JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku belum menerima surat dari Kamar Dagang China yang dikabarkan dikirim kepada Presiden Prabowo Subianto terkait sejumlah kebijakan sektor pertambangan dan investasi di Indonesia.

“Belum tahu saya, belum tahu, saya belum dapat suratnya,” ujar Bahlil kepada awak media di Kejagung, Jakarta pada Rabu (13/5/2026).

Meski demikian, Bahlil mengatakan pihak pengusaha China maupun Duta Besar (Dubes) China di Indonesia sudah melakukan komunikasi langsung dengannya terkait sejumlah isu, termasuk penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM) nikel.

Bahlil mengklaim telah memberikan penjelasan kepada mereka.

“Beberapa sudah komunikasi sama saya. Dubesnya pun sudah ngobrol sama saya dan sudah saya memberikan penjelasan dengan baik,” kata dia.

Sebelumnya, Kadin China menyampaikan sejumlah keluhan kepada pemerintah Indonesia, di sektor energi yang menjadi sorotan mulai dari kebijakan HPM nikel, penyesuaian royalti, hingga persoalan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor tambang.

Untuk pengurangan tersebut melebihi 70 persen, dengan total penurunan produksi mencapai 30 juta ton yang dianggap akan mengganggu pengembangan industri hilir seperti energi baru dan baja tahan karat.

Menanggapi hal itu, Bahlil memastikan penyesuaian RKAB tetap berjalan dan tidak menimbulkan persoalan berarti bagi pelaku usaha.

“Oh, RKAB dilakukan penyesuaian dan enggak ada masalah,” ujar Bahlil.

Berdasarkan surat yang diterima Kompas.com, Kamar Dagang China atau China Chamber of Commerce mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto berisi protes terkait dengan keadaan investasi di Indonesia.

Padahal perusahaan-perusahaan China tersebut, menurut mereka, telah aktif berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia dan memberikan kontribusi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mendorong peningkatan industri, serta memenuhi tanggung jawab sosial.

“Namun, dalam beberapa periode terakhir, perusahaan yang beroperasi di Indonesia umumnya menghadapi masalah-masalah yang menonjol, termasuk regulasi yang terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, dan bahkan korupsi dan pemerasan oleh otoritas yang berwenang,” ungkap Kamar Dagang China dalam suratnya yang diterima Kompas.com, Selasa (12/5/2026).

Menurut mereka, kondisi tersebut telah secara serius mengganggu operasi bisnis normal, merusak kepercayaan investasi jangka panjang, dan menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan perusahaan investasi China terhadap lingkungan bisnis dan masa depan mereka di Indonesia.

Salah satu sorotan utama adalah kenaikan pajak dan pungutan yang disebut terjadi berulang kali. Investor China juga mengeluhkan pemeriksaan pajak yang makin intensif disertai ancaman denda sangat besar.

"Pajak dan biaya, termasuk royalti sumber daya mineral, telah dinaikkan berulang kali, disertai pemeriksaan pajak yang semakin intensif dan bahkan denda besar hingga puluhan juta dollar AS, menciptakan kepanikan di kalangan perusahaan," tulis surat itu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (13/5/2026), untuk membahas sinkronisasi kebijakan lintas sektor, termasuk optimalisasi penerimaan negara dari sektor energi dan sumber daya mineral. Pemerintah masih mengkaji penyesuaian sejumlah instrumen fiskal, termasuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor mineral dan batu bara (minerba).

Bahlil mengatakan, pertemuan juga membahas penguatan program kedaulatan energi serta percepatan elektrifikasi desa. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara kebijakan energi dan fiskal agar implementasi di lapangan berjalan selaras.

“Satu hal bahwa saya dan Pak Menteri Keuangan ini satu tim yang baik dalam rangka mengembangkan kembali potensi pendapatan negara di sektor ESDM,” kata Bahlil.

Sebelumnya, Bahlil menegaskan rencana penyesuaian tarif PNBP minerba masih berada pada tahap kajian dan uji publik. Pemerintah belum menetapkan keputusan final dan masih menghimpun masukan dari pelaku usaha.

“Apa yang disosialisasikan itu bukan keputusan. Tapi itu baru istilahnya uji publik. Ada masukan apa, nanti kita evaluasi,” ujar Bahlil.

Ia menjelaskan, penyusunan kebijakan dilakukan bertahap mulai dari kajian, sosialisasi, hingga evaluasi dampak. Pemerintah, kata dia, masih mencari formula yang seimbang antara penerimaan negara dan keberlanjutan industri.

“Saya akan pending untuk membangun formulasi yang baik yang saling menguntungkan. Negara untung tapi juga pengusaha harus untung,” kata Bahlil.

Menurut Bahlil, kajian penyesuaian tarif dilakukan seiring kenaikan harga sejumlah komoditas mineral yang berpotensi menciptakan windfall profit. Pemerintah ingin memastikan pembagian manfaat antara negara dan pelaku usaha lebih proporsional.

“Kalau pengelolaan tambang masa sih pengusaha pendapatannya lebih dari 60 persen, negara cuma dapat 30 sampai 40 persen. Ini tidak adil. Tapi kalau negara sudah dapat 60 sampai 70 persen ya jangan lagi dikenakan tambahan. Jadi hanya mencari keseimbangan saja,” ucapnya.

Ia juga meluruskan bahwa pembahasan pemerintah bukan semata kenaikan royalti, melainkan simulasi instrumen fiskal pada sektor tertentu di hilirisasi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya masih menunggu perhitungan detail dari Kementerian ESDM sebelum kebijakan difinalkan.

“Ya itu kita ikuti kebijakan pak Menteri ESDM. Pokoknya ada perubahan setelah saya bicara kemarin, itu tidak lama berubahnya setelah bicara sejam-dua jam setelah itu ada perubahan. Pak Bahlil telepon saya, ya sudah kita ikuti,” kata Purbaya.

Purbaya menyebut potensi tambahan penerimaan negara dari skema baru tersebut masih dihitung. Ia memperkirakan nilainya dapat mencapai lebih dari Rp200 triliun, tergantung formulasi akhir kebijakan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membahas penyesuaian kebijakan sektor energi dan pertambangan.

Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (13/5/2026).

Salah satu hasil pembahasan ialah penundaan sementara rencana pengenaan pajak ekspor terhadap sejumlah komoditas tambang.

Pemerintah akan menyusun formulasi baru yang dinilai lebih seimbang bagi negara dan pelaku usaha.

“Kita bahas tentang beberapa penyesuaian regulasi. Termasuk pengenaan pajak ekspor terhadap beberapa komoditas yang pernah disosialisasikan. Kita sudah sepakati, kita tangguhkan sementara sambil mencari formulasi yang baik,” ujar Bahlil kepada awak media di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.

Menurut Bahlil, pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlanjutan usaha sektor pertambangan serta energi.

“Dengan tetap mengedepankan kepentingan negara dan juga kepentingan pengusaha. Harus sama-sama untung,” katanya.

Bahlil juga memastikan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan tetap berjalan tanpa hambatan.

“RKAB dilakukan penyesuaian dan enggak ada masalah,” ujar dia.

Sementara itu, Purbaya mengatakan pembahasan dengan Bahlil tidak fokus pada tambahan subsidi energi akibat pelemahan rupiah.

Pertemuan lebih diarahkan pada strategi memperkuat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor minyak dan gas bumi serta pertambangan.

“Kita membahas rencana beliau memperkuat PNBP dari sektor migas. Rencananya cukup baik saya pikir,” kata Purbaya.

Purbaya juga mengungkap salah satu proyek strategis yang dibahas ialah pengembangan jaringan pipanisasi gas dari Sumatera menuju Jawa.

Menurut dia, proyek tersebut akan menjadi jalur penting distribusi gas nasional apabila lapangan gas Andaman di Aceh mulai beroperasi.

“Ada satu proyek pipanisasi gas yang dari Sumatera nanti mungkin ke Jawa nyambung. Kalau Andaman selesai itu bisa ditransfer langsung ke Sumatera-Jawa. Itu proyek bagus tadi,” ujarnya.

Selain itu, Purbaya memastikan pelemahan rupiah belum memaksa pemerintah menghitung ulang asumsi subsidi energi dalam APBN.

Pemerintah sebelumnya telah memakai asumsi harga minyak yang cukup tinggi dalam perencanaan fiskal.

“Waktu kita hitung kemarin 120 dollar AS per barel, ya rupiah dekat-dekat situ jadi enggak ada masalah. Saya enggak harus hitung ulang,” kata dia.

KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjamin stok minyak dan Elpiji di atas standar minimum nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

Hal ini, ia sampaikan langsung kepada Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Selasa (12/5/2026).

"Tadi saya melaporkan pada presiden kaitannya dengan kesiapaan BBM kita sampai dengan hari ini, maupun LPG maupun crude (minyak mentah) semua diatas standar minimun nasional. jadi insya Allah tidak ada masalah," jelas Bahlil dikutip dari Kontan.

Meski berada di atas standar minimum, Bahlil terus memantau cadangan energi nasional secara berkala.

Pemantauan dilakukan untuk mengantisipasi bila munculnya gangguan.

Ketika bertemu Prabowo, ia juga membahas soal izin usaha pertambangan (IUP) terkhusus bila operasionalnya di kawasan hutan.

Pemerintah segera mengevaluasi IUP yang dinilai tak sesuai ketentuan.

"Ini sudah presiden menginstruksikan sejak dua bulan lalu kalau enggak salah untuk dilakukan evaluasi dan saya melaporkan perkembangan-perkembangan itu," jelas Bahlil.

Tunda kenaikan royalti

Menyoal penerapan royalti tambang untuk komoditas tembaga, timah, nikel, emas, dan perak, pemerintah menundanya.

Kementerian ESDM tengah menyusun formulasi baru supaya seimbang antara negara dan pelaku usaha.

"Setelah mendengar masukan dari publik dan teman-teman pengusaha, maka ini saya akan pending untuk membangun formulasi yang baik, yang saling menguntungkan," jelas Bahlil.

Formulasi baru nantinya menguntungkan negara tapi tanpa membebani pengusaha.

Pada Juni 2026, formulasi baru diharapkan sudah kelar dan bisa diterapkan.

"(Target Juni) masih kami pikirkan lagi. Andaikan pun itu harus mencari formulasi yang ideal, yang tidak boleh merugikan pengusaha tetapi juga pendapatan negara juga bisa kita optimalkan," katanya.

Artikel ini pernah tayang di Kontan dengan judul "Bahlil Lapor kepada Prabowo, Pasokan LPG hingga Minyak Mentah Aman" dan "Bahlil Tunda Kenaikan Royalti Tambang setelah Diprotes Pengusaha"

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih mendatangi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026). Kehadiran mereka atas undangan Presiden RI.

Usai pertemuan, Bahlil menyampaikan, kondisi pasokan energi nasional dalam keadaan aman. Dia mengaku, melaporkan kesiapan pasokan bahan bakar minyak (BBM), LPG, hingga minyak mentah nasional kepada RI 1. Bahlil menyampaikan, seluruh cadangan energi tersebut berada di atas standar minimum nasional.

"Tadi saya melaporkan kepada Pak Presiden terkait dengan kesiapan untuk BBM kita sampai dengan hari ini. Maupun LPG, maupun crude, semua di atas standar minimum nasional. Jadi insya Allah gak ada masalah," ujar Bahlil usai rapat kepada awak media.

IDXChannel- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih mematangkan rencana penyesuaian besaran tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa iuran produksi pada beberapa jenis komoditas mineral logam, mulai dari nikel, timah, emas, perak, tembaga, sampai kromium.

Berkaitan dengan wacana tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan penegasan bahwa status kebijakan ini belum final, mengingat pihak pemerintah masih terus membuka telinga guna menampung ragam aspirasi maupun masukan dari kalangan pengusaha serta para pemangku kepentingan terkait.

Bahlil menilai, setiap proses perumusan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik wajib melewati fase sosialisasi sekaligus uji materi di tengah masyarakat demi meracik formula yang betul-betul adil untuk semua pihak.

Langkah ini diambil karena pemerintah berhasrat agar aturan yang kelak diberlakukan bisa menyumbang keuntungan maksimal bagi kas negara, namun di sisi lain tidak memberatkan beban pelaku industri atau sampai merusak ekosistem iklim investasi pertambangan.

"Amanah Undang-Undang itu adalah setiap peraturan yang akan kita buat diawali dengan exercise dan sosialisasi untuk mendapatkan feedback dari pelaku. Dan selama beberapa hari ini feedback-nya sudah ada. Ketika ada tanggapan yang mungkin kurang pas, harus kita membangun formulasi baru. Saya sebagai Menteri ESDM akan melakukan evaluasi itu," ujar Bahlil saat dalam keterangan resmi, di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Dirinya pun kembali menggarisbawahi kalau rumusan materi yang tengah disebarluaskan kepada para pelaku bisnis saat ini sama sekali belum berstatus sebagai keputusan resmi pemerintah. Seluruh umpan balik atau opini yang sudah diterima pastinya bakal ditelaah ulang sebelum regulasi ini benar-benar ditetapkan.

"Sekali lagi saya katakan bahwa apa yang disosialisasikan itu bukan keputusan. Tapi itu baru istilahnya uji publik," katanya.

Sebagai informasi tambahan, pada hari Jumat (8/5/2026) lalu, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) memang telah menyelenggarakan agenda konsultasi publik secara daring yang membahas rancangan penyesuaian tarif pungutan PNBP pada iuran produksi komoditas mineral.

Penataan aturan main PNBP dalam ranah minerba ini sejatinya tak melulu berkutat pada urusan instrumen fiskal semata, melainkan memegang peranan krusial di dalam tata kelola kekayaan alam nusantara.

Tujuannya supaya eksploitasi komoditas tambang mampu menyumbangkan nilai tambah yang optimal untuk negara, tanpa harus mengesampingkan prinsip keberlangsungan roda industri.

Pemerintah juga menjamin ruang dialog yang inklusif bersama para pengusaha guna membahas poin-poin spesifik, mulai dari patokan besaran tarif, skema rentang harga, durasi masa peralihan, hingga mengkalkulasi seperti apa imbas nyata aturan tersebut terhadap margin keuntungan usaha serta jaminan kepastian hukum.

(kunthi fahmar sandy)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memutuskan menunda penerapan kenaikan tarif royalti komoditas tambang, seperti tembaga, nikel, timah, emas, dan perak.

Diketahui, Kementerian ESDM sedang merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2025 yang akan menetapkan penyesuaian tarif royalti komoditas mineral.

Bahlil menjelaskan, kenaikan tarif tarif royalti tersebut masih dalam pembahasan sehingga memang belum diterapkan. Namun, seiring respons pasar tidak baik terkait rencana tersebut, maka pemerintah akan mempertimbangkan kembali.

"Selama beberapa hari ini feedback itu sudah ada. Ketika ada tanggapan yang mungkin kurang pas atau tidak harus kita timbang formulasi baru, ya saya sebagai Menteri ESDM akan melakukan evaluasi itu dan itu kan belum menjadi keputusan," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Menurut Bahlil, rencana kenaikan royalti sudah disosialisasikan kepada pengusaha di sektor pertambangan. Namun seiring tanggapannya negatif, maka pemerintah akan kembali menyusun formulasi yang menguntungkan baik bagi negara maupun dunia usaha.

"Setelah mendengar masukan dari publik dan teman-teman pengusaha juga, saya dapat masukan. Ini saya pikir saya akan pending untuk membangun formulasi yang baik, yang saling menguntungkan. Negara untung tapi juga pengusaha harus untung," ungkap Bahlil.

Adapun Kementerian ESDM telah menggelar public hearing mengenai usulan perubahan tarif royalti tambang untuk komoditas tembaga, nikel, timah, emas, dan perak pada Jumat (8/5/2026) lalu.

Dalam usulan Kementerian ESDM, timah menjadi komoditas dengan usulan lonjakan tarif royalti tertinggi dari sebelumnya 3-10 persen menjadi kisaran 5-20 persen, bergantung pada Harga Mineral Acuan (HMA) timah global.

Secara rinci, tarif royalti timah sebesar 5 persen berlaku untuk HMA di bawah 20.000 dollar ASper ton. Lalu tarif sebesar 7,5 persen berlaku pada HMA rentang 20.000-30.000 dollar AS per ton, serta tarif sebesar 10 persen untuk HMA 30.000-35.000 dollar AS per ton.

Kemudian tarif meningkat menjadi 12,5 persen untuk HMA di rentang 35.000-40.000 dollar AS per ton dan 15 persen untuk HMA di rentang 40.000-45.000 dollar AS per ton. Kenaikan menjadi 17,5 persen berlaku saat harga timah berada di kisaran 45.000-50.000 dollar AS per ton.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah sedang menyiapkan kenaikan royalti dan bea keluar untuk sejumlah komoditas tambang. Kebijakan tersebut ditargetkan mulai berlaku pada Juni 2026. Purbaya mengatakan pembahasan mengenai kenaikan pungutan sektor pertambangan sejauh ini sudah selesai. Pemerintah kini tinggal menunggu proses penerbitan peraturan pemerintah (PP).

“Diskusi sudah selesai, PP-nya sudah dinaikkan. Mungkin mulai berlaku awal Juni,” kata Purbaya dalam taklimat media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Ia menyebut kenaikan royalti dan bea keluar kemungkinan berlaku untuk berbagai komoditas tambang. Namun, rincian kebijakan masih menunggu aturan resmi diterbitkan pemerintah.

“Across the board itu semua barang tambang,” ujarnya mengutip pembahasan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

Purbaya mengatakan pemerintah masih melihat proses penyelesaian aturan sebelum kebijakan tersebut benar-benar diterapkan. Menurut dia, waktu pemberlakuan sangat bergantung pada cepat atau lambatnya proses penerbitan peraturan pemerintah.

Kebijakan kenaikan royalti dan bea keluar itu disiapkan di tengah upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam. Selain itu, pemerintah juga sedang memperketat aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) agar dana hasil ekspor tetap tersimpan di dalam negeri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memutuskan untuk menunda rencana kenaikan tarif royalti minerba melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2025.

Menurut Bahlil, rencana kenaikan tarif tersebut memang masih dalam pembahasan dan belum diterapkan. Namun, karena resposn pasar tidak baik, maka akan dipertimbangkan kembali.

"Selama beberapa hari ini feedback-nya sudah ada. Ketika ada tanggapan yang mungkin kurang pas atau tidak harus kita membangun formulasi baru, ya saya sebagai menteri ESDM akan melakukan evaluasi itu dan itu kan belum menjadi keputusan," katanya ditemui di Kantornya, Senin (11/5).

Bahlil menekankan akan menunda rencana kenaikan tarif royalti tersebut dan akan kembali menyusun formulasi yang sama-sama menguntungkan baik bagi negara maupun dunia usaha.

"Ini saya pikir saya akan pending untuk membangun formulasi yang baik yang saling menguntungkan. Negara untung tapi juga pengusaha harus untung," jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM telah menggelar public hearing terkait usulan perubahan tarif royalti tambang untuk komoditas tembaga, nikel, timah, emas dan perak ada Jumat (8/5).

[Gambas:Youtube]

Timah menjadi komoditas dengan usulan kenaikan tarif royalti signifikan dari sebelumnya 3 persen hingga 10 persen menjadi kisaran 5 persen hingga 20 persen. Itu bergantung pada level HMA timah global.

Pada tabel usulan Kementerian ESDM, tarif royalti timah sebesar 5 persen berlaku untuk HMA di bawah US$20 ribu per ton. Tarif naik menjadi 7,5 persen pada rentang US$20 ribu-US$30 ribu per ton, lalu 10 persen untuk HMA US$30 ribu-US$35 ribu per ton.

Selanjutnya, tarif meningkat menjadi 12,5 persen untuk rentang US$35 ribu-US$40 ribu per ton dan 15 persen untuk HMA US$40 ribu-US$45 ribu per ton. Kenaikan 17,5 juga terjadi saat harga timah berada di kisaran US$45 ribu-US$50 ribu per ton.

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan wacana pengenaan royalti tambahan untuk sektor tambang batal diterapkan pada Juni mendatang. Hal tersebut diambil setelah mendapatkan masukan dari para pelaku usaha.

Ia mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi kembali sebelum menerapkan skema tersebut. Sebab hingga saat ini memang belum ada keputusan pasti untuk penerapan royalti tambahan maupun pengenaan bea keluar di sektor tambang.

Bahlil mengaku pihaknya masih mencari formulasi yang pas untuk meningkatkan pendapatan negara di sektor pertambangan, sambil memastikan kebijakan yang diterapkan nantinya tidak memberatkan dunia usaha maupun memperburuk iklim investasi di sektor pertambangan.

"Mungkin masih kita pikirkan lagi (penerapan royalti tambang Juni). Andaikan pun itu (diterapkan), harus mencari formulasi yang ideal, yang tidak boleh merugikan juga pengusaha, tapi juga pendapatan negara juga bisa kita optimalkan," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Senin (11/5/2026).

Sebelumnya Kementerian ESDM telah melakukan uji publik terhadap materi aturan Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian ESDM.

Uji publik tersebut berkaitan dengan rencana perubahan tarif royalti tambang untuk beberapa komoditas seperti, nikel, timah, emas, dan perak. Target awal dari penerapan wacana tersebut di Bulan Juni, apabila mendapatkan respon positif dari dunia usaha.

"Itu kan belum menjadi keputusan. Sekali lagi saya katakan ya, bahwa apa yang disosialisasikan itu bukan keputusan, tapi itu baru ya istilahnya uji publik lah. Ada masukan apa-apa, gitu. Nah, begitu masukannya enggak baik, kita akan segera melakukan revisi. Dan sekali lagi saya katakan bahwa itu belum menjadi aturan karena itu kan nanti jadi PP," kata Bahlil.

Oleh sebab itu, Bahlil memastikan penerapan royalti tambahan tambang dan pengenaan bea keluar akan di pending sementara sambil mencari formula yang tepat dan saling menguntungkan antara penerimaan negara dan dunia usaha.

"Saya setelah mendengar masukan dari publik dan teman-teman pengusaha. Maka ini saya pikir saya akan pending untuk membangun formulasi yang baik, yang saling menguntungkan. Negara untung dan juga pengusaha harus untung," lanjutnya.

Sekadar informasi, belakangan isu terkait tambahan pengenaan royalti tambang maupun bea keluar mendapatkan respons yang kurang bagus di pasar.

Mengutip data PT Bursa Efek Indonesia, sektor pertambangan yang masuk dalam kelompok basic material dan sektor energi terkoreksi masing-masing 5,58 persen dan 5,72 persen dalam sepekan, 4-8 Mei 2026. Sementara pada perdagangan hari ini (11/5), kembali mengalami koreksi masing-masing 1,22 persen dan 2,51 persen .

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menunda penerapan royalti tambang untuk komoditas tembaga, timah, nikel, emas, dan perak.

Penundaan dilakukan untuk menyusun formulasi baru yang dinilai lebih seimbang bagi negara dan pelaku usaha.

“Setelah mendengar masukan dari publik dan teman-teman pengusaha, maka ini saya akan pending untuk membangun formulasi yang baik, yang saling menguntungkan,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin (11/5/2026).

Menurut dia, formulasi baru tersebut diupayakan tetap menguntungkan negara tanpa membebani pengusaha.

Bahlil menjelaskan sidang dengar pendapat pada 8 Mei 2026 terkait usulan perubahan tarif royalti sejatinya masih tahap sosialisasi dan belum menjadi keputusan final.

“(Target Juni) masih kami pikirkan lagi. Andaikan pun itu harus mencari formulasi yang ideal, yang tidak boleh merugikan pengusaha tetapi juga pendapatan negara juga bisa kita optimalkan,” ucap Bahlil.

Pasar soroti dampak royalti tambang

Pernyataan Bahlil muncul di tengah perhatian pasar terhadap rencana kenaikan royalti komoditas tambang.

Pada perdagangan Senin pagi, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia dibuka melemah 9,46 poin atau sekitar 0,14 persen ke level 6.959,94.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) Hari Rachmansyah menilai pergerakan IHSG dalam beberapa hari ke depan masih dipengaruhi dinamika geopolitik global dan kebijakan royalti komoditas.

Menurut Hari, pasar sebelumnya melihat kebijakan tersebut bukan lagi sekadar wacana karena ditargetkan berlaku mulai Juni 2026.

Ia menjelaskan emas menjadi komoditas dengan kenaikan tarif paling tinggi secara persentase pada batas bawah royalti, yakni mencapai 100 persen.

Kondisi itu dinilai memberi tekanan tambahan di tengah harga emas global yang masih tinggi.

Sementara itu, timah disebut menjadi komoditas yang paling terdampak secara keseluruhan karena kenaikan tarif terjadi pada kedua ujung rentang royalti sekaligus.

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan situasi dan kondisi energi global saat ini tengah tidak menentu. Terhambatnya rantai pasok akan berdampak jauh terhadap perekonomian sebuah negara.

Bahlil mengatakan, diversifikasi energi menjadi salah satu kunci menghadapi krisis energi yang tengah melanda dunia saat ini. Pemerintah menyiapkan 3 agenda utama untuk mempercepat diversifikasi energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar.

"Kondisi energi global saat ini sedang tidak menentu. Kita harus lakukan diversifikasi energi, agar ketika satu sumber energi sulit didapat, kita masih punya sumber energi yang lain. Beruntung Indonesia memiliki banyak sumber energi alternatif selain fosil, yang juga berperan strategis pada upaya ketahanan energi," ujar Bahlil dalam keterangan resmi, Sabtu (9/5/2025).

Ia mengatakan, Indonesia telah memanfaatkan berbagai sumber energi alternatif sebagai upaya mencapai ketahanan dan kemandirian energi. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 Gigawatt, mandatori biodiesel yang akan segera ditingkatkan menjadi 50 persen, hingga peningkatan penggunaan kendaraan listrik, menjadi langkah-langkah utama prioritas Pemerintah dalam melakukan diversifikasi energi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa negara-negara ASEAN harus siap menghadapi gangguan pada pasokan energi yang dapat terjadi berkepanjangan. Menurutnya, ketahanan energi kawasan tidak dapat dibangun secara reaktif, tetapi harus dipersiapkan secara proaktif melalui pendekatan yang jelas dan berorientasi ke depan.

Dia juga menyerukan kepada para Kepala Negara ASEAN untuk bergerak cepat beralih kepada sumber energi alternatif, memperluas pemanfaatan energi terbarukan, dan memperkuat kesiapan menghadapi skenario global.

"Diversifikasi energi bukan lagi pilihan. Ini sangat penting, ini perlu. Kita harus bergerak lebih cepat. Kita harus melalui sumber alternatif dan kita harus mempersiapkan energi terbarukan," ujar Presiden. (Wahyu Dwi Anggoro)