Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjamin keberadaan dan nasib dari sebanyak 2.295 guru honorer yang bekerja di lingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai meminta kepada segenap guru honorer SMA/SMK di Jatim untuk tidak panik dalam menyikapi Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) 7/2026 mengenai penataan terhadap tenaga pengajar yang berstatus non-ASN.

Dia mengeklaim tujuan SE tersebut diterbitkan adalah untuk memberikan penegasan hukum bagi masing-masing daerah terkait pembayaran gaji para tenaga honorer.

Selain itu, Aries menjelaskan SE tersebut menegaskan bahwa guru honorer masih berstatus legal untuk menerima honor dan tunjangan dari pemerintah daerah.

"Kalau tidak ada surat edaran itu, banyak daerah yang ragu-ragu untuk memberikan honor kepada guru-gurunya. Jadi, sebenarnya ini mengakomodasi agar pemerintah daerah memberikan perhatian kepada mereka," ucap Aries, Kamis (21/5/2026).

Lebih lanjut, dirinya mengimbau masyarakat untuk tidak salah paham mengenai aturan penghapusan status honorer yang disebut berlaku per 31 Desember 2026 itu.

Aries menyebut aturan tersebut sama sekali tidak bermaksud untuk memecat guru honorer secara massal, melainkan menjadi tenggat waktu terakhir dalam kebijakan penataan ulang status kepegawaian.

Selain itu, Aries juga menegaskan bahwa Pemprov Jatim berkomitmen penuh untuk menjamin posisi dan kedudukan dari ribuan guru honorer SMA/SMK negeri agar dapat melaksanakan tugas pengajaran dengan tenang.

"Atas komitmen Ibu Gubernur, disampaikan bahwa tidak perlu khawatir. Tetap mengajar, tetap mengabdikan diri. Pemprov akan tetap memfasilitasi mereka berada di lingkungan sekolah," jelasnya.

Walau menjamin nasib guru honorer, Aries menyatakan bahwa pihaknya melarang seluruh kepala sekolah yang satuan pendidikannya berada di bawah otoritas pemerintah provinsi untuk membuka perekrutan guru honorer secara mandiri.

Hal tersebut dilakukan untuk menyukseskan program penataan pegawai yang telah dicanangkan oleh kementerian.

"Iya, itu batas akhir sudah. Jadi, tidak boleh ada lagi perekrutan [guru honorer oleh sekolah], sambil menunggu perekrutan yang terstruktur dari pemerintah pusat," jelasnya.

Selain itu, Pemprov Jawa Timur juga memasang target prioritas bagi ribuan tenaga guru honorer existing untuk dapat naik pangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), baik lewat jalur penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), secara berjenjang.

"Kita berharap nanti mereka naik kelas. Apakah nanti ikut tes CPNS yang mengakomodasi mereka, atau masuk tes PPPK secara bertahap. Nggak mungkin selamanya mereka menjadi guru honorer karena mereka sangat membantu kita dalam proses pendidikan di sekolah-sekolah," tutupnya.

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad meminta pemerintah memberikan kebijakan affirmative action atau tindakan afirmatif bagi guru honorer dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Habib menegaskan bahwa penataan birokrasi berdasarkan Undang-Undang ASN tidak boleh dijalankan secara kaku hingga mengorbankan para pendidik yang telah mengabdi bertahun-tahun di sekolah negeri.

“Di tengah kekurangan guru yang sangat besar, negara dihadapkan pada dilema regulasi. Jika penghapusan honorer dilakukan tanpa mekanisme transisi yang adil, yang terancam bukan hanya nasib guru, tetapi juga keberlangsungan pendidikan nasional. Ketidaksinkronan antara Kemendikdasmen dan Kementerian PAN-RB telah menciptakan ketidakpastian hukum yang meresahkan,” kata Habib Syarief dikutip Sabtu (16/5/2026).

Persoalan guru honorer saat ini memuncak seiring amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 yang mewajibkan penataan tenaga non-ASN tuntas pada 2024. Namun di lapangan, kata dia, Indonesia justru menghadapi krisis kekurangan lebih dari 480 ribu guru, dengan laju pensiun mencapai 70 ribu orang per tahun.

Saat ini, tercatat masih ada 237 ribu guru non-ASN yang menjadi tulang punggung proses belajar mengajar di sekolah negeri daerah. Habib menilai, meminggirkan ratusan ribu guru atas nama legalitas formal bukan hanya kegagalan administratif, melainkan bentuk de-manusiawi hukum yang mencederai rasa keadilan. “Sehingga aspek kemanusiaan dan keberlangsungan pendidikan harus menjadi prioritas utama di atas prosedur birokrasi,” ujarnya.

Sebagai solusi konkret, legislator PKB itu meminta pemerintah memberikan rekognisi khusus bagi guru yang telah mengabdi minimal lima hingga sepuluh tahun agar tidak disamakan dengan lulusan baru dalam proses seleksi. Ia juga mendorong implementasi skema PPPK Paruh Waktu sebagai wadah transisi agar para guru tetap memiliki kepastian status hukum dan tidak dianggap ilegal pasca-tenggat waktu penataan.

Selain itu, dia meminta pemerintah pusat memberikan jaminan dukungan anggaran yang pasti kepada pemerintah daerah untuk penggajian guru PPPK. Habib juga mengusulkan moratorium sanksi administratif bagi instansi pendidikan yang masih mempekerjakan guru non-ASN selama kebutuhan guru nasional belum terpenuhi secara mandiri oleh negara.

“Mengabaikan eksistensi guru honorer atas nama kepatuhan regulasi adalah sebuah kegagalan nalar hukum. Kita tidak boleh membiarkan para pahlawan pendidikan ini menjadi korban dari transisi birokrasi. Hukum harus bertindak sebagai instrumen kesejahteraan dan perlindungan sosial, bukan sekadar instrumen penghukum yang kaku,” pungkasnya.

JAKARTA - Ratusan guru madrasah dari sekolah swasta di Indonesia menggelar aksi unjuk rasa atau demo di depan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Sambil membawa atribut aksi seperti bendera, dan spanduk serta poster bernadakan protes, ratusan guru madrasah itu membawa beberapa tuntutan kepada wakil rakyat.

Koordinator Aksi Hasbullah mengatakan bahwa dalam aksi tersebut mereka melayangkan empat tuntutan. Tuntutan yang pertama adalah kesejahteraan guru madrasah baik negeri maupun swasta. Ia mengungkapkan, guru madrasah hari ini terkesan didiskriminasi oleh sistem pendidikan nasional dan undang-undang.

“Kami merasa didiskriminasi oleh sistem pendidikan nasional, oleh undang-undang ASN sehingga pada kesempatan kali ini kami minta penghapusan diskriminasi terutama terkait dengan kesejahteraan” ungkap Hasbullah saat diwawancarai di lokasi aksi.



Sementara tuntutan kedua yang dilayangkan adalah meminta DPR untuk mendampingi Kementerian Agama dan Badan Kepegawaian Nasional untuk membuka seluas-luasnya peluang menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).



“Yang kedua, kami juga guru Madrasah Swasta meminta agar DPR bersama Kementerian Agama serta BKN membuka Buka seluas-luasnya, membuka selebar-lebarnya, kesempatan untuk diangkat menjadi P3K dan ini adalah tuntutan utama kami,” ujar dia.

Kemudian tuntutan ketiga adalah revisi terhadap Undang-Undang ASN, Sisdiknas yang memuat pasal-pasal diskriminasi terhadap guru madrasah, mereka juga meminta agar tunjangan bagi guru madrasah swasta segera dicairkan.

“Kami juga ingin adanya revisi terhadap Undang-Undang ASN, Undang-Undang Sisdiknas yang memuat pasal-pasal diskriminasi terhadap guru madrasah. Kami minta tunjangan bagi guru swasta yang selama ini dicairkan tiga bulan sekali rutin dicairkan setiap satu bulan,” tutur Hasbullah.

Lebih lanjut, Hasbullah menegaskan bahwa aksi unjuk rasa kali ini bukanlah yang pertama melainkan sudah kesekian kalinya. Hal tersebut juga berdasarkan hasil kajian mendalam yang telah dilakukan oleh para guru madrasah.

“Ya, kita bukan kali ini saja menyampaikan pendapat. Ini adalah rangkaian dari kami, rangkaian dari sekian kajian kami terhadap berbagai hal yang mengarah kepada diskriminasi guru madrasah,” tegas dia.

Jika aspirasi dan tuntutan tidak dipenuhi, ia menekankan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan hak guru madrasah hingga tuntutan dipenuhi. “Kami kalau tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami akan terus berjuang agar memang pada kesempatan kali ini dan kesempatan yang akan datang guru madrasah diperhatikan oleh negara,” pungkasnya.