Masuknya Kopi Alko Kerinci Jambi semakin menambah aneka jenis kopi Indonesia yang telah masuk sebelumnya ke pasar Malaysia

Kuala Lumpur (ANTARA) - Kopi asal lereng Gunung Kerinci, Jambi, dengan cita rasa kuat yang khas, sukses merambah pasar Malaysia.

Masuknya kopi Kerinci ke Kuala Lumpur ini, merupakan bentuk keberhasilan diplomasi ekonomi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, berkolaborasi dengan Lewisgene Roasters Sdn Bhd, Isetan Kuala Lumpur (Isetan of Japan Sdn Bhd), dan Koperasi Eksportir Kopi Alko Kerinci.

"Masuknya Kopi Alko Kerinci Jambi semakin menambah aneka jenis kopi Indonesia yang telah masuk sebelumnya ke pasar Malaysia," kata Koordinator Fungsi Ekonomi KBRI Kuala Lumpur, Hendra P. Iskandar dalam keterangan di Kuala Lumpur, Rabu.

Masuknya Kopi Alko Kerinci ke pasar Malaysia, ditandai dengan event “A Coffee & Artisan Collective” bertempat di Isetan KLCC, Kuala Lumpur pada 30 Maret–8 April 2026.

Ajang ini bertujuan memperkenalkan kekayaan produk dan cita rasa kopi Indonesia, baik Kopi Alko Kerinci Jambi maupun kopi Indonesia lainnya yang sudah masuk ke pasar Malaysia, yaitu Kopi Toraja; Kopi Gayo; Kopi Mandheling; Kopi Toraja; dan kopi Lampung.

Menurut Hendra, permintaan yang cukup tinggi terhadap kopi Indonesia menunjukkan cita rasa dan kualitas kopi Indonesia yang begitu diminati para pecinta kopi di Malaysia.

Hendra menyampaikan bahwa kehadiran Kopi Alko Kerinci Jambi di Malaysia merupakan bentuk kolaborasi antara para petani yang tergabung di dalam Koperasi Eksportir Kopi Alko Kerinci Jambi; Lewisgene Roasters Malaysia; dan Isetan of Japan di Malaysia.

Hendra mengatakan promosi kopi Indonesia juga diperluas juga ke dalam sektor ekonomi kreatif, salah satunya melalui kedai kopi Duddells Lewisgene, yang sudah siap untuk mempromosikan aneka jenis minuman kopi berbasis kopi Indonesia dalam satu paket dengan promosi fesyen modern dan wastra Indonesia di pasar Malaysia.

General Manager Isetan Kuala Lumpur, Daisuke Yamai yang hadir dalam peluncuran Alko Kopi Kerinci Jambi menyatakan kegembiraannya bahwa kopi Indonesia dapat ditemui dan dibeli oleh para pencinta kopi di Isetan KLCC.

Yamai menyatakan kesiapannya, menghadirkan berbagai bentuk promosi ekonomi kreatif Indonesia lainnya.

Sementara itu, Founder Lewisgene Roaster Sdn Bhd Nielsen Lim, yang menghadirkan Alko Kopi Kerinci Jambi ke pasar Malaysia mengakui kecintaannya terhadap kopi Indonesia sejak lama, karena kualitas, aroma dan cita rasa kopi Indonesia memiliki keanekaragaman serta kekayaan yang dapat dirasakan para pencinta kopi.

Melalui kedai kopi Duddells Lewisgene yang dimilikinya, Nielsen menyatakan kesiapannya untuk terus mendukung promosi ekonomi kreatif Indonesia di pasar Malaysia melalui olahan kopi-kopi Indonesia, yang sekaligus menunjukkan kedekatan kolaborasi kedua negara serumpun Indonesia-Malaysia.

Sementara itu para petani kopi yang tergabung di dalam Koperasi Eksportir Kopi Alko Kerinci Jambi menyatakan kegembiraannya dengan masuknya kopi Alko ke pasar Malaysia.

Rencananya, pengiriman Kopi Alko Kerinci Jambi ke Malaysia dilakukan sedikitnya dua kontainer setiap bulan, sebagai tahap awal.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

memastikan penyediaan BBM aman dan skema RAE untuk Jabar dapat dijalankan dengan lancar, terutama daerah-daerah rawan bencana

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga kelancaran penyediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Jawa Barat (Jabar) menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho mengatakan koordinasi dilakukan bersama instansi terkait, termasuk PT Pertamina Patra Niaga, dengan menyiapkan skema distribusi Reguler, Alternatif, dan Emergency (RAE). Skema tersebut disiapkan sebagai mitigasi agar pasokan dan distribusi BBM berjalan dengan baik.

“BPH Migas berkoordinasi dengan pemangku kepentingan seperti PT Pertamina Patra Niaga, memastikan bahwa penyediaan BBM aman dan skema RAE untuk daerah Jawa Barat dapat dijalankan dengan lancar, terutama daerah-daerah yang rawan bencana,” ujar Fathul dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu wilayah strategis dengan banyaknya kawasan wisata favorit dan tingginya mobilitas masyarakat.

Berdasarkan hasil koordinasi, kondisi stok dan distribusi BBM di Jawa Barat dilaporkan berjalan lancar dan terkendali. Penyaluran gas melalui pipa, termasuk jaringan gas bumi (jargas) untuk rumah tangga juga berlangsung tanpa kendala berarti.

Fathul menjelaskan skema RAE memiliki peran penting mengingat karakteristik wilayah Indonesia yang rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir dan tanah longsor. Antisipasi dini dinilai penting agar masyarakat tetap memperoleh akses energi.

“Skema Distribusi RAE berfungsi memastikan ketersediaan BBM tetap terjaga. Kita harus pastikan skema ini dapat berjalan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan bakar bakar untuk menunjang kegiatan perekonomian,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon menyampaikan proyeksi peningkatan kebutuhan energi selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Sekitar 119,5 juta orang diperkirakan melakukan perjalanan dan Pulau Jawa menjadi salah satu pusat pergerakan masyarakat.

“Komisi XII DPR RI melalui rapat ini ingin menilai secara langsung kecukupan stok BBM dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Provinsi Jawa Barat selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang disampaikan, lanjutnya, pasokan energi selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Jawa Barat dalam kondisi aman. Apresiasi juga disampaikan atas upaya yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam menjaga kelancaran distribusi energi.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto turun tangan memeriksa percepatan penggunaan dana transfer ke daerah oleh para kepala daerah, seusai Menteri Keuangan Purbaya sebelumnya telah menyurati gubernur, bupati, hingga wali kota untuk mempercepat realisasi belanja daerah sampai akhir 2025.

Saat rapat khusus dengan beberapa jajaran kabinet di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta sebelum terbang ke Australia untuk kunjungan kerja, Prabowo memerintahkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk memeriksa penyerapan dan penggunaan anggaran yang ditransfer ke daerah jelang akhir tahun.

"Presiden menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengkoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini," tulis Sekretaris Presiden Teddy Indra Wijaya dalam unggahan resmi di akun Instagram @sekretariat.presiden, dikutip Rabu (12/11/2025).

Kepada para menterinya, Prabowo juga menegaskan setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan. Tak terkecuali dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat.

Hadir dalam rapat tersebut antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Sebelumnya, Purbaya telah menyurati kepala daerah terkait percepatan belanja daerah melalui surat nomor S-662/MK.08/2025 sejak 20 Oktober 2025. ia memperingatkan kepada para kepala daerah realisasi belanja dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu.

Akibatnya, simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan kuartal III-2025 mengalami kenaikan. Ditambah dengan realisasi penyaluran transfer ke daerah (TKD) sudah senilai Rp 644,8 triliun atau 74% dari pagu.

"Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan," kata Purbaya dikutip dari surat yang ditandatanganinya itu, Senin (10/11/2025).

Ia pun meminta para kepala daerah untuk segera melakukan berbagai langkah-langkah percepatan belanja APBD untuk mendorong perekonomian nasional pada 2025 bisa lebih baik.

Sebagaimana diketahui, ekonomi pada kuartal III-2025 hanya tumbuh 5,04% secara tahunan atau year on year (yoy), melambat dibanding kuartal sebelumnya yang tumbuh 5,12%.

Adapun langkah-langkah yang ia minta dilakukan para kepala daerah, yaitu melakukan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik.

Lalu, pemenuhan belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek-proyek pemerintah daerah (Pemda), serta memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah.

Terakhir, melakukan monitoring secara berkala (mingguan/bulanan) terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025, untuk menjadi evaluasi perbaikan pada 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

"Demikian disampaikan untuk dilaksanakan bersama secara konsisten. Terima kasih kami sampaikan atas perhatian dan sinergi berkelanjutan yang terjalin antara Pemerintah Pusat dan Daerah," sebagaimana tertulis dalam surat Purbaya yang tembusannya ke Presiden, Menteri Dalam Negeri, hingga Menteri Sekretaris Negara itu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah resmi memulai langkah awal pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda prioritas nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan saat ini sangat bergantung pada kesuksesan program tersebut. Agenda perencanaan pun sudah mulai berjalan.

"Jadi ada Keppres 28 tahun 2025 Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis yang diketuai oleh Menko Pangan bersama Pak Pratikno, bersama Pak Menteri Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Tim koordinasi ini melibatkan 13 kementerian dan lembaga, dengan dukungan pelaksana harian yang dipimpin oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Investigasi dan Komunikasi, Nanik S. deyang. Zulhas menekankan bahwa tim ini akan bekerja secara intensif karena program MBG merupakan prioritas utama pemerintahan.

"Ada 13 kementerian dan lembaga, nanti ada pelaksana harian, karena makan ini adalah program utama, program yang paling prioritas, kesuksesan pemerintahan itu tergantung kepada program ini, MBG ini," jelasnya.

Menurut Zulhas, program MBG memiliki dampak sosial dan ekonomi yang sangat besar, dengan jumlah penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang. Karena itu, diperlukan koordinasi dan pengawasan yang ketat agar pelaksanaannya berjalan efektif dan akuntabel.

"Karena program Makanan Bergizi ini mendasar, skalanya besar, bayangkan 82,9 juta penerima manfaat, tentu juga dampaknya besar, juga tantangannya besar. Kita tidak ingin ada risiko apa pun, bukan soal angka yang kena, tetapi ini soal anak-anak kita," katanya.

Tim koordinasi yang dibentuk akan melakukan pertemuan rutin untuk menyempurnakan pelaksanaan MBG di seluruh daerah.

"Maka dibentuk tim koordinasi ini, untuk tadi setiap hari terus-menerus menyempurnakan pelaksanaan MBG ini," ujar Zulhas.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) untuk memastikan program prioritas dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga mengatakan pembentukan Satgas tersebut merupakan tindak lanjut dari Arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas pada 15 September 2025 dan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada 22 September 2025 lalu. Satgas ini akan menjadi wadah koordinasi lintas kementerian untuk menyelaraskan program strategis pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Satgas P2SP akan terdiri dari tiga kelompok kerja (Pokja).

Pokja I bertugas mempercepat realisasi dan pelaksanaan anggaran program strategis pemerintah. Lalu, Pokja II berperan dalam mempercepat implementasi program serta menyelesaikan berbagai kendala atau debottlenecking.

Terakhir, Pokja III berfokus pada percepatan penyelesaian regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program sekaligus memperkuat aspek penegakan hukum.

"Tujuan pembentukan satgas ini untuk mengonsolidasikan dan menyelaraskan program strategis pemerintah agar dapat diselesaikan tepat waktu, mencapai target, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ungkap Airlangga, dalam keterangan pers usai Rapat Pimpinan Kick Off Satgas P2SP, Rabu (22/10/2025).

Sejumlah program Pemerintah yang menjadi fokus pelaksanaan tugas Satgas P2SP mencakup Program Paket Ekonomi 8+4+5, Program Stimulus Ekonomi 2025 yang meliputi kebijakan Diskon Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta program lanjutan insentif fiskal, program Debottlenecking yang berfokus pada penanganan hambatan non-tariff barrier, isu per komoditas, dan kendala lain yang menghambat pelaksanaan program strategis.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan satgas ini akan mempercepat semua program-program pemerintah dan memastikan programnya berjalan.

Dia berjanji akan memastikan anggaran yang telah digelontorkan oleh Kementerian Keuangan diserap sesuai dengan programnya, tepat sasaran, tepat waktu.

"Nanti yang nggak diserap kita akan alihkan ke tempat yang lebih bermanfaat lagi. Sehingga dengan adanya stimulus dan program ini saya harapkan nanti triwulan ini ekonomi kita bisa tumbuh diatas 5,5%, tahun depan bisa lebih cepat lagi," ujarnya.

Purbaya yang menjadi pemimpin dalam Pokja II yang mengurus terkait penyelesaian kendala (debottlenecking) akan menerima langsung pengaduan dari para pelaku bisnis dan berencana menggelar perkara setiap minggu. Hal tersebut untuk menindaklanjuti berkaitan hukum dan peraturan yang akan diteruskan ke Pokja III

"Jadi nanti dengan sistem seperti ini saya harapkan pelan-pelan semua kendala di pemerintah, penyerapan anggaran maupun di dunia usaha yang real kita bisa hilangkan secara bertahap. Saya harapkan nanti dengan jalannya ini mungkin dalam beberapa bulan kedepan mungkin setengah tahun iklim investasi kita sudah membaik dengan signifikan," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah untuk mempercepat berbagai program prioritas nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan satgas ini akan menjadi wadah koordinasi lintas kementerian untuk menyelaraskan program strategis pemerintah.

"Tujuannya adalah untuk mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan, menyelaraskan program strategis pemerintah sehingga dapat diselesaikan tepat waktu, tercapai target dan sasaran program, serta manfaat nyata kepada masyarakat," ujar Airlangga usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (22/10/2025).

Hadir dalam rapat tersebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman dan Kepala BGN Dadan Hindayana, Menkomdigi Meutya Hafid, Wamenperin Faisol Rizal, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin dan Wamen BUMN Aminuddin Ma'ruf.

Adapun terdapat tiga kelompok kerja yang terdiri dari berbagai kementerian. Kelompok kerja (Pokja) pertama terkait dengan percepatan realisasi dan pelaksanaan anggaran dan dalam program strategis pemerintah.

Pokja kedua, percepatan implementasi program dan penyelesaian kendala atau di bottleneck. Serta Pokja ketiga, untuk percepatan penyelesaian regulasi untuk dasar pelaksanaan program dan penegakan hukum.

Adapun program pemerintah yang menjadi fokus dari pelaksanaan tugas antara lain program paket ekonomi yang 8,4+5, program stimulus ekonomi di 2026, dan program lanjutan insentif fiskal.

"Bottlenecking terhadap non-tarif barrier dan isu per komoditas, per sektor, dan hambatan lainnya. Kemudian program-program prioritas yang menunjang program utama seperti MBG, Koperasi Merah Putih, KNMP, dan program utama di kementerian yang anggarannya besar," ujarnya.

Airlangga menegaskan ketiga Pokja akan bekerja secara berkala dan hasil pembahasan pada rapat perdana hari ini akan segera ditindaklanjuti.

"Pokja akan bekerja secara berkala dan hari ini adalah dimulai dengan dihadiri oleh para menteri dan kuorum , dan oleh karena itu seluruh dari hasil pembicaraan hari ini akan segera ditindaklanjuti," ujarnya.

Kementerian Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan satgas ini akan mempercepat semua program-program pemerintah dan memastikan programnya berjalan.

Dirinya menegaskan, pihaknya akan memastikan anggaran yang telah digelontorkan oleh Kementerian Keuangan diserap sesuai dengan programnya, tepat sasaran, tepat waktu.

"Nanti yang nggak diserap kita akan alihkan ke tempat yang lebih bermanfaat lagi. Sehingga dengan adanya stimulus dan program ini saya harapkan nanti triwulan ini ekonomi kita bisa tumbuh di atas 5,5%, tahun depan bisa lebih cepat lagi," ujarnya.

Purbaya yang menjadi pemimpin dalam Pokja II yang mengurus terkait penyelesaian kendala (debottlenecking) akan menerima langsung pengaduan dari para pelaku bisnis dan berencana menggelar perkara setiap minggu. Hal tersebut untuk menindaklanjuti berkaitan hukum dan peraturan yang akan diteruskan ke Pokja III

"Jadi nanti dengan sistem seperti ini saya harapkan pelan-pelan semua kendala di pemerintah, penyerapan anggaran maupun di dunia usaha yang real kita bisa hilangkan secara bertahap. Saya harapkan nanti dengan jalannya ini mungkin dalam beberapa bulan kedepan mungkin setengah tahun iklim investasi kita sudah membaik dengan signifikan," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Program stimulus Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) senilai lebih dari Rp30 triliun telah mulai disalurkan untuk 35.04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan perlu adanya koordinasi dengan pemerintah daerah agar bantuan tepat sasaran. Hal ini dikarenakan data yang bersifat dinamis, sehingga pemerintah daerah perlu membantu pengecekan ke lapangan (groundcheck) untuk memastikan data penerima sesuai dengan kriteria.

"Kita tinggal mulai untuk menyalurkan, kita perlu koordinasi dimana kita tentu berharap bahwa bantuan ini diterima oleh mereka yang memenuhi kriteria yaitu yang berada di desil 1, 2, 3, dan 4. Di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang Insya Allah mulai hari ini juga bisa dilihat lewat aplikasi yang sudah disiapkan oleh Pusdatin (SIKS-NG)," ujar Gus Ipul dalam pernyataan resmi, dikutip Rabu (21/10/2025).

Selain pemerintah daerah, Gus Ipul juga akan melibatkan para pendamping serta pilar sosial untuk melalukan edukasi, pendampingan, dan sosialisasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS).

"Didampingi supaya pemanfaatannya sesuai peruntukkannya. Mereka juga diharapkan nanti melaporkan kendala penyaluran BLTS di wilayahnya. Intinya bahwa proses salur ini kita manfaatkan sekaligus untuk groundcheck, sehingga kita bisa mengetahui kondisi objektif dari para penerima manfaat itu. Kita harapkan Bapak-Ibu sekalian ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan," tegas Gus Ipul.

Gus Ipul juga menyampaikan tujuan dari BLTS ini untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan menyasar KPM yang berada pada desil 1-4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Ia juga menjelaskan KPM BLTS ini terdiri lebih dari 20.8 juta KPM regular penerima bansos, dan 14 juta lebih KPM baru yang sebelumnya belum masuk sebagai penerima bantuan regular. Kemudian untuk penyalurannya berada di triwulan IV. Proses salurnya juga melalui dua cara yaitu untuk yang regular melalui Himbara dan untuk KPM baru akan melalui PT Pos Indonesia. "Ini yang baru karena belum memiliki rekening," kata Gus Ipul.

Bantuan yang diberikan senilai Rp 300ribu per bulan untuk bulan Oktober, November dan Desember yang diberikan satu kali dengan total Rp 900 ribu. Sehingga dengan adanya BLTS, para KPM regular menerima total Rp1,5 juta. "KPM baru menerima Rp900 ribu yang memerlukan verifikasi, dan data ini akan kita sampaikan ke Pemda, Pemerintah Kota. Kita ingin waktunya 5 hari ke depan," tambahnya.

Targetnya verifikasi data ini dalam Waktu lima hari. "Kita berpacu dengan waktu dan data yang sudah diverifikasi itu akan kita langsung teruskan ke PT Pos Indonesia, untuk bisa langsung segera disalurkan. Karena arahan Bapak Presiden, ini agar bisa segera disalurkan," katanya.

Sementara untuk KPM regular yang melalui Himbara telah disalurkan sejak Senin (20/10/2025) secara bertahap.

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap perdagangan karbon di Bursa Karbon Indonesia alias IDXCarbon dapat lebih ramai, usai diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi juga berharap agar transaksi bursa karbon bisa menjadi lebih likuid.

Ia menilai Perpres baru itu baik, dan dapat mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan pasar karbon nasional. Terlebih, dengan adanya Komite Pengarah (Komrah) yang menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan nilai ekonomi karbon.

"Kita harapkan dengan adanya Perpres 110 itu, koordinasi bisa lebih lancar. Sudah ada badan yang dipimpin oleh Pak Menko gitu ya, jadi nanti Insya Allah dengan kayak gini, unit karbon yang bisa dijual di pasar karbon bisa lebih banyak dan transaksi bisa lebih likuid," kata Inarno usai Rapat Koordinasi Terbatas Kick Off Komite Pengarah Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca pada Senin (20/10/2025).

Rapat itu dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan selaku Ketua Komrah. Zulhas menyebut Perpres 110 tahun 2025 itu membawa perubahan fundamental terhadap pendekatan perencanaan karbon nasional dan penyesuaian target kontribusi pengurangan emisi (NDC).

Sistem registri juga akan dibedakan, di mana untuk NDC akan menggunakan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI), sementara untuk nilai ekonomi karbon akan memakai Sistem Registri Unit Gas (SRUG) yang dikelola OJK.

"Kami akan tindak lanjuti rapat hari ini, penting agar OJK nanti membantu SRUG-nya, kemudian bersama LH dan kementerian terkait. Kemenko Pangan akan segera membuat tim pelaksana dan Sekretariat Komrah," kata Zulhas pada kesempatan yang sama.

Masih dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno mengatakan nilai ekonomi karbon merupakan pilar ekonomi baru yang ke depannya dapat memberikan pendapatan baru bagi negara. Dengan adanya Perpres baru, ia berharap itu akan mempercepat berbagai hambatan pada sektor ekonomi karbon.

"Dengan perpres ini, perdagangan karbon antar negara, perdagangan karbon luar negeri, perdagangan karbon antar swasta itu bisa dilaksanakan. Dan ini akan diperluas tidak hanya sektor energi tetapi di sektor-sektor lain. Apalagi tadi sudah saya sampaikan ini nanti akan ada perdagangan karbon sektoral," pungkas Eddy.

Jakarta (ANTARA) - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) memperkuat koordinasi pengawasan bersama TNI Angkatan Laut, Polres Pelabuhan dan pengelola terminal setelah adanya temuan penyelundupan narkoba yang ditemukan di Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Kepala Cabang Pelni Tanjung Priok Dicky Dermawandi mengatakan sinergi menjadi bukti komitmen Pelni dalam memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang.

"Kalau dari pihak Pelni Jakarta sudah dari kemarin kita berkoordinasi dengan stakeholder, intinya bagaimana caranya kita lebih bisa memaksimalkan terkait dengan pengamanan di Pelabuhan Tanjung Priok, baik itu kegiatan yang embarkasi dan debarkasi untuk memitigasi hal ini," kata Dicky di Jakarta, Jumat (17/10).

Ia mengatakan koordinasi lintas instansi itu semakin diperkuat setelah petugas gabungan berhasil menggagalkan penyelundupan diduga narkotika jenis sabu seberat 10,3 kilogram dari empat penumpang KM Kelimutu pada 13 Oktober 2025.

Menurut Dicky, pengungkapan tersebut bermula dari kecurigaan tim keamanan Pelni dan TNI AL terhadap gerak-gerik salah satu penumpang yang terdeteksi membawa benda mencurigakan.

Pemeriksaan manual kemudian dilakukan, alhasil petugas menemukan tiga bungkus diduga sabu yang disembunyikan di tubuh pelaku. Petugas juga menangkap tiga rekannya yang sudah berada di dalam mobil.

Total barang bukti mencapai 16 bungkus diduga sabu dan seluruh tersangka langsung diserahkan ke pihak kepolisian dan TNI AL untuk proses hukum lebih lanjut sesuai prosedur yang berlaku.

Keberhasilan itu menunjukkan pentingnya sinergi seluruh pihak di pelabuhan, mulai dari petugas keamanan, operator terminal, regulator, hingga aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan penumpang, katanya, menegaskan.

Menurut Dicky, Pelni berkomitmen penuh mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan narkotika di seluruh Indonesia, serta memperkuat ketahanan moral dan keamanan masyarakat maritim.

Selain narkotika, Pelni juga memperketat pemeriksaan terhadap barang-barang berbahaya seperti senjata tajam dan minuman keras yang berpotensi memicu keributan di atas kapal penumpang selama perjalanan laut.

Langkah-langkah pengamanan diperkuat dengan mendorong penambahan mesin pemindai atau X-ray, peningkatan jumlah petugas keamanan, dan kerja sama berkelanjutan dengan TNI AL serta operator pelabuhan untuk mempercepat deteksi dini ancaman.

Menurut Dicky, fasilitas pendukung seperti X-ray sangat vital untuk keamanan pelayaran, dan berharap adanya perbaikan standar keamanan di seluruh pelabuhan Indonesia secara merata.

Pelni juga mengapresiasi keberhasilan anggota TNI AL yang berdinas di Pelni Cabang Tanjung Priok Jakarta karena berhasil menggagalkan dan mengamankan kurir barang haram tersebut.

Ia mengatakan empat orang terduga pelaku yang naik dari Pelabuhan Pontianak dan turun di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, sudah ditangkap dan diserahkan ke Polres Tanjung Priok pada hari yang sama.

Sekretaris Perusahaan Pelni Evan Eryanto mengatakan anggota TNI AL yang berhasil mengidentifikasi kurir sabu tersebut merupakan prajurit yang ditugaskan di Pelni sebagai tenaga pengamanan tambahan.

"Keberadaan mereka secara legal diperkuat oleh kerja sama antara PELNI dan TNI AL yang sudah terjalin selama tiga tahun terakhir," kata Evan.

Meski berhasil menggagalkan upaya para pelaku keluar dari pelabuhan, Evan menyayangkan barang haram tersebut berhasil berlayar menggunakan kapal Pelni.

"Kami mengharapkan perhatian serius dari pemangku kepentingan untuk menyediakan peralatan dan perlengkapan yang memadai agar kejadian serupa tidak terulang," kata Evan, menambahkan.

Secara prosedur, kewenangan pemeriksaan barang bawaan penumpang berada di bawah tanggung jawab pemilik sekaligus pengelola pelabuhan.

Berdasarkan kondisi di lapangan, dari 74 pelabuhan yang disandari oleh 25 kapal penumpang Pelni, 36 di antaranya dikelola oleh Pelindo dan 36 lainnya dikelola oleh KSOP/KUPP di bawah naungan Kementerian Perhubungan RI. Dari 72 pelabuhan tersebut, hanya 26 pelabuhan yang dilengkapi dengan sarana mesin X-Ray.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan pentingnya keselarasan visi dan pola pikir di antara jajaran kementerian dan lembaga yang menangani urusan pangan. Hal itu ia sampaikan usai serah terima jabatan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) dari Arief Prasetyo Adi kepada Amran Sulaiman yang kini merangkap jabatan sebagai Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas.

"Selamat untuk Pak Amran dan terima kasih banyak untuk Mas Arief yang telah bekerja keras selama ini ya sebagai Kepala Bapanas," kata Zulhas saat konferensi pers di kantor Bapanas, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Zulhas menjelaskan, keputusan Presiden Prabowo Subianto menggabungkan Bapanas ke Kementerian Pertanian bertujuan memperkuat koordinasi dan mempercepat kebijakan swasembada pangan nasional. Ia menilai, target besar Presiden perlu diikuti dengan kerja cepat dan kesamaan cara pandang di seluruh jajaran.

"Pak Presiden itu pikirannya besar ya, luas. Oleh karena itu, sungguh memang tidak mudah misalnya swasembada pangan ya, walaupun perintahnya 3 tahun kan, tapi setahun ini kita bersyukur sudah bisa tercapai," ujarnya.

Dia juga menyinggung program makan bergizi gratis bagi 82 juta penerima manfaat yang akan dijalankan tahun depan. Menurutnya, program tersebut membutuhkan kesiapan besar, termasuk perluasan lahan dan ketersediaan bahan pangan dalam arti luas.

Foto: Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman saat acara serah terima jabatan (sertijab) di Kantor Bapanas, Jakarta, Senin (13/10/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman saat acara serah terima jabatan (sertijab) di Kantor Bapanas, Jakarta, Senin (13/10/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

"Tahun depan kan ada makanan bergizi gratis kan, 82 juta yang harus makan telur, makan ayam, beras kan. Oleh karena itu, harus segera cepat juga kita respon untuk membuka lahan-lahan baru. Pangan dalam artian luas tentu tantangannya juga tidak mudah," jelasnya.

Zulhas menyebut capaian surplus beras tahun ini menjadi modal penting untuk melangkah lebih jauh. Namun ia mengingatkan, perubahan struktur organisasi dan pola kerja membutuhkan penyesuaian, terutama dalam hal kesamaan pola pikir antar pejabat.

"Beban kita karena merubah dari yang lama dengan yang baru, termasuk mindset itu tidak mudah. Oleh karena itu segera kerja sama, soliditas, satu visi, satu misi," tegas dia.

Menurutnya, seluruh pejabat di bidang pangan harus searah dengan visi Presiden. "Karena yang berdaulat itu Presiden, kita itu pembantu Presiden. Jadi harus satu arah, satu garis perjuangan untuk mencapai apa yang sudah ditargetkan," ucapnya.

Di akhir pernyataannya, Zulhas kembali mengapresiasi dedikasi Arief selama menjabat dan menyerukan dukungan penuh kepada Amran.

"Selamat untuk Pak Amran dan terima kasih untuk Mas Arief," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang kini dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, pertanyaan mengenai penggabungan dua kementerian/lembaga tersebut menjadi perbincangan. Sebetulnya apa alasan dibalik keputusan Presiden Prabowo Subianto mengangkat Mentan Amran menjadi bos Bapanas?

Menanggapi hal tersebut, Amran menjelaskan bahwa keputusan pengangkatan dirinya jadi Kepala Bapanas merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo.

Ia menilai, kebijakan itu kemungkinan besar dilakukan demi efisiensi dan penyatuan kembali koordinasi urusan pangan di bawah satu kementerian.

"Ini pertanyaan agak berat ya. Karena kita ini hanya ikut perintah, ikut perintah dari atasan. Tetapi ini kita tahu antara Badan Pangan Nasional, dulu kan di bawah Kementerian Pertanian termasuk Badan Karantina. Mungkin. Mungkin salah satu adalah efisiensi," ujar Amran saat konferensi pers di kantor Bapanas, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Perlu diketahui, Amran hari ini menerima serah terima jabatan (sertijab) Kepala Bapanas dari pejabat lama Arief Prasetyo Adi di kantor Bapanas, Jakarta. Dengan demikian, Bapanas kini kembali berada di bawah koordinasi Kementerian Pertanian, seperti sebelum lembaga itu berdiri mandiri pada 2021.