Bisnis.com, JAKARTA — Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memaparkan laporan pemulihan dan rencana strategis pascabanjir Sumatra menjelang akhir tahun.

TNI mengerahkan sebanyak 37.910 personel dalam tahap rekonstruksi dan rehabilitasi. Jumlah tersebut termasuk penambahan 15 batalyon, yang terdiri dari 5 Batalyon Zeni dan 10 Batalyon Teritorial Pembangunan (YTP).

“Personel TNI membantu pemasangan jembatan bailey, pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap), serta pembersihan lumpur di sekolah, pesantren, jalan, dan berbagai fasilitas umum,” ujar Agus Subiyanto dalam Konferensi Pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Senin (29/12/2025).

Selain itu, TNI juga melakukan penyiapan air bersih, evakuasi medis, distribusi logistik, serta kegiatan trauma healing bagi masyarakat terdampak bencana. Hingga saat ini, dukungan yang telah tergelar meliputi 25 dapur lapangan, 124 sumur bor yang sudah dapat digunakan, 42 pos kesehatan, serta pembangunan 186 unit MCK.

Panglima juga menjelaskan progres pembangunan infrastruktur penghubung berupa jembatan bailey. Sejumlah jembatan telah digunakan kembali oleh masyarakat, di antaranya Jembatan Teupin Mane, Teupin Reudep, Jeumpa, Matang Bangka, Kutablang, dan Weh Pase.

Selain itu, jembatan di Hamparan Perak dan Anggoli Sibabangun juga telah berfungsi. Secara keseluruhan, TNI telah membangun 32 jembatan bailey di wilayah terdampak.

Tak hanya itu, TNI juga menyiapkan dan memasang jembatan Aramco. Beberapa jembatan tersebut telah selesai dibangun dan dimanfaatkan masyarakat, sementara sebagian lainnya masih dalam tahap pengerjaan.

Dalam mendukung percepatan pemulihan, TNI mengerahkan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) sebanyak 89 unit yang terdiri dari pesawat, helikopter, dan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI). Alutsista tersebut digunakan untuk mendukung distribusi bantuan logistik melalui airdrop, air landed, serta jalur laut.

Adapun, total logistik yang telah didistribusikan mencapai 2.669,53 ton. Bantuan tersebut disalurkan melalui jalur udara, laut menggunakan KRI dan kapal ADRI, serta jalur darat.

“KRI juga membawa alat berat, peralatan kesehatan, tenaga kesehatan, serta mendukung kementerian dan lembaga lain, termasuk pengangkutan peralatan PLN, BBM, bahan pangan, genset, dan kebutuhan lainnya,” tandas Agus.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menerjunkan 10.759 personel untuk membantu penanganan banjir Sumatra, yaitu Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

Kapolri Listyo mengatakan tambahan personel teranyar yang telah diberangkatkan yaitu berjumlah 1.500 personel. Ribuan personel ini akan dibagi untuk percepatan penanganan sejumlah wilayah yang terdampak bencana di Sumatra.

"Total saat ini sudah ada 10.759 dan kita sudah persiapkan personel berikutnya mana kala nanti kemudian ada tugas-tugas lanjutan," ujarnya saat konferensi pers di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Senin (29/12/2025).

Dia menambahkan personel kepolisian yang diterjunkan memiliki sejumlah tugas mulai dari percepatan pembersihan rumah, tempat ibadah, sekolah hingga sektor pelayanan publik lainnya.

Selanjutnya, Listyo mengungkap Polri juga telah membangun 29 dapur lapangan; 38 posko kesehatan; dan 145 titik sumur bor.

"Kemudian mobil tangki air pun kita dorong ada 32. Kemudian tangki air bersih ada 400, jet pump 1.431, sumur bor dan target penambahan sumur bor ada 564 yang akan kita bangun," imbuhnya.

Selain itu, Polri juga telah memberikan bantuan di sektor pangan dengan mengirimkan 227 ton beras dan distribusi logistik lainnya sebanyak 150,4 ton.

"Untuk heli dan pesawat, kami tetap standby-kan untuk membantu distribusi logistik yang ada dan sampai saat ini dari mulai tanggal 28 sampai dengan saat ini ada 150,41 ton distribusi logistik yang sudah kami laksanakan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara terkait dengan penanganan bencana alam banjir dan longsor yang melanda Sumatra.

SBY yang memiliki pengalaman dalam menangani bencana tsunami di Aceh itu mengungkap bahwa penanganan alam itu kompleks dan tidak mudah.

Dia menyoroti penanganan pada fase tanggap darurat yang biasanya terjadi kelumpuhan di sejumlah sektor. Oleh sebab itu, penanganan bencana memerlukan waktu, finansial dan master plan yang optimal.

"Penanganan bencana itu kompleks dan tidak segampang yang dibayangkan. Terutama pada fase tanggap darurat yang biasanya terjadi kelumpuhan di sana-sini," tulis SBY di akun X, dikutip Kamis (25/12/2025).

Bicara soal bencana Sumatra, SBY mengatakan langkah penanganannya tidak bisa serta-merta disamakan saat era kepemimpinannya. Sebab, terdapat sejumlah faktor yang membedakan.

Misalnya, kata dia, perbedaan situasi atau konteks dari bencana itu; perbedaan jenis bencana dan magnitude dari kerusakan yang ditimbulkan, serta perbedaan cara di antara para pemimpin.

Meskipun begitu, Ketua Majelis Partai Demokrat ini menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah sangat serius dalam menangani bencana di Sumatra.

"Saya tahu, Presiden Prabowo dengan serius terjun ke lapangan dan memberikan atensi yang penuh. Saya juga tahu, Presiden Prabowo telah mengambil sejumlah kebijakan untuk membangun kembali provinsi-provinsi di Sumatra yang mengalami bencana alam tersebut," tutur SBY.

Adapun, SBY juga mengemukakan sejumlah aspek yang membuat penanganan bencana bisa berhasil yaitu melalui konsep rehabilitasi dan rekonstruksi yang baik, organisasi dan kepemimpinan di lapangan yang efektif, serta implementasi dari rencana yang juga efektif.

Selain itu, dia juga menekankan agar penggunaan uang negara harus betul-betul dijaga dengan baik agar penanganan bencana bisa menjadi optimal.

"Demikian pendapat saya dan mari kita dukung langkah-langkah pemerintah untuk membangun kembali Sumatera pasca bencana dan memastikan saudara-saudara kita yang terkena musibah memiliki masa depan yang baik," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto melaporkan pengerahan besar-besaran personel TNI dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah Sumatra.

Hingga saat ini, sebanyak 36.636 personel TNI telah diterjunkan dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring masuknya tahap rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

“Personel yang sudah eksisting saat ini berjumlah 36.636 orang dan akan ada penambahan personel pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi,” ujar Agus saat Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Lebih lanjut, dia menjelaskan tambahan personel akan berasal dari satuan zeni, Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yon TP), serta tenaga kesehatan. Pasukan tersebut akan difokuskan untuk membantu pemasangan jembatan bailey, pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, serta pembersihan lumpur dan material kayu akibat bencana.

Selain itu, TNI juga melaksanakan normalisasi jalan, melanjutkan distribusi logistik, serta penanganan kesehatan bagi warga terdampak, termasuk layanan trauma healing dan penyiapan air bersih.

Dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat, TNI turut mendistribusikan hasil bumi dari daerah terdampak. Agus menyebut, hasil pertanian berupa sayur-mayur dan cabai dari Bener Meriah telah diangkut ke Medan dan Lanud Halim Perdanakusuma dengan total mencapai 52 ton.

“Evakuasi medis warga tetap dilakukan secara berkelanjutan,” kata Agus.

Untuk mendukung distribusi logistik, TNI mengerahkan 84 unit alat utama sistem senjata (alutsista). Dukungan logistik dilakukan melalui pendaratan udara (air landed) dan penerjunan logistik (air drop) setiap hari dalam beberapa sortie.

Alutsista tersebut membawa berbagai kebutuhan penting, mulai dari peralatan PLN dan bahan bakar minyak (BBM), tambahan kendaraan kesehatan dan dapur lapangan, tim tenaga kesehatan, alat berat, hingga beras.

Agus menambahkan, hingga saat ini total logistik yang telah berhasil didistribusikan mencapai 2.428 ton. Penyaluran dilakukan melalui berbagai moda transportasi, baik angkutan udara, airdrop, Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), kapal ADRI, maupun jalur darat.

“TNI akan terus hadir dan mendukung penuh upaya penanggulangan bencana hingga kondisi benar-benar pulih,” tandas Agus.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo telah mengunjungi Aceh sebanyak 3 kali, khususnya di daerah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Presiden Prabowo Subianto mendengarkan langsung keluh kesah dari korban terkait bencana di Sumatra seperti permintaan pembangunan hunian tetap, akses yang terputus, hingga listrik yang belum menyala seluruhnya.

Prabowo berjanji bahwa pemerintah akan menyiapkan rencana terkait kebutuhan tersebut. Dia juga sudah rencanakan alokasi perumahan dan sebagainya.

Presiden juga mengaku haru saat melihat masyarakat di wilayah terdampak bencana di Sumatra masih menunjukkan ketegaran dan kesabaran. Selain itu, menanggapi pertanyaan terkait dukungan moral yang dia berikan kepada warga, Prabowo menyebut sambutan masyarakat sangat baik.

Presiden juga menyampaikan bahwa pemulihan listrik di wilayah terdampak bencana di Sumatra masih menghadapi sejumlah kendala akibat kondisi alam dan kerusakan fisik di lapangan.

Dia menjelaskan bahwa sejumlah infrastruktur kelistrikan mengalami kerusakan berat. "Menara-menara [listrik] itu sangat berat, kemudian ada kendala-kendala. Sebagian masih banjir sehingga kabel-kabel tidak bisa tembus tetapi inshaallah kita harapkan segera dipulihkan,” katanya.

Prabowo memperkirakan proses pemulihan akan memakan waktu sekitar satu pekan. Dia juga meminta kepada masyarakat agar terus bersabar.

“Ya mungkin satu minggu, mudah-mudahan ya tapi jangan kita terlalu berharap semua bisa sekejap. Saya sudah katakan berkali-kali saya tidak punya tongkat nabi musa tetapi semua bekerja keras. Saya kira itu dari saya,” ucapnya.

Adapun, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatra telah mencapai 1.006 jiwa. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan hari sebelumnya. Penambahan korban berasal dari tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Bangun 2.600 Unit Hunian Korban Bencana

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) sedang menyiapkan pembangunan sebanyak 2.600 unit hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Menteri yang akrab disapa Ara mengatakan bahwa 2.600 unit huntap itu bakal dibangun tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun sayangnya, dia belum merinci secara pasti darimana pastinya sumber anggaran yang akan digunakan tersebut.

"Saya laporkan sama bapak [kemarin] ada 2.000 unit yang sudah siap dibangun hunian tetap yang dibiayai non-APBN. Mohon maaf, tetapi tadi malam bertambah 500 unit, dan tadi pagi bertambah 100 unit, jadi terkumpul untuk 2.600 unit," kata Ara dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Pemerintah Siapkan APBN untuk Bencana Sumatra

Presiden Prabowo Subianto menegaskan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) telah disiapkan untuk mendukung penanganan bencana dan berbagai program prioritas pemerintah. Adapun anggaran tersebut merupakan hasil dari kebijakan efisiensi belanja yang diterapkan sejak awal pemerintahannya.

“Anggaran APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada,” ucapnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Dia mengklaim bahwa berhasil menghemat ratusan triliun rupiah melalui kebijakan efisiensi, sekaligus menekan potensi kebocoran dan praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran negara. Menurutnya, efisiensi justru menjadi amanat konstitusi.

“Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita, kita menghemat ratusan triliun. Yang saya diserang, saya dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah,” tuturnya.

Prabowo menegaskan prinsip efisiensi berkeadilan telah ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan dan efisiensi yang berkeadilan.

Presiden menegaskan, dengan kondisi keuangan negara yang lebih sehat, pemerintah siap bekerja lebih keras dan memastikan seluruh program berjalan efektif demi kepentingan rakyat.

Dengan efisiensi tersebut, Presiden menyebut pemerintah kini memiliki ruang fiskal yang cukup kuat, termasuk pada penghujung tahun anggaran, untuk membiayai berbagai kebutuhan mendesak, salah satunya penanganan bencana di sejumlah daerah.

“Ada yang menggerakkan menentang efisiensi. Dengan efisiensi kita punya kemampuan, kita punya kekuatan sekarang. Jadi, saudara-saudara, kita sudah siap. Terima kasih. Kita sudah siapkan,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan total 12.397 personel sudah dikerahkan untuk membantu penanganan bencana di Sumatra.

Hal tersebut diungkap Sigit dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto terkait dengan penanganan dan pemulihan bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, Minggu (7/12/2025) malam.

"Untuk kegiatan penanganan bencana, kami libatkan 12.397 personel," ujar Sigit.

Dia menambahkan Polri juga telah mengerahkan sejumlah helikopter, pesawat hingga kapal untuk melakukan pencarian korban bencana di Sumatra.

Menurutnya, kapal yang telah dikerahkan di Aceh dan Sumatra Barat masing-masing satu unit. Sementara di Sumatra Utara ada dua unit. Kemudian, untuk helikopter di Aceh ada tiga yang disiagakan, Sumatra Utara ada dua unit, dan Sumatra Barat satu unit.

"Kemudian K-9, Aceh ada 15 personel plus tiga ekor K-9, Sumut 14 personel plus empat ekor, dan Sumbar 10 personel plus 10 ekor," imbuhnya.

Dalam rapat itu, Sigit juga memaparkan bahwa kepolisian telah mengirimkan bantuan pangan sebesar 213 di posko bencana Sumatra.

"Saat ini, ada 213 ton beras yang saat ini sudah ada di posko dan terdistribusi, termasuk mie instan dan kebutuhan dasar," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pada awal Desember 2025, Sumatra diguncang bencana besar. Hujan ekstrem berhari-hari memicu banjir bandang, longsor, dan putusnya sejumlah jembatan vital, membuat akses darat terisolasi dan layanan dasar lumpuh di banyak wilayah.

Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Aceh Tamiang, hingga sebagian Aceh Besar menjadi titik-titik yang mengalami kerusakan paling parah. Ribuan rumah hanyut, ribuan lainnya rusak berat. Puluhan fasilitas publik tidak lagi berfungsi. Sawah, ladang, dan tambak lenyap tersapu arus.

Balutan awan rendah tak mampu menyembunyikan kerusakan yang ditinggalkan banjir besar—jalan-jalan terputus, jembatan tergerus, dan rumah-rumah warga yang masih menyimpan lumpur.

Di antara aktivitas evakuasi dan mobilisasi alat berat, sebuah genset listrik berkapasitas 250 KWH diturunkan dari helikopter. Mesin itu menjadi simbol kecil dari upaya besar pemerintah memastikan layanan vital tetap berdiri meski akses darat menuju wilayah ini masih belum pulih.

Di Jakarta, pada Sabtu (6/12/2025) Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan laporan resmi mengenai pengiriman darurat tersebut melalui helikopter Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Sabtu 6 desember 2025, melalui helikopter BNPB, telah diangkut Genset listrik 250 KWH untuk Rumah Sakit di Aceh Tengah, Takengon,” ujarnya.

Menurut Teddy, Takengon termasuk wilayah yang paling sulit dijangkau karena serangkaian longsor dan putusnya jembatan di berbagai jalur. Di tengah situasi itu, pemerintah melalui PLN dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak simultan membuka kembali akses transportasi dan memulihkan kelistrikan.

“PLN dan Kementerian PU terus memperbaiki seluruh gardu listrik dan terus memberikan pasokan listrik serta membuka jalur darat secepat mungkin,” ujar Teddy.

Bagi warga di rumah sakit, keberadaan genset tersebut berarti layanan kesehatan dapat tetap berjalan, operasi darurat bisa dilakukan, dan obat-obatan tetap tersimpan sesuai standar.

Namun genset hanyalah satu bagian kecil dari upaya nasional yang lebih luas dan gerak cepat pemerintah. Pada Minggu (7/12/2025), Presiden Prabowo Subianto kembali bertolak menuju Provinsi Aceh untuk meninjau langsung penanganan bencana—kunjungannya yang kedua dalam sepekan.

Dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, pesawat yang membawa Kepala Negara lepas landas pukul 07.55 WIB menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar.

Tanah rencong sedang berada dalam masa-masa berat. Banjir, longsor, dan kerusakan infrastruktur merata di berbagai wilayah. Di atas kertas, laporan-laporan masuk ke meja Presiden setiap hari; tetapi di lapangan, kebutuhan penanganan darurat menuntut kehadiran pemimpin negara. Prabowo memilih berada di garis depan memastikan semua berjalan.

Setibanya di Aceh, Presiden langsung meninjau sejumlah titik kerusakan paling parah, sekaligus menerima laporan terbaru dari pemerintah daerah serta instansi terkait. Fokus utamanya: mempercepat evakuasi, memperlancar distribusi bantuan, membuka akses jalan, dan memastikan keamanan warga.

Turut mendampingi dalam rombongan tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Seskab Teddy Indra Wijaya, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.

Salah satu lokasi yang dikunjungi Presiden adalah Jembatan Bailey Teupin Mane di Kabupaten Bireuen, salah satu jalur penghubung penting menuju Bener Meriah dan Takengon. Di sana, Prabowo berdiri di tengah pekerja, alat berat, petugas TNI, dan tim Kementerian PU yang bekerja tanpa henti.

“Ya, saya kira kita lihat ya, salah satu jembatan yang mereka kerja terus diharapkan satu minggu sudah bisa buka dan darisini bisa terus untuk membuka tiga jembatan lagi ya menuju bener meriah dan takengon ke atas,” ujar Prabowo di depan warga dan petugas yang hadir.

Lebih lanjut, Presiden Ke-8 RI itu juga menerima laporan tentang kerusakan sawah, irigasi, hingga jebolnya beberapa bendungan yang menjadi penopang pertanian di wilayah tersebut. Dengan tegas dia menyampaikan bahwa negara akan membantu memulihkan semua lahan yang rusak akibat kejadian ini—karena kerusakan tersebut merupakan bencana alam, bukan kesalahan petani.

“Petani gak usah khawatir karena ini bukan kelalaian, tapi force majure,” katanya.

Di lokasi yang sama, Kepala negara memerintahkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak untuk memimpin satuan tugas percepatan perbaikan jembatan dan akses darat.

“Kasad kerahkan semua ya, saya tunjuk kasad sebagai satgas percepatan perbaikan jembatan dan pemda,” perintah Prabowo.

TNI memiliki pasukan konstruksi dan teritorial yang kuat, sehingga pengerahan mereka diyakini dapat mempercepat proses rehabilitasi. Panglima TNI dan Kapolri pun mendapat instruksi serupa untuk mengerahkan seluruh kekuatan.

Di Dapur Pengungsian: Menjaga Gizi Korban Banjir

Di sela-sela kunjungan, Prabowo pun menyempatkan diri mengunjungi dapur pengungsian di Desa Balee Panah. Di tengah aroma ikan tongkol pedas yang dimasak untuk makan siang, orang nomor satu di Indonesia itu pun meminta izin untuk mencicipinya.

Petugas dapur—ibu-ibu yang sudah sejak pagi memasak untuk ratusan warga—menyodorkan sepiring masakan

“Pedes ya ini,” ucap Prabowo spontan. Kehangatan pun muncul dari interaksi sederhana itu.

Usai mengunjungi dapur, di hari yang sama, Prabowo menggelar rapat terbatas (ratas) bersama Gubernur Aceh, para bupati, dan sejumlah menteri. Rapat berlangsung sederhana tetapi padat, dengan fokus utama mengevaluasi kondisi aktual dan menentukan langkah berikutnya.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan progres pemulihan listrik dari 23 kabupaten/kota, 81% sudah menyala dan ditargetkan mencapai 100% pada esok siang. Menteri ESDM Bahlil menambahkan detail waktu penyalaan di setiap kabupaten, memastikan bahwa Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Aceh Tamiang menyala malam itu.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan kondisi anggaran belanja tak terduga (BTT) di 52 kabupaten/kota tiga provinsi terdampak—Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dana daerah sangat minim, padahal kebutuhan kecil seperti popok bayi, pembalut, dan kebutuhan perempuan sangat diperlukan di pengungsian.

Tito mengusulkan tambahan Rp2 miliar per kabupaten/kota. Namun, Prabowo mengambil keputusan lebih besar.

“Pak Mendagri, Anda minta Rp 2 miliar per kabupatennya. Saya kasih Rp 4 miliar,” ucap Prabowo.

Selain itu, orang nomor satu di Indonesia itu pun meminta alokasi tambahan untuk pemerintah provinsi hingga Rp20 miliar, menyesuaikan tingkat kerusakan.

Tak hanya itu, isu penyediaan lahan untuk hunian sementara (huntara) muncul sebagai hambatan. Kepala BNPB melapor bahwa beberapa daerah kesulitan menyediakan lahan karena status kepemilikan yang disambut oleh Prabowo dengan memberikan instruksi tegas agar tanah dengan Hak Guna Usaha (HGU) dicabut sementara.

“Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada,” kata Prabowo

BNPB menjelaskan spesifikasi huntara tipe 36 berharga Rp30 juta per unit—lengkap dengan kamar mandi dan sanitasi. Durasi pembangunan ditargetkan enam bulan, tetapi Prabowo meminta dipercepat kurang dari satu semester.

Termasuk, Satgas TNI–Polri akan dilibatkan untuk percepatan, mengulang keberhasilan mereka saat membangun ribuan huntara di Lewotobi.

Suharyanto juga memaparkan dampak kerusakan di tiga provinsi—Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Data sementara mencatat Aceh sebanyak 37.546 rumah rusak, jembatan, sekolah, rumah ibadah, kesehatan dan fasilitas pertanian. Total kebutuhan pemulihan: Rp 25,41 triliun.

Sementara itu, Sumatra Utara dengan estimasi kebutuhan rekonstruksi Rp 12,88 triliun dan Sumatra Barat dengan kebutuhan pemulihan Rp 13,52 triliun dengan beberapa nagari masih terisolasi. Adapun, total keseluruhan estimasi nasional mencapai Rp 51,82 triliun

Angka itu menggambarkan skala bencana yang sangat besar—salah satu yang terbesar di Sumatra dalam dekade terakhir.

Prabowo Minta Pejabat Tak Menghindar

Saat menutup rapat, Prabowo menegaskan bahwa masa jabatannya baru satu tahun, sama halnya dengan para kepala daerah. Namun mandat rakyat adalah menghadapi kesulitan, bukan menghindarinya

“Ini musibah, tantangan yang kita coba. Ini pimpinan baru satu tahun, presiden baru satu tahun, gubernur satu tahun, bupati satu tahun, tapi kita dipilih untuk mengatasi kesulitan,” tandas Prabowo.

Gerak cepat pemerintah tidak hanya terlihat dari bantuan logistik dan infrastruktur, tetapi juga keberpihakan pada kebutuhan paling mendasar warga. Dari jalur darat hingga dapur umum, dari kebijakan anggaran hingga penyediaan lahan huntara, negara hadir menyeluruh.

Di tengah lumpur yang belum sepenuhnya surut, Aceh menemukan kembali harapan melalui kehadiran pemimpinnya. Bagi masyarakat Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, masa pemulihan masih panjang. Namun langkah-langkah awal yang cepat dan tegas memberi keyakinan bahwa mereka tidak berjalan sendiri.

Bencana mungkin merenggut banyak hal, tetapi rasa kebersamaan dan ketangguhan bangsa tetap utuh—sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo bahwa musibah ini adalah tantangan, tetapi bersama-sama Indonesia akan bangkit kembali.

Bisnis.com, JAKARTA – Lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat pada Senin (1/12/2025) menegaskan arah kebijakan darurat bencana pemerintah untuk penanganan banjir dan longsor di wilayah Sumatra.

Menurut catatan Bisnis, terdapat lima poin utama arahan Prabowo berdasarkan rangkaian pernyataannya di tiga provinsi tersebut.

Dari Tapanuli Tengah hingga Padang Pariaman, ada benang merah yang disampaikan Presiden Prabowo, yakni memastikan mobilitas logistik, memperkuat koordinasi lintas instansi, dan memastikan negara hadir langsung.

Berikut 5 Poin Arahan Prabowo Terkait Penanganan Banjir Sumatra

1. Prioritas BBM dan pemulihan listrik sebagai fondasi penanganan bencana

Di Sumatra Utara, Prabowo berulang kali menekankan pentingnya pasokan energi terutama BBM yang menjadi syarat utama operasional alat berat, generator, hingga mobilisasi tim penyelamat.

“Kita sekarang prioritas bagaimana bisa segera mengirim bantuan-bantuan yang diperlukan terutama BBM yang sangat penting dan listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya,” ucapnya dalam forum tersebut.

Meskipun pemulihan listrik hampir 100% dilaporkan telah tercapai di Sumut saat Prabowo tiba di Padang Pariaman, tetapi Kepala negara menekankan bahwa BBM menjadi tantangan utama karena banyak jalur darat terputus. Oleh karena itu, pemerintah memaksimalkan jalur laut dan udara.

“Kapal besar sudah bisa merapat di Sibolga dan Herkules terus kita kerahkan,” katanya.

2. Pembukaan akses desa terisolasi melalui udara

Sejumlah kabupaten di Sumut, Aceh, dan Sumbar masih belum dapat ditembus dari darat. Dalam situasi seperti itu, pemerintah memfokuskan pengiriman bantuan lewat helikopter dan pesawat.

Di sisi lain, orang nomor satu di Indonesia itu pun mengapresiasi respons cepat lintas sektor menjadi catatan Prabowo.

“BNPB reaksinya cukup cepat, TNI sangat cepat, Polri juga cepat,” ucapnya.

3. Perbaikan jembatan dan fasilitas dasar sebagai langkah pemulihan jangka menengah

Dari Aceh hingga Sumbar, Prabowo menyoroti kerusakan infrastruktur menjadi masalah signifikan jembatan putus, akses antar kecamatan terhenti, fasilitas desa rusak, dan sekolah terdampak.

Di Kuta Cane, Prabowo menegaskan komitmen untuk memperbaiki jembatan-jembatan rusak. Dia menyebut anggaran telah dialokasikan dan penghematan pusat dilakukan agar pemulihan desa bisa dipercepat.

“Kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan, bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah,” ucapnya.

4. Negara hadir bersama warga

Di Padang Pariaman, Prabowo memberikan pernyataan paling emosional dalam rangkaian kunjungan ini. Dia menekankan solidaritas dan keberpihakan negara kepada warga terdampak.

Prabowo juga menegaskan bantuan untuk rumah-rumah yang rusak akibat diterjang banjir bandang.

“InsyaAllah kita akan perbaiki semuanya, rumah-rumah yang rusak akan kita bantu,” imbuhnya.

5. Penekanan pada tata kelola: tidak boleh ada kebocoran bantuan

Di akhir kunjungannya, Prabowo menegaskan pesan tentang pentingnya integritas birokrasi dalam pengelolaan dana bencana maupun pembangunan wilayah terdampak.

“Supaya tidak ada kebocoran, tidak ada maling-maling yang mencuri uang rakyat. Kalian suka nggak kalau saya sikat maling-maling semua itu?”

Pesan ini merujuk pada keyakinan Prabowo bahwa program bantuan, koperasi desa, MBG, hingga perbaikan sekolah hanya akan efektif jika tata kelola negara berjalan bersih.

Sehari penuh meninjau tiga provinsi, Prabowo membawa tiga pesan besar yaitu akses logistik dan energi adalah prioritas paling mendesak. Pemulihan jembatan dan infrastruktur desa adalah agenda jangka menengah. Negara tidak boleh membiarkan warga menghadapi bencana sendirian.

Dengan cuaca yang dilaporkan mulai membaik, Prabowo menegaskan bahwa langkah berikutnya adalah memastikan seluruh perangkat pemerintah bekerja “kompak” dan “solidaritas semua” untuk menuntaskan fase pemulihan.

“Kita atasi ya, negara kita kuat sekarang mampu untuk mengatasi,” tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan peningkatan status menjadi darurat nasional yang didesak oleh banyak pihak.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah pusat terus memantau perkembangan kondisi di lapangan. Saat ini, kata dia, status penanganan banjir di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh masih berada pada tingkat tanggap darurat provinsi.

“Ya kita monitor terus, saya kira kondisi membaik jadi saya kira kondisi yang sekarang ini sudah cukup,” ujarnya saat meninjau langsung kondisi korban dan dampak banjir di Sumatra Utara pada Senin (1/12/2025).

Setelah meninjau titik-titik terdampak banjir di Sumut pada hari ini, Presiden mengonfirmasi bahwa dia akan melanjutkan kunjungan ke Medan dan Aceh.

Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor pulau di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus bertambah menjadi 442 jiwa pada Senin (1/12/2025).

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemerintah mempercepat penanganan warga terdampak dan pemulihan daerah sebagai prioritas utama atas bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera dalam beberapa hari terakhir.

"Total korban meninggal dunia 442 orang. Sementara itu, untuk total korban hilang di tiga provinsi mencapai 402 jiwa," kata Kepala BNPB Suharyanto dilansir dari Antara, Senin (1/12/2025).

Mengacu data dari Pos Pendukung Nasional di Tapanuli Utara, dia memaparkan di Sumatera Utara, jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 217 orang setelah tim SAR gabungan menemukan sejumlah korban yang sebelumnya dinyatakan hilang.

Menurutnya, para korban tersebar di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Kota Padang Sidempuan, Deli Serdang, serta Nias.

"Selain itu, ada 209 warga Sumatra Utara dilaporkan masih hilang setelah banyak keluarga menyampaikan laporan kehilangan kepada petugas posko darurat bencana yang ada di masing-masing provinsi," jelasnya.

Suharyanto menyebutkan bahwa tim petugas gabungan saat ini juga menangani pengungsian yang tersebar di sejumlah titik, antara lain 3.600 jiwa di Tapanuli Utara, 1.659 jiwa di Tapanuli Tengah, 4.661 jiwa di Tapanuli Selatan, 4.456 jiwa di Kota Sibolga, 2.200 jiwa di Humbang Hasundutan, dan 1.378 jiwa di Mandailing Natal.

Suharyanto mengatakan korban meninggal dunia akibat bencana alam di Aceh saat ini tercatat 96 jiwa. Adapun, dia menuturkan 75 orang masih hilang.

"Jumlah tersebut tersebar di 11 kabupaten/kota, antara lain Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseumawe, Gayo Lues, Subulussalam, dan Nagan Raya. Dengan total pengungsi mencapai sekitar 62.000 kepala keluarga," tuturnya.

Adapun di Sumatera Barat, jumlah korban meninggal dunia mencapai 129 jiwa, sementara 118 orang masih hilang dan 16 lainnya mengalami luka-luka.

Para korban tersebar di Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, Pasaman, Solok, Kota Solok, serta Pesisir Selatan, dengan total pengungsi sebanyak 77.918 jiwa.