Melalui ratifikasi ini, negara memastikan kehadirannya tidak hanya di darat, tetapi hingga ke tengah lautan luas untuk melindungi seluruh awak kapal, termasuk mereka yang bekerja di kapal-kapal berukuran kecil,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, ratifikasi Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan oleh pemerintah Indonesia, memastikan perlindungan pekerja awak kapal perikanan setara dengan standar internasional.

Adapun ratifikasi tersebut diundangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 dan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional/May Day 2026.

“Melalui ratifikasi ini, negara memastikan kehadirannya tidak hanya di darat, tetapi hingga ke tengah lautan luas untuk melindungi seluruh awak kapal, termasuk mereka yang bekerja di kapal-kapal berukuran kecil,” kata Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, pemerintah menyadari bahwa sektor penangkapan ikan merupakan salah satu jenis pekerjaan yang memiliki risiko tinggi.

Selain itu, isu ini juga bersinggungan langsung dengan hukum yang berlaku di berbagai negara. Oleh karenanya, diperlukan standar hukum yang kuat untuk melindungi para awak kapal.

“Dengan ratifikasi ini, Indonesia kini berdiri sejajar dengan negara-negara maritim maju lainnya dalam menegakkan standar hak asasi manusia di laut lepas,” ujarnya.

Yassierli menjelaskan, melalui ratifikasi Konvensi ILO No.188, pelindungan yang diberikan mencakup aspek-aspek mendasar yang harus dipenuhi oleh setiap pihak.

Pertama, persyaratan usia minimum. Pemilik kapal atau pengusaha perikanan harus memastikan standar usia dan kesehatan awak kapal sebelum mulai bekerja.

Kedua, adanya perjanjian kerja yang mewajibkan adanya kontrak tertulis yang transparan agar hak-hak pekerja memiliki kepastian hukum.

Ketiga, kesejahteraan di kapal. Awak kapal harus mendapat jaminan ketersediaan akomodasi dan makanan yang layak selama awak kapal bertugas di laut.

Keempat, kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Pihak kapal harus memberikan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja serta akses perawatan medis yang memadai di atas kapal.

“Tak hanya itu, melalui ratifikasi ini kita ingin memastikan awak kapal mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang adil dan memadai,” jelasnya.

Menaker menambahkan, ratifikasi ini juga menjadi instrumen penting bagi Indonesia dalam memerangi praktik kerja paksa serta bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak di sektor perikanan.

Dengan mengacu pada prinsip-prinsip hak dasar di tempat kerja, Indonesia berkomitmen menciptakan ekosistem industri perikanan yang bersih dari eksploitasi.

“Ini adalah sejarah baru. Melalui ratifikasi ini, kita ingin memastikan bahwa saudara-saudara kita yang bekerja di laut tidak lagi merasa bekerja sendirian. Negara hadir untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan martabat mereka sebagai pekerja,” kata Menaker Yassierli.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Dengan adanya kejelasan status kontrak di awak kapal, saya berharap ada kenaikan pendapatan rumah tangga nelayan

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 memberikan keadilan bagi tenaga kerja sektor perikanan.

“Saya apresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto meratifikasi ILO 188 yang memastikan tenaga kerja sektor perikanan mendapatkan keadilan dan perlindungan yang setara dengan sektor formal lainnya,” kata Huda saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan ILO 188 memberikan kepastian bagi pekerja perikanan lantaran mengatur jam kerja, istirahat minimum, pengaduan, bahkan kontrak kerja antara awak kapal dan pemilik kapal.

Pasalnya, selama ini, terjadi ketimpangan yang nyata antara awak kapal dengan pemilik kapal, eksploitasi pekerja sangat terasa di sektor perikanan.

“Dengan adanya kejelasan status kontrak di awak kapal, saya berharap ada kenaikan pendapatan rumah tangga nelayan. Kenaikan pendapatan ini tentu bisa menurunkan kemiskinan di wilayah perdesaan/pesisir,” ujar Huda.

Namun, dia menyoroti, pengawasan terhadap perlindungan awak kapal perikanan masih perlu diperkuat, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam praktiknya, koordinasi pengawasan kerap menghadapi kendala, antara lain perbedaan pemahaman mengenai kewenangan, keterbatasan kapasitas daerah, serta belum meratanya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Kondisi ini berpotensi membuat awak kapal menjadi pihak yang paling terdampak.

Selain aspek pengawasan, skema bagi hasil yang lebih adil juga dinilai perlu menjadi perhatian. Jika mekanisme pembagian hasil dapat diawasi secara lebih transparan dan adil, pendapatan awak kapal berpotensi meningkat secara signifikan.

Ratifikasi ini juga diharapkan tidak hanya dikaitkan dengan program kampung nelayan. Huda menuturkan kepastian aturan dan perlindungan kerja diperlukan oleh seluruh awak kapal perikanan, tidak terbatas pada awak kapal yang berada di kawasan atau program tertentu.

Sebagai catatan, Prabowo dalam pidatonya pada Hari Buruh Internasional (May Day) di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa dia telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2026 tentang Ratifikasi ILO 188 untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan nelayan di Indonesia.

Perpres tersebut bertujuan memperkuat perlindungan hukum dan kesejahteraan awak kapal perikanan (ABK), sekaligus memastikan kondisi kerja yang layak sesuai standar internasional.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pimpinan konfederasi buruh menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan Hari Buruh Internasional alias May Day di Monas, Jakarta Pusat pada hari ini, Jumat (1/5/2026).

Mereka adalah Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban, Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Serta Presiden KSPSI AGN Andi Gani Nuna Wea.

Lima tokoh buruh yang dekat dengan Prabowo tersebut secara bergiliran menyampaikan aspirasi di panggung utama, disaksikan Prabowo dan sejumlah pejabat lainnya.

Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban menekankan pentingnya ratifikasi Konvensi ILO 188 tentang pekerjaan di sektor perikanan serta Konvensi 190 terkait kekerasan di tempat kerja. Dia juga menyoroti perlunya revisi aturan ketenagakerjaan yang mencakup kontrak kerja, pengupahan, dan praktik alih daya.

“Kami percaya bahwa Bapak akan melihat kami sebagai kaum yang sangat membutuhkan tentang peraturan kontrak, pengupahan, dan outsourcing, itu akan segera disahkan,” ujarnya.

Selain itu, isu pekerja sektor informal seperti ojek online dan penguatan aspek keselamatan kerja turut menjadi perhatian.

Ketua Umum KPBI Ilhamsyah menyoroti tekanan biaya hidup buruh, khususnya terkait kebutuhan hunian dan pengasuhan anak. Dia mendorong pemerintah menyediakan fasilitas daycare di kawasan industri serta membangun perumahan terintegrasi untuk menekan beban biaya transportasi dan sewa.

“Perumahan yang terintegrasi dengan kawasan adalah jalan yang terbaik, dan ini adalah cara kita untuk meningkatkan kesejahteraan buruh,” katanya.

Dia juga menegaskan lemahnya pengawasan ketenagakerjaan yang masih membuka ruang pelanggaran, mulai dari upah di bawah ketentuan hingga praktik union busting.

Berikutnya, Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan 11 isu strategis yang didorong buruh, di antaranya percepatan pengesahan RUU Ketenagakerjaan, penghapusan outsourcing, pembentukan satgas PHK, hingga reformasi pajak yang mengecualikan pesangon dan tunjangan hari raya dari objek pajak.

Dia juga mengingatkan potensi gelombang PHK di sektor tekstil, semen, dan nikel dalam waktu dekat, serta meminta moratorium industri yang mengalami kelebihan kapasitas.

“Perang telah mengancam PHK di depan mata. Oleh karena itu Satgas PHK yang Bapak dengungkan mudah-mudahan bisa segera dideklarasikan,” ujarnya.

Selain itu, buruh meminta penurunan potongan komisi pengemudi ojek online menjadi 10%, perlindungan industri padat karya, hingga pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara.

Kemudian, Presiden KSPSI AGN Andi Gani Nena Wea menambahkan agenda kesejahteraan jangka panjang, seperti beasiswa bagi aktivis buruh melalui LPDP, pembangunan rumah sakit buruh, serta percepatan realisasi Museum Marsinah sebagai simbol perjuangan pekerja.

“Sudah 30 tahun belum bisa terealisasikan, Pak. Bisa dibangun [rumah sakit buruh] di kawasan-kawasan industri,” ujarnya.

Tak ketinggalan, Menteri LH sekaligus Presiden KSPSI Jumhur Hidayat menyoroti konsolidasi gerakan buruh yang kini disebutnya lebih terkoordinasi. Dia menyampaikan apresiasi terhadap peran pemerintah dalam menyatukan berbagai elemen serikat pekerja.

“Kami berterima kasih kepada Presiden karena telah memastikan bahwa kaum buruh Indonesia sekarang bersatu,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Jaringan serikat nelayan Indonesia menilai perlindungan hukum dan keselamatan kerja nelayan belum sebanding dengan besarnya peran sektor perikanan dalam perekonomian nasional. Kondisi ini mendorong nelayan meluncurkan Platform Kebijakan Nasional Hak Nelayan sebagai desakan kepada pemerintah dan pemberi kerja agar menghentikan praktik eksploitasi di sektor perikanan.

Platform tersebut diperkenalkan dalam dialog kebijakan publik di Jakarta yang dihadiri nelayan, serikat pekerja, serta perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kegiatan ini digelar oleh Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI) dan Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI), dengan dukunganInternational Transport Workers’ Federation(ITF).

Melalui platform itu, nelayan menyoroti masih banyaknya kondisi kerja yang tidak layak. Penegakan hukum ketenagakerjaan dinilai lemah, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) minim, serta akses keadilan bagi awak kapal perikanan masih sulit. Situasi tersebut dianggap berisiko bagi keberlanjutan ekonomi perikanan karena tingginya risiko kerja tidak diimbangi perlindungan yang memadai.

Ketua SPPI Ilyas Pangestu mengatakan nelayan memegang peran penting dalam rantai ekonomi perikanan nasional, tetapi masih bekerja dalam kondisi rentan.

“Nelayan merupakan bagian penting dari perekonomian Indonesia, namun masih banyak yang bekerja tanpa kontrak, tanpa jaminan keselamatan, dan tanpa akses keadilan. Platform ini memperjelas apa yang harus diubah dan siapa yang bertanggung jawab,” ujar Ilyas di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Sekretaris Jenderal KPI Dewa Budiasa menambahkan, lemahnya perlindungan nelayan berdampak panjang, baik secara sosial maupun ekonomi.

“Nelayan terus menanggung dampak dari lemahnya penegakan hukum, kapal yang tidak layak dan aman, serta sistem yang memperlakukan mereka sebagai tenaga kerja yang mudah digantikan. Ini pesan tegas bahwa nelayan berhak atas perlindungan, martabat, dan suara yang nyata,” kata Dewa.

Platform Kebijakan Hak Nelayan memuat tuntutan agar pemerintah mengambil langkah hukum yang konkret dan dapat ditegakkan. Serikat nelayan juga mendesak pemberi kerja bertanggung jawab penuh dalam pemenuhan hak nelayan. Menurut mereka, kepastian hukum dan standar kerja yang layak akan berdampak langsung pada produktivitas, keselamatan, dan stabilitas ekonomi sektor perikanan

Selain itu, platform ini menuntut ratifikasi dan penegakan Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan, penerapan pelatihan wajib sebelum melaut, akses bantuan hukum, serta mekanisme pemulihan yang efektif bagi nelayan dan awak kapal perikanan.

Platform tersebut merupakan hasil kesepakatan serikat nelayan dalam pertemuanITF–Fishers’ Rights Network Policy and Advocacy Symposiumdi Bali pada Desember 2025. Serikat nelayan menyerukan pemerintah, pemberi kerja, dan pelaku rantai pasok perikanan untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan platform agar kontribusi ekonomi perikanan tidak terus dibangun di atas kerentanan nelayan.