JAKARTA, iNews.id - Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan akses pembiayaan yang praktis, membuat layanan pinjaman daring (pindar) kerap menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Proses digital yang mudah serta pencairan dana yang relatif singkat membuat pinjaman daring cepat cair semakin diminati, terutama untuk memenuhi kebutuhan mendesak.

Meski demikian, masyarakat tetap perlu berhati-hati agar tidak terjebak pada  bunga tinggi dan biaya tersembunyi. Memilih pinjaman daring aman yang legal, memiliki pinjaman bunga rendah, serta transparan sejak awal menjadi hal yang sangat penting.

Pinjaman dari legal yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diwajibkan menyampaikan informasi biaya secara jelas dan tidak menimbulkan jebakan biaya lain di kemudian hari. Oleh karena itu, memahami cara memilih pinjaman daring aman dan mengikuti tips pinjaman daring yang tepat menjadi langkah awal agar pinjaman dana tunai benar-benar membantu kondisi keuangan, bukan justru menambah beban.

Menjawab kebutuhan tersebut, SPinjam menghadirkan kampanye khusus untuk pengajuan pinjaman pertama berjudul “Jelas Tanpa Jebakan” yang berlangsung  pada 12 Januari hingga 12 Februari 2026. Kampanye ini bertujuan mengajak masyarakat menggunakan layanan pinjaman daring secara lebih bijak, dengan menekankan aspek legalitas, transparansi biaya, serta kemudahan proses dengan penawaran-penawaran menarik untuk pengajuan pinjaman pertama.

SPinjam adalah layanan pinjaman daring oleh PT Lentera Dana Nusantara yang berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui Kampanye “Jelas Tanpa Jebakan”, SPinjam menawarkan promo spesial untuk pengajuan pinjaman pertama berupa: bunga harian tetap 0,06 persen, serta gratis biaya admin.

Promo SPinjam “Jelas Tanpa Jebakan” dihadirkan untuk memberikan kepastian kepada pengguna sejak awal, sehingga tidak ada kekhawatiran terkait biaya tambahan yang sering menjadi keluhan pada pinjaman daring ilegal.

Skema bunga harian tetap 0,06 persen untuk pinjaman pertama memungkinkan pengguna mengetahui estimasi cicilan sejak awal tanpa risiko kenaikan mendadak. Sementara itu, promo gratis biaya admin untuk pinjaman pertama membuat dana yang diterima sesuai dengan nominal persetujuan.

Melalui skema ini, SPinjam menegaskan komitmennya menghadirkan pinjaman daring yang jelas, transparan, dan tanpa biaya tersembunyi.

Sebagai salah satu platform pinjaman dana tunai, Anda dapat menikmati aktivasi yang mudah dan cepat dengan SPinjam "Jelas Tanpa Jebakan". Aktivasi SPinjam dapat dilakukan langsung melalui aplikasi ShopeePay atau Shopee. Aktivasi dan pengajuan pinjaman bisa dilakukan langsung melalui smartphone tanpa perlu datang ke kantor atau mengurus dokumen rumit.

Berikut langkah aktivasi SPinjam:

1. Buka halaman SPinjam melalui aplikasi ShopeePay atau Shopee
2. Klik Aktivasi Gratis
3. Pilih Kirim untuk menerima kode verifikasi (OTP) dan masukkan kode verifikasi OTP
4. Lengkapi data diri, KTP aktif, serta verifikasi wajah. 

Setelah pengajuan aktivasi dilakukan, pihak PT Lentera Dana Nusantara akan meninjau permohonan dan Anda bisa mendapatkan pinjaman dana tunai yang bisa Anda gunakan untuk berbagai kebutuhan mendesak. Ingat, selalu ajukan pinjaman sesuai kemampuan finansial dan bayar tagihan tepat waktu. SPinjam, Jelas Tanpa Jebakan!

Editor: Rizqa Leony Putri

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pembiayaan atau utang pada industri pinjaman online atau daring pada Oktober 2025 mencapai Rp 92,92 triliun atau tumbuh 23,86 persen year on year (yoy). Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 22,16 persen year on year.

Sementara itu, tingkat risiko kredit macet pinjaman daring atau Tingkat Wanprestasi 90 hari (TWP) pada Oktober menurun dari bulan sebelumnya yang berada pada posisi 2,82 persen. “Tingkat risiko kredit secara agregat atau TWP90 berada di posisi 2,76 persen,” ucap Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman dalam konferensi pers, dikutip Sabtu, 13 Desember 2025.

Di sisi lain, pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) oleh perusahaan pembiayaan meningkat 69,71 persen yoy pada Oktober 2025 menjadi Rp 10,85 triliun. Sedangkan pada bulan sebelumnya, pembiayaan BNPL tercatat tumbuh 88,65 persen. Adapun kredit macet atau Non Performing Financing (NPF) gross tercatat sebesar 2,79 persen.

Pembiayaan modal ventura pada Oktober 2025 terkontraksi 0,10 persen yoy dengan nilai pembiayaan tercatat sebesar Rp16,30 triliun. Sedangkan penyaluran pembiayaan pada industri pergadaian pada Oktober 2025 tumbuh sebesar 38,89 persen yoy menjadi Rp 120,45 triliun.

Secara keseluruhan, piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan tumbuh 0,68 persen yoy pada Oktober 2025 menjadi Rp 505,30 triliun. “Didukung pembiayaan modal kerja yang tumbuh sebesar 9,28 persen yoy,” ucap Agusman.

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin perusahaan peer to peer lending atau pinjaman daring (pindar) PT Crowde Membangun Bangsa (Crowde). Pencabutan izin usaha tersebut dilakukan karena Crowde melanggar ketentuan ekuitas minimum.

Seperti diketahui, penyelenggaran peer to peer lending atau pinjaman online (pinjol) wajib memiliki ekuitas setidaknya Rp 12,5 miliar.

“Sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, pengurus dan pemegang saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga Crowde dikenakan sanksi pencabutan izin usaha sesuai ketentuan yang berlaku,” demikian dikutip dari siaran pers OJK yang dirilis Senin, 10 November 2025.

Sebelum melakukan pencabutan izin usaha, OJK telah meminta pengurus dan pemegang saham Crowde untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku. OJK juga telah mengambil tindakan dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Crowde, antara lain sanksi peringatan sampai dengan pembekuan kegiatan usaha (PKU).

Setelah izin dicabut, Crowde diwajibkan untuk menghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai penyelenggara pinjaman daring. Otoritas juga melarang pemegang saham, pengurus, pegawai, dan pihak terelasi Crowde untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, serta melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset atau kekayaan perusahaan; kecuali untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban.

Crowde juga diminta menyelesaikan hak dan kewajiban kepada pemberi pinjaman (lender) dan peminjam (borrower). Sekaligus menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan. Perusahaan diminta memberikan informasi secara jelas kepada lender, borrower, atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.

Perusahaan juga diminta menyelenggarakan rapat umum pemegang saham (RUPS) paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Crowde. Serta menyusun dan menyampaikan neraca penutupan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

OJK menginformasikan bahwa debitur, kreditur dan pihak lainnya dapat menghubungi Crowde pada nomor telepon 021 50858708; atau HP di 081281267233; dan email legal@crowde.co. Pencabutan izin dilakukan sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-68/D.06/2025 tanggal 6 November 2025.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta penyelenggara pinjaman daring (pindar) PT Dana Syariah Indonesia (DSI) untuk bertanggung jawab atas dana lender (pemberi dana) yang masih tertahan serta meminta penjelasan mengenai permasalahan di perusahaan tersebut.

Pada Selasa, 28 Oktober 2025, OJK telah memfasilitasi pertemuan antara Pengurus DSI dengan para lender di Kantor OJK, Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat mengenai tertundanya pengembalian dana maupun pembayaran imbal hasil dari DSI.

“OJK meminta DSI untuk memprioritaskan pengembalian dana lender, menjaga komunikasi yang transparan, dan menindaklanjuti seluruh pengaduan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 29 Oktober 2025, seperti dikutip dari Antara.

Lebih lanjut, OJK menyampaikan bahwa pertemuan ini, juga merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi OJK dalam pelindungan konsumen dan pengawasan terhadap industri pindar.

Dalam pertemuan, OJK menghadirkan Direktur Utama DSI Taufiq Aljufri beserta jajaran dan sejumlah perwakilan lender untuk membahas langsung permasalahan di DSI yang terjadi serta langkah konkret penyelesaiannya.

Pada kesempatan tersebut, DSI menyampaikan komitmen untuk bertanggung jawab menuntaskan kewajiban pengembalian dana kepada lender secara bertahap sesuai kemampuan dan rencana penyelesaian yang dalam penyusunannya akan melibatkan perwakilan lender.

Sebelumnya, sebagai bagian dari langkah pengawasan, OJK telah mengenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada DSI sejak 15 Oktober 2025.

Pengenaan sanksi merupakan bentuk pelaksanaan pengawasan tegas OJK terhadap DSI agar perusahaan fokus menyelesaikan kewajiban kepada lender.

Berdasarkan sanksi tersebut, DSI dilarang melakukan penggalangan dana baru dari lender maupun penyaluran pendanaan baru kepada peminjam (borrower) dalam bentuk apa pun, termasuk melalui website, aplikasi, atau media lainnya.

DSI juga dilarang melakukan pengalihan, pengaburan, pengurangan nilai, atau pemindahan kepemilikan aset, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari OJK, kecuali untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, DSI tidak diperkenankan melakukan perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham yang telah tercatat dalam data pengawasan OJK, kecuali dalam rangka memperbaiki kinerja, memperkuat permodalan, serta menyelesaikan permasalahan dan kewajiban perusahaan.

OJK juga memerintahkan DSI untuk tetap melayani dan menyelesaikan setiap pengaduan lender dan pihak terkait, serta tidak menutup kantor/layanan.

DSI wajib menyediakan saluran pengaduan yang aktif, seperti telepon, WhatsApp, e-mail, dan media sosial, serta memberikan tanggapan dan penyelesaian atas setiap pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka pengawasan lebih lanjut, OJK terus mengumpulkan informasi dan melakukan penelusuran terhadap pihak-pihak yang terindikasi terlibat dan bertanggung jawab atas permasalahan di DSI.

Apabila ditemukan pelanggaran ketentuan atau indikasi tindak pidana, OJK melakukan langkah-langkah kepatuhan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melaksanakan proses Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU).