Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha mal dan pusat perbelanjaan tengah bersiap menghadapi lonjakan kunjungan masyarakat dan penjualan menjelang periode libur lebaran Idulfitri 2026. Namun, musim sepi atau low season hingga akhir tahun juga menanti saat lebaran berakhir.

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menyampaikan bahwa momentum pemicu belanja masyarakat seperti Imlek, Capgome, Ramadan, dan Idulfitri ‘menumpuk’ pada awal 2026. Hal serupa diperkirakan terjadi pada beberapa tahun mendatang.

“Mungkin untuk tahun depan kita harus mulai pikirkan, yang mana puasa dan lebaran akan makin dekat. Kita perlu stok yang banyak di bulan Januari. Jadi, stok itu harus cukup untuk sampai bulan Maret,” kata Budiharjo dalam konferensi pers Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran 2026 di Mal Senayan City, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Oleh karena itu, dia menyebut bahwa pelaku usaha perlu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait agar mal dan pusat perbelanjaan tak kehilangan momentum penjualan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menyampaikan bahwa pihaknya menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi low season tahun ini.

Menurutnya, pengelola mal akan memanfaatkan momentum libur sekolah pada awal Juni hingga Juli 2026 untuk mengerek penjualan dengan berbagai promo.

Sejumlah acara belanja juga akan diselenggarakan, antara lain Indonesia Shopping Festival pada Agustus hingga Wonderful Indonesia Gastronomy (WIG) bersama Kementerian Pariwisata pada September—Oktober mendatang.

“Jadi saya kira ini juga sebagai antisipasi untuk menyikapi ataupun mengantisipasi low season yang akan cukup panjang,” ujar Alphonzus.

Menanggapi hal ini, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan bahwa Kemendag akan terus melakukan kerja sama dengan peritel agar momentum penjualan terus terjaga.

Dalam waktu dekat, pihaknya tengah mendukung penyelenggaraan BINA Lebaran 2026 yang akan berlangsung pada 6–30 Maret 2026 dan ditargetkan mencatatkan transaksi sekitar Rp53 triliun.

“Sehingga kesempatan untuk menjual produk-produk dalam negeri ataupun mendorong daya beli masyarakat akan terus meningkat,” kata Budi saat ditemui usai acara.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat memandang anjloknya jumlah penumpang angkutan udara, baik domestik maupun internasional, pada September 2025, sebagai efek musiman low season.

Pengamat Penerbangan Alvin Lie memandang penurunan tersebut merupakan hal yang lumrah terjadi pada pertengahan semester II setiap tahunnya.

Dirinya menampik, penurunan yang terjadi di tengah peningkatan jumlah penumpang pada angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP) akibat penurunan daya beli.

“September, Oktober, dan November adalah low season. Tidak ada liburan. Trafik akan mulai naik awal Desember hingga puncaknya akhir tahun,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (4/11/2025).

Pada September 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penumpang angkutan udara domestik turun sebesar 5,13% month to month (MtM) menjadi 4,8 juta orang, penumpang internasional turun 6,96% menjadi 1,8 juta orang.

Alvin menuturkan, momen seperti September ini pun akan kembali terjadi pada pertengahan Januari mendatang, ketika musim libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) berakhir.

Siklus yang terjadi setiap tahun akan terus berulang, sepanjang pemerintah tidak memberikan dorongan atau stimulus.

Berbeda dengan Amerika Serikat (AS), lanjut Alvin, di mana perjalanan menggunakan angkutan udara alias pesawat masih terbantu di saat negara lain mengalami low season, karena keberadaan ajang Thanksgiving.

“Itu sudah pola sosial di berbagai negara. Di Amerika masih tertolong ada libur Thanksgiving,” tuturnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengungkapkan, secara bulanan jumlah penumpang pada seluruh moda transportasi mengalami penurunan kecuali pada Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan atau ASDP yang mengalami peningkatan pada September 2025.

“Jumlah penumpang ASDP naik sebesar 1,46% MtM, disebabkan oleh peningkatan mobilitas masyarakat pada penyebrangan antar pulau saat liburan long weekend,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (3/11/2025).

Secara perinci, Jumlah penumpang angkutan udara domestik pada September 2025 sebanyak 4,8 juta orang atau turun 5,13% dibandingkan dengan Agustus 2025.

Penurunan jumlah penumpang terjadi di seluruh bandara utama yang diamati, yaitu Bandara Ngurah Rai-Denpasar sebesar 15,07%, Kualanamu-Medan sebesar 6,62%, Soekarno Hatta-Tangerang sebesar 5,46%, Hasanuddin-Makassar sebesar 3,43%, dan Juanda-Surabaya sebesar 1,97%.

Selama Januari–September 2025, jumlah penumpang angkutan udara domestik sebanyak 44,2 juta orang atau turun 6,99% jika dibanding dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 47,5 juta orang.

Sementara pada penerbangan internasional, jumlah penumpang angkutan udara ke luar negeri pada September 2025 sebanyak 1,8 juta orang atau turun 6,96% MtM.

Penurunan jumlah penumpang terjadi di seluruh bandara utama yang diamati, yaitu Bandara Hasanuddin-Makassar sebesar 17,37%, Ngurah Rai-Denpasar sebesar 9,02%, Soekarno Hatta-Tangerang sebesar 7,21%, Kualanamu-Medan sebesar 1,95%, dan Juanda-Surabaya sebesar 1,79%.

Selama Januari–September 2025, jumlah penumpang angkutan udara ke luar negeri, baik menggunakan penerbangan nasional maupun asing, sebanyak 15,3 juta orang atau naik 8,87% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat penerbangan masih menanti evaluasi kebijakan tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) tiket pesawat, yang selama ini menjadi perhatian.

Pemerhati Penerbangan Gerry Soejatman menyampaikan, pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto pun, evaluasi batasan harga tiket pesawat belum kunjung rampung.

“Kembali lagi, TBA masih harus direvisi naik sesuai perkembangan biaya,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).

Padahal, wacana evaluasi ini telah bergulir sejak 2024 yang kala itu masih dipimpin Jokowi dan Kementerian Perhubungan masih dinahkodai Budi Karya Sumadi.

Gerry mendorong pemerintah untuk tidak harus takut jika TBA naik, karena maskapai akan tetap menyesuaikan harga sesuai permintaan.

Misalnya, pada low season tahun ini maskapai menurunkan harga karena demand dari perjalanan dinas memang menurun, dan ini cukup membantu masyarakat di low season. Namun, tetap masih tidak masuk akal dipaksakan penurunan TBA sementara pada peak season, karena disitulah demand tinggi.

Dengan kata lain, peak season menjadi ladang bagi maskapai untuk menutup biaya di low season.

Paksaan diskon tiket dari TBA di peak season ini, lanjut Gerry, sama sekali tidak berpihak kepada pihak maskapai, dan kepada industri secara menyeluruh. Kebijakan ini justru menghambat pertumbuhan/pemulihan sektor penerbangan pascapandemi.

Penerbangan domestik nyatanya masih kesulitan bangkit. Tercermin dari proyeksi Kementerian Perhubungan, di mana recovery rate maskapai domestik hanya akan tumbuh 2% dari 83%, menjadi 85% terhadap 2019.

Artinya, penerbangan domestik masih belum pulih 100% dari 2019 atau sebelum pandemi Covid-19. Jauh berbeda dengan internasional yang tumbuh 14% tahun ini dan akan pulih secara penuh.

Untuk itu, Gerry menegaskan agar pemerintah sebaiknya melihat kepada aspek biaya, seperti kenapa harga avtur Indonesia lebih mahal dari negara sekitar dan mengambil langkah untuk menurunkan biaya avtur. Pasalnya, hal ini menjadi akar masalah biaya operasi maskapai tinggi.

Terpisah, Ketua Forum Transportasi Penerbangan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aris Wibowo pun satu suara dengan Gerry.

Aris memandang, pemerintah perlu menyiapkan suatu formulasi TBA yang lebih adaptif terhadap parameter operasional maskapai.

“Misalnya dari avtur, dari maintenance, leasing pesawatnya, itu mungkin lebih adaptif ke sana sehingga pada saat avturnya naik, itu formula untuk perhitungan TBA itu masih bisa menjaga maskapai untuk memberikan layanan yang terbaik,” ujarnya.

Pada dasarnya, Aris melihat langkah pemerintah dengan memberikan sederet penurunan tarif saat peak season memang menjadi pro rakyat. Namun, pemerintah juga harus sadar bahwa industri penerbangan harus menghadapi tantangan yang tidak mudah, yakni TBA dan tingginya biaya operasional.

Aris berharap, pemerintah dapat meramu kebijakan yang mencapai keseimbangan antara kemudahan masyarakat untuk menggunakan angkutan udara. Namun, di sisi lain juga harus tetap menjaga keberlangsungan para maskapai untuk melakukan bisnis transportasi udaranya.

“Yang penting seimbang, masyarakat bisa terbang dengan nyaman, dengan harga yang kompetitif, di sisi lain maskapai juga masih bisa menjalankan bisnisnya dengan margin yang bisa diterima,” tuturnya.

Pada April 2025 lalu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan evaluasi TBA akan dilakukan. Pihaknya akan mendengar seluruh masukan dari stakeholder yang berkaitan dengan tiket pesawat.

“Dan kita evaluasi lah, kan bisa naik, bisa tidak. Kan namanya evaluasi tidak selalu harus naik kan? Saya kan enggak bisa menentukan sepihak,” kata Dudy di Gedung DPR, Rabu (23/4/2025).

Sayangnya, enam bulan berlalu, belum ada kabar lagi terkait evaluasi TBA dan TBB.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan penyesuaian harga tiket pesawat yang dijaga kenaikannya pada rentang 9%–13%, usai ditetapkannya kenaikan fuel surcharge hingga 38%, justru memicu tekanan lanjutan terhadap minat terbang masyarakat.

Kebijakan tersebut berlaku selama dua bulan sejak 6 April 2026 melalui Keputusan Menteri Perhubungan No. 83/2026. Pemerintah juga memberikan relaksasi berupa penghapusan sementara PPN 11% serta bea masuk suku cadang pesawat menjadi 0%.