Batam (ANTARA) - Jisamsir (43) ditunjuk sebagai perwakilan dari 215 kepala keluarga terdampak Proyek Strategis Nasional (SPN) Rempang Eco City untuk tampil ke panggung sebagai penerima simbolis penyerahan santunan nilai rumah asal dari Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau.

Santunan nilai rumah asal yang diterima Jisamsir sebesar Rp130 juta itu diserahkan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara pada Minggu (21/12) di Tanjung Banun.

Penyerahan santunan itu dibarengi dengan penyerahan bantuan perbekalan kepada kepala keluarga yang mengikuti program Transmigrasi Lokal atau eks relokasi yang dilaksanakan oleh kementerian di kawasan Tanjung Banun, yang jaraknya sekitar 7 km dari kampung asal mereka.

Dulunya, Jisamsir bersama 214 kepala keluarga penerima santunan nilai rumah asal itu adalah warga Pulau Rempang, Kota Batam yang setuju untuk direlokasi ke kawasan Tanjung Banun. Dia mendapat pengganti rumah dan lahan senilai Rp130 juta yang dipotong dari ganti rugi rumah yang ditinggalkannya.

Program relokasi ini kini berganti menjadi Transmigrasi Lokal yang dibawa oleh Menteri Iftitah sejak awal 2025 usai Shalat Idul Fitri di Tanjung Banun.

Nilai rumah asal Jisamsir kala itu ditaksir Rp260 juta, kemudian dia mendapatkan rumah serta lahan pengganti di Tanjung Banun senilai Rp130 juta, sisanya Rp130 juta diberikan kepadanya sebagai ganti rugi.

Begitu juga dengan 214 kepala keluarga lainnya, namun nominalnya berbeda-beda ada yang Rp40 juta dan Rp70 juta. Jisamsir satu-satunya yang paling besar menerima santunan nilai rumah asal karena nilai rumah asalnya memang lebih tinggi.

Jisamsir mengaku seperti mendapatkan durian runtuh usai menerima santunan nilai rumah asal tersebut. Soalnya, dia sudah mendapat rumah di lahan seluas 500 meter persegi dengan segala fasilitas perlengkapannya dan dilengkapi sertifikat hak milik (SHM) pula.

Secara di Kota Batam ini ada keunikan; seluruh tanah di wilayah itu dimiliki oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam. Tidak semua warga bisa memiliki SHM, hanya sertifikat hak guna bangunan (HGB), dan hanya warga di pemukiman Kampung Tua saja yang bisa memiliki SHM.

“Alhamdulillah uang kami dikembalikan semua. Uang itu akan kami pergunakan untuk usaha. Kedua mau bikin dapur, dan yang ketiga untuk biaya pendidikan anak,” kata Jisamsir.

Aspirasi warga

Penyerahan santunan nilai rumah asal ini berawal dari aspirasi warga sejak masuknya Program Transmigrasi Lokal di kawasan relokasi Tanjung Banun. Awalnya 300 rumah dibangun Pemerintah Kota Batam dan warga yang direlokasi ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Kemudian Kementrans masuk dengan program Transmigrasi Lokal membangun 200 rumah gratis di kawasan Tanjung Banun. Total sekarang sudah ada 504 rumah di kawasan tersebut yang ditempati oleh warga terdampak Rempang Eco City.

Sebanyak 215 kepala keluarga yang menempati kawasan Tanjung Banun yang dibangun oleh Pemkot Batam awalnya membayar dengan nominal yang berbeda dari nilai rumah asal. Inilah yang membuat warga mempertanyakan, kenapa ada yang berbayar dan tidak berbayar dengan nominal berbeda.

Masalah itu disampaikan warga dalam dialog antara Mentrans dan warga Tanjung Banun pada Idul Fitri 2025.

Aspirasi warga itu didengar oleh Mentrans Iftitah dan kemudian disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, Wali Kota Batam yang juga Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Waki Wali Kota Li Claudia Chandra yang hadir mendampingin Mentras kala itu juga menjadikan aspirasi warga sebagai atensi dan berembuk dengan Kementrans.

Hasil rembukan akhirnya disepakati seluruh nilai rumah asal warga dikembalikan sehingga warga mendapatkan rumah tersebut secara free atau gratis.

Amsakar menyebut penyerahan santunan nilai rumah asal ini adalah janji Pemkot Batam kepada warga Tanjung Banun setelah berdiskusi dengan Mentrans terkait selisih rumah tersebut.

Pemkot Batam memenuhi janji kepada warga dengan mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp14,5 miliar untuk 215 kepala keluarga penerima santunan nilai rumah asal.

Harapannya, kebijakan perbekalan dan bantuan santunan nilai rumah asal supaya masyarakat di kawasan Transmigrasi Lokal (eks relokasi) Tanjung Banun bisa lebih nyaman, dan fokus menata kehidupannya seiring dengan penyiapan infrastruktur yang terus dilakukan oleh pemerintah.

“Ini kami lakukan semata-mata bagaimana masyarakat yang ikut program ini mendapatkan dampak yang positif dari kebijakan pemerintah,” kata Amsakar.

Pusat perekonomian baru

Melalui program Transmigrasi Lokal yang dibawa oleh Mentrans Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, kawasan relokasi Tanjung Banun terus disiapkan sebagai pusat perekonomian baru. Sejumlah fasilitas umum dibangun di kawasan tersebut, mulai dari pelabuhan yang dilengkapi fasilitas tempat penyimpanan ikan, sekolah, Asrama Kampus Patriot, sarana ibadah, fasilitas kesehatan, hingga SPBU.

Tanjung Banun menjadi salah satu dari tiga pilot project baru Kementrans memperkuat kawasan transmigrasi sebagai pendampingan modern dan pengembangan potensi lokal berkelanjutan yang dimulai tahun 2026.

Untuk mendukung hal itu, Mentrans menghadirkan langsung dua orang pakar yang melihat potensi perekonomian di Tanjung Banun. Mereka adalah Rika Fatiman, akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Agus Joko Susilo, Kepala Desa Jambu, Kabupaten Kediri.

Rika Fatimah dihadirkan untuk meninjau potensi Tanjung Banun untuk wirausaha di sektor pariwisata. Luas tanah milik warga yang masing-masingc500 meter per segi bisa diberdayakan untuk model hotel kampung (homestay) dan sentra kuliner.

Ide ini muncul setelah sejumlah warga negara Singapura yang berkunjung ke Tanjung Banun berminat untuk memiliki rumah di kawasan tersebut. Namun, ditegaskan bahwa kawasan itu hanya untuk warga lokal, tidak untuk warga dari luar Rempang, apalagi warga negara asing.

Mentrans Iftitah juga membawa langsung Kades Jambu, Kediri, Agus Joko Susilo, yang juga wirausahawan, pengembang alpukat albino yang sukses membangun destinasi wisata edukasi dan agrowisata alpukat di desanya.

Agus siap mendampingi warga Kampung Banun untuk mengembangkan budidaya alpukat aligator dan menjadikan kawasan itu menjadi agrowisata buah yang dapat mendongkrak penghasilan masyarakat.

Selain mempersiapkan fasilitas umum, sarana dan prasarana, Kementrans juga melengkapi peralatan rumah untuk warga, mulai dari kursi tamu, lemari, tempat tidur, kulkas, kompor, penanak nasi, panci, perkakas, pirung, gelas hingga ember, kipas angin, sampai sarung bantal dan seprai kasur juga diberikan.

Mentrans Ifititah menegaskan kehadiran Transmigrasi Lokal bukan sekedar relokasi memindahkan orang dan rumah, tetapi bagaimana menciptakan masa depan, ekosistem ekonomi baru di Tanjung Banun.

Dia mendefinisikan transmigrasi adalah konsolidasi penduduk, pemusatan penduduk dalam satu kawasan pemukiman yang terintegrasi. Di dalamnya terdapat pendidikan, kesehatan, aktivitas ekonomi, bahkan pemakaman, sehingga menjadi satu lingkaran kehidupan akibat adanya konsolidasi pembangunan ekonomi dan investasi.

“Jadi sebetulnya, investasi itu bisa hidup berdampingan dengan masyarakat lokal,” kata Iftitah.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2025

Batam (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) tengah menyiapkan program kewirausahaan berbasis pariwisata untuk dikembangkan di kawasan Transmigrasi Tanjung Banun, Kota Batam, Kepulauan Riau, guna menciptakan ekonomi baru.

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara membawa langsung pakar kewirausahaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr Rika Fatimah untuk melihat langsung potensi wirausaha yang bisa dikembangkan di kawasan Transmigrasi Tanjung Banun.

“Jadi Ibu Rika Fatimah ini doktor lulusan Malaysia, tapi beliau sudah melanglang buana ke beberapa negara, terakhir ke Jepang untuk melakukan program kewirausahaan. Saya minta ke sini, meminta tolong tinjau Tanjung Banun punya potensi besar atau tidak untuk wirausahanya,” kata Iftitah di Tanjung Banun, Kota Batam, Minggu.

Menurut Iftitah, dari hasil pengamatan yang dilakukan, Tanjung Banun memilik potensi wirausaha yang sangat besar, salah satunya sentra kuliner, dan lokasi wisata berupa pembangunan hotel kampung atau homestay.

Potensi ini dilihat dari luas lahan yang dimiliki oleh warga yang sukarela mengikuti program Transmigrasi Lokal di Tanjung Banun yakni seluas 500 meter persegi dan luas bangunan 45 meter persegi.

“Jadi 500 meter itu besar sekali. Banyak yang pengin punya rumah dengan lahan seluas itu. Bapak ibu (transmigran lokal) diberikan 45 meter bangunan, jadi ada sisa lahan bisa diberdayakan untuk model hotel,” ujarnya.

Dia menyebut, wirausaha homestay memiliki potensi besar di Tanjung Banun. Hal ini berdasarkan informasi dari ketua kerukunan di daerah tersebut, bahwa ada tiga kali warga Singapura yang datang ke Tanjung Banun untuk menanyakan apakah mereka bisa memiliki bangunan di kawasan tersebut.

“Warga Singapura aja tertarik pingin punya rumah di sini. Sedangkan bapak dan ibu sekalian sudah memilikinya,” katanya.

Iftitah mengatakan pengembangan wirausaha kuliner dan wisata di Tanjung Banun ini sesuai dengan konsep transmigrasi saat ini yakni menciptakan masa depan. Bahwa transmigrasi bukan lagi pemindahan penduduk beserta lahan dan bangunannya, tetapi bagaimana menciptakan masa depan bagi masyarakat yang mengikuti program Tansmigrasi Lokal di Tanjung Banun.

“Makanya saya sampaikan tadi adalah soal penciptaan masa depan. Nanti kami bikin semacam sentra kuliner, kemudian ada gardu pandangnya sehingga nanti kami bisa datangkan orang dan melihat pemandangan Tanjung Banun yang indah sekali,” ujar Iftitah.

Sebagai langkah awal, Rika Fatimah telah menyerahkan master plan (rancangan induk) model pengembangan wirausaha Tanjung Banun kepada RW Tanjung Banon.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Muna, Sulawesi Tenggara (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan komitmen memperbaiki layanan permukiman dengan memastikan rumah transmigrasi ditingkatkan dari tipe 36 ke tipe 45 agar keluarga memperoleh ruang tinggal lebih layak dan nyaman.

"Saya tekankan, saya minta maaf, tahun ini transisi. Tahun ini transisi. Ada yang tipe 45, ada yang tipe 36. Tapi insya Allah tahun depan, saya sudah perintahkan tidak boleh lagi ada tipe 36, harus tipe 45 minimal," kata Mentrans di sela penyerahan 402 sertifikat hak milik (SHM) kepada transmigran di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Kamis.

Menurutnya, keputusan menaikkan standar rumah menuju tipe 45 penting untuk menyediakan minimal dua kamar sehingga anak-anak dan orang tua tidak tinggal dalam ruang yang sama karena secara psikologis kurang baik. "Kenapa? Supaya punya dua kamar," ujarnya.

Mentrans berharap masyarakat transmigran lama tidak merasa iri karena peningkatan fasilitas ini adalah bagian dari perbaikan bertahap, sementara dukungan untuk penyelesaian persoalan yang mereka hadapi tetap diutamakan.

"Kepada bapak-ibu yang sudah lebih dulu menjadi transmigran, jangan iri. Kenapa? Karena mungkin yang tipe 45 nanti malah nggak dapat lahan usaha. Jadi tetap saja syukuri apa yang sudah ada, karena kami juga akan terus berusaha untuk membantu bapak-ibu sekalian keluar dari persoalan-persoalan yang ada hari ini," tegasnya.

Ia memastikan pemerintah terus mengevaluasi kebutuhan warga dan membuka ruang dialog agar berbagai keluhan terkait lahan, fasilitas umum, maupun peningkatan kualitas hunian dapat terselesaikan secara menyeluruh.

Dalam kesempatan itu, Mentrans menyampaikan bahwa rata-rata rumah transmigrasi saat ini masih tipe 36, namun beberapa lokasi sudah mulai dibangun tipe 45 sebagai bagian dari tahap transisi.

Ia menegaskan mulai tahun depan seluruh rumah transmigrasi akan menggunakan tipe 45 sebagai standar nasional sehingga kualitas hunian meningkat dan sesuai kebutuhan keluarga modern.

Dalam kesempatan itu, ia menekankan tidak boleh lagi terjadi keterlambatan penerbitan sertifikat hak milik, sehingga setiap transmigran harus langsung menerima kepastian tanah sejak penempatan demi menghindari persoalan berkepanjangan.

Mentrans menambahkan mekanisme pengawasan akan diperketat, termasuk pemberlakuan daftar hitam bagi penerima rumah yang menjual aset tanpa alasan sah, sehingga program tetap berpihak pada keluarga yang membutuhkan.

Ia juga menekankan kawasan transmigrasi harus dilengkapi sekolah, layanan kesehatan, dan peluang kerja agar masyarakat tidak hanya mendapatkan rumah tetapi juga prospek hidup yang berkelanjutan.

Kementerian Transmigrasi menegaskan perbaikan menyeluruh hunian, fasilitas, dan kepastian hak akan memperkuat masa depan transmigran serta menghadirkan lingkungan baru yang lebih sejahtera, aman, dan membanggakan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara membidik pembentukan ​​​​provinsi kembar atau sister province antara daerah transmigrasi di Indonesia dengan salah satu provinsi di China.

Inisiatif tersebut Mentrans Iftitah sampaikan kepada Duta Besar (Dubes) China untuk Indonesia Wang Lutong saat keduanya bertemu di Kedutaan Besar China di Jakarta, Kamis.

“Tadi kita bicara, tapi ini akan lebih kita konkritkan lagi, rencana sister province begitu, antara provinsi yang ada di China dengan yang ada di Indonesia, khususnya Maluku Utara dengan Papua Selatan,” kata Menteri Iftitah.

Mentrans menjelaskan sister province yang akan dicanangkan kementeriannya bukan hanya sekedar mencari provinsi di Indonesia yang memiliki kesamaan dengan provinsi dengan China, melainkan provinsi yang memiliki perbedaan yang saling melengkapi.

Mengutip contoh mengenai pentingnya transmigrasi yang ia sampaikan pada kuliah umum di China baru-baru ini, Iftitah menjelaskannya dengan investasi durian.

Di China, ia mengatakan durian tidak bisa tumbuh. Namun, melalui implementasi sister province, pemerintah China bisa berinvestasi dalam bentuk uang dan teknologi, maka akses China terhadap durian akan lebih mudah.

“Kami punya lahannya di Indonesia. Kamu bawa saja uangnya, bawa teknologinya. Nanti biar yang menanam orang Indonesia buat industri besar di Indonesia, kita nikmati durian bersama-sama. Nah, konteks seperti itulah yang akan kita kembangkan ke depan,” kata Iftitah, menjelaskan.

Menanggapi inisiatif mengenai sister province, Dubes Wang menyambut dengan baik dengan mengatakan bahwa China memiliki banyak sister province atau sister city, dan banyak di antaranya yang berjalan dengan baik.

“Saya melihat banyak potensi. Hari ini kita berbicara tentang sister province dengan Maluku Utara dan Papua Selatan. Dan kita berpikir, saling melengkapi selalu menjadi kunci. Jadi kita mencari peluang lebih lanjut untuk berinvestasi di kawasan transmigrasi,” kata Dubes Wang.

Sebelumnya, Mentrans Iftitah menyampaikan bahwa Kementerian Transmigrasi ingin mendapatkan sumber-sumber pendanaan dari luar, alih-alih membebani keuangan negara untuk mengembangkan kawasan transmigrasi.

Sebuah strategi baru untuk memperluas keterlibatan sektor swasta melalui investasi langsung ke kawasan transmigrasi dan proyek pembangunan ekonomi lokal.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari strategi baru Kementerian Transmigrasi yang ingin memperluas keterlibatan sektor swasta melalui investasi langsung ke kawasan transmigrasi dan proyek pembangunan ekonomi lokal.

Ia menegaskan dana APBN kini difungsikan sebagai stimulus awal untuk menarik investor lebih besar agar program transmigrasi bertransformasi menjadi motor pertumbuhan ekonomi berbasis kemitraan publik dan swasta.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengajak investor China berkolaborasi mengembangkan industri durian di kawasan transmigrasi dengan memanfaatkan keunggulan lahan subur dan tenaga kerja produktif yang dimiliki Indonesia.

Saat di sela-sela Open House 24 Jam Penuh di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Sabtu (18/10), Iftitah menyampaikan ajakan tersebut setelah dirinya berdialog dengan salah satu mahasiswi doktoral di China yang menanyakan manfaat program transmigrasi tidak hanya bagi rakyat Indonesia, tetapi juga bagi masyarakat China.

China merupakan salah satu negara dengan konsumsi durian terbesar di dunia, di mana nilai belanja impor durian mereka mencapai sekitar Rp115 triliun setiap tahunnya, katanya, menjelaskan.

Namun, menurut dia, China tidak memiliki kondisi geografis yang memungkinkan untuk menanam durian, sementara Indonesia memiliki iklim tropis dan lahan luas yang sangat cocok bagi pengembangan komoditas unggulan tersebut.

"China itu belanja duriannya Rp115 triliun rupiah per tahun. Tapi cari daerah di China yang bisa nanam durian tidak ada. Di Indonesia, hampir di tiap tempat bisa untuk menanam durian," kata Iftitah.

Karena itu, ia menawarkan kerja sama konkret berupa kemitraan investasi antara pihak China dengan kawasan transmigrasi di Indonesia untuk pengembangan perkebunan durian berorientasi ekspor dan peningkatan nilai tambah lokal.

"Jadi saya mengajak mereka bawa uangnya, bawa teknologinya, kami siapkan lahan dan tenaga kerjanya di Indonesia untuk kita menanam durian," katanya.

"Dan nanti selain dikonsumsi untuk rakyat Indonesia, kami juga akan kirim ke China dengan produktivitas yang lebih bagus, kualitas yang lebih bagus," kata Iftitah, menambahkan.

Kolaborasi lintas negara semacam itu akan membawa manfaat ganda, memperkuat ekonomi masyarakat transmigran, memperluas pasar ekspor buah Indonesia, serta menjadikan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif, katanya, menegaskan.

Meski begitu, ia belum memaparkan lebih rinci bentuk teknis dari ajakan investasi tersebut, termasuk mekanisme pelaksanaannya, skema kerja sama, maupun wilayah transmigrasi yang akan menjadi prioritas pengembangan.

Mentrans membuka peluang kerja sama investasi internasional dengan memanfaatkan lebih dari 500 ribu hektare lahan transmigrasi produktif untuk pengembangan industri dan pertanian berorientasi ekspor.

"Kami sedang melakukan inventarisasi lahan transmigrasi. Kami masih punya sekitar lebih dari 500.000 hektare tanah yang bisa kita kelola dan kita kembangkan," kata Iftitah.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan pihaknya tidak akan meminta tambahan anggaran pada APBN 2026, melainkan fokus menarik investor agar pembangunan kawasan transmigrasi bisa dilakukan lebih mandiri.

Iftitah mengaku belum berpikir untuk kembali mengajukan penambahan anggaran untuk 2026, sebab fokus kementerian saat ini adalah memaksimalkan sumber dana yang tersedia tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.

"Saya belum berpikir soal menambah anggaran dari APBN. Saya tidak ingin memberatkan negara. Justru, kami dari Kementerian Transmigrasi ingin mendapatkan sumber-sumber pendanaan dari luar," kata Mentrans di sela Open House 24 Jam Penuh di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Sabtu.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari strategi baru Kementerian Transmigrasi yang ingin memperluas keterlibatan sektor swasta melalui investasi langsung ke kawasan transmigrasi dan proyek pembangunan ekonomi lokal.

"Jadi, saya berharap, saya nggak mau lagi minta uang banyak sama Pak Presiden. Kalau given dari Bapak Presiden, ya kami terima. Kalau given, tapi kalau meminta, saya belum berpikir itu," ujarnya.

Ia menegaskan dana APBN kini difungsikan sebagai stimulus awal untuk menarik investor lebih besar agar program transmigrasi bertransformasi menjadi motor pertumbuhan ekonomi berbasis kemitraan publik dan swasta.

"Sekarang, kita fokusnya bagaimana mendatangkan investor lebih banyak. Karena, kami ingin dana dari APBN itu sifatnya stimulus. Supaya bisa menjadi umpan untuk mendapatkan ikan yang jauh lebih besar," katanya.

Lebih lanjut, dia menuturkan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyetujui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) TA 2025 sebesar Rp2,55 triliun untuk memperkuat program strategis transmigrasi nasional.

Namun, pihaknya justru mengembalikan Rp777 miliar dari pagu tersebut agar dapat dimanfaatkan untuk kementerian maupun lembaga lain yang membutuhkan.

Upaya tersebut dilakukan karena Kementrans baru dihidupkan kembali setelah sebelumnya merupakan sebuah direktorat jenderal di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), sehingga terdapat regulasi kelembagaan yang masih perlu dibenahi.

Selain itu, sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Kementrans juga terbatas, sehingga dikhawatirkan anggaran sebesar Rp2,55 triliun tersebut tidak dapat terserap semua secara optimal.

"Saya ditantang oleh Bapak Presiden, kamu nggak kurang itu Rp2,55 triliun? Saya sampaikan, Pak, kami juga harus perbaiki dulu mindset pegawai Kementerian Transmigrasi," kata Mentrans.

"Kan Bapak punya program efisiensi dan cegah kebocoran anggaran, maka, saya lihat posturnya tahun ini, kenapa kita kembalikan Rp777 miliar, karena kita tidak ingin ada kebocoran anggaran. Ada penyerapan anggaran yang sangat minimal," tambahnya.

Sebelumnya, Mentrans menyebutkan pagu anggaran Kementerian Transmigrasi tahun 2026 sebesar Rp1,9 triliun untuk mendukung program prioritas, penguatan manajemen, serta pengembangan kawasan transmigrasi berkelanjutan.

Komposisi anggaran 2026 itu terbagi menjadi dua program utama, yaitu dukungan manajemen senilai Rp564 miliar serta program teknis yang dialokasikan sebesar Rp1,3 triliun untuk memperkuat pembangunan kawasan transmigrasi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Sekarang ini kan kita harus adaptif terhadap perkembangan teknologi, kemajuan zaman

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara membuka saluran siaran langsung atau "live" 24 jam di media sosial sebagai wadah interaktif untuk menyerap aspirasi rakyat dan memperkuat komunikasi publik yang transparan.

"Mengapa kami melakukan ini? (Open House 24 jam), Kami ingin lebih dekat dengan masyarakat. Sekarang ini kan kita harus adaptif terhadap perkembangan teknologi, kemajuan zaman," kata Iftitah di sela Open House 24 jam penuh di Kantor Kementerian Transmigrasi Jakarta, Sabtu.

Dia menyampaikan langkah ini menjadi bagian dari inovasi Kementerian Transmigrasi dalam membangun kedekatan dengan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital, agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan komunikasi dua arah.

Melalui kanal “live” dan luring, masyarakat dapat berpartisipasi aktif menyampaikan kritik, saran, maupun gagasan konstruktif untuk mendukung transformasi program transmigrasi menuju sistem yang lebih transparan, efisien dan partisipatif.

Hal itu juga menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam memangkas birokrasi yang berbelit, menjawab pesan Presiden Prabowo Subianto agar pelayanan publik lebih terbuka, cepat dan responsif terhadap kebutuhan rakyat di seluruh daerah.

Kementerian Transmigrasi menjadikan inisiatif itu bagian dari rangkaian kegiatan Open House 24 jam yang dirancang untuk memperkuat dialog publik serta menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang relevansi dan manfaat program transmigrasi.

Melalui pendekatan terbuka ini, masyarakat dapat memahami kembali tujuan utama transmigrasi sebagai upaya pemerataan pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan di berbagai wilayah Indonesia yang potensinya masih belum tergarap optimal.

Selain menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat, kegiatan ini juga menjadi sarana refleksi bagi internal Kementerian Transmigrasi dalam menilai capaian, mengidentifikasi kekurangan, dan merumuskan langkah perbaikan di masa mendatang.

Inisiatif tersebut mendorong terciptanya budaya kerja kolaboratif dan transparan di lingkungan kementerian, di mana setiap ide dari masyarakat dapat menjadi sumber inspirasi dalam perumusan kebijakan transmigrasi yang lebih relevan dan berdaya guna.

Dengan semangat keterbukaan dan kemajuan teknologi, Mentrans berharap saluran “live” 24 jam ini menjadi simbol perubahan menuju birokrasi yang lebih modern, komunikatif, serta dekat dengan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.

Open House 24 jam digelar pada Sabtu (18/10), pukul 08.00 WIB hingga Minggu (19/10), pukul 08.00 WIB, di Kantor Kementerian Transmigrasi Jakarta Selatan.

Kegiatan itu digelar selama 24 jam penuh, siapapun dapat hadir baik luring maupun daring, untuk bertanya langsung, memberi masukan, menyampaikan kritik, atau bahkan menawarkan ide perubahan di sektor transmigrasi.

Untuk secara daring masyarakat bisa mengakses di akun instagram resmi Menteri Transmigrasi @iftitahsulaiman @kementrans.ri.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025