JAKARTA - Serka Mochamad Nasir mempraktikkan cara melilitkan handuk terhadap Kepala Cabang (Kacab) bank, Mohamad Ilham Pradipta, dalam lanjutan sidang di Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Peragaan itu dilakukan untuk membantah keterangan saksi terkait posisi lilitan handuk pada korban.

Nasir melilitkan handuk pada bagian wajah korban, bukan di leher sebagaimana disampaikan saksi David Setia Darmawan. Dalam persidangan, Nasir memperagakan bagaimana handuk dililitkan ke wajah, lalu ditarik menggunakan tangan kanan.

Saat memeragakan, tangan kiri Nasir terlihat berada di bagian dagu korban sambil mendorongnya hingga kepala korban mendangak.

"Jadi dua tangan? Satu tangan menarik handuk, satu tangan lagi di sini?" tanya Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto.

"Siap," jawab Serka Nasir.

Hakim kemudian meminta Nasir memperagakan versi keterangan saksi. Nasir pun melilitkan handuk di leher sebelum menariknya.

Nasir juga membantah konstruksi perkara yang menyebut handuk dililitkan dari bawah dagu ke atas kepala. Menurutnya, lilitan dilakukan pada bagian wajah.

"Tapi di foto tadi bukan di situ? Antara sini, jadi dari bawah ke atas. Yang benar yang mana?" tanya hakim yang kemudian Nasir mempraktikan kembali apa yang dia yakini.

Lihat video: SIDANG MILITER PERDANA! Kasus Penculikan & Pembunuhan Kacab Bank BUMN



Majelis hakim selanjutnya mengonfirmasi keterangan saksi David. Namun, David tetap pada keterangannya bahwa handuk terlilit di leher korban.

"Tetap pada keterangan saksi atau sanggahan terdakwa?" tanya hakim.

"Sejauh yang saya lihat si di leher (handuk terlilit pada korban Ilham)," jawab David.

Peristiwa pelilitan ini terjadi setelah korban diculik dan dipindahkan ke mobil Toyota Fortuner berwarna hitam. Korban saat itu rencananya diserahkan kepada pengusaha bimbingan belajar, Dwi Hartono, yang disebut sebagai aktor intelektual dalam kasus ini.

Namun, karena Dwi tidak dapat dihubungi, korban dibawa berkeliling hingga ke kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi. Korban kemudian ditemukan dalam kondisi tewas.

Tiga terdakwa dari klaster militer dalam perkara ini ialah, Serka Mochamad Nasir (MH-Terdakwa 1) Kopda Feri Herianto (FH-Terdakwa 2) dan Serka Frengky Yaru (FY-Terdakwa 3). Oditur Militer menduga ketiganya memiliki peran dalam hilangnya nyawa Mohamad Ilham Pradipta.

JAKARTA - Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah memutuskan menolak eksepsi yang diajukan terdakwa kasus pembunuhan terhadap Kacab Bank BUMN Mohamad Ilham Pradipta (MIP). Para terdakwa yakni Serka Mochamad Nasir (terdakwa I); Kopda Feri Herianto (terdakwa II); dan Serka Frengky Yaru (terdakwa III).

Dengan ditolaknya eksepsi melalui putusan sela itu, maka persidangan selanjutnya beragendakan mendengarkan keterangan saksi. Adapun sidang selanjutnya dijadwalkan akan berlangsung pada Senin 27 April 2026.

"Baik, karena persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan dan Majelis Hakim memerintahkan Oditur Militer untuk menghadirkan para saksi," kata Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto di ruang sidang, Rabu (15/4/2026).

Dalam kesempatan itu, ia pun menanyakan secara langsung berapa saksi yang rencananya akan dihadirkan oleh Oditur Militer. Ia pun meminta saksi yang berkaitan dengan terdakwa bisa dihadirkan sekaligus agar mempersingkat waktu persidangan. "Saksi ada 17 saksi," kata Oditur Militer Mayor (Chk) Wasinton Marpaung.

"17 saksi. Mungkin yang berkaitan itu, saksi 1 sampai 11, yang berkaitan itu ya monggo dihadirkan sekaligus karena yang berkaitan sekaligus, biar nanti bisa saling baku ini, baku jawab," ucap Fredy Ferdian.

Dalam kesempatan itu Wasinton Marpaung menjelaskan bahwa 15 orang saksi yang akan dihadirkan merupakan tersangka dalam kasus tersebut. Para tersangka itu kini merupakan terdakwa di pengadilan negeri.

"Kami akan berkoordinasi dengan Kejaksaan nanti untuk pemanggilannya dan sampai sekarang juga kami belum tahu ditahan di mana para tersangka sipil itu," kata Wasinton.

Adapun dalam kasus ini, korban Mohamad Ilham Pradipta diduga diculik sebelum akhirnya ditemukan tewas. Dugaan penculikan terungkap dari rekaman kamera pengawas (CCTV) yang memperlihatkan korban dibawa paksa oleh sejumlah orang.

Jasad korban ditemukan sehari setelah kejadian, tepatnya pada 21 Agustus 2025, di Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Saat ditemukan, kondisi korban mengenaskan dengan tangan dan kaki terikat serta mata dilakban.

Dalam penyidikan, Polda Metro Jaya mengungkap sedikitnya 17 orang diduga terlibat dalam kasus tersebut, termasuk tiga anggota TNI. Salah satu tersangka lain adalah pengusaha bimbingan belajar online, Dwi Hartono, yang disebut sebagai aktor intelektual.

Para terdakwa dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana juncto Pasal 338 KUHP dan/atau Pasal 328 KUHP dan/atau Pasal 333 ayat (3) KUHP dan/atau Pasal 351 ayat (3) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP.

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menolak eksepsi tiga terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Kacab Bank BUMN Mohamad Ilham Pradipta (MIP). Para terdakwa yakni Serka Mochamad Nasir (terdakwa I); Kopda Feri Herianto (terdakwa II); dan Serka Frengky Yaru (terdakwa III).

"Menyatakan menolak keberatan yang diajukan oleh para terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa," kata Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto ketika membacakan putusan sela di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Dengan dibacakan putusan sela tersebut, maka persidangan selanjutnya beragendakan mendengarkan keterangan saksi. “Menyatakan bahwa Pengadilan Militer II-08 Jakarta berwenang mengadili perkara para terdakwa dan pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir," kata Fredy.

Sekadar informasi, penasehat hukum terdakwa dalam eksepsinya menyampaikan bahwa dakwaan Oditur Militer dianggap tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Mereka juga mempersoalkan perbedaan peran serta kontribusi para terdakwa sehingga dinilai lebih tepat dilakukan pemisahan berkas perkara (splitsing).

Lalu, penasihat hukum terdakwa juga menyoroti proses penetapan tersangka terdakwa III yang dianggap tidak memiliki kecukupan alat bukti.

Adapun dalam kasus ini, korban Mohamad Ilham Pradipta diduga diculik sebelum akhirnya ditemukan tewas. Dugaan penculikan terungkap dari rekaman kamera pengawas (CCTV) yang memperlihatkan korban dibawa paksa oleh sejumlah orang.

Jasad korban ditemukan sehari setelah kejadian, tepatnya pada 21 Agustus 2025, di Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Saat ditemukan, kondisi korban mengenaskan dengan tangan dan kaki terikat serta mata dilakban.

Dalam penyidikan, Polda Metro Jaya mengungkap sedikitnya 17 orang diduga terlibat dalam kasus tersebut, termasuk tiga anggota TNI. Salah satu tersangka lain adalah pengusaha bimbingan belajar online, Dwi Hartono, yang disebut sebagai aktor intelektual.

Para terdakwa dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana juncto Pasal 338 KUHP dan/atau Pasal 328 KUHP dan/atau Pasal 333 ayat (3) KUHP dan/atau Pasal 351 ayat (3) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP.

JAKARTA - Oditur Militer menilai eksepsi yang diajukan oleh terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Kacab Bank BUMN Mohamad Ilham Pradipta (MIP), tidak berasal hukum serta bersifat mengada-ada. Hal tersebut dituturkan Oditur Militer Mayor (Chk) Wasinton Marpaung, dalam persidang lanjutan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Pada persidangan sebelumnya, penasehat hukum terdakwa menganggap surat dakwaan Oditur Militer tidak cermat dan tidak lengkap. Wasinton Marpaung menyebut dalil tersebut adalah tidak berdasar dan keliru.

Ia menegaskan dakwaan yang telah disusun telah memuat identitas para terdakwa secara lengkap dan telah menguraikan secara jelas mengenai waktu, tempat serta perbuatan para terdakwa.



"Oleh karena itu, keberatan Penasihat Hukum yang menilai dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap adalah tidak berdasar hukum, karena substansi dakwaan sudah menggambarkan secara utuh mengenai perbuatan yang didakwakan. Dengan demikian, dalil Penasihat Hukum tidak berdasar dan tidak beralasan, oleh karena itu harus ditolak," ucap Wasinton di ruang sidang, Rabu (15/4/2026).

Selanjutnya, mengenai eksepsi penasehat hukum yang menyoroti perbedaan peran para terdakwa atas kematian IMP, maka sepatutnya diadili dengan pemisahan berkas perkara. Menurutnya pemisahan berkas perkara merupakan diskresi penuntut umum untuk kepentingan pembuktian, bukan hak terdakwa atau penasehat hukum.

"Oleh karena itu, tidak dilakukannya splitsing tidak dapat dijadikan alasan untuk melemahkan dakwaan," ucap dia.

Oditur Militer menilai dalil penasehat hukum yang menyebut penetapan terdakwa III sebagai error in persona tidak berdasar dan prematur. Penetapan tersebut telah melalui proses penyelidikan termasuk didukung alat bukti yang sah.

"Oditur Militer memiliki dasar yang kuat dalam menetapkan Terdakwa Tiga, antara lain keterangan para saksi, surat, dan persesuaian keterangan para terdakwa dengan peristiwa pidana serta barang bukti," kata dia.

Oditur Militer menyatakan surat dakwaan dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya, ia meminta majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan penasehat hukum terdakwa.

"Bahwa Surat Dakwaan kami telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1997 yaitu cermat, teliti dan lengkap, oleh karena itu eksepsi yang diajukan Penasihat Hukum adalah tidak beralasan hukum, bersifat mengada-ada dan tidak memenuhi ketentuan hukum acara, oleh karena itu harus ditolak secara keseluruhan," ujar dia.

Ia juga meminta memohon kepada Majelis Hakim agar melanjutkan persidangan ini ke tahap pembuktian. "Menyatakan Pengadilan Militer II-08 Jakarta berwenang mengadili perkara ini. Menyatakan pemeriksaan perkara para terdakwa dilanjutkan ke tahap pembuktian," pungkasnya.

Adapun dalam persidangan itu, Majelis Hakim turut menghadirkan ketiga terdakwa yakni, Serka Mochamad Nasir (terdakwa I); Kopda Feri Herianto (terdakwa II); dan Serka Frengky Yaru (terdakwa III). Korban MIP diduga diculik sebelum akhirnya ditemukan tewas.

Dugaan penculikan terungkap dari rekaman kamera pengawas (CCTV) yang memperlihatkan korban dibawa paksa oleh sejumlah orang. Jasad korban ditemukan sehari setelah kejadian, tepatnya pada 21 Agustus 2025, di Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi.

Saat ditemukan, kondisi korban mengenaskan dengan tangan dan kaki terikat serta mata dilakban. Dalam penyidikan, Polda Metro Jaya mengungkap sedikitnya 17 orang diduga terlibat dalam kasus tersebut, termasuk tiga anggota TNI. Salah satu tersangka lain adalah pengusaha bimbingan belajar online, Dwi Hartono, yang disebut sebagai aktor intelektual.

JAKARTA - Pengadilan Militer II-08 Jakarta menggelar sidang perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Kacab Bank BUMN Mohamad Ilham Pradipta, dengan agenda pembaca eksepsi pada Senin (13/4/2026). Persidangan ditunda sementara waktu dan akan dilanjutkan pada Rabu (15/4/2026).

Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto meringkas isi eksepsi usai dibacakan oleh penasehat hukum tiga terdakwa, Letkol Chk Nugroho Muhammad Nur. Pada intinya penasehat hukum terdakwa menilai dakwaan dari Oditur Militer II-07 Jakarta tidak berisi uraian fakta secara cermat dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

"Demikian Oditur Militer, sudah kita dengar bersama yang pada intinya bahwa dalil penasehat hukum dalam eksepsinya bahwa surat dakwaan saudara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap," ucap Fredy di ruang sidang, Senin (13/4/2026).



Isi surat dakwaan Oditur Militer juga dianggap tidak secara spesifik yang menyatakan terkait pembunuhan berencana, terutama terhadap terdakwa III, Serka Frengky Yaru. Serta proses hukum penetapan tersangka terhadap terdakwa III yang dinilai tidak memiliki kecukupan dua alat bukti

"Terutama untuk status dari terdakwa 3 termasuk penetapan tersangka tidak berdasarkan dua alat bukti yang sah," ucap dia.

Dengan uraian eksepsi yang dibacakan, tersebut maka penasihat hukum meminta agar majelis hakim untuk menerima eksepsi seluruh terdakwa. Serta menyatakan surat dakwaan Oditur Militer II-07 Jakarta batal demi hukum.

"Dalam hal ini penasihat hukum memohon untuk menerima eksepsi, surat dakwaan dinyatakan batal atau setidaknya tidak dapat diterima dan biaya perkara dibebankan kepada negara," kata Fredy.

Dalam kesempatan itu, Fredy meminta agar Oditur Militer menanggapi eksepsi dari penasehat hukum terdakwa. Ia bahkan tanggapan tersebut bisa diarahkan kepada majelis siang ini.

"Siang ini bisa? Skors nanti siang habis isoma, bisa enggak?" ucap Fredy.

"Mohon izin kalau diizinkan kami minta di tanggal 15 izin hari Rabu," jawab Oditur Militer Mayor (Chk) Wasinton Marpaung.

"Siap tidak bisa, tidak cukup waktu izin, karena kami harus konsultasikan dulu dengan Kaotmil," tambah Wasinton.

Fredy menegaskan bahwa pihak mengharapkan persidangan dipercepat karena masa penahanan para terdakwa hanya dua bulan. Ia pun menargetkan persidangan 15 April dengan agenda tanggap eksepsi langsung dilanjut dengan putusan sela.

"Saya maunya sih maraton sih biar cepat karena kita hanya punya waktu dua bulan masa penahanan terdakwa ini. Jadi 15 (April) ya? 15 pagi. 15 pagi ya mudah-mudahan siangnya langsung putusan sela dari Majelis Hakim," ucap dia.

Fredy menyampaikan, apabila eksepsi ditolak, maka persidangan akan langsung dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi pada 20 April. Namun jika eksepsi diterima, majelis akan menunggu langkah selanjutnya dari Oditur Militer.

"Jadi Oditur sudah ancang-ancang apabila nanti ditolak berarti nanti tanggal 20 pemeriksaan saksi. Apabila eksepsi diterima, ya berarti tanggal 20 nanti kita tunggu keputusannya apakah mengadakan dakwaan ulang atau bagaimana ya," sambungnya.

Adapun, ketiga terdakwa yang diadili dalam kasus tersebut yakni, Serka Mochamad Nasir (terdakwa I); Kopda Feri Herianto (terdakwa II); dan Serka Frengky Yaru (terdakwa III).

Dalam kasus ini, korban Mohamad Ilham Pradipta diduga diculik sebelum akhirnya ditemukan tewas. Dugaan penculikan terungkap dari rekaman kamera pengawas (CCTV) yang memperlihatkan korban dibawa paksa oleh sejumlah orang.

Jasad korban ditemukan sehari setelah kejadian, tepatnya pada 21 Agustus 2025, di Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Saat ditemukan, kondisi korban mengenaskan dengan tangan dan kaki terikat serta mata dilakban.

Dalam penyidikan, Polda Metro Jaya mengungkap sedikitnya 17 orang diduga terlibat dalam kasus tersebut, termasuk tiga anggota TNI. Salah satu tersangka lain adalah pengusaha bimbingan belajar online, Dwi Hartono, yang disebut sebagai aktor intelektual.

Sementara itu, penanganan tersangka dari unsur militer dilakukan oleh Pomdam Jaya.

Para terdakwa dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana juncto Pasal 338 KUHP dan/atau Pasal 328 KUHP dan/atau Pasal 333 ayat (3) KUHP dan/atau Pasal 351 ayat (3) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP.

JAKARTA - Majelis hakim menyoroti perbedaan cara berpakaian tiga oknum TNI terdakwa kasus dugaan pembunuhan kepala cabang (kacab) bank Mohamad Ilham Pradipta. Momen itu terjadi dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Senin (6/4/2026).

Tiga terdakwa dalam perkara ini yakni Serka Mochamad Nasir (MN), Kopda Feri Herianto (FH), dan Serka Frengky Yaru (FY). Ketiganya hadir langsung dalam persidangan.

Sorotan muncul saat Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto melihat Frengky mengenakan pakaian dinas militer yang berbeda dari dua terdakwa lainnya. Lengan baju Frengky tampak terjulur, tidak digulung seperti dua terdakwa lainnya.

Frengky juga terlihat tidak mengenakan baret merah Kopassus. Sementara itu, dua terdakwa di sebelahnya tampak mengenakan pakaian dinas militer dengan lengan digulung lengkap dengan baret Kopassus.

"Saudara berbeda dengan terdakwa 1 dan 2? Kenapa lengannya tidak digulung, kenapa tidak pakai baret padahal satu kesatuan?" tanya Fredy.

"Siap, satu kesatuan, cuman beda staf," jawab Frengky.

"Memang pakaiannya sehari-hari seperti ini?" tanya hakim lagi.

"Siap. Sehari-hari seperti begini," jawab Frengky.

"Iya, ketentuannya lengannya digulung. Kenapa nggak digulung?" cecar hakim.

Penasihat hukum terdakwa kemudian menyela dan menjelaskan bahwa penggunaan seragam dinas militer saat ini memang dengan lengan dipanjangkan. Ia menyebut hal itu sesuai dengan peraturan terbaru di lingkungan Kopassus.

"Izin, untuk peraturan Kopassus yang terbaru untuk seragam kopassus lengannya dipanjangkan Yang Mulia," ucap penasihat hukum.

"Lah, ini (dua terdakwa lainnya) kenapa digulung?" tanya hakim.

"Ini memang sebelum peraturan, mungkin mereka belum tahu," jawab penasihat hukum.

Mendengar penjelasan tersebut, hakim kemudian memerintahkan dua terdakwa lainnya untuk menurunkan lengan baju yang sebelumnya digulung. "Berarti semua diturunkan aja, turunkan dulu," perintah hakim.

Akhirnya, sidang pembacaan dakwaan pun dimulai. Diketahui, dalam kasus ini, korban Mohamad Ilham Pradipta diduga diculik sebelum akhirnya ditemukan tewas. Dugaan penculikan terungkap dari rekaman kamera pengawas (CCTV) yang memperlihatkan korban dibawa paksa oleh sejumlah orang.

Jasad korban ditemukan sehari setelah kejadian, tepatnya pada 21 Agustus 2025, di Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat ditemukan, kondisi korban mengenaskan dengan tangan dan kaki terikat serta mata dilakban.

Dalam penyidikan, Polda Metro Jaya mengungkap sedikitnya 17 orang diduga terlibat dalam kasus tersebut, termasuk tiga anggota TNI. Salah satu tersangka lain adalah pengusaha bimbingan belajar online, Dwi Hartono, yang disebut sebagai aktor intelektual.

Sementara itu, penanganan tersangka dari unsur militer dilakukan oleh Pomdam Jaya. Para terdakwa dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana juncto Pasal 338 KUHP dan/atau Pasal 328 KUHP dan/atau Pasal 333 ayat (3) KUHP dan/atau Pasal 351 ayat (3) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP.

JAKARTA - Pengadilan Militer II-08 Jakarta akan menggelar sidang perdana kasus dugaan penculikan dan pembunuhan terhadap korban Mohamad Ilham Pradipta, Kepala Cabang (Kacab) sebuah bank. Tiga tersangka dari klaster anggota TNI akan disidang pada hari ini, Senin (6/4/2026).

Dikutip dari laman SIPP Pengadilan Militer II-08 Jakarta perkara tersebut teregister dengan nomor perkara 52-K/PM.II-08/AD/III/2026. Sesuai informasi dari perkara tersebut, sidang akan dimulai pada pukul 09.00 WIB.

"Pukul 09.00 WIB, agenda sidang perdana di Ruang Sidang Garuda (Utama)," tulis informasi laman SIPP itu, Senin (6/4/2026).

Tiga terdakwa dari klaster militer yang akan menjalani persidangan yakni Serka Mochamad Nasir (MN), Kopda Feri Herianto (FH), dan Serka Frengky Yaru (FY). Sementara oditur militer yang akan membacakan dakwaan adalah Mayor (Chk) Gori Rambe.

Dalam kasus ini, korban Mohamad Ilham Pradipta diduga diculik sebelum akhirnya ditemukan tewas. Dugaan penculikan terungkap dari rekaman kamera pengawas (CCTV) yang memperlihatkan korban dibawa paksa oleh sejumlah orang.

Jasad korban ditemukan sehari setelah kejadian, tepatnya pada 21 Agustus 2025, di Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Saat ditemukan, kondisi korban mengenaskan dengan tangan dan kaki terikat serta mata dilakban.

Dalam penyidikan, Polda Metro Jaya mengungkap sedikitnya 17 orang diduga terlibat dalam kasus tersebut, termasuk tiga anggota TNI. Salah satu tersangka lain adalah pengusaha bimbingan belajar online, Dwi Hartono, yang disebut sebagai aktor intelektual.

Sementara itu, penanganan tersangka dari unsur militer dilakukan oleh Pomdam Jaya. Para terdakwa dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana juncto Pasal 338 KUHP dan/atau Pasal 328 KUHP dan/atau Pasal 333 ayat (3) KUHP dan/atau Pasal 351 ayat (3) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP.

JAKARTA - Polda Metro Jaya menyerahkan 15 tersangka dan berkas perkara kasus dugaan pembunuhan kepala cabang pembantu (kacab) salah satu bank BUMN di Cempaka Putih, M Ilham Pradipta (37), ke pihak kejaksaan. Tersangka yang dilimpahkan mulai dari otak perencana hingga eksekutor di lapangan.

Ditreskrimum Polda Metro melimpahkan tahap II perkara itu ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. "Benar tahap dua di Kejaksaan Jakarta Timur dengan 15 tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Kamis (18/12/2025).

Diketahui, M Ilham Pradipta tewas diduga dibunuh. Sebelum ditemukan tak bernyawa, korban diduga diculik.

Hal tersebut terkuak dari rekaman kamera CCTV yang merekam korban diangkut paksa beberapa orang. Jasad korban ditemukan esok harinya pada 21 Agustus 2025. Tubuhnya berada di Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Saat ditemukan, jasadnya dalam kondisi tragis dengan tangan dan kaki terikat. Mata korban dilakban.

Polda Metro Jaya berhasil meringkus 15 orang yang diduga kuat terlibat dalam aksi keji tersebut. Satu di antara mereka ada nama pengusaha bimbingan belajar online, Dwi Hartono. Dalam kasus ini Dwi Hartono merupakan aktor intelektual.

JAKARTA - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel Inf Donny Pramono menyampaikan proses penanganan perkara yang melibatkan oknum TNI dalam kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN saat ini telah memasuki tahap pemberkasan. Dia menyebut Pomdam Jaya tinggal menunggu penetapan barang bukti dari pihak kepolisian.

"Penyidik Pomdam Jaya saat ini tinggal menunggu penetapan barang bukti dari penyidik Jatanras Polda Metro Jaya," kata Donny saat dihubungi, Senin (24/11/2025).

Setelah semuanya dinyatakan lengkap, maka berkas perkara oknum TNI ini akan dilimpahkan ke pengadilan militer. “Berkas akan segera dilimpahkan ke Oditurat Militer II-07 Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut," sambungnya.

Adapun ketiga oknum TNI yang terlibat dalam kasus pembunuhan kacab Bank ini yakni Serka MN, Kopda FH, dan Serka FY. Ketiganya disangkakan pasal pembunuhan berencana hingga penculikan.

"Untuk pasal yang dipersangkakan terhadap para tersangka dari unsur TNI mengacu pada ketentuan KUHP, yaitu Pasal 340 jo 338 KUHP dan/atau Pasal 328 KUHP dan/atau Pasal 333 ayat (3) KUHP dan/atau Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP," tuturnya.

Dia menegaskan banyak penanganan kasus ini dilakukan secara transparan. Persidangan di pengadilan militer juga akan dilaksanakan secara terbuka.

"Perlu saya sampaikan juga bahwa seluruh prosesnya ditangani secara profesional sesuai hukum yang berlaku dan transparan," pungkasnya.

JAKARTA - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat ( Kadispenad ) Kolonel Inf Donny Pramono menyampaikan perkembangan penyidikan kasus dugaan penculikan dan pembunuhan Kacab Bank BUMN, MIP. Menurutnya, ada tiga oknum TNI yang terlibat dan ditetapkan menjadi tersangka.

"Dapat saya sampaikan bahwa dalam perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer, saat ini tiga oknum prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus tersebut," ujarnya melalui keterangannya, Selasa (18/11/2025).

Menurutnya, tiga oknum TNI yang terlibat dalam kasus tersebut diproses hukum sesuai yang berlaku. Prosesnya terus berjalan hingga kini secara profesional dan transparan. Sebab, komitmen TNI AD adalah menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi.

"Proses hukumnya terus berjalan dan seluruh oknum yang diduga terlibat sudah diamankan untuk diperiksa lebih lanjut. Adapun inisial ketiganya yaitu Serka MN, Kopda FH, dan Serka FY," tuturnya.

Menurutnya, TNI Angkatan Darat menegaskan bahwa setiap pelanggaran hukum akan diproses secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku. "Kami berkomitmen untuk menangani kasus ini secara profesional dan transparan," kata Donny.

Keterlibatan tiga oknum TNI dalam kasus dugaan penculikan dan pembunuhan Kacab Bank BUMN, MIP, terkuak berdasarkan rekonstruksi. Diketahui, rekonstruksi kasus tersebut digelar Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Senin, 17 November 2025.