JAKARTA - Pakar Hukum Agus Widjajanto melihat masih banyak pihak yang belum memahami secara tepat prinsip dasar dalam sistem peradilan tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam berpikir maupun bertindak secara hukum. Dia menekankan pentingnya pemahaman utuh dan tidak keliru terkait yurisdiksi peradilan militer , khususnya dalam menangani perkara pidana yang melibatkan anggota TNI aktif.

Menurut dia, anggota TNI aktif sebagai subjek hukum sudah sepatutnya diadili melalui peradilan militer. Hal tersebut bukan tanpa dasar melainkan telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Subjek hukum dalam peradilan militer adalah orang yang melakukan tindak pidana yaitu prajurit atau anggota militer yang diduga melanggar hukum. Jadi, yang menjadi subjek hukum dalam kasus ini adalah pelaku tindak pidana, yang harus diadili di peradilan militer, bukan di peradilan umum,” ujar Agus, Jumat (17/4/2026).

Dalam perspektif hukum, subjek hukum merupakan pihak yang memiliki hak dan kewajiban, sedangkan objek hukum adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut. Dalam konteks ini, prajurit TNI yang melakukan tindak pidana merupakan subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui mekanisme peradilan militer.

Ketentuan tersebut telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang TNI serta Pasal 9 Undang-Undang Peradilan Militer, yang memberikan kewenangan eksklusif kepada peradilan militer untuk mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana.

“Jika subjek hukumnya adalah anggota TNI aktif, maka mereka harus diadili di Mahkamah Militer, bukan di peradilan umum. Peradilan militer memiliki yurisdiksi eksklusif,” katanya.

Dia juga mengingatkan adanya konsekuensi hukum apabila perkara tersebut dipaksakan masuk ke peradilan umum. Langkah tersebut justru berpotensi membuat proses hukum tidak berjalan.

“Jika dipaksakan masuk peradilan umum sesuai desakan para pegiat HAM, maka eksepsi dari penasihat hukum terdakwa yang menolak dengan alasan yurisdiksi akan dikabulkan. Akibatnya, perkara berpotensi ditolak oleh majelis hakim karena para pelaku adalah anggota TNI aktif,” jelasnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menyoroti polemik dalam penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus yang melibatkan oknum anggota TNI. Agus mempertanyakan pihak-pihak yang mendorong agar kasus tersebut diselesaikan melalui peradilan sipil.

Diketahui, Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto menegaskan bahwa perkara penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS sah disidangkan di peradilan militer.

“Kalau ke peradilan sipil malah salah saluran. Saluran yang legitimate saat ini adalah peradilan militer, karena dari status, lokus, kesatuan, hingga kepangkatan semuanya masuk dalam yurisdiksi peradilan militer,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Apabila perkara tersebut dipaksakan ke pengadilan umum, maka besar kemungkinan proses hukum tidak dapat berjalan dan bahkan berkas perkara berpotensi ditolak Pengadilan Negeri. “Kalau di peradilan sipil tidak akan masuk. Proses hukum tidak akan berjalan dan bisa ditolak oleh pengadilan, karena aturan berlaku menyatakan yang berwenang adalah pengadilan militer,” katanya.

Fredy menjelaskan dari sisi kewenangan mutlak, subjek perkara merupakan anggota militer aktif, sehingga secara otomatis masuk dalam yurisdiksi peradilan militer. Sementara dalam aspek kewenangan relatif, lokasi kejadian yang berada di wilayah Jakarta menjadikan Pengadilan Militer II-08 Jakarta sebagai pihak yang berwenang mengadili perkara tersebut.

Selain itu, aspek kepangkatan para terdakwa juga menjadi faktor penentu kewenangan pengadilan militer yang menangani perkara.

JAKARTA - Tim investigasi independen mengungkap peran dan keterlibatan 16 orang terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS,Andrie Yunus pada 12 Maret 2026. Temuan ini diperoleh dari investigasi independen berbasis analisis rekaman CCTV dan pemetaan kronologi sebelum hingga setelah kejadian.

Peneliti independen, Ravio Patra mengaku, ditugasi Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) untuk melakukan investigasi independen guna mengungkap fakta-fakta peristiwa penyerangan.

“Saya akan paparkan hasil temuan tim investigasi yang ditugaskan oleh Tim Advokasi untuk Demokrasi untuk mengungkap kenyataan dan fakta-fakta yang sebenarnya tentang kasus aksi terorisme, percobaan pembunuhan berencana, dan juga penganiayaan berat yang dialami oleh teman kami, Andrie Yunus,” ujar Ravio dalam konferensi pers bersama Talud di Jakarta Selatan, Kamis (9/4/2026).

Dari hasil penelusuran, pihaknya mengidentifikasi ada 16 Orang Tak Dikenal (OTK) yang dibagi dalam empat kelompok berdasarkan peran masing-masing. Yakni eksekutor, pengintai jarak dekat, tim komando, dan pengintai jarak jauh.

Ravio menyebut, lima orang di antaranya diduga sebagai eksekutor langsung penyiraman, sementara sisanya berperan dalam pemantauan, koordinasi, hingga pengamanan pelarian.

Berdasarkan analisis CCTV, aksi penyiraman disebut bukan peristiwa spontan, melainkan bagian dari operasi yang terstruktur dan terencana.

Ravio menjelaskan, timnya melakukan pemetaan terbalik untuk menelusuri pergerakan para pelaku sebelum kejadian. Sedikitnya 34 rekaman CCTV telah didalami dalam investigasi ini. “Kami peroleh menggunakan pemetaan terbalik. Kita akan lihat kronologinya dari belakang sampai ke beberapa jam sebelum terjadi aksi teror,” ujarnya.

Lihat video: Andrie Yunus Jalani Cangkok Kulit dan Operasi Debridement



Dari rekaman tersebut, terlihat adanya koordinasi intens antar pelaku di sejumlah titik sebelum terjadi aksi penyerangan, termasuk di kawasan Diponegoro dan sekitar YLBHI. Para pelaku juga disebut berpindah posisi dan melakukan komunikasi sebelum eksekusi.

“Jelas-jelas orang-orang ini saling mengenal, bukan orang-orang random tapi ini orang-orang yang saling mengenal dan sedang beraktivitas bersama,” papar Ravio.

Dalam pemaparan, disebutkan korban mulai dibuntuti sejak keluar dari Gedung YLBHI usai mengikuti kegiatan. Sejumlah orang diduga memberikan kode kepada eksekutor bahwa korban telah bergerak.

Serangan terjadi saat korban melintas di kawasan Salemba. Dua pelaku mendekat menggunakan sepeda motor dan menyiramkan cairan keras ke tubuh korban.

“Terjadi penyiraman terhadap Andri, Andri oleng, jatuh, kemudian berteriak kepanasan karena mengalami luka bakar instan,” ungkap Ravio.

Ia juga mengungkap dampak serius dari cairan tersebut terhadap tubuh korban. “Baju Andrie melepuh, meleleh tas, singlet, sepeda motor itu semua ada bagian yang meleleh. Sekuat itu cairan air keras yang disiramkan,” ujarnya.

Tim investigasi menemukan indikasi pelaku penyiram juga sempat terkena cipratan cairan tersebut. “Kami duga ini terjadi cipratan air keras kepada pelaku. Sehingga mereka kemudian menyiramkan air ke tangan dan muka,” kata Ravio.

Hal ini diperkuat dengan temuan rekaman pelaku yang berhenti usai kejadian untuk membilas diri menggunakan air mineral. Ia menambahkan, sebagian kendaraan yang digunakan teridentifikasi sebagai milik warga sipil yang memperkuat dugaan adanya keterlibatan unsur non-militer.

Namun demikian, TAUD menegaskan seluruh temuan ini masih bersifat awal dan membutuhkan pendalaman oleh aparat penegak hukum. “Ini bukanlah hasil final dengan kemampuan yang terbatas di masyarakat sipil kami tentu tidak bisa melihat seluruh Jakarta,” ujarnya.

Anggota TAUD Afif Abdul Qoyim mengatakan lambannya penanganan perkara oleh aparat penegak hukum menjadi sinyal kuat perlunya pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang independen dan memiliki legitimasi hukum kuat dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk masyarakat sipil.

“Ini justru menjadi sinyal kuat pentingnya pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF yang dibentuk secara independen dan legitimasi hukum yang kuat, yang tentu beranggotakan perwakilan berbagai elemen, termasuk masyarakat sipil,” jelasnya.

JAKARTA - Dua oknum TNI diduga terlibat dalam kasus dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di wilayah Jawa Barat (Jabar) dan Jawa Tengah (Jateng) pada tahun 2025. Wakil Komandan Puspom TNI Marsekal Pertama Bambang Suseno mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya masih mendalami keterlibatan dua personel TNI di kasus tersebut.

"Tahun 2025 itu diduga ada dua personel yang terlibat terkait dengan penyalahgunaan BBM. Ini masih dalam proses penyidikan di Pomdam wilayah," kata Bambang saat menghadiri konferensi pers pengungkapan dugaan penyalahgunaan BBM dan elpiji (LPG) bersubsidi yang diungkap Polri di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Bambang menegaskan TNI tidak akan memberikan ruang bagi prajurit yang terlibat penyalahgunaaoknum tnin BBM atau elpiji subsidi. Ia memastikan proses hukum akan berjalan transparan sesuai dengan lokasi kejadian (locus).

"TNI tidak akan mentolerir, akan menindak tegas apabila ada terduga pelaku atau beking oknum TNI. Karena, ini sudah menjadi komitmen dari pimpinan bahwa ini akan ditindak tegas," ujarnya.

Ia menambahkan Puspom TNI juga membuka pintu bagi masyarakat yang memiliki informasi mengenai keterlibatan oknum TNI lainnya.

"Kami membuka kesempatan untuk pengaduan bagi rekan-rekan yang mengetahui, silakan, dilaporkan langsung ke Puspom TNI ataupun kepada Pomdam wilayah," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Moh Irhamni mewanti-wanti agar tidak ada anggota polisi yang bermain atau menjadi 'beking' dalam bisnis ilegal ini.

"Setiap bentuk keterlibatan baik sebagai pelaku maupun sebagai backing akan dilakukan penindakan tegas oleh pimpinan. Tidak ada toleransi," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakabareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin menyebut kerugian akibat mafia BBM dan LPG mencapai Rp1,2 triliun pada 2025 dan 2026. Menurutnya, penegakan hukum ini krusial untuk menjaga stabilitas di tengah krisis energi global.

"Tindak kejahatan penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi telah mengakibatkan potensi kebocoran keuangan negara mencapai Rp1.266.160.963.200," jelasnya.

Secara rinci, kerugian dari sektor BBM subsidi mencapai Rp516,8 miliar, sementara dari sektor LPG bersubsidi menyentuh angka Rp749,2 miliar.

"Ini angka yang cukup signifikan yang harusnya barang-barang subsidi ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang tidak mampu tetapi disalahgunakan," pungkasnya.

JAKARTA - Darrell Fausta Hamdani (14), siswa kelas III SMPN 33 Gresik, Jawa Timur diduga menjadi salah satu korban peluru nyasar oleh oknum TNI. Ia diduga terkena peluru nyasar dari latihan militer 4 batalyon di Lapangan Tembak Bumi Marinir Karangpilang, Surabaya.

Ibu korban, Dewi Muniarti menjelaskan peristiwa yang menimpa putranya itu terjadi pada 17 Desember 2025. Saat kejadian, korban tengah sedang mengikuti kegiatan sosialisasi sekolah tingkat lanjut dan tengah membaca brosur di musala sekolah.

“Posisi anak saya sedang membaca brosur. Acara tersebut dilakukan di musala sekolah. Jadi anak saya ini enggak ke mana-mana. Tiba-tiba kena peluru di tangan kirinya," ungkap Dewi dalam konferensi pers di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (2/4/2026).



Peluru tersebut berasal dari latihan tembak prajurit TNI AL di Lapangan Tembak Bumi Marinir Karangpilang Surabaya, yang berjarak sekitar 2,3 kilometer dari sekolahnya. Peluru tersebut menembus lengan kiri Darrell hingga mengenai tulangnya.

Peluru itu pun bersarang tepat di bagian punggung tangannya. "Anak saya ini kena tulangnya, sehingga dia dipasang pen tepat di tengah-tengah. Tangannya itu enggak bisa ditekuk maupun diluruskan secara normal," ujar Dewi.

Sementara itu, peluru lain juga mengenai temannya yang bernama Renheart dan bersarang di area punggung kanan bawah. Peluru tersebut hanya mengenai lapisan lemak tanpa mencederai bagian tulang maupun organ dalam.

Kedua korban pun langsung dilarikan ke RS Siti Khodijah Sepanjang, Sidoarjo. Di sana, perwakilan TNI AL pun langsung menemui pihak sekolah dan keluarga dan membenarkan bahwa latihan itu diikuti oleh empat batalyon, yaitu Zeni, Angmor, POM, dan Taifib.

"Pihak kesatuan meminta maaf atas insiden yang terjadi. Pihak kesatuan juga menyampaikan akan bertanggung jawab penuh atas penyembuhan dan pemulihan Para Korban sampai tuntas," ucap Dewi.

Dewi menyebut pihak TNI meminta kepada keluarga korban agar permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan, tidak melapor ke mana pun, dan melarang memviralkan insiden tersebut.

Pada hari yang sama pukul 20.00 WIB, kata dia, Darrell dijadwalkan menjalani operasi pengangkatan peluru dan pemasangan pen. Namun, sekitar 35 menit setelah Darrell masuk ruang operasi, keluarga dipanggil oleh seorang perwakilan Marinir yang mempermasalahkan pilihan kamar VIP B untuk Darrell.

Padahal, kata Dewi, salah satu perwakilan TNI bernama Perwira Siregar sempat mengatakan kepada pihak rumah sakit agar korban mendapat pelayanan maksimal.

"Dia menyatakan bahwa saya seolah-olah memanfaatkan kesatuan dengan meminta kamar VIP B. Di situ saya menyampaikan bahwa saya mengambil tipe itu menyesuaikan kemampuan dan kenyamanan saya, kalau saya mau memanfaatkan, saya pasti akan ambil VIP A atau VVIP," ujarnya.

Akibat perdebatan itu, operasi pun tertunda selama 35 menit dan Darrell baru bisa keluar ruang operasi pada pukul 23.30 WIB menjelang tengah malam. Keributan kembali terjadi pada pukul 00.00 WIB, saat seorang anggota yang memperkenalkan diri sebagai Mayor Tri mendatangi kamar rawat Darrell.

Mayor Tri disebut memaksa agar peluru yang baru saja diangkat dari lengan Darrell diserahkan ke kesatuan Marinir dan tidak boleh disimpan rumah sakit. "Saya bilang, 'Bapak, biarkan peluru itu ada di rumah sakit sampai permasalahan ini klir. Boleh mengobservasi namun jangan diambil, Pak, karena itu adalah barang bukti'," ungkap Dewi.

Mayor Tri disebut merespons dengan nada tinggi dan membentak Dewi tepat di depan putranya yang baru selesai dioperasi. "Jangankan peluru, selongsongnya pun harus kembali kepada kesatuan," kata Dewi menirukan ucapan Mayor Tri.

Penolakan Dewi pun direspons dengan ancaman bahwa tim penasihat hukum kesatuan akan datang untuk memproses hukum Dewi karena enggan menyerahkan peluru.

Terpisah, Perwira Hukum Resimen Banpur 2 Marinir Mayor Ahmad Fauzi menyampaikan empati dan simpati atas peristiwa yang menimpa dua korban tersebut.

“Pertama-tama kami menyampaikan turut prihatin atas terjadinya musibah yang menimpa dua siswa SMP di Gresik. Kami memahami peristiwa ini menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi kita semua. Kami atas nama Komandan Resimen Bantuan Tempur 2 Marinir menyampaikan rasa simpati dan empati yang tulus terhadap para korban,” ujarnya.

Dia menegaskan, sejak menerima informasi adanya peristiwa tersebut, pihaknya langsung melakukan koordinasi dan pendalaman di tempat kejadian perkara (TKP).

“Serta memastikan kedua korban mendapat tindakan medis walaupun sampai saat ini belum bisa dipastikan bahwa peluru tersebut berasal dari Korps Marinir masih perlu penyelidikan dan pendalaman lebih lanjut,” ujarnya.

JAKARTA - TNI Angkatan Darat (AD) telah melakukan penanganan terhadap insiden yang melibatkan oknum prajurit TNI dan pengemudi transportasi online di wilayah Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, pada Minggu (1/3/2026). Dalam video yang beredar oknum prajurit tersebut nampak menodongkan pistol ke driver taksi online.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Denpom Jaya/1 Tangerang segera berkoordinasi dengan Polres Tangerang Selatan dan satuan terkait. Oknum Prajurit tersebut berhasil diamankan pada Senin (2/3/2026) malam.

“Saat ini oknum prajurit yang terlibat sudah diamankan dan sedang diperiksa oleh Denpom Jaya/1 Tangerang. Kami pastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pendalaman kronologi, pemeriksaan saksi, dan pengumpulan barang bukti,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono dalam keterangannya, Rabu (4/3/2026).

Berdasarkan keterangan sementara, insiden terjadi karena perselisihan akibat senggolan kendaraan hingga oknum prajurit diduga menodongkan pistol. Kini diketahui benda tersebut adalah pistol mainan berbahan kayu.

Ia juga menambahkan bahwa TNI AD tidak akan menoleransi segala bentuk pelanggaran hukum maupun tindakan yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat.

“Apabila terbukti melakukan pelanggaran, yang bersangkutan akan diproses tegas sesuai hukum dan disiplin militer. TNI AD berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat serta profesionalisme prajurit melalui mekanisme penegakan hukum yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Viral! Pria Todongkan Senpi ke Driver Taksi Online

Sebelumnya beredar sebuah video viral yang memperlihatkan adanya seorang pria menodongkan senjata api ke pengemudi taksi online di Jalan Raya Puspiptek, Serpong, Tangerang Selatan. Dari video yang beredar, terlihat keduanya sempat terlibat adu mulut hingga berakhir dengan berkelahi.

Dalam video, peristiwa itu bermula saat mobil yang dikemudikan korban bersenggolan dengan kendaraan pelaku di dekat lokasi kejadian. Pelaku kemudian turun dari mobil dan langsung terpancing emosi. Cekcok pun tak terhindarkan. Tak lama kemudian, pelaku diduga mengeluarkan pistol dan menodongkannya ke arah kepala korban.

Pria tersebut juga sempat melakukan pemukulan dan membanting handphone milik pengemudi taksi online tersebut. Pelaku merupakan prajurit berinisial Peltu A yang telah ditangani Denpom Jaya/1 Tangerang dengan berkoordinasi bersama Polres Tangerang Selatan dan satuan terkait.

“Apabila terbukti melakukan pelanggaran, yang bersangkutan akan diproses tegas sesuai hukum dan disiplin militer. TNI AD berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat serta profesionalisme prajurit melalui mekanisme penegakan hukum yang transparan dan akuntabel,” tandas Donny.

JAKARTA - TNI AD buka suara perihal Bhabinsa Serda Heri Purnomo yang sempat mengamankan penjual es kue jadul lantaran dicurigai dagangannya mengandung bahan spons di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kini, TNI meminta konflik tersebut tak berlarut.

“Diharapkan tidak ada tuntutan atau konflik berkepanjangan yang timbul setelah pertemuan tersebut,” kata Kadispenad Brigjen TNI Donny Pramono dikutip Rabu (28/1/2026).

Dia menyebutkan, kasus tersebut merupakan kesalahpahaman antara salah satu prajuritnya dengan warga. Sementara itu, pihaknya juga sudah mendatangi kediaman tukang es tersebut yang belakangan diketahui bernama Suderajat di Bojonggede

“Berdasarkan verifikasi di lokasi kejadian, peristiwa tersebut merupakan kesalahpahaman antara aparat keamanan, dalam hal ini Babinsa dan Bhabinkamtibmas dengan warga,” ujar dia.

“Adapun langkah-langkah yang telah diambil yaitu berusaha menemui pedagang es atas nama Bapak Sudrajat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan melalui jalur dialog yang sejuk,” sambungnya.

Aparat TNI-Polri Minta Maaf

Sebelumnya, aparat TNI-Polri yang sempat mengamankan penjual es kue jadul lantaran dicurigai berbahan spons di Kemayoran, Jakarta Pusat telah meminta maaf. Mereka mengklaim hal itu semata-mata untuk memastikan keamanan masyarakat.

Permintaan maaf itu disampaikan Bhabinkamtibmas Kelurahan Kampung Rawa, Aiptu Ikhwan Mulyadi dan Babinsa Serda Heri Purnomo di Aula Mako Polsek Kemayoran pada Senin (26/1) malam.

“Kami, Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang bertugas dan membuat video tentang penjual es hunkue yang diduga berbahan spons di wilayah Kemayoran, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang timbul akibat video yang sempat beredar luas di media sosial,” demikian permintaan maaf Aiptu Ikhwan yang diterima wartawan, Selasa (27/1/2026).

Dia menuturkan, aksi keduanya itu sebagai respons cepat terhadap laporan masyarakat yang khawatir adanya dugaan makanan berbahaya di lingkungan mereka, dalam hal ini pihak RW 05 Kelurahan Rawa Panjang. Hal itu juga untuk memastikan agar masyarakat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

"Kedua, niat kami semata-mata untuk mengedukasi, agar tidak ada konsumen yang dirugikan dan memastikan masyarakat merasa aman dalam membeli makanan di lingkungannya. Dalam situasi tersebut, kami hanya berusaha menjalankan tugas dengan cepat untuk mencegah potensi bahaya,” ujar dia.

Ia menyadari bahwa tindakannya itu terlalu cepat, tanpa menunggu hasil pemeriksaan dari labfor. Ikhwan pun menyampaikan permintaan maaf dan menyampaikan tidak bermaksud mencemarkan nama baik pedagang bernama Sudrajat itu.

“Kami turut merasakan bagaimana situasi ini dapat mempengaruhi usaha dan kehidupan beliau sebagai pedagang kecil yang mencari nafkah untuk keluarga. Kami juga memohon maaf kepada warga masyarakat seluruhnya apabila video tersebut menimbulkan keresahan, kesalahpahaman, ataupun sentimen negatif terhadap institusi kami,” ungkapnya.

JAKARTA - Video seorang penjual es gabus di Kemayoran, Jakarta Pusat, Suderajat (49) dituduh menjual es berbahan spons viral di media sosial. Tidak sedikit netizen yang geram dengan tindakan anggota Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kelurahan Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) Ikhwan Mulyadi bersama oknum TNI bernama Heri.

Oknum aparat tersebut kemudian membakar es kue di tangannya. Namun, saat dibakar, es kue tersebut terlihat meleleh. Suderajat mengaku peristiwa itu terjadi pada Sabtu (24/1/2026).

Awalnya, Suderajat mengaku dihampiri oleh sekitar lima orang. Sekelompok orang tersebut mempertanyakan asal usul dan bahan es kue yang dijual.

Suderajat menjelaskan bahwa es kue tersebut bukan berbahan spons atau kapas, melainkan es asli yang dipasok dari pabrik di Depok. Dia mengaku sudah berjualan es kue selama 30 tahun.

Namun, setelah penjelasan diberikan, sejumlah orang tersebut justru meremas dan membejek dagangannya hingga hancur. Suderajat jugamengaku mengalami pemukulan dan ditendang.

Akibat kejadian itu, dagangan es kue yang dibawanya sebanyak 150 buah menjadi rusak dan tak bisa dijual. Suderajat mengaku belum kembali berjualan selama tiga hari karena masih merasa trauma dan khawatir kejadian serupa terulang.

Adapun peristiwa yang dialami Suderajat menjadi sorotan setelah adanya laporan seorang wiraswasta di Utan Panjang III, Kemayoran M. Arief Fadillah (43). Melalui call center 110 pada Sabtu (24/1/2026), Arief melaporkan dugaan penjualan makanan berbahaya berupa es gabus berbahan spons.

Setelah menerima laporan, polisi mendatangi lokasi. Polisi pun mengungkap hasil laboratorium forensik dari kandungan es kue tersebut.

“Begitu informasi diterima, kami langsung bergerak cepat melakukan pengecekan ke lokasi. Barang dagangan milik pedagang kami amankan untuk diuji lebih lanjut, karena keselamatan masyarakat adalah prioritas,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra kepada wartawan, Minggu (25/1/2026).

Dia menerangkan, dari pemeriksaan langsung oleh Tim Keamanan Pangan (Security Food) Dokpol Polda Metro Jaya, seluruh sampel es kue, es gabus, agar-agar, dan coklat meses dipastikan aman dan layak dikonsumsi.

“Tim Dokkes telah melakukan pemeriksaan menyeluruh dan hasilnya jelas: Produk tersebut layak dikonsumsi atau tidak mengandung zat berbahaya. Namun untuk menjamin ketenangan publik dan memastikan hasil yang lebih pasti dan ilmiah, kami juga mengirim sampel ke Dinas Kesehatan dan Laboratorium Forensik (Labfor) Polri untuk hasil resmi masih menunggu proses uji.” ujar dia.

Dia menuturkan, penyidik dari Krimsus juga melakukan penelusuran ke tempat pembuatan es yang berlokasi di Depok. Roby memastikan tidak ada penggunaan spons pada es tersebut seperti yang dinarasikan di media sosial.

“Hasilnya tetap konsisten, tidak ada penggunaan bahan berbahaya maupun material spon sebagaimana isu yang beredar luas di media sosial,” ungkapnya.

Dia menambahkan, setelah seluruh pemeriksaan dinyatakan aman, pedagang bernama Suderajat dipulangkan kembali ke rumahnya di Kota Depok. Polisi juga memberikan penggantian uang atas barang dagangan yang sempat diamankan untuk pemeriksaan.

“Kami memahami bahwa pedagang kecil sangat bergantung pada hasil jualan hariannya. Karena itu, sebagai wujud empati, kami mengganti kerugian atas barang dagangan yang harus diuji. Kami ingin memastikan masyarakat terlindungi, tetapi juga tidak ada pihak yang dirugikan,” jelasnya.

Dia pun mengimbau masyarakat tetap bijak mengolah informasi agar tidak mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.

“Isu seperti ini cepat sekali viral di media sosial, padahal belum tentu benar. Kami minta masyarakat lebih bijak, cek faktanya terlebih dahulu. Bila menemukan dugaan pelanggaran, segera laporkan melalui Call Center 110 agar dapat ditangani dengan benar,” pungkasnya.

Bhabinkamtibmas dan Babinsa Minta Maaf

Bhabinkamtibmas dan Babinsa penuding seorang penjual es bernama Suderajat akhirnya meminta maaf. Permohonan maaf itu disampaikan secara terbuka pada Selasa (27/1/2026).

Dalam video yang diterima iNews Media Group, Bhabinkamtibmas Kelurahan Kampung Rawa, Aiptu Ikhwan Mulyadi dan Babinsa Kelurahan Utan Panjang turut hadir. Mewakili semuanya, Ikhwan menyampaikan bahwa tindakannya terhadap penjual es itu merupakan bentuk respons cepat atas laporan masyarakat.

"Kami ingin menjelaskan bahwa tindakan awal kami merupakan bentuk respon cepat terhadap laporan masyarakat yang khawatir adanya dugaan makanan berbahaya beredar di lingkungan mereka," ujar Ikhwan, Selasa (27/1/2026).

Ikhwan mengaku tindakannya itu keliru lantaran telah menuding produk Suderajat memakai bahan spons. Padahal, kata dia, saat itu belum ada laporan hasil uji bahan dari Dinas Kesehatan, Dokpol Polda Metro Jaya maupun uji Labfor Polri.

"Atas kekeliruan tersebut, kami memohon maaf yang sedalam-dalamnya, khususnya kepada Bapak Sudrajat, pedagang es yang terdampak langsung oleh kejadian ini. Tidak ada maksud untuk merugikan atau mencemarkan nama baik beliau," ucap dia.

Berikut pernyataan lengka permintaan maaf:

Asslamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Kami, Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang bertugas dan membuat video tentang penjual es hunkue yang diduga berbahan spons di wilayah Kemayoran, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang timbul akibat video yang sempat beredar luas di media sosial.

Pertama, kami ingin menjelaskan bahwa tindakan awal kami merupakan bentuk respon cepat terhadap laporan masyarakat yang khawatir adanya dugaan makanan berbahaya beredar di lingkungan mereka. Sebagai petugas di lapangan, kami berkewajiban hadir dan merespons setiap laporan demi menjaga keselamatan warga.

Kedua, niat kami semata-mata untuk mengedukasi, agar tidak ada konsumen yang dirugikan dan memastikan masyarakat merasa aman dalam membeli makanan di lingkungannya. Dalam situasi tersebut, kami hanya berusaha menjalankan tugas dengan cepat untuk mencegah potensi bahaya.

Namun demikian, kami menyadari bahwa kami telah menyimpulkan terlalu cepat, tanpa menunggu hasil pemeriksaan ilmiah dari pihak berwenang seperti Dinas Kesehatan, Dokpol, maupun Labfor Polri. Seharusnya proses klarifikasi dan verifikasi dilakukan terlebih dahulu sebelum memberikan informasi kepada masyarakat.

Atas kekeliruan tersebut, kami memohon maaf yang sedalam-dalamnya, khususnya kepada Bapak Sudrajat, pedagang es yang terdampak langsung oleh kejadian ini. Tidak ada maksud untuk merugikan atau mencemarkan nama baik beliau.

Kami turut merasakan bagaimana situasi ini dapat mempengaruhi usaha dan kehidupan beliau sebagai pedagang kecil yang mencari nafkah untuk keluarga.

Kami juga memohon maaf kepada warga masyarakat seluruhnya apabila video tersebut menimbulkan keresahan, kesalahpahaman, ataupun sentimen negatif terhadap institusi kami.

Ke depan, kami berkomitmen untuk lebih berhati-hati, selalu mengedepankan prosedur yang tepat, serta memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat telah melalui pemeriksaan dan verifikasi ilmiah. Kami tetap bertekad memberikan pelayanan terbaik, profesional, dan humanis bagi seluruh warga.

JAKARTA - Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) memeriksa anggota Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kelurahan Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) Ikhwan Mulyadi. Pemeriksaan itu dilakukan setelah Ikhwan menuding seorang pedagang es jadul di Kemayoran berbahan spons.

"Kalau terkait Propam, tindak lanjutnya mungkin bukan tempat saya menjawab, namun yang saya ketahui adalah Propam juga turun melakukan pemeriksaan terhadap penyidik, termasuk proses pemeriksaan yang kemarin sempat dilakukan," kata Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra kepada wartawan, Selasa (27/1/2026).

Dia menegaskan langkah hukum internal sedang berjalan. Meski demikian, ia belum bisa membeberkan sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada anggota yang bersangkutan.

"Jadi Propam pun sudah melakukan tindakan penyelidikan. Terkait tindak lanjut proses apalagi sanksi, itu belum bisa kita sampaikan sekarang," ujar dia.

Aparat TNI-Polri Minta Maaf

Sebelumnya, aparat TNI-Polri yang sempat mengamankan penjual es kue jadul lantaran dicurigai berbahan spons di Kemayoran, Jakarta Pusat kini meminta maaf. Mereka menegaskan hal itu semata-mata untuk memastikan keamanan masyarakat.

Permintaan maaf itu disampaikan Bhabinkamtibmas Kelurahan Kampung Rawa, Aiptu Ikhwan Mulyadi dan Babinsa Serda Heri Purnomo di Aula Mako Polsek Kemayoran pada Senin (26/1) malam.

“Kami, Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang bertugas dan membuat video tentang penjual es hunkue yang diduga berbahan spons di wilayah Kemayoran, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang timbul akibat video yang sempat beredar luas di media sosial,” demikian permintaan maaf Aiptu Ikhwan yang diterima wartawan, Selasa (27/1/2026).

Dia menuturkan, aksi keduanya itu sebagai respons cepat terhadap laporan masyarakat yang khawatir adanya dugaan makanan berbahaya di lingkungan mereka, dalam hal ini pihak RW 05 Kelurahan Rawa Panjang. Hal itu juga untuk memastikan agar masyarakat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

"Kedua, niat kami semata-mata untuk mengedukasi, agar tidak ada konsumen yang dirugikan dan memastikan masyarakat merasa aman dalam membeli makanan di lingkungannya. Dalam situasi tersebut, kami hanya berusaha menjalankan tugas dengan cepat untuk mencegah potensi bahaya,” ujar dia.

Ia menyadari bahwa tindakannya itu terlalu cepat, tanpa menunggu hasil pemeriksaan dari labfor. Ikhwan pun menyampaikan permintaan maaf dan menyampaikan tidak bermaksud mencemarkan nama baik pedagang bernama Sudrajat itu.

“Kami turut merasakan bagaimana situasi ini dapat mempengaruhi usaha dan kehidupan beliau sebagai pedagang kecil yang mencari nafkah untuk keluarga. Kami juga memohon maaf kepada warga masyarakat seluruhnya apabila video tersebut menimbulkan keresahan, kesalahpahaman, ataupun sentimen negatif terhadap institusi kami,” ungkapnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas anggota TNI-Polri yang terlibat atau melindungi kegiatan penyelundupan ilegal serta pelanggaran hukum lainnya. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Prabowo mengungkapkan telah menerima laporan adanya keterlibatan oknum aparat dari berbagai instansi dalam praktik ilegal tersebut. "Saya juga dapat laporan dari penegak hukum, dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas TNI yang terlibat, dapat laporan juga petugas Polri terlibat, dan beberapa instansi," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa aparat yang melindungi penyelundupan maupun aktivitas ilegal lainnya harus ditindak tanpa pandang bulu. Ia meminta pimpinan TNI dan Polri bertindak serius dalam membersihkan institusinya masing-masing.

"Ini benar-benar saya harap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini. dan juga kegiatan-kegiataan ilegal, pelanggaran hukum, ini harus kita hadapi dengan serius," katanya.

Prabowo memastikan telah mengerahkan TNI dan Polri untuk memberantas berbagai praktik ilegal, mulai dari pemalakan liar, pembalakan hutan ilegal (illegal logging), tambang ilegal, hingga penyelundupan. Namun, menurutnya, masih ada oknum yang tidak menghormati hukum.

"Terlalu banyak kegiatan pembalakkan hutan liar illegal logging, juga illegal minning tambang ilegal terlalu banyak, terlalu banyak penyelundupan. Kita sudah kerahkan TNI/Polri, kerahkan kekuatan masih saja pihak-pihak yang terus tidak mau menghormati hukum di Indonesia," tuturnya.

Dia menekankan bahwa bahwa penyelundupan ilegal berdampak besar terhadap perekonomian nasional. Ia mencontohkan kasus penyelundupan timah di Bangka Belitung yang disebut telah merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

"Penyelundupan ini menyebabkan kerugian besar bagi ekonomi kita. Penyelundupan, contoh dari Bangka, penyelundupan timah yang sudah berjalan cukup lama," ujar Prabowo.

Prabowo juga mengingatkan agar tidak ada korporasi yang kekuatannya melebihi negara. Meski mengakui peran penting dunia usaha swasta, ia menegaskan bahwa korporasi tidak boleh mengatur atau mengalahkan negara.

"Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta, tetapi dia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara," pungkasnya.

JAKARTA - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat ( Kadispenad ) Kolonel Inf Donny Pramono menyampaikan perkembangan penyidikan kasus dugaan penculikan dan pembunuhan Kacab Bank BUMN, MIP. Menurutnya, ada tiga oknum TNI yang terlibat dan ditetapkan menjadi tersangka.

"Dapat saya sampaikan bahwa dalam perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer, saat ini tiga oknum prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus tersebut," ujarnya melalui keterangannya, Selasa (18/11/2025).

Menurutnya, tiga oknum TNI yang terlibat dalam kasus tersebut diproses hukum sesuai yang berlaku. Prosesnya terus berjalan hingga kini secara profesional dan transparan. Sebab, komitmen TNI AD adalah menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi.

"Proses hukumnya terus berjalan dan seluruh oknum yang diduga terlibat sudah diamankan untuk diperiksa lebih lanjut. Adapun inisial ketiganya yaitu Serka MN, Kopda FH, dan Serka FY," tuturnya.

Menurutnya, TNI Angkatan Darat menegaskan bahwa setiap pelanggaran hukum akan diproses secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku. "Kami berkomitmen untuk menangani kasus ini secara profesional dan transparan," kata Donny.

Keterlibatan tiga oknum TNI dalam kasus dugaan penculikan dan pembunuhan Kacab Bank BUMN, MIP, terkuak berdasarkan rekonstruksi. Diketahui, rekonstruksi kasus tersebut digelar Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Senin, 17 November 2025.