PAPUA - Personel Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 berhasil menangkap satu anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) berisinial TJ alias alias AW hari ini. TJ merupakan buronan polisi terkait kasus penembakan warga sipil bernama Ahmad Gunawan di Kabupaten Punjak Jaya pada Februari 2026.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol. Yusuf Sutejo penangkapan dilaksanakan usai polisi berhasil mengetahui keberadaan TJ. Yusuf menyebut aparat polisi melaksanakan penggerebekan di area SP2, Timika.

"Penangkapan dilakukan setelah tim melaksanakan pemantauan dan berhasil mengidentifikasi keberadaan pelaku di area SP 2 Timika," ujar Yusuf dalam keterangannya, Minggu (26/4/2026).

Yusuf menyebut pelaku sempat mencoba melakukan perlawanan kepada petugas dan melarikan diri. Alhasil, polisi pun melakukan tindakan terukur dengan melepaskan tembakan ke arah kaki pelaku.

"Pelaku mencoba melarikan diri ke arah hutan di sekitar lokasi, sehingga petugas melakukan pengejaran dan memberikan tindakan tegas dan terukur yang mengenai bagian kaki sebelah kiri pelaku" jelas dia.

Pelaku selanjutnya dibawa ke Rumkit Bhayangkara Timika untuk mendapatkan penanganan medis sebelum menjalani proses pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut oleh penyidik.

Lihat video: Aparat Tangkap Dua Anggota KKB yang Diduga Terlibat Teror



Yusuf menjelaskan pelaku merupakan bagian dari kelompok KKB Mewoluk pimpinan Ternus Enumbi yang selama ini diketahui aktif berpindah-pindah wilayah mulai dari Puncak Jaya, Beoga, Intan Jaya hingga Mimika, guna menghindari pengejaran petugas keamanan sekaligus mencari tambahan senjata dan amunisi.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani menegaskan bahwa penindakan tersebut merupakan bentuk komitmen aparat dalam menegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan bersenjata.

"Penangkapan terhadap DPO ini menunjukkan keseriusan kami dalam menjaga keamanan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Setiap pelaku tindak kekerasan akan diproses secara profesional sesuai hukum yang berlaku," ujarnya.

PAPUA - Aparatur Sipil Negara (ASN) Yones Yohame (35), tewas ditembak kelompok bersenjata OPM Kodap XVI/Yahukimo. Penyerangan tersebut terjadi di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Selasa, 21 April 2026 malam.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 20.20 WIT di Kompleks Perumahan Eselon III. Korban ditembak saat berada di depan tempat tinggalnya dan mengalami luka tembak di dada kanan. Korban sempat dilarikan ke RSUD Dekai, namun dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 22.00 WIT.

Insiden ini menambah daftar panjang kekejaman OPM yang menyasar warga sipil di wilayah Papua Pegunungan, termasuk terhadap aparatur sipil negara, tenaga kesehatan, guru, serta pekerja pendatang di sejumlah wilayah. Korban diketahui merupakan putra daerah yang aktif dalam pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo.

Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf Wirya Arthadiguna, menyampaikan pihaknya mengecam penembakan tersebut dan akan mengambil langkah lanjutan.

“Koops TNI Habema akan berkoordinasi dengan Polri dan melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM yang terlibat dalam penembakan ini,” ujarnya.

Lihat video: HASIL PATROLI GABUNGAN: Ratusan Amunisi & Magazine Disita Usai Kontak Senjata Dengan OPM



Saat ini aparat gabungan TNI-Polri tengah melakukan pengejaran, pelaku diduga melarikan diri ke wilayah hutan. Koops TNI Habema juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, sembari memastikan pengamanan di Papua Pegunungan terus diperkuat.

PEGUNUNGAN BINTANG - Personel gabungan Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 bersama Polres Pegunungan Bintang menangkap dua pentolan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XXXV Bintang Timur. Dua pelaku yakni EK (22) dan RS (23).

Mereka ditangkap lantaran diduga terkait kasus pembunuhan 3 tukang ojek yang terjadi pada 5 Desember 2022 di Kampung Mangabib, Distrik Oksebang. Peristiwa tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/31/XII/2022/Papua/Res Pegunungan Bintang.

Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Cartenz 2026 Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, penangkapan tersebut merupakan hasil operasi gabungan yang dilakukan secara terukur. “Pada Minggu, 19 April 2026 sekitar pukul 20.45 WIT, personel gabungan Satgas Operasi Damai Cartenz bersama Personel Polres Pegunungan Bintang melaksanakan operasi di Jalan Kabiding, Distrik Oksibil, dan berhasil mengamankan dua pelaku tanpa perlawanan berarti,” ujar Yusuf, Senin (20/4/2026).

Selain kasus pembunuhan, EK juga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan lainnya antara lain penembakan serta pembakaran fasilitas umum yang terjadi secara beruntun pada 7, 9, 11, 12, dan 14 Januari 2023 di Distrik Serambakon.

Pelaku juga mengambil bagian dalam penyerangan Pos Satgas Rajawali di Kampung Mimin, Distrik Oksop, pada 27 Mei 2025.

Sementara, RS diduga terlibat dalam penyerangan Pos Satgas Rajawali di lokasi dan waktu yang sama. Berdasarkan catatan kepolisian, RS merupakan mantan narapidana kasus pencurian telepon genggam pada 7 September 2020 di Jalan Yapimakot, Pegunungan Bintang, dan telah menjalani hukuman pidana penjara selama dua tahun berdasarkan putusan pengadilan pada 26 Januari 2021.

Yusuf mengungkapkan dua pelaku memiliki peran dalam jaringan kelompok bersenjata tersebut. “Salah satu pelaku merupakan target DPO kasus pembunuhan dan diketahui bagian dari KKB Kodap XXXV Bintang Timur. Sementara pelaku lainnya merupakan rekan yang turut terlibat dalam aktivitas kelompok tersebut, termasuk penyerangan aparat,” katanya.

JAKARTA - Pemerintah Indonesia sampai hari ini dinilai belum merancang resolusi konflik bagi Papua. Saat ini pemerintah baru mengimplementasikan kebijakan atau Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Nomor 2 Tahun 2021.

Termasuk pendekatan keamanan negara tanpa mengacu pada ketentuan hukum humaniter terutama di daerah-daerah konflik bersenjata di Tanah Papua.

“Bagi mereka yang mendambakan perdamaian, setiap terjadi konflik (yang bernuansa kekerasan), maka sumber konflik harus ‘segera’ diatasi. Meskipun di dalam praktiknya penyelesaian konflik tidak selalu mudah, apalagi melakukan tanpa kekerasan dan paksaan,” ujar Analis Politik Internasional dan Resolusi Konflik Adriana Elisabeth, Senin (6/4/2026).

Menurut Elisabeth, konflik juga memiliki karakter yang berbeda. Tidak jarang, konflik dijadikan ajang untuk meraup keuntungan ekonomi, termasuk dengan memanipulasi proses perdamaian atas nama proyek kemanusiaan. Akibatnya, proses perdamaian tidak berlangsung secara bermartabat dan demokratis.

“Pengertian peace-keeping atau merawat perdamaian atas dasar komitmen para pihak yang berkonflik, peace-making atau mengubah wilayah konflik menjadi damai atau non-kekerasan, dan peace-building yakni, mempertahankan perdamaian berpotensi dijalankan secara transaksional, dan hanya menguntungkan pihak tertentu tanpa mampu mengatasi akar masalah konflik yang utama,” ucapnya.

Resolusi konflik bagi Papua perlu dirancang secara transparan dengan mengukur efektivitas dan kapasitas prosesnya dalam konteks penghentian kekerasan dan pemulihan kondisi kemanusiaan, misalkan mengakhiri kebiasaan memberi atau membuat stigma, labelling, narasi provokatif, framing, hoaks, hate speech, dan sebagainya.

Menurut Elisabeth, model resolusi konflik dalam konteks Papua perlu dirumuskan oleh mereka yang memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai bagaimana membangun komunikasi dua arah untuk membangun kembali rasa percaya antarpara pihak yang berkonflik.

Selain itu, kemampuan problem solving, seperti mengatasi dampak konflik dan menanganai masalah pengungsi internal, memulihkan akses pelayanan dasar atau pelayanan publik terutama pendidikan dan kesehatan, serta merancang program pemberdayaan potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Resolusi konflik Papua perlu dirancang secara terpisah dari UU Otsus Papua dengan tujuan utamanya untuk mengatasi dampak konflik (penanganan pengungsi), mencegah eskalasi kekerasan, serta potensi konflik sosial karena rebutan kepentingan ekonomi dan politik,” katanya.

PAPUA - Satgas Damai Cartenz menangkap anggota KKB Pulan Wonda alias Kamenak. Pulan diduga terlibat dalam insiden penembakan rombongan eks Kapolda Papua kala itu Jenderal (Purn) Tito Karnavian.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Faizal Ramadhani mengungkapkan, Pulan diketahui masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) selama kurang lebih tujuh tahun. Seluruh rangkaian penindakan hingga penanganan tersangka dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Seluruh proses, mulai dari penangkapan hingga pemindahan, dilaksanakan secara profesional dan sesuai prosedur. Kami memastikan setiap tahapan berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).

Sementara itu, Wakaops Damai Cartenz-2026, Kombes Pol Adarma Sinaga menambahkan proses penyidikan akan terus dikembangkan oleh tim investigasi.

“Penyidikan masih berjalan dan akan terus dikembangkan untuk mendalami peran tersangka serta kemungkinan keterlibatan pihak lain, sesuai prosedur hukum yang berlaku,” katanya.

Lihat video: Dua Anggota KKB Penebar Teror Ditangkap, Aparat Ungkap Perannya



Saat ini, tersangka tengah menjalani proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Subsatgas Investigasi. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan pengungkapan perkara secara menyeluruh dan objektif.

JAKARTA - Satgas Operasi Damai Cartenz menangkap anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XII Lanny Jaya, Pulan Wonda alias Kamenak. Pentolan KKB ini diketahui terlibat sejumlah aksi teror yang membahayakan.

Pelaku diduga diketahui memiliki rekam jejak panjang dalam berbagai aksi kekerasan bersenjata. Termasuk keterlibatannya dalam penembakan terhadap rombongan Kapolda Papua saat itu, Jenderal (Purn) Tito Karnavian (Mendagri saat ini), pada 28 November 2012 silam di Distrik Pirime, Lanny Jaya, Papua Pegunungan.

"Penangkapan dilakukan pada Kamis 2 April 2026, sekitar pukul 12.27 WIT, tim melaksanakan pemantauan di wilayah Kota Mulia, Kabupaten Puncak dan mendeteksi keberadaan pelaku di sebuah bengkel motor," kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz 2026, Kombes Yusuf Sutejo kepada awak media, Jumat (3/4/2026).

Yusuf menjelaskan, Pulan Wonda alias Kamenak merupakan anggota aktif kelompok bersenjata KKB Kodap XII Lanny Jaya yang diketahui memiliki mobilitas tinggi dan terlibat dalam berbagai aksi penyerangan. Aksi penyerangan dilakukan Pulan Wonda Cs terhadap aparat keamanan maupun masyarakat sipil di wilayah Puncak Jaya dan Lanny Jaya.

"Tim kemudian melakukan penyekatan. Saat pelaku melintas menggunakan sepeda motor, yang bersangkutan menabrak kendaraan petugas dan berupaya melarikan diri," ujarnya.

Karena berusaha melarikan diri dan membahayakan nyawa petugas, Pulan akhirnya harus dilumpuhkan oleh timah tajam aparat.

"Aparat telah memberikan tembakan peringatan sebanyak dua kali, namun tidak diindahkan, sehingga dilakukan tindakan tegas terukur yang melumpuhkan pelaku pada bagian kaki kanan," ucapnya.

Pulan Wonda alias Kamenak sebelumnya masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), yang diketahui merupakan anggota kelompok Kodap XII Lanny Jaya, di Kampung Peruleme, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya.

JAKARTA - Serangan atau aksi kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap masyarakat sipil, termasuk pekerja tambang di Papua menjadi perhatian banyak pihak. Menurut Direktur Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) Noor Azhari, kekerasan terhadap warga sipil merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kemanusiaan dan tidak dapat dibenarkan dalam situasi apa pun.

"Warga sipil, termasuk para pekerja tambang yang mencari nafkah, tidak boleh menjadi target kekerasan. Mereka bukan bagian dari konflik. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan perlindungan," ujar Noor, Senin (9/3/2026).

Dia berpendapat, kekerasan terhadap masyarakat sipil tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menciptakan rasa takut dan trauma berkepanjangan bagi warga yang tinggal di wilayah sekitar. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Noor menuturkan bahwa para pekerja tambang di Papua sebagian besar merupakan masyarakat sipil yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka itu, keselamatannya harus menjadi perhatian bersama, baik oleh aparat keamanan maupun para pemangku kepentingan.

"Para pekerja tambang adalah masyarakat sipil yang menjalankan aktivitas ekonomi. Kekerasan terhadap mereka hanya akan memperburuk situasi kemanusiaan dan menambah daftar korban dalam konflik yang berkepanjangan," jelasnya.

Dia pun mendorong adanya langkah-langkah yang lebih komprehensif untuk memastikan perlindungan masyarakat sipil di wilayah-wilayah yang rawan konflik. Salah satunya dengan memperkuat koordinasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah (pemda), dan tokoh masyarakat.

Dia menilai pendekatan yang mengedepankan perlindungan warga sipil perlu menjadi prioritas dalam upaya menjaga stabilitas keamanan di Papua. “Keamanan tidak hanya diukur dari keberhasilan operasi penegakan hukum, tetapi juga dari kemampuan negara untuk menjamin keselamatan masyarakat sipil agar mereka dapat menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat," imbuhnya.

Semua pihak juga diajak untuk menolak segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat sipil dan mendorong terciptanya situasi yang lebih aman dan kondusif di Papua. "Perlindungan terhadap masyarakat harus menjadi prioritas utama," pungkasnya.

PAPUA - Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letjen TNI Bambang Trisnohadi memastikan 11 bandara perintis di tiga wilayah Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI. Sebelumnya bandara-bandara tersebut ditutup Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pascagangguan keamanan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau TPNPB-OPM.

Langkah cepat ini dinilai menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan wilayah sekaligus menjamin keselamatan masyarakat di Bumi Cendrawasih.

Bersama Panglima Komando Daerah Angkatan Udara III (Pangkodau III) Marsda TNI Azhar Aditama Djojosugito serta personel TNI lainnya, Bambang terjun langsung meninjau sejumlah bandara perintis, salah satunya di Distrik Manggelum, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan.

“Syukur alhamdulillah, pasukan TNI telah berada di seluruh bandara perintis dan memulihkan kondusivitas di tiga wilayah Papua, yakni Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah, yang sebelumnya ditutup oleh Kemenhub pada 16 Februari lalu,” ujar Bambang, Senin (2/3/2026).

Adapun bandara yang kini dijaga 24 jam oleh TNI meliputi Lapangan Terbang (Lapter) Iwur, Teiraplu, dan Aboy di Papua Pegunungan; Lapter Korowai Batu Bomakia, Yaniruma, dan Manggelum di Papua Selatan; serta Lapter Beoga, Dagai, Fawi, dan Kapiraya di Papua Tengah. Pengamanan dilakukan secara terpadu guna memastikan operasional penerbangan berjalan aman dan lancar.

Menurut Bambang, bandara perintis di Papua bukan sekadar infrastruktur transportasi udara. Di tengah kondisi geografis yang didominasi hutan lebat, pegunungan, dan perbukitan, bandara merupakan urat nadi kehidupan masyarakat—jalur vital distribusi logistik, pelayanan kesehatan, akses pendidikan, hingga mobilitas ekonomi warga pedalaman.

Lihat video: Pesawat Smart Air Ditembak di Papua! 13 Penumpang Termasuk Balita Selamat



“Insya Allah, urat nadi kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan saudara-saudara kita di pelosok Papua akan kembali berdenyut. Bandara yang kami jamin kondusifitasnya ini segera dibuka untuk masyarakat,” tegasnya.

Dalam pelaksanaannya, pasukan TNI tidak hanya melakukan pengamanan area, tetapi juga mendukung fungsi pelayanan lalu lintas udara melalui unsur Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU yang bertugas membantu pengaturan Air Traffic Controller (ATC). Sinergi matra darat dan udara ini menunjukkan kesiapsiagaan TNI dalam menjaga objek vital nasional di wilayah rawan.

Kehadiran jenderal bintang tiga TNI di 11 bandara perintis tersebut, menjadi sinyal kuat bahwa negara tidak tinggal diam terhadap setiap ancaman yang mengganggu keselamatan rakyat dan stabilitas pembangunan di Papua. Negara hadir, negara melindungi, dan negara memastikan pembangunan tetap berjalan.

Selain itu, sambutan hangat tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pemuka agama di sekitar Bandara Perintis Manggelum mencerminkan harapan besar masyarakat terhadap pulihnya konektivitas udara.

Bandara bukan hanya landasan pacu pesawat, tetapi jembatan harapan, rantai suplai ekonomi, dan simbol keberlanjutan pembangunan di wilayah terluar Indonesia.

Dengan pengamanan penuh dari TNI dan dukungan seluruh elemen masyarakat, 11 bandara perintis tersebut diyakini segera kembali beroperasi normal. Konektivitas udara di Papua akan tetap terjaga demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat persatuan nasional, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

“Insya Allah, bandara perintis akan kembali dibuka untuk melayani masyarakat Papua. Bersama seluruh elemen bangsa di Bumi Cendrawasih, mari kita jaga dan rawat bandara perintis sebagai simbol kedaulatan, kemajuan, dan kemakmuran Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucapnya.

JAKARTA - Aparat gabungan TNI-Polri yang terdiri dari Satgas Habema, Satgas Rajawali, dan Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 terlibat baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nabire, Papua.

Aparat baku tembak ketika melakukan upaya penegakan hukum terhadap DPO yang mengaku sebagai Panglima Kodap III D Dulla Aibon Kogoya, pada Minggu, 1 Maret 2026 sekitar pukul 22.40 WIT.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo menegaskan bahwa langkah penindakan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin keamanan masyarakat.

“Ini merupakan komitmen negara untuk hadir di tengah masyarakat ketika terjadi aksi-aksi kekerasan. TNI-Polri tidak akan tinggal diam. Kami akan terus melakukan pengejaran dan penegakan hukum terhadap para pelaku kelompok kriminal bersenjata hingga mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku,” kata Yusuf, Senin (2/3/2026).

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Brigjen Faizal Ramadhani mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum resmi.

“Kami mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan jangan terpengaruh informasi yang belum resmi. Aparat keamanan akan bertindak tegas terhadap siapapun yang berupaya membuat kekacauan dan mengganggu stabilitas keamanan. Penegakan hukum ini semata-mata untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban,” ujarnya.

Lihat video: Dua Anggota KKB Penebar Teror Ditangkap, Aparat Ungkap Perannya



Dalam operasi tersebut terjadi kontak tembak antara aparat dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), yang kemudian melarikan diri meninggalkan markas yang selama ini mereka kuasai. Aparat berhasil menguasai lokasi dan mengamankan sejumlah barang bukti penting.

Upaya penindakan dilakukan setelah aparat memperoleh informasi terkait keberadaan kelompok tersebut di salahsatu markas persembunyian mereka.

Saat personel gabungan mendekati lokasi, kelompok bersenjata melakukan perlawanan sehingga terjadi baku tembak. Setelah beberapa waktu, kelompok tersebut melarikan diri meninggalkan sejumlah perlengkapan dan logistik di markas.

Dalam penggeledahan di lokasi, aparat mengamankan 561 butir amunisi dari berbagai kaliber, baik untuk senjata laras panjang maupun pendek, serta 10 magazen, magazen senjata api jenis SS1 dan senjata api jenis AK-101. Selain itu, turut diamankan 12 unit telepon genggam, lima unit handy talky (HT), serta uang tunai sebesar Rp79.900.000.

Temuan lain yang menjadi perhatian aparat adalah dua unit telepon genggam yang diduga milik korban aksi kekerasan sebelumnya. Satu di antaranya diduga milik anggota Brimob Batalion C yang gugur akibat aksi penyerangan tahun lalu.

Sementara satu unit lainnya diduga milik seorang karyawan sipil atau petugas keamanan dalam peristiwa pembakaran pos pengamanan PT Kristalin di Nabire beberapa pekan lalu.

Hingga saat ini, aparat gabungan masih melakukan penyisiran di sekitar lokasi guna memastikan situasi benar-benar aman sekaligus memburu para pelaku yang melarikan diri. Operasi penegakan hukum akan terus dilakukan secara terukur dan profesional guna menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua.

JAKARTA - Papua Connection menyerukan penghentian segala bentuk kekerasan bersenjata yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Tanah Papua, khususnya yang menyasar warga sipil, guru, dan tenaga kesehatan. Seruan tersebut disampaikan langsung Inisiator Papua Connection Charles Kossay dalam kegiatan Dialog Kebangsaan dan Deklarasi Papua Connection di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Charles Kossay menegaskan bahwa perlindungan terhadap guru dan tenaga kesehatan merupakan isu kemanusiaan yang tidak dapat ditawar. Mereka adalah garda terdepan pelayanan publik di Papua yang seharusnya dijaga keselamatan dan martabatnya, bukan justru menjadi korban kekerasan bersenjata.

“Setiap bentuk kekerasan terhadap guru, tenaga kesehatan, dan warga sipil adalah teror kemanusiaan. Tindakan KKB ini tidak hanya melanggar nilai kemanusiaan, tetapi juga merusak harapan masa depan Papua,” ujarnya.

Persoalan Papua tidak dapat dilihat secara parsial. Isu pembangunan, hak asasi manusia, dan keamanan merupakan satu kesatuan yang saling terkait.

"Karena itu, Papua Connection menolak keras kekerasan bersenjata sekaligus menolak provokasi, disinformasi, dan politisasi identitas, termasuk yang memanfaatkan sentimen keagamaan yang dapat memperkeruh situasi dan merugikan masyarakat Papua," katanya.

Charles Kossay juga menegaskan dukungan Papua Connection terhadap pembangunan Papua yang berkeadilan, inklusif, dan berperspektif HAM. Pembangunan termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua harus dijalankan secara partisipatif dan sesuai semangat Pasal 33 UUD 1945.

“Papua membutuhkan pembangunan partisipatif, semangat Pasal 33 UUD 1945 mesti terealisasikan di Tanah Papua. Saya yakin di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto hal itu bisa terlaksana, yang terpenting niat dan tujuannya harus benar-benar untuk kemajuan orang Papua," ungkapnya.

Melalui deklarasi, Inisiator Papua Connection ini menegaskan komitmennya untuk merawat kemanusiaan, melindungi warga sipil, serta memperkuat persatuan nasional.

"Papua adalah bagian sah dan tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjaga Papua berarti menjaga masa depan Indonesia. Mari kita rawat Papua dengan nilai-nilai kemanusiaan dan perkuat persatuan nasional," ujarnya.

PAPUA - Kodam XVII/Cenderawasih masih menelusuri informasi adanya senjata yang dirampas dalam insiden penyerangan dan pembakaran pos di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Sabtu, 21 Februari 2026. Tim masih melakukan investigasi untuk mengungkap kasus tersebut.

“Saat ini masih dilakukan investigasi oleh Kodam XVII/Cenderawasih untuk memastikan apakah terdapat senjata yang ikut dirampas dalam kejadian tersebut,” kata Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih, Letkol Inf Tri Purwanto, Rabu (25/2/2026).

Tri menegaskan lokasi yang menjadi sasaran pembakaran bukan merupakan pos TNI, melainkan Pos Keamanan milik PT Kristalin Eka Lestari (KEL).

Dua orang dinyatakan tewas akibat penyerangan itu yakni anggota Deninteldam XVII/Cen Serda Hamdani yang sedang melaksanakan tugas Monitoring Wilayah di Nabire dan karyawan PT KEL, Aksay Sandika Moho. Keduanya disebut menjadi korban dalam aksi yang diduga dilakukan oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Kami mewakili pihak Kodam, menyampaikan duka mendalam atas kejadian ini dan semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan dan keikhlasan," katanya.

Lihat video: TNI dan Polri Berhasil Evauasi Korban Penyerangan Brutal KKB



Saat ini salah satu korban telah dikenali oleh pihak keluarganya karena memiliki tanda khusus di bagian mulut. Khusus untuk jenazah Serda Hamdani, pada 23 Februari 2026 telah diberangkatkan untuk proses pemakaman yang dilaksanakan di Maros, Sulawesi Selatan. “Jenazah Serda Hamdani telah diserahkan kepada keluarga dan sudah dimakamkan di Maros,” jelasnya.

Saat ini, aparat keamanan terus meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan di sejumlah wilayah rawan, guna menjaga stabilitas keamanan sekaligus memburu para pelaku.

PAPUA - Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 menangkap anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Meno Heluka. Meno Heluka diduga terlibat aksi penembakan terhadap Babinsa di wilayah Yahukimo.

Meno Heluka ditangkap di area Pasar Baru setelah sebelumnya terpantau selama kurang lebih dua hari berada di sekitar Terminal 88 dan diduga hendak bergeser menuju wilayah Korowai.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026 Kombes Pol Yusuf Sutejo mengungkapkan proses penangkapan dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan pengembangan informasi di lapangan.

”Tim telah melakukan monitoring dan pendalaman terhadap pergerakan yang bersangkutan. Saat dipastikan keberadaannya, personel langsung bergerak cepat dan terukur sehingga Meno Heluka berhasil diamankan tanpa menimbulkan gangguan terhadap situasi kamtibmas di sekitar lokasi,” kata Yusuf, Selasa (24/2/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan keterangan yang diperoleh penyidik, Meno Heluka diduga terlibat dalam aksi penembakan terhadap Serka Segar Mulyana pada 16 Juni 2025.

Serka Segar Mulyana merupakan prajurit TNI AD yang bertugas sebagai Babinsa di wilayah Yahukimo, dengan tanggung jawab melaksanakan pembinaan teritorial serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Insiden tersebut terjadi saat korban sedang menjalankan tugas negara dalam rangka mendukung stabilitas keamanan di daerah yang tergolong rawan gangguan bersenjata.

Lihat video: Satgas Damai Cartenz Tangkap 2 Anggota KKB Penebar Teror di Yahukimo



Selain dugaan keterlibatan dalam peristiwa tersebut, Meno Heluka diketahui merupakan salah satu anggota inti dari kelompok Kopitua Heluka, yang selama ini masuk dalam pemetaan aparat sebagai kelompok yang aktif melakukan aksi kekerasan bersenjata di wilayah Pegunungan Papua.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Brigjen Faizal Ramadhani menegaskan bahwa penindakan terhadap anggota kelompok bersenjata akan terus dilakukan secara terukur dan profesional.

“Setiap individu yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan terhadap aparat maupun masyarakat sipil akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Penegakan hukum ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Papua,” ujarnya.

Saat ini, Meno Heluka berada di Ruang Sat Reskrim Polres Yahukimo untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Aparat memastikan seluruh proses hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai prosedur guna mengungkap secara menyeluruh dugaan keterlibatan yang bersangkutan dalam rangkaian aksi kekerasan di wilayah Yahukimo dan sekitarnya.