Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan kapal penangkap ikan yang dipersoalkan nelayan di Kabupaten Merauke bukan berjenis trawl atau pukat harimau, melainkan menggunakan alat tangkap Jaring Hela Udang Berkantong (JHUB) yang diizinkan dengan pengaturan ketat.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan dalam siaran pers KKP di Jakarta, Minggu, pengoperasian JHUB tidak dilakukan secara bebas, melainkan melalui seleksi ketat dan hanya di wilayah tertentu yang telah ditetapkan.

“Pengoperasian kapal dengan alat tangkap JHUB hanya diperbolehkan di wilayah tertentu yang telah ditetapkan secara jelas dalam peta dan titik koordinat. Hal ini untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih dengan wilayah tangkap nelayan kecil,” ujar Latif.

Ia menegaskan penguatan tata kelola perikanan tangkap terus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 yang mengatur penempatan alat penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur dan wilayah pengelolaan perikanan.

Dalam regulasi itu, pukat harimau atau trawl termasuk alat tangkap yang dilarang karena berpotensi merusak sumber daya ikan.

Sementara JHUB diperbolehkan dengan spesifikasi teknis tertentu agar tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu alat tangkap lain.

Untuk memastikan implementasi di lapangan, Latif menyebut KKP juga menerbitkan Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap Nomor B.315/MEN-DJPT/PI.220/IV/2026 yang mengatur operasional JHUB di Zona 03 WPPNRI 718.

Dalam aturan tersebut, penggunaan JHUB hanya boleh dilakukan di area spesifik berbasis titik koordinat, menggunakan alat sesuai ketentuan, serta wajib memperhatikan keberadaan nelayan lain guna mencegah konflik di lapangan.

KKP juga mewajibkan pelaku usaha menjaga keamanan dan keselamatan operasi serta mematuhi seluruh spesifikasi alat tangkap yang telah ditetapkan. Pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengawasan, lanjut Latif, akan diperkuat melalui sinergi dengan aparat pengawas perikanan, TNI AL, dan penegak hukum lainnya.

Sebelumnya, sejumlah nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Merauke menggelar aksi pada 20 April 2026. Mereka menolak operasional kapal yang diduga menggunakan trawl karena dikhawatirkan mengganggu hasil tangkapan nelayan lokal.

Menanggapi aksi itu, KKP mengimbau masyarakat tidak terprovokasi informasi yang tidak benar.

KKP juga menegaskan kapal milik PT Tri Kusuma Graha yang berpangkalan di PPN Merauke hingga kini belum dapat beroperasi karena belum memenuhi seluruh persyaratan perizinan, termasuk Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

“Apabila dalam proses perizinan terdapat ketentuan yang tidak dapat dipenuhi, maka izin tidak akan diterbitkan,” kata Latif.

Latif menyatakan KKP melalui otoritas pelabuhan dan dinas perikanan setempat juga membuka ruang dialog dengan nelayan untuk menghindari kesalahpahaman.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026

Bogor (ANTARA) - Marine Stewardship Council (MSC) Indonesia bersama Universitas Syiah Kuala (USK) membahas penerapan ekolabel untuk mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan di Aceh melalui kegiatan kuliah tamu dan pelatihan di Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) USK.

Direktur Program MSC Indonesia Hirmen Syofyanto dalam keterangannya yang diterima di Bogor, Jawa Barat, Rabu, menjelaskan dirinya hadir langsung sebagai narasumber bersama Fishery Manager Indonesia & Southeast Asia Anthony Alvin dalam kegiatan bertajuk “Pendekatan Ekolabel dalam Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Indonesia dan Global” di Aula FKP USK, Kota Banda Aceh.

Kegiatan tersebut terbuka untuk umum dan juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, sehingga menjangkau peserta yang lebih luas.

Hirmen mengatakan Aceh memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar sehingga perlu didukung dengan pemahaman yang kuat mengenai praktik perikanan berkelanjutan sejak di lingkungan kampus.

“Aceh memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar, kolaborasi dengan Universitas Syiah Kuala merupakan bagian dari upaya kami untuk memperkuat pemahaman mengenai praktik perikanan berkelanjutan sejak di bangku kuliah,” kata Hirmen.

Ia menambahkan mahasiswa memiliki peran penting sebagai aktor perubahan dalam mendorong transformasi sektor perikanan di Indonesia agar lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Dalam workshop tersebut, MSC menyoroti pendekatan ekolabel sebagai instrumen untuk memastikan keberlanjutan sumber daya laut, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam rantai pasok perikanan global.

Materi yang disampaikan mencakup prinsip utama standar MSC, dinamika pasar global produk perikanan berkelanjutan, hingga peluang dan tantangan implementasinya di Indonesia.

Standar MSC sendiri menekankan tiga prinsip utama, yakni keberlanjutan stok ikan, perlindungan terhadap ekosistem laut, serta efektivitas tata kelola perikanan agar praktik penangkapan ikan dilakukan secara bertanggung jawab.

Wakil Dekan FKP Universitas Syiah Kuala Nur Fadli mengatakan kolaborasi dengan MSC sejalan dengan komitmen kampus dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya SDG 14 tentang pelestarian sumber daya laut.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap mahasiswa tidak hanya memahami konsep perikanan berkelanjutan, tetapi juga mampu berkontribusi nyata dalam menjaga ekosistem laut, khususnya di wilayah Aceh,” ujar Nur Fadli.

Diskusi interaktif yang berlangsung selama workshop menunjukkan antusiasme tinggi dari peserta dalam memahami implementasi ekolabel serta relevansinya terhadap konteks lokal di Aceh.

MSC sendiri telah menjalankan program di Indonesia sejak 2019 melalui berbagai inisiatif, mulai dari pendampingan Fisheries Improvement Program, penguatan kapasitas pemangku kepentingan, hingga pengembangan pasar dalam negeri guna mendorong praktik perikanan yang lebih berkelanjutan.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jika kematian massal ikan terjadi, dapat dibayangkan penderitaan nelayan semakin parah

Jakarta (ANTARA) - Penurunan muka air Danau Toba kembali menjadi sinyal peringatan bagi sektor perikanan budidaya, khususnya keramba jaring apung (KJA) di perairan itu.

KJA di Danau Toba selalu menjadi perhatian karena jumlahnya ribuan bahkan pernah mencapai puluhan ribu. Keramba-keramba tersebut menjadi sumber utama penghidupan para nelayan di sekitar Danau Toba.

Penurunan muka air danau ini tidak hanya berdampak negatif pada sektor perikanan, tetapi juga pada sektor pertanian dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia yang dikelola PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM).

Data satelit altimetri menunjukkan bahwa sejak Juni 2025 hingga Maret 2026, muka air danau terus menurun hingga mencapai sekitar 1,6 meter. Jika musim kemarau terus berlanjut, muka air danau berpotensi terus turun hingga 2 meter sehingga mengancam berbagai kegiatan di sekitar Danau Toba.

Kondisi tersebut bukan sekadar fenomena hidrologi biasa. BMKG memprediksi kemungkinan terjadinya El Niño dan Indian Ocean Dipole (IOD) fase positif secara bersamaan pada 2026. Kombinasi ini dikenal dapat memicu musim kering berkepanjangan di Indonesia, termasuk di kawasan Danau Toba, yang pada akhirnya mempercepat penyusutan volume air danau dan dapat menyebabkan kematian massal ikan di KJA.

Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa penurunan muka air danau kerap berhubungan dengan kejadian kematian massal ikan di KJA. Tahun 2016 menjadi musibah yang paling menyedihkan: saat muka air surut hingga sekitar 2 meter, ribuan ton ikan di KJA mati, menimbulkan kerugian nelayan KJA hingga puluhan miliar rupiah. Kejadian serupa, meski dalam skala lebih kecil, juga terjadi pada 2018, 2020, dan 2023 ketika muka air relatif rendah.

Namun, penting untuk dipahami bahwa penurunan muka air bukanlah penyebab langsung kematian ikan. Ancaman sebenarnya muncul ketika kondisi tersebut beriringan dengan faktor cuaca ekstrem, terutama angin kencang. Dalam situasi ini, terjadi percampuran massa air dan pengadukan sedimen dari dasar perairan—wilayah yang selama ini menjadi tempat akumulasi limbah organik dari aktivitas budidaya dan domestik.

Peristiwa di Pangururan pada tahun 2025 menjadi contoh nyata. Meski penurunan muka air tidak terlalu signifikan, kondisi perairan yang relatif dangkal ditambah angin kencang memicu percampuran vertikal. Sedimen halus terangkat ke permukaan dan dapat menyumbat insang ikan. Pada saat yang sama, air dari lapisan bawah yang miskin oksigen naik ke atas, menyebabkan penurunan drastis kadar oksigen terlarut sehingga ikan di KJA mati.

Masalah tidak berhenti di situ. Di dasar danau, limbah organik seperti sisa pakan, kotoran ikan, dan limbah rumah tangga terus menumpuk. Dalam kondisi normal, bahan ini diuraikan oleh bakteri dengan bantuan oksigen. Namun, ketika oksigen habis, proses penguraian berlangsung secara anaerobik dan menghasilkan gas beracun seperti hidrogen sulfida dan metana.

Hidrogen sulfida dapat merusak sistem pernapasan ikan, sementara metana turut menurunkan kualitas air. Kombinasi antara rendahnya oksigen, tingginya kandungan gas beracun, dan meningkatnya kekeruhan air menjadi penyebab kematian massal ikan di KJA.

Kewaspadaan

Melihat laju penurunan muka air yang cukup tajam sejak 2025 dan potensi musim kering yang masih berlanjut, kewaspadaan wajib ditingkatkan. Risiko kematian massal ikan di KJA dan sekitarnya pada 2026 terbuka lebar jika tidak ada langkah mitigasi yang serius.

Nelayan KJA menjadi pihak paling rentan dalam situasi ini. Kondisi ini akan makin parah mengingat harga pakan ikan saat ini meningkat karena situasi global yang melanda seluruh dunia akibat perang di kawasan teluk.

Karena itu, peningkatan kesiapsiagaan di tingkat lapangan sangat penting. Jika mulai terlihat tanda-tanda cuaca ekstrem, misalnya kecepatan angin tinggi dan warna air mulai keruh, maka, jika memungkinkan, KJA dipindahkan ke bagian perairan lebih dalam atau memanen ikan secepatnya.

Di sisi lain, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan perlu bergerak lebih proaktif, tidak hanya dengan imbauan, tetapi juga dengan sistem yang mampu memberikan peringatan dini secara akurat dan cepat.

Mengingat Danau Toba adalah danau vulkanik terbesar di dunia dan berbagai aktivitas manusia tergantung pada kondisi air di danau ini, maka penguatan sistem pemantauan kualitas air menjadi penting.

Parameter penting seperti tinggi muka air, kecepatan angin, kadar oksigen terlarut, dan pH perlu dipantau secara real time. Data tersebut harus dapat diakses langsung oleh nelayan melalui perangkat sederhana seperti telepon seluler. Dengan teknologi yang tersedia saat ini, sistem seperti ini bukanlah sesuatu yang sulit diwujudkan.

Jika sistem peringatan dini ini dapat dibangun dan dioperasikan dengan baik, potensi kerugian akibat kematian massal ikan dapat ditekan secara signifikan. Lebih dari itu, langkah ini juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem Danau Toba yang semakin tertekan. Penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran para nelayan tentang pentingnya menjaga ekosistem danau harus dilakukan secara berkesinambungan.

Ancaman di depan mata sebenarnya sudah dapat dibaca sejak sekarang. Pertanyaannya, apakah kita akan menunggu hingga kejadian besar kembali terulang, atau mulai bertindak sebelum terlambat?

Harapan kita semua adalah supaya kematian massal ikan di KJA tidak terulang lagi, mengingat kehidupan para nelayan saat ini juga sangat berat karena biaya produksi ikan seperti pakan meningkat terus. Jika kematian massal ikan terjadi, dapat dibayangkan penderitaan nelayan semakin parah.

*) Prof Dr Jonson Lumban Gaol, Ahli Penginderaan Jauh Satelit, Dosen Fakultas Perikanan IPB dan Anggota Eco-Marine and Freshwater Research Institute (EMFRI)

Copyright © ANTARA 2026

Masalah klasik di Nagari Koto Kaciak adalah rendahnya produktivitas perikanan dan rantai pasok yang belum terintegrasi

Jakarta (ANTARA) - Mahasiswa Universitas Riau (Unri) membantu masyarakat Nagari Koto Kaciak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dalam pengelolaan perikanan melalui digitalisasi dengan menghadirkan budidaya adaptif, serta pemasaran berbasis ekosistem digital.

Ketua Kelompok sekaligus Dosen Asisten Ahli Jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau Rizki Oktavian mengatakan upaya itu dilakukan dengan memperkenalkan sistem BPSMT-DIGIFISH yakni budidaya perikanan skala mikro terintegrasi berbasis ekosistem digital.

"Masalah klasik di Nagari Koto Kaciak adalah rendahnya produktivitas perikanan dan rantai pasok yang belum terintegrasi. Masyarakat selama ini terjebak pada cara-cara konvensional yang rentan gagal saat bencana melanda," kata Rizki dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Sehingga dalam menjawab kondisi tersebut, mahasiswa Unri memperkenalkan sistem BPSMT-DIGIFISH sebagai model budidaya perikanan skala mikro terintegrasi yang menggabungkan teknologi digital dengan pendekatan ekosistem berbasis kebutuhan lokal masyarakat.

Melalui metode Budidaya Ikan dalam Ember berbasis resirkulasi, masyarakat dilatih untuk menghasilkan sumber pangan mandiri di lahan sempit dengan sistem yang fleksibel dan mudah diterapkan dalam berbagai kondisi.

Keunggulan sistem itu terletak pada sifatnya yang portabel sehingga wadah budidaya dapat dipindahkan dengan mudah ketika terjadi ancaman bencana, memberikan solusi adaptif terhadap kondisi geografis wilayah tersebut.

Ia menekankan teknologi itu bukan sekadar alat, melainkan bentuk pencerahan yang mampu mengubah pola pikir masyarakat menuju sistem produksi yang lebih modern dan berkelanjutan.

Selain aspek budidaya, mahasiswa juga mendorong penguatan nilai tambah melalui kolaborasi dengan UMKM lokal untuk mengolah hasil perikanan menjadi produk siap saji yang memiliki daya saing pasar.

Produk “LEMBUKU” atau lele bumbu kuning menjadi contoh konkret transformasi hasil panen yang sebelumnya dijual mentah menjadi produk olahan bernilai ekonomi tinggi dengan kemasan dan legalitas usaha.

Pemasaran produk dilakukan melalui platform digital sehingga membuka akses pasar yang lebih luas dan meningkatkan peluang pendapatan masyarakat secara signifikan dibandingkan sistem penjualan tradisional sebelumnya.

Diketahui program itu melibatkan sekitar 50 mahasiswa yang mengalokasikan 160 jam kerja efektif dalam kegiatan pemberdayaan, mencakup aspek produksi, manajemen usaha, hingga pemasaran digital terintegrasi.

Rizki menegaskan pendekatan yang digunakan adalah Participatory Action Research sehingga masyarakat dilibatkan secara aktif sebagai subjek perubahan, bukan hanya penerima manfaat program semata.

Lebih lanjut dia mengatakan lewat program itu, warga diberikan pelatihan mulai dari pembuatan alat budidaya, pengelolaan produksi, hingga penggunaan teknologi digital untuk pemasaran secara mandiri dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Ia menegaskan integrasi dengan sektor pariwisata melalui kelompok sadar wisata turut membuka peluang pengembangan ekowisata dan edukasi berbasis perikanan yang dapat meningkatkan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Rizki berharap program itu mampu membangun kemandirian pascabencana melalui sistem yang resilien, sehingga masyarakat tidak hanya pulih, tetapi juga memiliki daya saing ekonomi yang lebih kuat ke depannya.

"Ikhtiar kecil dari para mahasiswa Unri, ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa pemulihan pascabencana tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan darurat," kata Rizki.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak para pengusaha perikanan mulai menggunakan "Stelina" atau Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional agar ikan hasil tangkapan lebih mudah masuk dan bersaing di pasar global.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan kriteria produk unggulan di pasar internasional telah bergeser. Saat ini, kualitas fisik saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan bukti legalitas dan keberlanjutan.

“Produk perikanan yang dibutuhkan saat ini bukan lagi sekadar produk yang berkualitas, tetapi juga yang berasal dari rantai pasok yang legal, transparan, tertelusur, serta menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial,” ujar Didit dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan, konsumen global kini menuntut informasi detail mengenai asal-usul produk, metode penangkapan, hingga dampak budidaya terhadap ekosistem.

Stelina, lanjut dia, hadir sebagai instrumen untuk merekam setiap tahapan perjalanan ikan secara transparan.

KKP sebelumnya telah menggelar Seafood Traceability Technical Alignment and Industry Engagement Workshop pada 8 April 2026.

Forum ini bertujuan menyelaraskan pemahaman teknis antara pemerintah dan pelaku usaha mengenai pentingnya sistem ketertelusuran dalam memenangkan kepercayaan pembeli internasional.

Menurut Didit, sistem pelacakan ini juga akan diterapkan pada Kampung Nelayan Merah Putih agar hasil tangkapan nelayan di desa-desa tidak hanya laku di pasar lokal, tetapi juga punya profil ketertelusuran yang jelas agar mampu menembus pasar ekspor.

Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Machmud menjelaskan Stelina bekerja dengan basis interoperabilitas antarsistem. Produk akhirnya berupa teknologi QR Code yang merangkum data dari hulu hingga hilir.

“Sistem ini memberikan gambaran menyeluruh kepada konsumen dan sekaligus menepis isu negatif bahwa produk perikanan Indonesia berasal dari praktik illegal fishing atau cara-cara yang merusak lingkungan,” ucap Machmud.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

KKP berkomitmen penuh untuk memastikan kebutuhan dan ketersediaan protein hewani masyarakat, khususnya dari sektor perikanan dapat terpenuhi dengan baik,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menyatakan, proyeksi produksi ikan nasional periode April hingga Desember 2026 mencapai 10,57 juta ton untuk menjaga ketersediaan protein masyarakat.

"Prognosa produksi ikan nasional untuk periode April hingga Desember 2026, kami memproyeksikan total produksi ikan nasional mencapai 10,57 juta ton," kata Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa.

Dia menyebutkan, angka itu terdiri dari kontribusi produksi ikan tangkap sebesar 5,42 juta ton serta produksi ikan budidaya sebesar 5,15 juta ton.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ketersediaan ikan nasional tetap aman hingga Juni 2026, di tengah tekanan geopolitik global dan potensi dampak fenomena El Nino.

KKP mencatat Pada tahun 2020-2025, produksi kelautan dan perikanan secara konsisten mengalami kenaikan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,8 persen.

Ia menuturkan, KKP terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi dampak dari geopolitik global dan dinamika iklim yang terjadi.

“KKP berkomitmen penuh untuk memastikan kebutuhan dan ketersediaan protein hewani masyarakat, khususnya dari sektor perikanan dapat terpenuhi dengan baik," ujarnya.

Trenggono menegaskan, pihaknya terus memantau secara ketat komoditas utama perikanan yang menjadi kebutuhan masyarakat di delapan kota besar. Dari hasil pemantauan, status ketersediaan ikan berada pada kategori aman hingga Juni 2026.

Terkait fenomena El Nino, Menteri Trenggono menyebut adanya potensi ancaman di wilayah laut dan pesisir. Dampaknya antara lain risiko kerusakan ekosistem akibat tingginya evaporasi yang memicu kenaikan salinitas air.

"Kondisi ini (tingginya evaporasi) berpotensi meningkatkan risiko wabah penyakit pada komoditas budi daya serta mempercepat degradasi ekosistem karbon biru dan dapat meningkatkan emisi karbon secara signifikan," lanjut Trenggono.

Menyikapi kondisi tersebut, KKP menyiapkan langkah penguatan ketahanan pangan dari sektor kelautan dan perikanan, seperti mendorong pengembangan budidaya, meningkatkan kualitas benih dan pakan, serta penggunaan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto meminta KKP agar mengantisipasi dampak perubahan iklim dan dinamika global dalam sektor kelautan dan perikanan sebagai penopang ketahanan pangan nasional.

“Komisi IV DPR RI meminta KKP mengantisipasi melalui peningkatan produktivitas, penguatan sarana prasarana, serta memastikan ketersediaan BBM bagi nelayan, penguatan sistem rantai dingin dan logistik guna menjaga pasokan dan keterjangkauan harga ikan di masyarakat,” kata Titiek.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Melalui kegiatan ini, kami berharap kesadaran nelayan semakin meningkat untuk tidak melintas batas negara saat melaut

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Australia Fisheries Management Authority (AFMA) menggelar kampanye edukasi publik di Buton dan Wakatobi, Sulawesi Tenggara, sebagai upaya mencegah nelayan Indonesia melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Australia.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif menjelaskan kampanye ini menyasar tidak hanya nelayan, tetapi juga istri nelayan, pemilik kapal, hingga siswa sekolah dasar.

Menurut dia, pendekatan ini dilakukan untuk membangun pemahaman yang lebih luas di masyarakat pesisir mengenai risiko dan dampak pelanggaran batas wilayah laut.

“Upaya ini menjadi langkah pemerintah untuk memperkuat sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional dalam menekan pelanggaran oleh nelayan di perairan negara lain yang berpotensi mengganggu hubungan baik Indonesia dengan negara tetangga,” ungkapnya dalam siaran pers resmi di Jakarta, Selasa.

Lotharia menyampaikan bahwa berdasarkan data AFMA, masih ada nelayan asal Buton dan Wakatobi yang ditangkap otoritas Australia karena melanggar batas wilayah.

Untuk itu, ia menyebut kampanye yang berlangsung 27–30 Maret ini memberikan materi tentang batas laut Indonesia-Australia, risiko hukum, aspek keselamatan melaut, serta pentingnya pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Ia menambahkan nelayan juga dibekali peta tahan air berisi informasi batas wilayah laut dan tata kelola pemanfaatan sumber daya ikan di perbatasan.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap kesadaran nelayan semakin meningkat untuk tidak melintas batas negara saat melaut. Upaya ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam melindungi nelayan sekaligus menjaga hubungan baik dengan negara tetangga,” kata Lotharia.

Lebih lanjut, ia menyatakan pemerintah terus berkomitmen melindungi nelayan Indonesia melalui pendekatan preventif dan kolaboratif.

Edukasi, pengawasan, serta kerja sama internasional diyakini menjadi kunci untuk menekan praktik penangkapan ikan ilegal sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Selain KKP dan AFMA, kampanye edukasi ini melibatkan Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, aparat penegak hukum, serta pemerintah daerah.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi menandatangani enam nota kesepahaman (MoU) dengan China-Shanghai Cooperation Organization Economic and Trade Exchange Center (SCO-ETEC) bersama beberapa perusahaan dari China untuk pembangunan fasilitas perikanan berbasis koperasi.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan ekonomi antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden China Xi Jinping tahun lalu.

"Kesepakatan yang kami lakukan adalah khususnya dalam rangka pengembangan potensi sektor perikanan dan kelautan, di dalamnya termasuk pembangunan industri pendukung bagi sektor kelautan dan perikanan," kata Ferry dalam keterangan persnya.

MoU, yang ditandatangani di Jakarta, Kamis, tersebut mencakup pembangunan beberapa fasilitas seperti pabrik es, cold storage, galangan kapal, hingga pembangkit listrik tenaga surya skala mini terutama yang akan dikelola oleh koperasi desa/kelurahan (kopdes) merah putih.

Ferry menegaskan Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar, tetapi masih menghadapi kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir.

"Dengan penandatanganan ini kita harapkan bisa meningkatkan potensi kapasitas perikanan dan sekaligus mengurangi bahkan menghilangkan kemiskinan di desa pesisir terutama para nelayan di Indonesia," katanya.

Menkop juga berharap agar kerja sama ini dapat menjadi model pengembangan kawasan perikanan berbasis koperasi yang modern dan terintegrasi.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak termasuk dari SCO-ETEC, kopdes merah putih diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir.

Ketua SCO-ETEC Yang Zijun menyatakan pihaknya siap mendukung penguatan ekosistem industri perikanan Indonesia.

Ia juga mengapresiasi program koperasi desa/kelurahan merah putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

"Kebijakan yang sangat merakyat ini membuat kami penuh dengan kepercayaan terhadap masa depan Indonesia," ujarnya.

Zijun menambahkan kerja sama tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua pihak sekaligus memperkuat sinergi ekonomi yang telah terjalin.

"Kami siap memahami lebih dalam mengenai iklim investasi dan kebutuhan pasar di Indonesia serta berdiskusi dengan berbagai pihak di Indonesia mengenai peluang kerja sama di bidang perikanan, kawasan industri, pertanian dan logistik," ucapnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan perairan Maluku Barat Daya merupakan pertahanan terakhir bagi keanekaragaman hayati (biodiversitas) laut dunia, yang kini menghadapi tekanan serius akibat perubahan iklim global.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara di Jakarta, Kamis, mengatakan bersama yayasan World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia telah melakukan ekspedisi kawasan konservasi Kepulauan Romang dan Damer, Maluku Barat Daya pada 2025

Ia mengatakan hasil kegiatan telah mengukuhkan perairan Maluku Barat Daya sebagai salah satu ekosistem laut paling resilien di dunia yang mendapatkan pasokan nutrisi dari Laut Banda dan Samudera Hindia.

"Para peneliti yang terlibat dalam kegiatan ini mampu membuktikan bahwa perairan Maluku Barat Daya menjadi pertahanan terakhir bagi keanekaragaman hayati laut dunia di tengah ancaman perubahan iklim global," kata Koswara pada talkshow Bincang Bahari membahas temuan tersebut di Kantor KKP.

Ia mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mendorong pengelolaan kawasan konservasi perairan yang berbasis data ilmiah, melibatkan masyarakat sebagai aktor utama, serta memberikan manfaat nyata bagi keberlanjutan sumber daya dan ekonomi lokal, sejalan dengan implementasi ekonomi biru.

"Dalam konteks tersebut, hasil Ekspedisi Romang–Damer 2025 menjadi kontribusi penting dalam mendukung pengambilan keputusan, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar dia.

Perairan Maluku Barat Daya menjadi koridor migrasi utama untuk 24 spesies laut terancam punah dan dilindungi, termasuk paus biru, orca, hiu martil, beberapa jenis penyu, hingga dugong.

Ekspedisi ilmiah yang digelar pada 3 Oktober – 3 November 2025 itu berhasil menyingkap habitat dugong terbesar di Indonesia. Dalam satu area, patra peneliti menjumpai dugong sebanyak 32 ekor. Berdasarkan catatan peneliti, populasi dugong dalam jumlah besar menjadi temuan langka, bahkan untuk ukuran dunia.

"Tentu saja, penemuan penting yang menyibak biota kunci Nusantara itu sekaligus mengukuhkan bahwa kualitas perairan Maluku Barat Daya masih relatif terjaga. Kawasan laut ini mampu memasok nutrisi bagi spesies kunci hingga menjadi rumah yang nyaman untuk sejumlah biota," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan para peneliti telah mencatat ekosistem lamun, yang menjadi rumah dugong, berada dalam kondisi sangat baik dengan tutupan di atas 50 persen. Tim ekspedisi berhasil menemukan 2/3 jenis lamun yang tercatat ada di Indonesia (9 jenis dari total 14 jenis lamun).

Data ekspedisi lainnya menunjukkan, ekosistem terumbu karang di perairan Kepulauan Romang dan Damer dalam kondisi sedang-baik. Hal itu tercermin dari angka rata-rata tutupan terumbu karang tertinggi mencapai 51,4 persen. Angka temuan ini di atas rata-rata regional (34 persen).

Dalam analisis tingkat lanjut, peneliti menemukan bahwa sebagian koloni karang di perairan itu berusia sekitar 100-200 tahun. Fakta tersebut menunjukkan ekosistem perairan dangkal di kawasan itu telah bertahan sejak lama.

Ekosistem tua ini mampu memberikan manfaat ekologis yang tinggi, seperti penjaga kawasan pantai, daerah pemijahan hewan-hewan laut penting dan bernilai ekonomis.

"Tentu saja, perairan dangkal nan sehat ini memiliki peran krusial bagi masa depan Indonesia," katanya.

Ekspedisi itu juga menyoroti peran vital masyarakat adat Maluku Barat Daya yang masih memegang teguh prinsip keberlanjutan melalui kearifan lokal.

Di Pulau Romang dan Damer, ia mengatakan praktik Sasi serta larangan adat (pemali) terhadap perburuan spesies tertentu menjadi pilar utama yang menjaga keseimbangan ekosistem sejak zaman nenek moyang.

Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Program Kelautan dan Perikanan Yayasan WWF Indonesia Candhika Yusuf mengatakan hasil ekspedisi mampu menunjukkan bahwa Maluku Barat Daya memiliki pulau-pulau kecil yang dikelilingi perairan yang masih terjaga sejak zaman leluhur.

Ia mengatakan telah menyaksikan bagaimana terumbu karang di sana tetap sehat dan tangguh di saat banyak wilayah lain mengalami pemutihan.

Selain itu, terdapat habitat terbesar dugong. Namun, keajaiban itu sedang dipertaruhkan oleh ancaman nyata praktik penangkapan ikan yang merusak oleh pihak luar, serta tidak lepas dari isu sampah plastik dan ghost net.

"Kita harus berkolaborasi memperkuat pengawasan berbasis masyarakat melalui Pokmaswas agar kekayaan ini tidak hilang,” katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan ketersediaan komoditas perikanan dalam kondisi aman dan melimpah menjelang momentum Bulan Suci Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri 2026.

Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa, Trenggono mengatakan kepastian itu didapatkan setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan pemantauan ketat terhadap neraca stok dan kebutuhan di lapangan.

"Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen penuh untuk memastikan ketersediaan ikan bagi masyarakat khususnya dari sektor perikanan dapat terpenuhi dengan baik dan dengan harga yang terjangkau," kata Trenggono.

Dia menyebutkan berdasarkan data prognosa periode Januari hingga Maret 2026, pihaknya memproyeksikan total produksi ikan nasional mencapai 3,57 juta ton.

Angka itu terdiri dari kontribusi produksi ikan budidaya sebesar 2,05 juta ton yang mengandalkan optimalisasi masa panen, serta produksi ikan tangkap sebesar 1,52 juta ton dengan tetap memperhatikan dinamika cuaca dan musim penangkapan.

Selain itu, KKP memfokuskan pemantauan di delapan kota besar yang menjadi sentra konsumsi utama di Indonesia, yakni Jakarta, Surabaya, Bandar Lampung, Palembang, Medan, Banjarmasin, Makassar, dan Ambon.

Ia menegaskan hasil pemantauan menunjukkan seluruh kota tersebut memiliki status "Aman" dengan persentase ketersediaan ikan yang melebihi 100 persen dari kebutuhan masyarakat.

Sebagai barometer konsumsi nasional, Jakarta mencatatkan angka kebutuhan tertinggi sebesar 80.004 ton. Meski kebutuhannya besar, pasokan di ibu kota sangat mencukupi dengan total ketersediaan mencapai 132 persen. Angka itu didapat dari produksi sebesar 47.760 ton dan dukungan stok yang melimpah sebesar 58.039 ton.

Kondisi serupa terjadi di Surabaya memiliki tingkat keamanan pasokan sebesar 143 persen. Kebutuhan warga Surabaya sebesar 22.289 ton mampu dipenuhi dengan baik lewat produksi lokal sebesar 16.692 ton dan stok simpanan sebesar 15.135 ton.

Di wilayah Sumatera, Palembang dengan persentase ketersediaan tertinggi di antara seluruh kota pantauan, yakni mencapai 160 persen. Ketersediaan ini didorong oleh tingginya angka produksi yang mencapai 21.890 ton, jauh melampaui kebutuhan konsumsi kota tersebut yang berada di angka 16.269 ton, ditambah stok sebesar 4.187 ton.

Sementara itu, Medan mencatatkan tingkat ketersediaan 144 persen untuk memenuhi kebutuhan sebesar 25.517 ton. Pasokan di Medan didominasi oleh stok dan distribusi antarwilayah yang mencapai 29.832 ton, menopang angka produksi yang tercatat sebesar 6.998 ton.

Di sisi selatan Sumatera, Bandar Lampung juga dalam status aman (123 persen). Meski produksi tercatat 1.083 ton, kebutuhan sebesar 7.982 ton berhasil ditutup oleh stok yang signifikan sebesar 8.758 ton.

Kemudian di Kalimantan, Banjarmasin siap menghadapi lonjakan permintaan puasa dengan ketersediaan 142 persen. Kebutuhan masyarakat sebesar 6.720 ton dapat dipenuhi dengan mudah melalui produksi sebesar 6.359 ton dan stok 3.211 ton.

Di Indonesia Timur, Makassar mencatat ketersediaan 118 persen. Kebutuhan ikan di kota itu mencapai 14.164 ton, yang dipenuhi lewat produksi 7.942 ton dan stok 8.712 ton.

Terakhir, Ambon menunjukkan kemandirian produksi yang kuat. Dengan kebutuhan 5.277 ton, produksi lokal saja sudah mencapai 5.749 ton. Ditambah stok 915 ton, Ambon mencatatkan tingkat ketersediaan 126 persen.

"Kami dapat melaporkan status ketersediaan ikan secara nasional berada pada kategori aman," tegasnya.

Dia menambahkan sebagai langkah mitigasi dan strategi pengamanan pasokan ikan, KKP telah menyiapkan pemenuhan pasokan dari stok gudang beku dan mengoptimalkan hasil produksi dari sektor perikanan budidaya.

"Kami memastikan distribusi antarwilayah tetap berjalan lancar untuk menjaga keseimbangan pasokan di tingkat konsumen," kata Trenggono.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sektor kelautan dan perikanan sebagai bagian dari upaya mewujudkan agenda ekonomi biru.

Upaya tersebut dilakukan melalui Pertemuan Nasional Mitra Pembangunan bertema “Mewujudkan SDM KP Unggul melalui Kolaborasi Pelatihan Mendukung Ekonomi Biru” yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Puslat KP), Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) di Jakarta, Senin.

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi KKP dengan mitra pembangunan nasional maupun internasional dalam pengembangan pelatihan, peningkatan kompetensi, serta sertifikasi SDM kelautan dan perikanan yang adaptif terhadap tantangan global dan perubahan iklim.

Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta, menegaskan bahwa keberhasilan agenda ekonomi biru tidak dapat dilepaskan dari kesiapan SDM yang kompeten, tersertifikasi, dan berdaya saing.

“Pembangunan sektor KP tidak bisa hanya delivering program fisik. Yang jauh lebih penting adalah menyiapkan kapasitas sumber daya manusianya,” ucap Nyoman.

Menurutnya, penguatan kapasitas SDM harus dilakukan di seluruh rantai pengelolaan, mulai dari perikanan tangkap, budi daya, konservasi, hingga pengawasan.

Karena itu, kolaborasi dengan mitra pembangunan dinilai strategis, tidak hanya dalam pelatihan, tetapi juga dalam sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional maupun internasional.

“Pelatihan merupakan langkah yang penting. Ke depan, kita harus melangkah ke sertifikasi kompetensi yang diakui, bahkan secara internasional, agar SDM kita benar-benar siap dan kredibel,” ujarnya.

Nyoman menambahkan sejalan dengan arahan Presiden RI melalui Astacita, SDM kelautan dan perikanan merupakan modal strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi biru, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan Lilly Aprilya Pregiwati menyebut dalam lima tahun terakhir, kolaborasi Puslat KP dengan mitra pembangunan telah menjangkau lebih dari 10.765 peserta pelatihan di berbagai wilayah Indonesia, baik dari kalangan aparatur maupun masyarakat pesisir.

Ia mengatakan seluruh modul dan kurikulum pelatihan telah diintegrasikan ke dalam Learning Management System (LMS) E-Milea sebagai upaya standardisasi dan keberlanjutan pelatihan lintas wilayah.

Pelatihan, lanjut dia, diarahkan untuk mendukung program prioritas KKP, antara lain perluasan kawasan konservasi perairan, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta program Laut Sehat Bebas Sampah.

Dalam forum tersebut, Environmental Defense Fund (EDF) Indonesia menegaskan komitmennya mendukung penguatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan RI, khususnya dalam pengelolaan perikanan yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Country Representative EDF Indonesia Abdul Halim mengatakan sejak 2019, EDF konsisten berkolaborasi dengan KKP melalui pengembangan kerangka pembelajaran, kurikulum, dan pelatihan di tingkat nasional hingga daerah.

“Melalui kolaborasi dengan KKP, kami berharap pelatihan yang dikembangkan dapat memperkuat kebijakan berbasis data dan berdampak nyata bagi masyarakat perikanan,” ujar Abdul.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membenarkan pesawat jenis ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) yang hilang kontak di daerah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel), merupakan pesawat patroli kementerian itu.

"Iya itu pesawat patroli," kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Meski begitu, saat ini dirinya belum mengetahui kabar para petugas yang berada di dalam pesawat karena pesawat tersebut belum ditemukan.

"Belum tau (keadaan penumpang pesawat), karena belum ditemukan pesawatnya," ujar Ipunk.

Ipunk mengaku Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) akan menerjunkan personel untuk membantu proses pencarian.

"Iya (dari KKP akan menerjunkan) personel. Bahkan malam ini saya mau terbang ke sana," ucap Ipunk.

Terpisah, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub menyatakan pesawat jenis ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) yang hilang kontak di daerah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel), dilaporkan memuat 10 orang.

"Jumlah orang di dalam pesawat (persons on board/POB) dilaporkan sebanyak 10 orang," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Lukman menyebutkan 10 orang tersebut terdiri atas tujuh awak pesawat dan tiga penumpang. Kendati begitu, Lukman tidak menjelaskan lebih rinci identitas ke-10 orang di dalam pesawat tersebut.

Kementerian Perhubungan menerima laporan hilangnya pesawat udara jenis ATR 42-500 dengan registrasi PK-THT pada Sabtu (17/1).

Pesawat ATR 42-500 buatan tahun 2000 dengan nomor seri 611 tersebut melaksanakan penerbangan dari Yogyakarta Adi Sucipto (JOG) menuju Makassar Sultan Hasanuddin (UPG), dengan Pilot in Command Capt. Andy Dahananto.

Saat ini pesawat tersebut dalam tahap pencarian. Target pencarian dilakukan di pegunungan kapur Bantimurung, desa Leang-leang, Kabupaten Marros. Lokasi itu sekaligus menjadi Posko Basarnas.

Pencarian lanjutan direncanakan dilakukan melalui penerbangan helikopter TNI Angkatan Udara bersama Basarnas yang dijadwalkan pada pukul 16.25 WITA.

AirNav Indonesia saat ini juga tengah menyiapkan penerbitan Notice to Airmen (NOTAM) terkait kegiatan pencarian dan pertolongan (Search and Rescue).

Informasi awal terkait kondisi cuaca pada saat kejadian menunjukkan jarak pandang (visibility) sekitar 8 kilometer dengan kondisi cuaca di sekitar area dilaporkan sedikit berawan. Detail dan konfirmasi lebih lanjut masih dalam proses koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terus melakukan koordinasi intensif melalui Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar dengan AirNav Indonesia, Basarnas, operator penerbangan, TNI Angkatan Udara, serta instansi terkait lainnya guna memantau perkembangan situasi dan memastikan langkah penanganan berjalan optimal.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026