#30 tag 24jam
Pedagang E-Commerce Menjerit: Biaya Admin Mencekik, Beban Makin Banyak
Pedagang e-commerce mengeluhkan kenaikan biaya admin yang mencekik, menurunkan pendapatan, dan mempersulit strategi penjualan. Mereka berharap revisi regulasi oleh Kemendag dapat menetapkan batas biay [562] url asal
#e-commerce-biaya-admin #biaya-admin-tinggi #pendapatan-menurun #strategi-penjualan #biaya-promo-ekstra #biaya-proses-pesanan #minimal-pembelian-produk #kenaikan-biaya-admin #harga-jual-naik #program-p
(Bisnis.Com - Teknologi) 24/01/26 18:43
v/113150/
Bisnis.com, JAKARTA — Seller e-commerce mengeluhkan beban biaya admin yang semakin tinggi pada tahun ini. Kenaikan biaya yang tidak menentu berdampak pada turunnya pendapatan yang mereka peroleh.
Persoalan biaya admin yang terus meningkat membuat para penjual besar maupun kecil, merasa semakin gundah. selisih keuntungan mereka ikut menyusut, sehingga pengelolaan toko menjadi lebih menantang.
Salah satu seller yang menjual koleksi uang lama bernama Ridwan. Dia mengatakan aturan biaya admin saat ini cukup memberatkan. Dia menuturkan, awalnya biaya admin hanya sekitar 5%, namun dalam beberapa bulan terakhir naik hingga 20%, bahkan lebih tinggi.
“Beberapa seller ada yang terkena lebih dari itu. Selain makin besar, pengenaannya juga makin banyak,” ujar Ridwan saat dihubungi Bisnis, Sabtu (24/1/2026).
Kenaikan biaya ini membuat Ridwan kewalahan menyusun ulang strategi penjualan, karena perubahan tidak hanya terjadi di satu platform, tapi hampir semua platform e-commerce yang digunakannya.
Selain itu Ridwan menambahkan, dulu penjual hanya perlu memperhitungkan biaya admin dan ongkos kirim. Kini jumlah biaya yang harus ditanggung semakin banyak, termasuk biaya promo ekstra, biaya aplikasi, hingga biaya proses pesanan, sehingga selisih penjualan makin tipis.
“Dilema juga, antara mau bertahan, menaikkan harga, atau efisiensi modal,” kata Ridwan.
Salah satu tantangan terbesar adalah biaya proses pesanan yang dipatok flat, misalnya Rp1.250 per pesanan, tanpa memperhitungkan nilai total belanja. Akibatnya, penjual kesulitan menjual produk kecil atau murah, karena biaya flat bisa membuat mereka rugi. Untuk mengatasi hal ini, banyak penjual menetapkan minimal pembelian per produk, sehingga pembeli harus membeli jumlah tertentu agar biaya tetap tertutupi.
Menurut Ridwan, idealnya sistem bisa menetapkan minimal pembelian per toko, bukan per produk. Dengan begitu, pembeli bisa bebas memilih barang satu per satu, asalkan total belanja cukup menutupi biaya. Namun, sistem saat ini belum mendukung model tersebut, sehingga penjual terpaksa mengikuti aturan minimal pembelian per produk.
Hal serupa juga dirasakan seller di kategori home supplies, Decka. Dia mengeluhkan kenaikan biaya admin yang membuat penjual mau tak mau harus menyesuaikan harga jual, yang berdampak pada menurunnya pendapatan toko.
“Pendapatan menurun karena biasanya setelah harga jual naik, pembeli akan mencari harga lebih murah ke kompetitor,” ujar Decka.
Decka menambahkan, selain biaya admin, seller juga harus mengikuti berbagai program promosi dari platform agar penjualan meningkat.
Namun, promosi ini justru menambah biaya admin, sehingga harga jual menjadi kurang realistis. Di sisi lain, nominal promo yang diberikan platform semakin kecil, sehingga berdampak pada penurunan minat beli pelanggan.
Para seller berharap adanya perubahan kebijakan yang lebih adil dan transparan dari platform e-commerce. Mereka meminta pihak aplikasi lebih memahami kebutuhan penjual, bersikap netral dalam menentukan biaya admin, dan meneliti dengan cermat jika terjadi masalah untuk mengetahui apakah kesalahan berasal dari penjual, pembeli, kurir, atau sistem aplikasi.
Adanya kabar bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah merevisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 menjadi angin segar bagi para seller e-commerce. Revisi ini diharapkan dapat memperkuat daya saing produk UMKM di tengah gempuran produk impor.
Para seller berharap Kemendag dapat menetapkan batas maksimal biaya admin yang wajar untuk platform e-commerce.
“Bisa juga dilakukan subsidi silang biaya admin untuk UMKM, agar mereka bisa tetap bertahan berjualan di e-commerce,” kata Decka.
Decka juga menambahkan, biaya admin sebaiknya tidak terus meningkat, dan platform perlu mengembangkan program promo lain dengan biaya admin yang realistis.
Proses revisi regulasi ini telah dimulai sejak akhir Desember 2025 hingga awal Januari 2026.
Pemerintah menargetkan penyelesaian revisi Permendag 31/2023 secepat mungkin agar para pedagang daring mendapatkan kepastian berusaha. (Nur Amalina)
Fenomena Rojali-Rohana Merebak, Pengamat: 2025 Titik Kelam Pusat Perbelanjaan
Pusat perbelanjaan menghadapi tantangan besar di 2025 akibat fenomena rojali dan rohana, di mana pengunjung ramai namun transaksi rendah karena daya beli menurun. [627] url asal
#rojali-rohana #pusat-perbelanjaan #daya-beli-masyarakat #mal-ramai #transaksi-rendah #perdagangan-daring #pendapatan-menurun #aktivitas-berbiaya-rendah #belanja-online #program-diskon-belanja #pasar-k
(Bisnis.Com - Ekonomi) 27/12/25 13:15
v/85992/
Bisnis.com, JAKARTA — Pusat perbelanjaan alias mal menghadapi tekanan berat sepanjang 2025 seiring melemahnya daya beli masyarakat. Fenomena rombongan jarang beli (rojali) dan rombongan hanya bertanya (rohana) membuat transaksi tetap rendah, meski mal ramai dikunjungi.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai tekanan terhadap pusat perbelanjaan saat ini tidak hanya berasal dari maraknya perdagangan daring, melainkan juga dari penurunan pendapatan masyarakat. Alhasil, kondisi tersebut memicu fenomena rojali dan rohana dinilai merugikan pengelola pusat perbelanjaan.
“Dengan daya beli yang merosot, tahun 2025 seperti titik kelam pusat perbelanjaan hingga memunculkan fenomena rohana dan rojali,” kata Huda kepada Bisnis, Sabtu (27/12/2025).
Dia menilai, pelemahan daya beli masyarakat menjadi pemicu maraknya fenomena pengunjung yang datang ke pusat perbelanjaan tanpa melakukan transaksi.
Meski pendapatan masyarakat menurun, kebutuhan akan hiburan tetap ada. Namun, keterbatasan finansial membuat masyarakat memilih aktivitas berbiaya rendah, seperti berjalan-jalan tanpa melakukan pembelian.
Di sisi lain, sambung dia, ketika ingin berbelanja, konsumen justru cenderung beralih ke platform perdagangan daring yang menawarkan harga lebih kompetitif.
Menurutnya, program diskon belanja yang digulirkan pemerintah belum mampu mendorong konsumsi secara signifikan. Huda memandang, persoalan utama bukan pada harga, melainkan pada kemampuan beli masyarakat yang melemah akibat pendapatan yang turun dan terbatasnya lapangan kerja.
“Ketika pendapatan masyarakat turun, mereka tidak mampu untuk beli barang,” ujarnya.
Celios juga menyoroti sebagian kelompok rojali dan rohana berasal dari masyarakat yang belum terserap di pasar kerja. Huda melihat tambahan pendapatan musiman selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dinilai belum memberikan dampak berarti bagi pusat perbelanjaan.
Lebih lanjut, Huda melihat adanya pergeseran fungsi pusat perbelanjaan. Mal, ujar dia, kini tak lagi semata menjadi tempat transaksi jual beli, melainkan ruang publik untuk bersosialisasi. Perubahan perilaku ini menuntut pengelola untuk menyesuaikan model bisnis agar tetap berkelanjutan.
Untuk itu, Celios mendorong pengelola pusat perbelanjaan untuk mengembangkan sumber pendapatan alternatif di luar tenant ritel konvensional, seperti melalui penyelenggaraan acara, festival, maupun konser berskala menengah dan besar guna
Di Daerah Tetap Ramai
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengeklaim pusat perbelanjaan alias mal di berbagai daerah ramai dikunjungi masyarakat selama libur Nataru.
Airlangga menuturkan lonjakan aktivitas belanja didorong oleh sejumlah program nasional, salah satunya Belanja di Indonesia Aja (BINA) yang digelar Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) di seluruh pusat perbelanjaan dengan transaksi yang diincar Rp30 triliun hingga 4 Januari 2026.
Pemerintah juga mengandalkan program Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) dengan target sekitar Rp35 triliun serta kampanye Every Purchase is Cheap (EPIC). Secara keseluruhan, pemerintah membidik nilai belanja masyarakat hingga akhir tahun mencapai kisaran Rp110 triliun.
Adapun, Airlangga menyebut hampir seluruh tenant menawarkan potongan harga hingga 50%, ditambah diskon lanjutan, serta cashback. Dia berharap skema ini mampu menggenjot daya beli masyarakat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
“Menjelang acara ini hampir di semua mal itu ramai. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan ini juga akan mendorong kegiatan ekonomi,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Pondok Indah Mall 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).
Sementara itu, Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan pola belanja masyarakat tahun ini menunjukkan perbedaan dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut Budihardjo, peningkatan jumlah wisatawan turut memberikan dampak positif terhadap penjualan ritel, khususnya di daerah tujuan wisata seperti Bali. Dia menyebut, pembelian di Bali tercatat meningkat sekitar 30% seiring dengan tingginya belanja wisatawan.
Namun, Budihardjo mengakui peningkatan trafik pengunjung pusat perbelanjaan secara nasional pada awal periode libur masih berada di bawah 10%. Meski demikian, lonjakan signifikan mulai terlihat sejak 25 Desember 2025 atau pada momentum Natal 2025.
“Puncaknya itu justru mulai hari kemarin. Dari tanggal 25 itu naik sekali, semua teman-teman kita cek ramai, penjualan juga ada, restoran penuh,” ujar Budihardjo.
Ke depan, Hippindo memperkirakan peningkatan tersebut akan berlanjut hingga 4 Januari 2026, seiring masih berlangsungnya masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)