Bisnis.com, PEKANBARU — Apel Siaga dan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) di Provinsi Riau menjadi langkah strategis yang diperlukan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi musim kemarau 2026 yang diperkirakan lebih kering dan berisiko tinggi terhadap kebakaran.

Kegiatan ini digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sebagai upaya konsolidasi nasional dalam menyinergikan peran pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, dunia usaha, serta masyarakat di wilayah rawan karhutla.

Apel siaga yang dilaksanakan pada Minggu (26/4/2026), di Dumai ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan strategis guna memastikan kesiapan personel, sarana prasarana, serta sistem koordinasi terpadu dalam pengendalian karhutla.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha kehutanan harus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di wilayah rawan seperti Riau.

Ia menyatakan bahwa langkah pencegahan harus dilakukan secara maksimal melalui penguatan patroli terpadu, optimalisasi peran Masyarakat Peduli Api (MPA), serta peningkatan koordinasi lintas sektor.

Soewarso juga menekankan bahwa upaya pencegahan tidak boleh bersifat parsial, melainkan harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

“Kesiapsiagaan di lapangan harus benar-benar nyata, bukan sekadar administratif. Semua unit kerja harus memastikan personel, peralatan, dan sistem respons cepat dalam kondisi siap digunakan setiap saat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya peningkatan frekuensi patroli dan pemantauan titik rawan sebagai bagian dari strategi deteksi dini untuk mencegah kebakaran sejak awal.

Lebih lanjut, Soewarso menilai bahwa keberhasilan pencegahan karhutla sangat bergantung pada kekuatan kolaborasi di tingkat tapak. Ia menyebut keterlibatan masyarakat sebagai faktor kunci yang perlu terus diperkuat melalui edukasi dan pendekatan persuasif.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Perlu sinergi yang kuat antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat agar upaya pencegahan ini benar-benar efektif dan berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisariat Daerah (Komda) Riau APHI, Muller Tampubolon, menyampaikan bahwa sinergi di tingkat daerah terus diperkuat melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya.

“Kami di Riau terus mendorong keterlibatan aktif seluruh anggota dan masyarakat sekitar konsesi dalam upaya pencegahan karhutla. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi bagian penting untuk mengurangi praktik pembakaran lahan,” kata Muller.

Ia juga menyampaikan bahwa kesiapsiagaan di lapangan ditingkatkan melalui penguatan regu pemadam, optimalisasi peran Masyarakat Peduli Api (MPA), serta pemanfaatan teknologi untuk pemantauan titik panas secara real time.

Melalui partisipasi dalam Apel Siaga dan Rakor Karhutla ini, APHI bersama Komda Riau menegaskan komitmennya untuk terus mendukung langkah pemerintah dalam menjaga kawasan hutan dan lahan dari risiko kebakaran.

Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan sistem pencegahan karhutla yang lebih efektif, berkelanjutan, serta memberikan perlindungan bagi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan perekonomian daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menegaskan kesiapan memperkuat sistem pencegahan secara terintegrasi seiring membesarnya ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat musim kemarau panjang tahun ini.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa kondisi iklim tahun ini perlu diantisipasi secara serius. Kombinasi curah hujan rendah dan potensi kekeringan ekstrem dinilai meningkatkan kerawanan karhutla, terutama di Riau yang memiliki bentang lahan gambut luas.

“Curah hujan yang rendah dan kondisi gambut yang sangat rentan membuat potensi kekeringan akan meningkat signifikan. Riau menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi, terlebih dengan luas gambut yang mencapai hampir separuh dari total daratan serta keberadaan lebih dari 13.000 kilometer kanal,” ujarnya dalam siaran pers, dikutip Minggu (26/4/2026).

Ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha, melalui langkah operasional yang terukur dan terkoordinasi guna meminimalkan risiko kebakaran sejak dini.

Merespons hal tersebut, Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono menyatakan bahwa seluruh anggota asosiasi telah menjalankan pendekatan pencegahan berbasis keberlanjutan, termasuk penerapan kebijakan tanpa bakar (zero burning policy).

“Gapki dan seluruh anggota berkomitmen untuk terus memperkuat langkah-langkah pencegahan karhutla secara terintegrasi. Kami tidak hanya memastikan kesiapan internal perusahaan melalui pembentukan dan penguatan tim pemadam kebakaran (fire brigade), tetapi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat melalui pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA) di wilayah-wilayah rawan,” ujar Mukti.

Selain penguatan sumber daya manusia, perusahaan anggota Gapki juga mengembangkan infrastruktur pencegahan seperti menara pantau, embung air, serta sistem pemantauan berbasis teknologi untuk mendukung deteksi dini titik api.

Mukti menambahkan, asosiasi telah menyusun pedoman penanggulangan kebakaran perkebunan sawit dan menyosialisasikan proyeksi musim kemarau 2026 kepada seluruh anggota sebagai bagian dari mitigasi risiko.

“Gapki telah membuat pedoman penanggulangan kebakaran perkebunan sawit dan menyampaikan surat edaran kepada seluruh anggota terkait prediksi musim kemarau 2026 dan dampaknya bagi perkebunan sawit,” katanya.

Menurutnya, upaya pencegahan karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan langkah mitigasi berjalan efektif dan berkelanjutan.

Partisipasi Gapki dalam apel siaga ini sekaligus mencerminkan pergeseran pendekatan industri sawit dari reaktif menjadi preventif. Dengan memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan sejak awal, potensi karhutla diharapkan dapat ditekan, sekaligus menjaga keberlanjutan sektor dan perlindungan lingkungan di tengah tekanan perubahan iklim.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kehutanan melaporkan jumlah titik panas sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mengalami penurunan 29,4% menjadi 2.705 titik pada 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 3.834 titik panas.

Adapun, titik panas pada 2025 turun drastis hingga 90,8% dibandingkan dengan 2019 yang mencapai puncaknya sebanyak 29.341 titik.

Dirjen Gakkum Kemenhut Dwi Januanto Nugroho mengatakan capaian ini tidak lepas dari peranan seluruh pihak termasuk masyarakat. “Ini juga karena komitmen yang kuat melalui perbaikan tata kelola, restorasi gambut, penguatan satuan tugas, dan peningkatan kapasitas Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, serta para pihak lainnya,” katanya dikutip Antara, Selasa (13/1/2026).

Angka yang tercatat pada 2025 juga memperlihatkan penurunan jika dibandingkan dengan 2023 dengan jumlah 10.675 titik. Meski angka itu lebih tinggi dibandingkan 2.568 titik panas pada 2020, 1.451 titik pada 2021, dan 1.297 titik panas pada 2022.

Menurut data indikasi luas karhutla di sistem pemantauan karhutla SiPongi Kemenhut, jumlah indikasi luasan kebakaran hutan pada 2025 mencapai 359.619,42 hektare (ha). Jumlah itu berada di bawah luasan kebakaran pada tahun 2024 yaitu 376.805,05 ha, pada 2023 seluas 1.161.192,90 ha, serta 1.649.258 ha pada 2019.

Data SiPongi Kemenhut juga memperlihatkan pada 2022 terjadi karhutla di lahan seluas 204.894 ha, pada 2021 seluas 358.867 ha, dan pada 2020 dengan luas 296.942 ha.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kehutanan melaporkan jumlah titik panas sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mengalami penurunan 29,4% menjadi 2.705 titik pada 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 3.834 titik panas.

Adapun, titik panas pada 2025 turun drastis hingga 90,8% dibandingkan dengan 2019 yang mencapai puncaknya sebanyak 29.341 titik.

Dirjen Gakkum Kemenhut Dwi Januanto Nugroho mengatakan capaian ini tidak lepas dari peranan seluruh pihak termasuk masyarakat. “Ini juga karena komitmen yang kuat melalui perbaikan tata kelola, restorasi gambut, penguatan satuan tugas, dan peningkatan kapasitas Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, serta para pihak lainnya,” katanya dikutip Antara, Selasa (13/1/2026).

Angka yang tercatat pada 2025 juga memperlihatkan penurunan jika dibandingkan dengan 2023 dengan jumlah 10.675 titik. Meski angka itu lebih tinggi dibandingkan 2.568 titik panas pada 2020, 1.451 titik pada 2021, dan 1.297 titik panas pada 2022.

Menurut data indikasi luas karhutla di sistem pemantauan karhutla SiPongi Kemenhut, jumlah indikasi luasan kebakaran hutan pada 2025 mencapai 359.619,42 hektare (ha). Jumlah itu berada di bawah luasan kebakaran pada tahun 2024 yaitu 376.805,05 ha, pada 2023 seluas 1.161.192,90 ha, serta 1.649.258 ha pada 2019.

Data SiPongi Kemenhut juga memperlihatkan pada 2022 terjadi karhutla di lahan seluas 204.894 ha, pada 2021 seluas 358.867 ha, dan pada 2020 dengan luas 296.942 ha.