Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan, bersama Kementerian Transmigrasi (Kementrans) memfasilitasi program transmigrasi lokal bagi warganya, termasuk di perbatasan dan ekswarga Papua Nugini yang bergabung ke Indonesia, tapi belum memiliki tempat tinggal yang layak.

Bupati Boven Digoel Roni Omba menyatakan pihaknya telah menyiapkan lahan untuk dikelola oleh para transmigran.

Ia berharap program transmigrasi lokal tersebut dapat mendorong pembangunan daerah.

"Masih banyak potensi daerah yang belum termanfaatkan," kata Roni Omba dalam keterangan resmi Kementerian Transmigrasi yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan kabupaten tersebut masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, fasilitas pelayanan dasar, serta jaringan utilitas, terutama di tujuh distrik perbatasan.

Ia berharap kolaborasi dengan Kementrans dapat menjadi awal pembangunan kawasan perbatasan yang lebih terintegrasi.

Selain menyiapkan lahan, Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Provinsi Papua Selatan (PPS) Yoseph Yonawa menuturkan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel sudah mengembangkan perkebunan karet sebagai sumber perekonomian masyarakat. Selain itu, daerah tersebut juga memiliki potensi pengembangan komoditas kopi.

Namun, ia menyebut masih ada kekhawatiran dari warga setempat terkait program transmigrasi lokal.

Mereka beranggapan akan ada orang baru dari daerah lain yang didatangkan dalam program tersebut.

"Ada pro dan kontra di masyarakat Papua. Walaupun namanya transmigrasi lokal, tetapi ada kekhawatiran terkait datangnya masyarakat dari luar," ungkap Yoseph.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menekankan bahwa program transmigrasi lokal tidak berarti mendatangkan penduduk dari luar Papua tanpa persetujuan pihak-pihak terkait di daerah.

Ia mengatakan program tersebut hanya dapat berjalan atas permintaan pemerintah kabupaten dan sepenuhnya bertujuan untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat setempat.

Terkait permintaan pembangunan rumah layak huni, ia menyampaikan kewenangan tersebut berada di kementerian teknis lain.

Meskipun demikian, Kementrans siap memberikan dukungan melalui riset dan pemetaan potensi ekonomi kawasan, mendatangkan investasi, serta mengonsolidasikan masyarakat dalam satu kawasan permukiman terintegrasi yang dilengkapi fasilitas sosial dan ekonomi.

"Tugas transmigrasi hari ini menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan," ujar Iftitah.

Sebagai wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, wilayah Boven Digoel memiliki luas 27.108 kilometer persegi (km2) dan berbatasan langsung dengan Papua Nugini sepanjang 200 kilometer (km).

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menerima sejumlah permohonan bantuan dari pemerintah daerah terkait penanganan pascabencana banjir dan tanah longsor di Sumatera, salah satunya transmigrasi lokal 60 kepala keluarga (KK) dari Sumatera Barat (Sumbar).

"Selain usulan perbaikan infrastruktur, kami juga menerima permohonan pelaksanaan transmigrasi lokal dari Gubernur Sumatera Barat dengan calon lokasi penempatan di Padang Tarok, Kabupaten Sijunjung sebanyak 60 kepala keluarga," kata Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi dalam rapat dengan Komisi V DPR RI, di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, permohonan transmigrasi lokal tersebut saat ini tengah ditindaklanjuti oleh pihaknya guna memastikan masyarakat yang direlokasi memperoleh kawasan permukiman baru yang layak, aman, dan berkelanjutan untuk melanjutkan kehidupan pascabencana.

Sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat, pihaknya, kata dia, juga telah melaksanakan sejumlah langkah konkret dalam mendukung pemulihan pascabencana di Sumatera.

Upaya yang dilakukan seperti pembangunan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan pangan darurat masyarakat terdampak. Selain itu, Kementrans menyalurkan sebanyak 17 paket bantuan ke kawasan eks-transmigrasi di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya adalah pembangunan sarana air bersih guna mengatasi terputusnya akses air akibat kerusakan infrastruktur. Sarana air bersih tersebut dibangun di beberapa titik di wilayah Aceh dengan memanfaatkan sumber air bor berkedalaman sekitar 40 meter yang dilengkapi pompa air.

Dalam kesempatan yang sama, sebelumnya Wamentrans Viva Yoga Mauladi juga menegaskan peran strategis Tim Ekspedisi Patriot dalam mendukung penanganan tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir 2025.

Kata dia, keberadaan tim tersebut dinilai menjadi perpanjangan tangan Kementerian Transmigrasi dalam memastikan data lapangan dan kebutuhan warga transmigran tetap terpantau di tengah keterbatasan akses.

"Kami menganggap adanya tim ekspedisi patriot sebagai blessing in disguise. Saat mereka seharusnya segera melakukan evakuasi dari lokasi bencana, namun para Tim Ekspedisi Patriot justru menjadi perpanjangan tangan Kementerian Transmigrasi dalam masa tanggap bencana," ucapnya.

Lebih lanjut, Wamentrans menyampaikan, dari tiga provinsi terdampak bencana, kawasan transmigrasi yang mengalami dampak langsung hanya berada di dua wilayah, yakni Provinsi Aceh dan Sumatera Barat.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - Jisamsir (43) ditunjuk sebagai perwakilan dari 215 kepala keluarga terdampak Proyek Strategis Nasional (SPN) Rempang Eco City untuk tampil ke panggung sebagai penerima simbolis penyerahan santunan nilai rumah asal dari Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau.

Santunan nilai rumah asal yang diterima Jisamsir sebesar Rp130 juta itu diserahkan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara pada Minggu (21/12) di Tanjung Banun.

Penyerahan santunan itu dibarengi dengan penyerahan bantuan perbekalan kepada kepala keluarga yang mengikuti program Transmigrasi Lokal atau eks relokasi yang dilaksanakan oleh kementerian di kawasan Tanjung Banun, yang jaraknya sekitar 7 km dari kampung asal mereka.

Dulunya, Jisamsir bersama 214 kepala keluarga penerima santunan nilai rumah asal itu adalah warga Pulau Rempang, Kota Batam yang setuju untuk direlokasi ke kawasan Tanjung Banun. Dia mendapat pengganti rumah dan lahan senilai Rp130 juta yang dipotong dari ganti rugi rumah yang ditinggalkannya.

Program relokasi ini kini berganti menjadi Transmigrasi Lokal yang dibawa oleh Menteri Iftitah sejak awal 2025 usai Shalat Idul Fitri di Tanjung Banun.

Nilai rumah asal Jisamsir kala itu ditaksir Rp260 juta, kemudian dia mendapatkan rumah serta lahan pengganti di Tanjung Banun senilai Rp130 juta, sisanya Rp130 juta diberikan kepadanya sebagai ganti rugi.

Begitu juga dengan 214 kepala keluarga lainnya, namun nominalnya berbeda-beda ada yang Rp40 juta dan Rp70 juta. Jisamsir satu-satunya yang paling besar menerima santunan nilai rumah asal karena nilai rumah asalnya memang lebih tinggi.

Jisamsir mengaku seperti mendapatkan durian runtuh usai menerima santunan nilai rumah asal tersebut. Soalnya, dia sudah mendapat rumah di lahan seluas 500 meter persegi dengan segala fasilitas perlengkapannya dan dilengkapi sertifikat hak milik (SHM) pula.

Secara di Kota Batam ini ada keunikan; seluruh tanah di wilayah itu dimiliki oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam. Tidak semua warga bisa memiliki SHM, hanya sertifikat hak guna bangunan (HGB), dan hanya warga di pemukiman Kampung Tua saja yang bisa memiliki SHM.

“Alhamdulillah uang kami dikembalikan semua. Uang itu akan kami pergunakan untuk usaha. Kedua mau bikin dapur, dan yang ketiga untuk biaya pendidikan anak,” kata Jisamsir.

Aspirasi warga

Penyerahan santunan nilai rumah asal ini berawal dari aspirasi warga sejak masuknya Program Transmigrasi Lokal di kawasan relokasi Tanjung Banun. Awalnya 300 rumah dibangun Pemerintah Kota Batam dan warga yang direlokasi ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Kemudian Kementrans masuk dengan program Transmigrasi Lokal membangun 200 rumah gratis di kawasan Tanjung Banun. Total sekarang sudah ada 504 rumah di kawasan tersebut yang ditempati oleh warga terdampak Rempang Eco City.

Sebanyak 215 kepala keluarga yang menempati kawasan Tanjung Banun yang dibangun oleh Pemkot Batam awalnya membayar dengan nominal yang berbeda dari nilai rumah asal. Inilah yang membuat warga mempertanyakan, kenapa ada yang berbayar dan tidak berbayar dengan nominal berbeda.

Masalah itu disampaikan warga dalam dialog antara Mentrans dan warga Tanjung Banun pada Idul Fitri 2025.

Aspirasi warga itu didengar oleh Mentrans Iftitah dan kemudian disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, Wali Kota Batam yang juga Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Waki Wali Kota Li Claudia Chandra yang hadir mendampingin Mentras kala itu juga menjadikan aspirasi warga sebagai atensi dan berembuk dengan Kementrans.

Hasil rembukan akhirnya disepakati seluruh nilai rumah asal warga dikembalikan sehingga warga mendapatkan rumah tersebut secara free atau gratis.

Amsakar menyebut penyerahan santunan nilai rumah asal ini adalah janji Pemkot Batam kepada warga Tanjung Banun setelah berdiskusi dengan Mentrans terkait selisih rumah tersebut.

Pemkot Batam memenuhi janji kepada warga dengan mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp14,5 miliar untuk 215 kepala keluarga penerima santunan nilai rumah asal.

Harapannya, kebijakan perbekalan dan bantuan santunan nilai rumah asal supaya masyarakat di kawasan Transmigrasi Lokal (eks relokasi) Tanjung Banun bisa lebih nyaman, dan fokus menata kehidupannya seiring dengan penyiapan infrastruktur yang terus dilakukan oleh pemerintah.

“Ini kami lakukan semata-mata bagaimana masyarakat yang ikut program ini mendapatkan dampak yang positif dari kebijakan pemerintah,” kata Amsakar.

Pusat perekonomian baru

Melalui program Transmigrasi Lokal yang dibawa oleh Mentrans Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, kawasan relokasi Tanjung Banun terus disiapkan sebagai pusat perekonomian baru. Sejumlah fasilitas umum dibangun di kawasan tersebut, mulai dari pelabuhan yang dilengkapi fasilitas tempat penyimpanan ikan, sekolah, Asrama Kampus Patriot, sarana ibadah, fasilitas kesehatan, hingga SPBU.

Tanjung Banun menjadi salah satu dari tiga pilot project baru Kementrans memperkuat kawasan transmigrasi sebagai pendampingan modern dan pengembangan potensi lokal berkelanjutan yang dimulai tahun 2026.

Untuk mendukung hal itu, Mentrans menghadirkan langsung dua orang pakar yang melihat potensi perekonomian di Tanjung Banun. Mereka adalah Rika Fatiman, akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Agus Joko Susilo, Kepala Desa Jambu, Kabupaten Kediri.

Rika Fatimah dihadirkan untuk meninjau potensi Tanjung Banun untuk wirausaha di sektor pariwisata. Luas tanah milik warga yang masing-masingc500 meter per segi bisa diberdayakan untuk model hotel kampung (homestay) dan sentra kuliner.

Ide ini muncul setelah sejumlah warga negara Singapura yang berkunjung ke Tanjung Banun berminat untuk memiliki rumah di kawasan tersebut. Namun, ditegaskan bahwa kawasan itu hanya untuk warga lokal, tidak untuk warga dari luar Rempang, apalagi warga negara asing.

Mentrans Iftitah juga membawa langsung Kades Jambu, Kediri, Agus Joko Susilo, yang juga wirausahawan, pengembang alpukat albino yang sukses membangun destinasi wisata edukasi dan agrowisata alpukat di desanya.

Agus siap mendampingi warga Kampung Banun untuk mengembangkan budidaya alpukat aligator dan menjadikan kawasan itu menjadi agrowisata buah yang dapat mendongkrak penghasilan masyarakat.

Selain mempersiapkan fasilitas umum, sarana dan prasarana, Kementrans juga melengkapi peralatan rumah untuk warga, mulai dari kursi tamu, lemari, tempat tidur, kulkas, kompor, penanak nasi, panci, perkakas, pirung, gelas hingga ember, kipas angin, sampai sarung bantal dan seprai kasur juga diberikan.

Mentrans Ifititah menegaskan kehadiran Transmigrasi Lokal bukan sekedar relokasi memindahkan orang dan rumah, tetapi bagaimana menciptakan masa depan, ekosistem ekonomi baru di Tanjung Banun.

Dia mendefinisikan transmigrasi adalah konsolidasi penduduk, pemusatan penduduk dalam satu kawasan pemukiman yang terintegrasi. Di dalamnya terdapat pendidikan, kesehatan, aktivitas ekonomi, bahkan pemakaman, sehingga menjadi satu lingkaran kehidupan akibat adanya konsolidasi pembangunan ekonomi dan investasi.

“Jadi sebetulnya, investasi itu bisa hidup berdampingan dengan masyarakat lokal,” kata Iftitah.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, BATAM — Pemerintah pusat bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam menegaskan komitmennya dalam mendorong pengembangan kawasan Tanjung Banun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Batam.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyerahan bantuan perbekalan serta santunan nilai rumah asal secara penuh kepada masyarakat transmigrasi lokal di Tanjung Banun, Senin (22/12/2025).

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dan dihadiri Kepala BP Batam Amsakar Achmad serta Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra.

Bantuan perbekalan yang disalurkan meliputi perlengkapan sandang, peralatan tidur, dapur, pertukangan, pertanian, jaring nelayan, hingga kebutuhan rumah tangga. Adapun santunan nilai rumah asal diberikan secara penuh sesuai hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Skema ini berbeda dari kebijakan sebelumnya, di mana warga hanya menerima selisih nilai antara rumah lama dan rumah relokasi. Dalam kebijakan terbaru ini, nilai rumah relokasi turut dikembalikan kepada warga, sehingga masyarakat memperoleh santunan penuh atas aset tempat tinggal sebelumnya.

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan hasil usulan BP Batam dan dirancang untuk memastikan pembangunan Tanjung Banun tidak berhenti pada proses relokasi semata, melainkan menjadi bagian dari transformasi ekonomi jangka panjang.

"Ini bukan hanya memindahkan warga, tetapi membangun kehidupan baru, menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik," ujarnya.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad menambahkan, pembangunan Tanjung Banun merupakan bagian strategis dari pengembangan Rempang Eco City yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat.

"Dengan santunan penuh dan perbekalan ini, masyarakat bisa lebih fokus menata kehidupan dan beradaptasi dengan kawasan baru yang terus kami siapkan infrastrukturnya," tegasnya.

Langkah tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik sekaligus mempercepat pengembangan Tanjung Banun sebagai kawasan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan di Batam.

Batam (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) tengah menyiapkan program kewirausahaan berbasis pariwisata untuk dikembangkan di kawasan Transmigrasi Tanjung Banun, Kota Batam, Kepulauan Riau, guna menciptakan ekonomi baru.

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara membawa langsung pakar kewirausahaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr Rika Fatimah untuk melihat langsung potensi wirausaha yang bisa dikembangkan di kawasan Transmigrasi Tanjung Banun.

“Jadi Ibu Rika Fatimah ini doktor lulusan Malaysia, tapi beliau sudah melanglang buana ke beberapa negara, terakhir ke Jepang untuk melakukan program kewirausahaan. Saya minta ke sini, meminta tolong tinjau Tanjung Banun punya potensi besar atau tidak untuk wirausahanya,” kata Iftitah di Tanjung Banun, Kota Batam, Minggu.

Menurut Iftitah, dari hasil pengamatan yang dilakukan, Tanjung Banun memilik potensi wirausaha yang sangat besar, salah satunya sentra kuliner, dan lokasi wisata berupa pembangunan hotel kampung atau homestay.

Potensi ini dilihat dari luas lahan yang dimiliki oleh warga yang sukarela mengikuti program Transmigrasi Lokal di Tanjung Banun yakni seluas 500 meter persegi dan luas bangunan 45 meter persegi.

“Jadi 500 meter itu besar sekali. Banyak yang pengin punya rumah dengan lahan seluas itu. Bapak ibu (transmigran lokal) diberikan 45 meter bangunan, jadi ada sisa lahan bisa diberdayakan untuk model hotel,” ujarnya.

Dia menyebut, wirausaha homestay memiliki potensi besar di Tanjung Banun. Hal ini berdasarkan informasi dari ketua kerukunan di daerah tersebut, bahwa ada tiga kali warga Singapura yang datang ke Tanjung Banun untuk menanyakan apakah mereka bisa memiliki bangunan di kawasan tersebut.

“Warga Singapura aja tertarik pingin punya rumah di sini. Sedangkan bapak dan ibu sekalian sudah memilikinya,” katanya.

Iftitah mengatakan pengembangan wirausaha kuliner dan wisata di Tanjung Banun ini sesuai dengan konsep transmigrasi saat ini yakni menciptakan masa depan. Bahwa transmigrasi bukan lagi pemindahan penduduk beserta lahan dan bangunannya, tetapi bagaimana menciptakan masa depan bagi masyarakat yang mengikuti program Tansmigrasi Lokal di Tanjung Banun.

“Makanya saya sampaikan tadi adalah soal penciptaan masa depan. Nanti kami bikin semacam sentra kuliner, kemudian ada gardu pandangnya sehingga nanti kami bisa datangkan orang dan melihat pemandangan Tanjung Banun yang indah sekali,” ujar Iftitah.

Sebagai langkah awal, Rika Fatimah telah menyerahkan master plan (rancangan induk) model pengembangan wirausaha Tanjung Banun kepada RW Tanjung Banon.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Batam, Kepulauan Riau (ANTARA) - Tim Ekspedisi Patriot Kementerian Transmigrasi (Kementrans) memberikan pelatihan bagi para transmigran lokal di Rempang Eco City, Batam, Kepulauan Riau, untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumah mereka sebagai tempat untuk bercocok tanam.

Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan pelatihan tersebut memberikan pembekalan praktis kepada warga untuk mengelola lahan pekarangan dengan menanam berbagai jenis tanaman buah dan sayur sesuai karakteristik tanah di wilayah Rempang.

"Ada empat tanaman yang kami berikan, nanti (para transmigran) dapat pupuknya juga. Ada nangka, lengkeng, mangga, dan satu lagi jambu air," kata Iftitah saat ditemui di Batam, Kepulauan Riau, Jumat.

Ia mengatakan para transmigran juga akan diajarkan cara menanam sayuran, misalnya cabai dan kangkung, agar lahan mereka dapat menjadi lebih produktif dan bernilai ekonomi.

Pelatihan tersebut dirancang berdasarkan hasil riset Tim Ekspedisi Patriot dari IPB University.

Melalui pelatihan selama sepuluh hari, peserta tak hanya diajarkan teknik bercocok tanam, tapi juga pengelolaan pupuk dan strategi menjaga kualitas tanah.

Kementrans juga tengah menyiapkan pelatihan lanjutan bagi kelompok nelayan untuk memperkenalkan teknik penangkapan ikan modern dan sistem bioflok guna meningkatkan hasil tangkapan.

Menurut Iftitah, pendekatan ini bukan sekadar peningkatan ekonomi, tetapi juga transformasi sumber daya manusia.

"Kementerian Transmigrasi itu sekarang objeknya yang akan ditransformasikan adalah pertama lahan, yang kedua adalah (sumber daya) manusianya, bagaimana supaya lebih produktif,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Tim Ekspedisi Patriot Kementrans dari Jurusan Peternakan Universitas Padjadjaran (Unpad) Putri (23) menuturkan bahwa timnya tengah menyusun model desain komoditas unggulan di sektor pertanian dan peternakan.

Timnya juga aktif berdialog dengan masyarakat serta pemerintah daerah dan otoritas setempat untuk menemukan solusi atas berbagai kendala di lapangan.

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah status lahan yang seluruhnya milik pemerintah, sehingga aktivitas pertanian masyarakat masih belum memiliki legalitas yang jelas.

"Semoga semua masalah yang ada di sini terselesaikan lebih cepat, dan percepatan ekonominya semoga mulai bertumbuh, karena kami lihat banyak sekali permasalahan baik itu sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang ada," tuturnya.

Senada, anggota tim ekspedisi lainnya dari Jurusan Keperawatan Unpad Anna (20) menambahkan bahwa timnya juga melakukan survei lahan dan kegiatan peternakan yang selama ini sudah dikembangkan di Pulau Batam.

Hal tersebut untuk mendukung penyusunan program pertanian dan peternakan bagi para transmigran lokal.

"Terkait tantangan, berhubungan dengan aktivitas (pertanian), itu lebih ke lahannya. Tanahnya tuh (jenis) tanah bauksit gitu. Jadi harus ada penggemburan dan ada pengelolaan terlebih lebih dahulu (sebelum ditanami)," jelasnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025