Bisnis.com, JAKARTA - Muhammadiyah melaksanakan Hari Raya Idulfitri 1447 H pada Jumat (20/3/2026). Berbeda dari pemerintah yang menetapkan pada Sabtu (21/3/2026). Perbedaan ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan perbedaan penetapan hari raya Lebaran tidak perlu menjadi sumber permasalahan di tengah masyarakat dan menekankan perbedaan adalah hal yang wajar.

“Tidak perlu kita mempertajam perbedaan, apalagi mencari pembenaran diri dengan menyalahkan pihak lain. Baik dalam konteks kewargaan maupun pemerintahan, semua pihak harus menahan diri,” ujarnya saat menyampaikan khutbah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), pada Jumat (20/3/2026), dikutip dari Muhammadiyah.or.id.

Haedar mengajak tokoh maupun elite mengindari pernyataan yang dapat memperkeruh suasana. Sebab, katanya, Idulfitri merupakan momentum ibadah yang dijalankan dengan optimal dan memberikan kejernihan jiwa serta pikiran.

Dia meyakini bahwa masyarakat Indonesia dapat menyikapi secara dewasa perbedaan yang terjadi dan berharap ke depannya kalender global tunggal digunakan masif untuk meminimalisasi perbedaan penetapan hari besar keagamaan.

Terpisah, Ketua PP Muhammadiyah bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Muhadjir Effendy menilai perbedaan penetapan Lebaran tetap taat kepada pemerintah, tetapi pelaksanaan tidak harus sama.

Dia memahami dinamika perbedaan pelaksanaan Lebaran yang kerap terjadi. Dia menilai terdapat kecenderungan di masyarakat bahwa pihak yang tidak lebaran mengikuti aturan pemerintah maka tidak taat kepada pemerintah.

"Jadi ini kan kita sudah biasa berbeda gitu dan jangan diinterpretasikan yang penting yang dimaksud taat kepada pemerintah itu bukan berarti lebarannya sama gitu ya," katanya di Jakarta Pusat.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyampaikan bahwa pemerintah akan menggelar Sidang Isbat untuk penetapan awal 1 Syawal atau Hari Raya IdulFitri 1774 Hijriah pada 19 Maret 2026.

Hal itu disampaikan Pratikno dalam konferensi pers Update Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan persiapan mudik Lebaran di Situation Room, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Dia mengimbau masyarakat untuk tetap saling menghormati apabila terdapat perbedaan penetapan hari raya.

“Nah, ini nanti 1 Syawal itu beda atau tidak, ya semoga sama, kalaupun beda tidak apa-apa. Jadi ya kita memang ya kita tidak harus sama, kita bisa berbeda. Tapi yang penting adalah kita saling menghormati, saling menghargai jika memang terdapat perbedaan hasil sidang isbat pada tanggal 1 Syawal,” tuturnya.

Selain itu, pemerintah juga mengawal penyaluran zakat fitrah dan dana sosial keagamaan, dengan mendorong agar bantuan tersebut difokuskan kepada masyarakat terdampak bencana di berbagai daerah.

“Perlu kita ketahui dampak bencana akhir-akhir ini bukan hanya di Sumatera, bukan hanya di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Tetapi juga terjadi di, misalnya di Jawa cukup banyak, di Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, sebagian Jawa Timur, sebagian Madura juga, sebagian Sulawesi, Papua,” imbuhnya.

Perhatian pada Rest Area dan BBM

Pemerintah juga memastikan kesiapan fasilitas bagi pemudik, termasuk pengaturan rest area di jalan tol agar tidak menjadi titik kemacetan. Fasilitas di rest area juga diupayakan ramah bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil, perempuan, serta penyandang disabilitas.

Di sektor energi, pemerintah memastikan ketersediaan bahan bakar bekerja sama dengan Pertamina. Selain itu, layanan darurat juga disiapkan bagi kendaraan yang kehabisan bahan bakar di perjalanan.

“Kecukupan BBM. Jadi kita sudah berkoordinasi juga dengan Pertamina ya dengan dan antara bahwa BBM dijamin cukup, termasuk kita seperti tahun-tahun lalu juga siap dengan sepeda motor jika ada apa mobil yang kehabisan BBM di tengah jalan yang masih jauh dari SPBU,” katanya.

Sementara untuk kendaraan listrik, pemerintah bersama Perusahaan Listrik Negara menambah fasilitas stasiun pengisian kendaraan listrik di sejumlah titik jalur mudik.

“Termasuk dengan PLN kita percepatan untuk penambahan charger mobil listrik. Ini kita akan melakukan apa penambahan ini untuk sekali lagi mendukung kelancaran para pemudik,” ujarnya.

Pemerintah juga meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hingga banjir rob, terutama di wilayah pantai utara Jawa.

Langkah mitigasi dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga, termasuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta relawan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Pratikno menyebutkan bahwa jumlah pemudik tahun ini diperkirakan mencapai 143,9 juta orang, bahkan berpotensi meningkat hingga sekitar 155 juta pergerakan masyarakat. Karena itu, ia mengajak masyarakat mengikuti arahan petugas serta memantau informasi resmi selama perjalanan mudik.

“Semoga mudik ini berjalan aman, lancar, nyaman, sehat, dan menggembirakan. Selamat bertemu dengan keluarga di kampung halaman,” kata Pratikno.