajiban tiap PSE Lingkup Privat untuk mendaftarkan sistem elektroniknya sebelum beroperasi. Ini wajib dilakukan bagi PSE domestik maupun asing.

Seluruh PSE yang mendapatkan pemberitahuan diminta segera mennyelesaikan pendaftaran. Langkah itu dilakukan dalam rangka memastikan ekosistem digital Indonesia yang aman, tertib, dan akuntabel.

PSE yang tidak mengindahkan pemberitahuan dan tidak melakukan pendaftaran dikenakan sanksi administrasi. Termasuk layanannya akan diputus, seperti yang diatur dalam Pasal 7 Permenkominfo 5/2020.

"Jika tetap tidak melakukan pendaftaran setelah notifikasi dikirimkan, sanksi administratif hingga pemutusan akses dapat diterapkan sesuai peraturan yang berlaku," kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (18/11/2025).

Berikut daftar seluruh PSE yang telah diberikan pemberitahuan oleh Komdigi:

• Cloudflare, Inc. (cloudflare.com dan aplikasi 1.1.1.1 + WARP: Safer Internet)

• Dropbox, Inc. (dropbox.com dan aplikasi Dropbox)

• Flextech, Inc. (terabox.com dan aplikasi Terabox)

• OpenAI, L.L.C. (chatgpt.com dan aplikasi ChatGPT)

• Duolingo, Inc. (id.duolingo.com dan aplikasi Duolingo)

• Marriott International, Inc. (marriott.com dan aplikasi Marriott Bonvoy)

• PT Duit Orang Tua (roomme.id)

• AccorS.A. (accor.com dan aplikasi ALL Accor)

• InterContinental Hotels Group PLC (ihg.com dan aplikasi IHG One Rewards)

• PT. HIJUP.COM (hijup.com dan aplikasi HIJUP)

• PT Kasual Jaya Sejahtera (kasual.id)

• Fashiontoday (fashiontoday.co.id)

• PT Beiersdorf Indonesia (nivea.co.id)

• Shutterstock, Inc. (shutterstock.com, aplikasi Shutterstock dan Shutterstock Contributor)

• Getty Images, Inc. (gettyimages.com)

• PT Kaio Tekno Medika (doktersiaga.com)

• Fine Counsel (finecounsel.id)

• PT. Halo Grup Indo (hellobeauty.id)

• PT Afiliasi Kontenindo Jaya (bistip.com)

• PT. Inggris Prima Indonesia (ef.co.id dan aplikasi EF Hello)

• Wikimedia Foundation (wikipedia.org, wiktionary.org dan aplikasi Wikipedia)

• PT Media Kesehatan Indonesia (doktersehat.com)

• PandaDoc. Inc (pandadoc.com)

• airSlate, Inc. (signnow.com dan aplikasi SignNow)

• PT Zoho Technologies (zoho.com dan aplikasi Zoho Sign)