JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto menandai peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 dengan meratifikasi atau pengesahan dokumen hukum Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan.

Pemerintah juga menerbitkan kebijakan perlindungan bagi pengemudi transportasi berbasis aplikasi.

Ratifikasi ini menempatkan Indonesia dalam jajaran negara yang berkomitmen terhadap standar global perlindungan awak kapal perikanan mencakup keselamatan kerja, jaminan sosial, hingga kepastian hubungan kerja di sektor yang selama ini kerap luput dari perlindungan formal.

SHUTTERSTOCK/CREATIVA IMAGES. Ilustrasi ojek online

Di saat yang sama, pemerintah juga memperkenalkan penguatan regulasi bagi pengemudi ojek online, termasuk dorongan penyesuaian skema potongan platform dan perluasan akses jaminan sosial.

Langkah tersebut sejalan dengan agenda besar pemerintah untuk memperkuat ekonomi maritim nasional.

Prabowo menargetkan pembangunan lebih dari seribu kampung nelayan sebagai bagian dari strategi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Namun demikian, tantangan implementasi tetap menjadi perhatian terutama dalam memastikan bahwa standar internasional tersebut dapat diterapkan secara efektif di lapangan, dari kapal kecil hingga industri perikanan skala besar.

Ketua Dewan Pembina Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Gema Sasmita menyebut, kebijakan ini sebagai titik balik penting dalam sejarah perlindungan nelayan Indonesia.

"Terima kasih untuk Presiden kita, Prabowo Subianto dan seluruh pihak yang telah lama memperjuangkan ini. Ratifikasi ILO 188 bukan hanya soal regulasi, ini adalah pernyataan bahwa negara akhirnya hadir secara nyata di laut melindungi nelayan yang selama ini bekerja dalam sunyi, dengan risiko tinggi namun minim perlindungan.” ujar Gema dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/5/2026).

iStockphoto/cweimer4 Ilustrasi nelayan menangkap ikan.

Menurut dia, selama ini banyak nelayan berada dalam area abu-abu (grey area) perlindungan hukum, sehingga langkah ini menjadi fondasi untuk membawa sektor perikanan Indonesia menuju standar global.

Gema menegaskan HMNI akan terus mengawal arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan, khususnya dalam sektor kelautan dan perikanan.

"Kami tidak hanya mendukung, tetapi memastikan implementasi. HMNI akan mengawal agar kebijakan ini benar-benar dirasakan nelayan, bukan berhenti sebagai dokumen negara," imbuh dia

Ia juga mengungkapkan HMNI telah menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempercepat modernisasi sektor perikanan, mulai dari penguatan rantai dingin, industrialisasi kampung nelayan melalui KNMP, hingga peningkatan nilai tambah hasil tangkapan.

Kebijakan ini mencerminkan pendekatan baru pemerintah dalam memperluas perlindungan pekerja, termasuk di sektor informal dan berisiko tinggi.

Namun, efektivitasnya akan sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi dan koordinasi lintas sektor.

"Kalau buruh adalah tulang punggung industri, maka nelayan adalah penjaga kedaulatan pangan laut. Negara yang kuat adalah negara yang melindungi keduanya secara setara," ujar Gema.

Melalui ratifikasi ini, Indonesia mengirimkan pesan kuat bahwa perlindungan nelayan dan pekerja rentan mulai ditempatkan sebagai prioritas strategis dalam agenda pembangunan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengungkap bahwa cuaca ekstrem yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir kian mengancam kelangsungan hidup nelayan kecil di berbagai wilayah pesisir Indonesia.

Ketua Umum KNTI Dani Setiawan mengatakan, sebanyak 95% nelayan di lebih dari 350 desa pesisir terdampak cuaca buruk. Selain itu, sebanyak 63% nelayan bahkan terpaksa menghentikan aktivitas melaut sementara akibat tingginya risiko keselamatan di laut.

Kondisi tersebut tercermin dari hasil pendataan dampak cuaca ekstrem terhadap nelayan kecil yang dilakukan melalui survei kampung nelayan basis KNTI di 41 kabupaten/kota pada 14 provinsi, yang dilaksanakan oleh DPP KNTI pada 23–24 Januari 2026.

Menurutnya, cuaca ekstrem tak hanya mengancam keselamatan nelayan, tetapi juga memicu kerusakan infrastruktur pesisir serta menekan produksi perikanan tangkap. Kondisi tersebut kian memperberat tekanan ekonomi nelayan kecil yang bergantung pada hasil laut untuk menopang kebutuhan hidup harian.

Dani menilai, situasi ini menuntut peran negara yang lebih kuat dalam memberikan perlindungan. Menurutnya, nelayan tidak seharusnya dihadapkan pada pilihan antara menjaga keselamatan jiwa atau memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

“Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada nelayan. Di tengah cuaca ekstrem, risiko melaut semakin tinggi dan tidak bisa ditanggung nelayan seorang diri,” ujar Dani, dalam keterangannya, Sabtu (24/1/2026).

Menurut Dani, penyampaian informasi prakiraan cuaca saja tidak cukup untuk melindungi nelayan kecil. Diperlukan skema perlindungan sosial dan ekonomi yang konkret agar nelayan tidak terdorong untuk melaut dalam kondisi berbahaya demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Selain perikanan tangkap, cuaca ekstrem turut berdampak pada sektor perikanan budidaya dan produksi garam. Survei KNTI mencatat petambak ikan di Tegal, Pemalang, Kendal, Karawang, dan Bekasi mengalami kerugian akibat tambak terendam banjir, sementara petambak garam di Lombok Timur dan Jepara menghadapi penurunan produksi dan pendapatan.

Dampak cuaca ekstrem dirasakan hampir merata di berbagai wilayah. Di Maluku Utara, misalnya, nelayan tuna di wilayah tersebut sudah hampir dua bulan tidak dapat melaut secara normal akibat angin kencang, hujan deras, dan gelombang tinggi.

"Kalaupun ada yang melaut, risikonya sangat tinggi. Bahkan dalam satu minggu terakhir ini tidak ada nelayan yang melaut sama sekali,” ujar Sekretaris KNTI Kota Ternate, Maluku Utara, Gafur Kaboli menambahkan.

Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah wilayah Indonesia Timur, seperti Maluku Tengah dan Halmahera Selatan. Bahkan, cuaca ekstrem juga memicu insiden keselamatan.

Di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, Ketua KNTI setempat Abdul Razak mengungkapkan seorang nelayan kecil dilaporkan hilang setelah terbawa arus laut saat tetap memaksakan diri melaut di tengah cuaca buruk.

“Nelayan terpaksa melaut dengan modal nekat demi mendapatkan penghasilan, padahal risikonya sangat besar,” ujarnya.

KNTI pun mendorong respons terpadu pemerintah pusat dan daerah melalui penguatan perlindungan nelayan, penyaluran bantuan yang tepat sasaran, dukungan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta percepatan pemulihan ekonomi dan perbaikan infrastruktur pesisir.

Penurunan produksi perikanan dan garam berpotensi mengganggu rantai pasok pangan nasional serta menghambat hilirisasi sektor kelautan dan perikanan di tengah ancaman krisis iklim yang kian nyata.

Bisnis.com, BATAM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) memperkuat jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal dengan memperluas cakupan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

Pada tahun ini, hampir 42.000 nelayan dan petani di seluruh wilayah Kepri didaftarkan sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memberikan perlindungan dasar bagi pekerja sektor informal yang memiliki tingkat risiko kerja tinggi.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja di sektor berisiko menjadi salah satu prioritas kebijakan pemerintah daerah. Menurut dia, nelayan dan petani setiap hari menghadapi ancaman keselamatan kerja serta ketidakpastian pendapatan, sehingga kehadiran negara perlu diwujudkan melalui perlindungan yang konkret.

“Nelayan pergi pagi-pagi ke laut. Kita harus menjaga mereka,” kata Ansar di Batam, Jumat (12/12/2025).

Dari total peserta yang didaftarkan, sekitar 31.000 merupakan nelayan, sedangkan hampir 10.000 lainnya adalah petani. Untuk mendukung program tersebut, Pemprov Kepri menyiapkan anggaran hampir Rp10 miliar guna menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan sepanjang tahun berjalan.

Melalui program BPJS Ketenagakerjaan, peserta yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja berhak memperoleh santunan sebesar Rp70 juta. Selain itu, keluarga peserta juga mendapatkan jaminan pendidikan bagi dua anak hingga jenjang sarjana (S1). Sementara itu, bagi peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, santunan yang diberikan sebesar Rp42 juta.

“Beasiswa tetap dapat diberikan apabila peserta terdaftar minimal tiga tahun berturut-turut,” tutur Ansar.

Ansar menilai skema perlindungan tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan ekonomi keluarga nelayan dan petani. Dengan adanya jaminan finansial serta akses pendidikan bagi anak, keluarga tidak sepenuhnya kehilangan sumber penghidupan apabila terjadi risiko kerja di lapangan.

Ia juga menyampaikan bahwa meskipun pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran di sejumlah sektor, dukungan terhadap masyarakat tetap menjadi prioritas. Pemprov Kepri, kata Ansar, berupaya memastikan program sosial dapat berjalan secara berkelanjutan di tengah keterbatasan ruang fiskal.

“Kita ingin memastikan keluarga nelayan dan petani tetap terlindungi. Anak-anak mereka harus tetap bisa sekolah, bahkan sampai perguruan tinggi,” tegasnya.

Melalui perluasan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan ini, Pemprov Kepri menargetkan semakin banyak pekerja sektor informal memperoleh jaminan dasar. Dengan demikian, ketahanan ekonomi keluarga di sektor maritim dan agrikultur diharapkan dapat lebih stabil dalam jangka panjang.

Bisnis.com, INDRAMAYU-- Pemerintah Kabupaten Indramayu mengalokasikan anggaran sebanyak Rp504 juta untuk memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada 2.500 nelayan di daerah tersebut.

Jumlah nelayan yang dilindungi tersebut tercatat masih jauh dari total nelayan di Indramayu yang mencapai 42.514 orang. Setiap nelayan peserta menerima jaminan perlindungan dengan premi Rp16.800 per bulan atau total Rp201.600 per orang per tahun.

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menyebut program ini sebagai bentuk kehadiran nyata pemerintah di tengah masyarakat pesisir.

Dia menegaskan, perlindungan sosial bagi nelayan bukan hanya sebatas bantuan formalitas, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan ekonomi daerah terhadap para pelaku utama sektor kelautan.

“Ini bukti nyata perhatian pemerintah kepada nelayan agar mereka terlindungi dan lebih tenang bekerja. Dengan begitu, kesejahteraan nelayan akan terus meningkat,” ujar Lucky, Jumat (7/11/2025).

Menurut Lucky, kebijakan ini juga merupakan bentuk penghargaan terhadap kerja keras dan keberanian para nelayan yang menjadi penopang rantai ekonomi Indramayu.

Dia menjelaskan, skema asuransi tersebut mencakup perlindungan atas risiko kecelakaan saat melaut maupun di darat. Program ini juga memberikan santunan bagi ahli waris jika nelayan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.

“Program ini bukan sekadar bantuan, tetapi investasi sosial untuk keberlangsungan ekonomi pesisir. Kami ingin memastikan setiap nelayan memiliki jaminan perlindungan yang layak ketika mereka bekerja,” katanya.

Namun, di balik langkah positif ini, terdapat catatan kritis yang perlu diperhatikan. Pasalnya, masih lebih dari 90 persen nelayan yang belum mendapatkan perlindungan asuransi kerja.

Artinya, mayoritas nelayan masih beraktivitas tanpa jaminan sosial di tengah risiko tinggi kecelakaan laut dan cuaca ekstrem yang kian tak menentu.

Asep, nelayan asal Kecamatan Kandanghaur, menyebut program ini memberi ketenangan bagi dirinya dan keluarga.

"Kami ini tiap hari berhadapan dengan ombak dan cuaca yang tidak bisa ditebak. Dengan adanya asuransi dari pemerintah, hati jadi lebih tenang,” ujarnya.

Sementara itu, Wanita, nelayan asal Kecamatan Karangampel, mengungkapkan bahwa kebijakan ini menghadirkan rasa aman yang selama ini tidak pernah mereka rasakan.

"Biasanya kalau ada musibah, kami bingung harus minta tolong ke siapa. Tapi sekarang, dengan asuransi ini, kami merasa lebih diperhatikan,” ujarnya.