Bisnis.com, JAKARTA - Ketua PP Muhammadiyah bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Muhadjir Effendy mengatakan Muhammadiyah menggunakan konsep baru untuk menetapkan Hari Raya Idulftri 1447 Hijriah.

Konsep terbaru itu adalah penetapan lebaran menggunakan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

"Untuk tahun ini Muhammadiyah sudah menggunakan tajdid baru ya, hasil tajdid hasil kajian pembaruan yaitu kita menggunakan namanya Kalender Hijriah Global Tunggal," katanya di halaman gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2026).

Dia menjelaskan bahwa menetapkan lebaran berdasarkan hilal tidak hanya diukur di wilayah tertentu, tetapi berlaku di seluruh dunia. Artinya ketika hilal terlihat di suatu wilayah di luar Indonesia, maka Muhammadiyah dapat langsung menetapkan hari raya.

Dia menyampaikan, untuk tahun ini hilal terlihat di Alaska. Oleh karena itu, katanya, ketika tanggal 1 muncul di Alaska maka untuk seluruh dunia berlaku.

"Itulah perbedaannya antara wujudul hilal yang lama, yang itu terbatas untuk Indonesia, sekarang wujudul hilal itu berlaku untuk seluruh dunia dan sekarang sudah diratifikasi lebih dari 10 negara ya untuk Kalender Hijriah Global Tunggal itu," ujarnya.

Meski ada perbedaan dengan pemerintah, menurutnya, Muhammadiyah tetap taat kepada pemerintah, tetapi pelaksanaan tidak harus sama.

Dia memahami dinamika perbedaan pelaksanaan Lebaran yang kerap terjadi dan menegaskan bahwa perbedaan metodologi tidak perlu diperdebatkan sehingga berpotensi memicu konflik.

"Jadi ini kan kita sudah biasa berbeda gitu dan jangan diinterpretasikan yang penting yang dimaksud taat kepada pemerintah itu bukan berarti lebarannya sama gitu ya," tuturnya.

Dia menilai terdapat kecenderungan di masyarakat bahwa pihak yang tidak lebaran mengikuti aturan pemerintah maka tidak taat kepada pemerintah.

Adapun pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengumumkan bahwa Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026 yang diputuskan dalam sidang isbat pada Kamis, 19 Maret 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Muhammadiyah melaksanakan Hari Raya Idulfitri 1447 H pada Jumat (20/3/2026). Berbeda dari pemerintah yang menetapkan pada Sabtu (21/3/2026). Perbedaan ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan perbedaan penetapan hari raya Lebaran tidak perlu menjadi sumber permasalahan di tengah masyarakat dan menekankan perbedaan adalah hal yang wajar.

“Tidak perlu kita mempertajam perbedaan, apalagi mencari pembenaran diri dengan menyalahkan pihak lain. Baik dalam konteks kewargaan maupun pemerintahan, semua pihak harus menahan diri,” ujarnya saat menyampaikan khutbah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), pada Jumat (20/3/2026), dikutip dari Muhammadiyah.or.id.

Haedar mengajak tokoh maupun elite mengindari pernyataan yang dapat memperkeruh suasana. Sebab, katanya, Idulfitri merupakan momentum ibadah yang dijalankan dengan optimal dan memberikan kejernihan jiwa serta pikiran.

Dia meyakini bahwa masyarakat Indonesia dapat menyikapi secara dewasa perbedaan yang terjadi dan berharap ke depannya kalender global tunggal digunakan masif untuk meminimalisasi perbedaan penetapan hari besar keagamaan.

Terpisah, Ketua PP Muhammadiyah bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Muhadjir Effendy menilai perbedaan penetapan Lebaran tetap taat kepada pemerintah, tetapi pelaksanaan tidak harus sama.

Dia memahami dinamika perbedaan pelaksanaan Lebaran yang kerap terjadi. Dia menilai terdapat kecenderungan di masyarakat bahwa pihak yang tidak lebaran mengikuti aturan pemerintah maka tidak taat kepada pemerintah.

"Jadi ini kan kita sudah biasa berbeda gitu dan jangan diinterpretasikan yang penting yang dimaksud taat kepada pemerintah itu bukan berarti lebarannya sama gitu ya," katanya di Jakarta Pusat.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengimbau para elite memberikan teladan kepada masyarakat dalam momentum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Dilansir Muhammadiyah.or.id, Haedar menyampaikan saat mengisi khutbah di di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jumat (20/3/2026). Dia mengatakan keteladan penting bagi para elite untuk menjaga persatuan, perdamaian, dan toleransi, sekaligus mendorong kemajuan umat dan bangsa.

“Berikan teladan bagi rakyat bahwa para elite mampu menjadi uswah hasanah dalam menciptakan persatuan, perdamaian, toleransi, dan kemajuan. Kita masih memiliki berbagai ketertinggalan yang memerlukan kerja keras bersama dari seluruh komponen bangsa,” katanya.

Selain itu, Haedar turut menyoroti perbedaan Lebaran antara pemerintah dengan Muhammadiyah. Baginya, hal ini tidak perlu diperkeruh sehingga menyebabkan konflik sosial.

Dia mengajak para tokoh agama dan elite bangsa agar tidak memberikan pernyataan yang dapat memicu permasalahan di tengah masyarakat. Sebab, katanya, Idulfitri harus dijalani dengan kekhusyukan ibadah dan kejernihan jiwa serta pikiran

“Jalani Idulfitri dengan khusyuk, baik yang merayakan pada 20 maupun 21 Maret, bahkan yang lebih dahulu, agar kita tidak terjebak dalam hasrat perbedaan yang justru meretakkan persatuan,” imbuhnya.

Dia meyakini bahwa masyarakat Indonesia dapat menyikapi secara dewasa perbedaan yang terjadi dan berharap ke depannya kalender global tunggal digunakan masif untuk meminimalisasi perbedaan penetapan hari besar keagamaan.

“Ke depan, insyaallah perbedaan itu dapat diminimalisasi, jika ada keterbukaan hati dan pikiran, serta didasarkan pada ilmu pengetahuan yang tinggi,” tandasnya.

Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan IdulFitri 1447 H atau 1 Syawal 1447 H pada Sabtu, 21 Maret 2026. Sedangkan Muhammadiyah pada Jumat, 20 Maret 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua PP Muhammadiyah bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Muhadjir Effendy menanggapi perbedaan penetapan Lebaran antara Muhammadiyah dengan pemerintah.

Hal itu dia sampaikan usai salat id di halaman Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta Pusat, (20/3/2026). Dia memahami dinamika perbedaan pelaksanaan lebaran yang kerap terjadi.

"Jadi, ini kan kami sudah biasa berbeda gitu dan jangan diinterpretasikan yang penting yang dimaksud taat kepada pemerintah itu bukan berarti lebarannya sama gitu ya," katanya.

Dia menilai terdapat kecenderungan di masyarakat bahwa pihak yang tidak lebaran mengikuti aturan pemerintah maka tidak taat kepada pemerintah.

Menurutnya, setiap pihak memiliki argumen dalam menyikapi perbedaan tersebut. Dia menyampaikan pernyataan Quraish Shihab bahwa seseorang yang menyaksikan bulan datangnya bulan ramadan maka hendaknya berpuasa.

"Syahadah itu bisa berarti melihat, bisa berarti menghitung atau melihat dengan pengetahuan gitu. Seperti asyhadu alla ilaha illallah kita bersaksi kepada Allah itu tidak karena melihat Allah kan? Karena kita keyakinan, karena kita akal sehat kita menyatakan bahwa ada Tuhan itu, tidak ada Tuhan selain Allah, maka kita bersyahadat," jelasnya.

Penasihat Khusus Presiden bidang Haji itu menuturkan dinamika tersebut hanya perbedaan metodologi sehingga tidak perlu dibesar-besarkan yang dapat memicu konflik di masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Agama telah memutuskan awal bulan Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Keputusan ini setelah pemerintah menggelar sidang isbat pada Kamis, 19 Maret 2026.

"Dengan demikian berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat disepakati bahwa 1 Syawal 1447 hijriah jatuh pada hari Sabtu, 21 Maret 2026," kata Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kamis (19/3/2026).

Umar menyebut bahwa perbedaan penetapan lebaran diharapkan tidak memberikan jarak antar umat muslim Indonesia.

Adapun, pemantauan hilal berdasarkan kriteria yang telah disepakati bersama negara-negara anggota MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), yaitu ketinggian hilal minimal 3 derajat di atas ufuk saat matahari terbenam dan Elongasi (jarak sudut bulan–matahari) minimal 6,4 derajat.