Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) menjelaskan ihwal pengawasan yang diperketat terhadap cukai peredaran minuman mengandung etil alkohol (MMEA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.89/2025.

Untuk diketahui, PMK No.89/2025 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran dan Pengangkutan Barang Kena Cukai merupakan beleid yang mengubah sejumlah aturan dalam peraturan sebelumnya yakni PMK No.226/2014. Beleid yang diteken Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa itu diundangkan pada 18 Desember 2025 dan mulai berlaku 1 Januari 2026.

Sebagai pelaksana aturan tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) mengatakan bahwa PMK No.89/2025 itu merupakan bentuk penguatan pengawasan terhadap MMEA. Perubahan utama dalam ketentuan tersebut adalah kewajiban penggunaan dokumen cukai CK-6 untuk setiap pengangkutan MMEA yang dilakukan oleh penyalur, tanpa melihat jumlah maupun kadar alkoholnya.

Sebelumnya, kewajiban pelindungan dengan dokumen cukai CK-6 hanya berlaku untuk pengangkutan MMEA dengan jumlah di atas 6 liter, sehingga peredaran MMEA dalam jumlah kecil belum seluruhnya tercatat dan terpantau secara optimal.

"Melalui ketentuan baru ini, seluruh peredaran MMEA dari penyalur dapat terekam dengan lebih baik, sehingga pengawasan menjadi lebih menyeluruh dan potensi penyimpangan dapat diminimalkan," terang Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu, Nirwala Dwi Heryanto melalui keterangan tertulis, Selasa (30/12/2025).

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, pada poin aturan penimbunan sebagaimana diatur dalam pasal 2 PMK No.89/2025, barang kena cukai (BKC) yang belum dilunasi cukainya dapat ditimbun di dalam Tempat Penimbunan Sementara (TPS) dan Tempat Penimbunan Berikat (TPB).

Bedanya, TPS berlokasi di kawasan pabean, sedangkan TPB berada di kawasan berikat yang mendapatkan sejumlah fasilitas pembebasan pungutan perpajakan termasuk cukai.

Sebelumnya, BKC yang belum dilunasi cukainya hanya bisa ditimbun di TPS yang berlokasi di pabrik. Akan tetapi, dengan adanya Kawasan Berikat sebagaimana diatur di dalam PMK No.131/2018, maka BKC yang belum dilunasi cukainya bisa ditimbun di kawasan tersebut.

Sementara itu, pemasukan BKC ke pabrik diatur di dalam pasal 4 pada PMK terbaru dan pengeluaran BKC dari pabrik pada pasal 5. Persyaratannya kini diperketat yakni kewajiban adanya Dokumen Cukai. Hal tersebut belum diatur pada PMK No.226/2014 atau aturan sebelumnya.

Kemudian, pada pasal 6 ayat (1), diatur bahwa pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat melakukan pengawasan terhadap pemasukan maupun pengeluaran BKC. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa pengawasan dilakukan berdasarkan penilaian profil risiko atau pertimbangan lain yang ditentukan oleh Kepala Kantor yang mengawasi pabrik atau tempat penyimpanan.

"Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai jika terdapat dugaan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara," demikian bunyi pasal 6 ayat (3) PMK baru tersebut, dikutip Minggu (28/12/2025).

Pada ayat (4), PMK itu mengatur bahwa pengawasan dilakukan terhadap pemasukan atau pengeluaran BKC berupa etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol. Hasil pengawasan itu menjadi dasar untuk membukukan dalam buku rekening BKC.

Pada sisi pengangkutan, Menkeu juga mewajibkan agar pengangkutan BKC yang belum dilunasi cukainya wajib dilindungi dengan Dokumen Cukai. Hal itu diatur dalam pasal 8 ayat (1), dan berlaku untuk pengangkutan BKC dengan fasilitas tidak dipungut atau pembebasan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, ada beberapa pengecualian atas kewajiban dokumen cukai itu untuk pengangkutan sejumlah BKC. Pertama, tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan.

Kedua, MMEA hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat Indonesia secara sederhana.

Ketiga, impor BKC yang mendapat fasilitas pembebasan cukai. Keempat, BKC antar pabrik atau tempat penyimpanan dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang sama.

Kewajiban penyertaan dokumen cukai juga berlaku untuk pengangkutan BKC yang sudah dilunasi cukainya. Pada pasal 9 ayat (2), aturan itu berlaku untuk etil alkohol dari pabrik, tempat penyimpanan, kawasan pabean, TPS atau TPB; MMEA dari pabrik, TPS atau TPB; serta etil alkohol dari peredaran bebas ke pabrik atau tempat penyimpanan untuk dimusnahkan atau diolah kembali.

Selanjutnya, etil elkohol dan MMEA dari peredaran bebas ke tempat lain di luar pabrik untuk dimusnahkan dalam rangka pengembalian; etil alkohol dari tempat penjualan eceran; dan/atau MMEA dari penyalur atau tempat penjualan eceran.

Adapun, aturan pada pasal 9 itu tidak berlaku untuk etil alkohol dan MMEA antar pengusaha BKC dengan NPPBKC yang sama; etol alkohol yang berasal dari tempat penjualan eceran yang dikecualikan dari kewajiban memiliki NPPBKC; etil alkohol dalam jumlam sampai dengan 6 liter yang berasal dari tempat penjualan eceran; MMEA dengan kadar sampai dengan 5% yang berasal dari tempat penjualan eceran; dan/atau MMEA dengan kadar lebih dari 5% dalam jumlah sampai dengan 6 liter yang berasal dari tempat penjualan eceran.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memesan 25 juta pita cukai untuk Januari 2026 kepada Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri).

Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama memastikan pita cukai untuk awal tahun depan aman. Pita cukai itu terdiri untuk hasil tembakau (HT) maupun minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA).

"Di belakang ini, pita cukai yang kita pesan itu untuk saat ini sudah siap sekitar 25 juta sehinggga untuk tahun depan atau Januari (2026), aman untuk pendistribusian cukainya," ujar Djaka dalam Konferensi Pers Pencetakan dan Pengiriman Perdana Pita Cukai Desain 2026 di Karawang, Jawa Barat, Rabu (10/12).

Djaka mengucapkan terima kasih kepada Direktur Utama Perum Peruri Dwina Septiani Wijaya yang telah memenuhi pesanan Bea Cukai tepat waktu. Apalagi, sempat mencuat isu kenaikan tarif cukai 2026.

Namun, Djaka Budhi Utama mengutip arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa tidak ada kenaikan tarif cukai untuk tahun depan.

"Dengan keputusan Menteri (Menkeu Purbaya) bahwa pita cukai untuk 2026 tidak mengalami kenaikan, dengan leluasa Perum Peruri bisa memenuhi pemesanan Bea Cukai sesuai dengan waktu, sehingga tidak mengalami kendala dalam pencetakannya," terang Djaka.

Bea Cukai melaporkan pita cukai yang sudah dipesan ada 24,3 juta lembar untuk hasil tembakau dan 310 ribu lembar MMEA.

Terpisah, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Nirwala Dwi Heryanto mengatakan jumlah pemesanan pita cukai Januari 2026 adalah bukti optimisme para pengusaha, termasuk di industri rokok.

"Tentunya kan dengan dilihat dari pemetaan rokok, sekarang 25 juta (pita cukai) itu kan berarti perusahaan rokok sendiri optimis. Kalau enggak, ngapain dia pesan pita cukai banyak-banyak, iya kan? Itu saja. Walaupun enggak naik (tarif cukai), dia optimis tahun depan kondisi perekonomian akan lebih baik," jelas Nirwala.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total pesanan pta cukai untuk 2025 mencapai 177,6 juta lembar sepanjang 2025. Sebesar 45% pesanan pita cukai dari perusahaan produsen rokok golongan I.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Djaka Budhi Utama saat memimpin langsung proses penyerahan perdana pita cukai 2026 di Perum Peruri, Karawang, Jawa Barat, Rabu (10/12/2025).

Djaka menyampaikan bahwa pihaknya bersama dengan Perum Peruri akan terus memastikan layanan penyediaan pita cukai berjalan tepat waktu, transparan serta akuntabel sebagai bagian dari komitmen mendukung iklim usaha yang tertib dan berkelanjutan.

"Ketersediaan pita cukai yang terjamin ditujukan untuk memastikan kelancaran proses produksi bagi pelaku usaha, menjaga penerimaan negara, dan memperkuat fungsi pengawasan," ujarnya, dikutip dari siaran pers, Rabu (10/12/2025).

Adapun sepanjang 2025, Djaka menyampaikan bahwa pita cukai 2025 telah selesai diproduksi dan diserahkan oleh Perum Peruri kepada Bea Cukai pada 4 Desember 2025. Ada beberapa yang masih dalam proses pendistribusian ke kantor-kantor pelayanan Bea Cukai.

Total pesanan pita cukai untuk tahun 2025 mencapai 177,6 juta lembar untuk pita cukai hasil tembakau alias HT, dan 3,8 juta untuk pita cukai minuman mengandung etil alkoho (MMEA).

Untuk pita cukai HT, jumlah pesanan dan produksi pita cukai didominasi oleh sigaret kretek tangan (SKT) kurang lebih 54%, dan sigaret kretek mesin (SKM) kurang lebih 41%. Dari segi kemampuan produksi pengusaha, Golongan I mendominasi dengan porsi 45%, sedangkan golongan II dan III masing-masing 26%.

Sebagai informasi, produsen rokok golongan I meliputi sejumlah perusahaan rokok yang dikenai tarif cukai tertinggi seperti Djarung, Gudang Garam maupun Sampoerna.

Sementara itu, untuk pita cukai MMEA, hasil produksi dalam negeri masih mendominasi dengan porsi sekitar 94% dari total pesanan. Berdasarkan kadar alkohol, Golongan B, atau kadar alkohol lebih dari 5% sampai dengan 20% menjadi jenis yang paling banyak dipesan, yaitu sekitar 86% dari total pesanan.

Untuk 2026, Djaka menyebut pita cukai sudah dapat dipesan mulai Desember 2025 dan dapat diambil mulai Januari 2026. Sampai dengan 9 Desember 2025, pita cukai telah dipesan sebanyak 24,3 juta lembar pita cukai HT dan 310.000 lembar pita cukai MMEA.

Guna menjaga kontinuitas penyediaan pita cukai, jumlah pita cukai 2026 yang akan diserahkan pada Desember 2025 (menggunakan DIPA 2025) mencapai kurang lebih 8,75 juta lembar. Jumlah tersebut lebih dari dua kali lipat dibandingkan jumlah sebelumnya (pita cukai tahun 2025 dengan DIPA 2024).

Perum Peruri juga berkomitmen untuk tetap melanjutkan produksi di luar dari yang akan diserahkan pada Desember 2025, dan akan dilakukan secara bertahap kepada Bea Cukai mulai 2 Januari 2026.

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memusnahkan 13,4 juta batang rokok dan 19.511 botol minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal senilai Rp26,1 miliar.

Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budi Utama mengatakan barang-barang ilegal yang dimusnahkan itu merupakan hasil penindakan Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta. Rinciannya, rokok ilegal Rp16,2 miliar dan MMEA senilai Rp9,9 miliar.

"Kami menegaskan bahwa Bea Cukai akan terus berada di garis terdepan dalam menjaga perbatasan, melindungi masyarakat, dan memastikan ekonomi nasional tetap tumbuh dengan sehat," kata Djaka dalam Pemusnahan BKC Ilegal di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12).

Kanwil Bea Cukai Jakarta mengatakan 13,4 juta batang rokok yang dimusnahkan berpotensi merugikan negara Rp10,5 miliar. Angka tersebut dihitung dari nilai cukai dan pajak rokok.

Sementara itu, 19.511 botol MMEA yang setara 12.864,82 liter diklaim berpotensi merugikan negara Rp21,1 miliar.

DJBC menghitungnya dari nilai cukai, bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penghasilan (PPh).

Pemusnahan secara simbolis dilakukan di Kanwil Bea Cukai Jakarta. Pada waktu bersamaan, barang-barang ilegal juga dimusnahkan di fasilitas pemusnahan milik PT Solusi Bangun Indonesia di Gunung Putri, Jawa Barat.

"Terima kasih atas konsistensi jajaran Kanwil (Jakarta) dalam melakukan operasi Macan Kemayoran yang terus menjadi motor penggerak pengawasan terhadap barang-barang kena cukai," ucap Djaka.

Lebih lanjut, Djaka mengingatkan penindakan ini adalah hasil kolaborasi dari seluruh pihak terkait.

"Tentunya, hasil ini adalah tidak bekerja sendiri ataupun mandiri, tetapi kita bekerja sama atau berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang terkait maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh masyarakat," tandasnya.