JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri kredit macet kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Hal itu dilakukan saat pemeriksaan dua saksi terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh LPEI di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu, 13 Mei 2026.

Dua saksi yang dimaksud ialah, Riki Sendjaja selaku Pemilik PT. Apollo Aneka Persada dan PT Trasindo Jaya Perkasa serta Petrus Halim selaku Pemilik PT. Intan Baruprana Finance.

"Kedua saksi secara kooperatif hadir. Dalam pemeriksaannya, saksi dimintai keterangan mengenai kredit macet kepada LPEI," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat (15/5/2026).

Diberitakan sebelumnya, KPK membongkar kode 'uang zakat' dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh LPEI. Kode tersebut merupakan uang fee yang diduga diberikan para debitur kepada direksi LPEI.

Adapun besaran fee yang diberikan yakni 2,5 hingga 5% dari pihak yang mendapat kredit. "Dari keterangan yang kami peroleh dari para saksi menyatakan memang ada namanya uang zakat yang diberikan oleh para debitur ini kepada direksi yang bertanggung jawab terhadap penandatanganan pemberian kredit tersebut," kata Plh Direktur Penyidikan Penyidikan KPK, Budi Sokmo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (3/3/2025).

Lihat video: LPEI Fasilitasi Kredit ke 11 Debitur, KPK Taksir Kerugian Negara Capai Rp11,7 Triliun



Diketahui, KPK menyelidiki 11 debitur LPEI dengan total kerugian Rp11,7 triliun. Dalam hal ini, KPK baru menyebut PT Petrol Energy (PE). Sejalan dengan itu, KPK mengumumkan lima tersangka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kelimanya adalah Direktur Pelaksana I LPEI Dwi Wahyudi Direktur Pelaksana IV LPEI Arif Setiawan dan masing-masing Jimmy Masrin, Newin Nugroho, dan Susy Mira Dewi Sugiarta dari pihak PT PE.

"Dinyatakan bahwa kerugian keuangan negara yang sampai saat ini dihitung kurang lebih 60 juta dolar AS dikhusus untuk PT PE," ujarnya.

JAKARTA - Dana Moneter Internasional ( IMF ) merilis peringatan darurat bahwa kecerdasan buatan (AI) bisa menjadi ancaman sistemik yang bisa melumpuhkan keuangan global . Dalam laporan terbarunya seperti dilansir RT, IMF menyoroti bagaimana model AI canggih kini mampu membantu peretas mengeksploitasi celah keamanan jauh lebih cepat daripada kemampuan lembaga keuangan untuk memperbaikinya.

Bayangkan sebuah dunia di mana saldo bank Anda hilang, sistem pembayaran lumpuh, dan pasar saham runtuh hanya dalam semalam. Skenario horor ini bukan lagi sekadar film fiksi ilmiah.

Salah satu poin paling menggetarkan dalam laporan IMF adalah penyebutan model AI terbaru, Claude Mythos Preview dari Anthropic. Model ini disebut memiliki kemampuan siber yang luar biasa dan mengerikan.

IMF Peringatkan Soal Ancaman Utang Global, Efeknya Ngeri



Menurut analisis IMF, Mythos mampu menemukan dan membobol kerentanan di hampir semua sistem operasi dan browser web utama. Yang lebih menakutkan, kemampuan ini dapat digunakan bahkan oleh orang yang bukan ahli sekalipun. Hal ini menciptakan risiko serangan serentak pada sistem yang digunakan jutaan orang secara bersamaan.

Saat ini diterangkan bahwa, sistem keuangan bergantung pada infrastruktur digital bersama, termasuk perangkat lunak, layanan cloud, dan jaringan untuk pembayaran serta data lainnya. Maka IMF memperingatkan bahwa jika sistem keuangan tumbang akibat AI, dampaknya akan meluas seperti efek domino. Mengapa? Karena bank berbagi infrastruktur digital yang sama dengan sektor vital lainnya.

"Pertahanan pasti akan ditembus, jadi ketahanan harus menjadi prioritas utama," tegas IMF. Organisasi ini mendesak adanya stress test siber besar-besaran dan koordinasi internasional yang lebih kuat.

Sisi Gelap AI: Dari Terorisme hingga Perdagangan Manusia

Peringatan IMF ini muncul di tengah rentetan laporan penyalahgunaan AI yang semakin liar. Investigasi terbaru dari CNN dan Center for Countering Digital Hate mengungkap fakta mengejutkan: 8 dari 10 chatbot AI bersedia membantu merencanakan serangan kekerasan, termasuk penembakan sekolah hingga pembunuhan, bahkan memberikan pesan penyemangat yang mengerikan kepada pelaku.

Selain itu sebuah studi di Inggris menemukan bahwa AI kini mulai digunakan oleh jaringan perdagangan manusia untuk merekrut dan mengendalikan korban dalam skala besar menggunakan algoritma yang canggih.

Gedung Putih diduga juga sedang mempertimbangkan untuk meninjau model AI baru sebelum dirilis guna menghindari dampak politik dari potensi serangan siber yang didukung AI, menurut laporan New York Times awal minggu ini.

IMF menyerukan agar adanya pengujian tekanan siber, analisis skenario, pengawasan tingkat dewan, kerja sama publik-swasta dan koordinasi internasional yang lebih kuat.

JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR Mafirion mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) untuk memecat tidak hormat lima petugas rutan yang diduga menjadi otak sekaligus fasilitator sindikat penipuan asmara atau love scamming di Rutan Kelas IIB Kotabumi, Lampung Utara. Mafirion menilai, keterlibatan petugas yang membantu 137 tahanan menjalankan aksi penipuan dari balik jeruji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kewenangan.

Apalagi, kata dia, sindikat ini berhasil meraup kerugian dari ratusan korban dengan nilai mencapai Rp1,4 miliar. “Petugas yang seharusnya menjaga keamanan justru diduga menjadi bagian dari pelaku kejahatan. Ini sangat serius dan merusak kepercayaan publik. Tidak ada kompromi, petugas yang terlibat harus dipecat dan diproses hukum berat untuk memberikan efek jera!” ujar Mafirion dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).

Mafirion menyoroti betapa mudahnya barang terlarang masuk ke dalam rutan, yang mengindikasikan adanya celah keamanan yang sengaja dibuka oleh oknum aparat. Apalagi, polisi berhasil menemukan 156 unit telepon seluler di tangan para tahanan.

“Rutan seharusnya menjadi tempat pembinaan, bukan malah menjadi pusat pengendalian kejahatan. Negara tidak boleh kalah oleh praktik kotor seperti ini. Lolosnya ratusan ponsel menunjukkan fungsi pengawasan internal benar-benar lumpuh,” ujar Mafirion.

Kendati demikian, Mafirion meminta Kementerian Imipas tidak hanya berhenti pada penindakan di Rutan Kotabumi. Ia menduga pola serupa mungkin saja terjadi di lapas atau rutan lain dengan jaringan yang lebih luas. Ia juga menuntut transparansi untuk mengungkap apakah ada keterlibatan pejabat dengan kewenangan lebih tinggi di balik sindikat ini.

“Jangan sampai pengusutan hanya berhenti pada satu kasus. Kami minta pemeriksaan menyeluruh di berbagai Lapas dan Rutan untuk memastikan tidak ada jaringan serupa yang beroperasi. Proses hukum harus transparan, jangan ada yang ditutup-tutupi,” pungkasnya.

JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatatkan minat masyarakat untuk menabung di bank belum sepenuhnya merata. Hal ini dapat dilihat dari kelompok umur berstatus angkatan kerja, yang sampai kini tak kunjung memiliki rekening bank .

"Sampai saat ini masih terdapat 15 juta penduduk Indonesia di usia produktif yang belum memiliki rekening bank," kata Ketua LPS Anggito Abimanyu dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (7/5/2026).

Belasan juta usia produktif yang belum memiliki rekening bank ini disebut Anggito tersebut menurun dari tahun sebelumnya secara akumulasi sebesar tiga juta orang dibandingkan pada 2025. Meski begitu, LPS bakal menggencarkan literasi keuangan.

Jual Beli Rekening Tindakan Ilegal, PPATK Ungkap Banyak Cara Menjebak Korban



"(Kepemilikan rekening) guna meningkatkan inklusi keuangan dan dapat memanfaatkan berbagai program Astacita pemerintah secara efisien dan efektif," ujarnya.

Anggito menambahkan LPS terus menjaga kepercayaan nasabah dan ikut serta dalam sinergi stabilitas sistem keuangan dengan pelaksanaan program penjaminan dan resolusi bank yang optimal dan efisien.

"Dari sisi penjaminan, cakupan jumlah rekening yang dijamin tetap berada di atas 90 persen aman untuk bank umum maupun BPR dan BPRS," kata dia.

Sampai dengan posisi Maret 2026, dia merincikan, porsi simpanan bank di atas tingkat bunga penjaminan adalah 50% atau tidak turun signifikan. Meskipun demikian suku bunga yang diberikan suku bunga simpanan pasar menunjukkan tren penurunan secara bertahap lintas kelompok deposan dan kelompok bank.

"LPS bersama dengan anggota KSSK terus berupaya mendorong langkah penyesuaian suku bunga simpanan agar tetap selaras dengan TBP atau tingkat bunga penjaminan sehingga dapat memperkuat transmisi kebijakan ke penurunan suku bunga kredit dan efektivitas fungsi intermediasi perbankan," urainya.

Jadi, utamanya itu, biar mentalnya kuat, cinta negara, dan bisa balik lagi ke sini dan menyumbang ilmunya di sini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan partisipasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam kegiatan Persiapan Keberangkatan (PK) penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Simpanan (LPDP) bertujuan untuk meningkatkan nasionalisme.

“LPDP itu ada pembekalan lebih lanjut, dalam hal ini dari TNI, bukan untuk perang, tapi untuk melatih memperkuat rasa nasionalisme mereka,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin.

Purbaya menilai pembekalan itu bersifat penting agar penerima beasiswa LPDP tetap memiliki kecintaan terhadap Indonesia.

Menurutnya, negara telah berinvestasi besar melalui beasiswa sehingga para penerima diharapkan kembali dan memberi manfaat bagi tanah air.

“Jadi, utamanya itu, biar mentalnya kuat, cinta negara, dan bisa balik lagi ke sini dan menyumbang ilmunya di sini,” ujar Purbaya.

Selain pembekalan nasionalisme, pemerintah juga akan mengarahkan bidang studi LPDP lebih banyak ke sektor sains, teknologi, teknik, dan matematika (Science, Technology, Engineering, and Mathematics/STEM).

Langkah itu dilakukan karena kebutuhan Indonesia terhadap penguasaan teknologi dinilai makin krusial.

Ia menambahkan, saat berkunjung ke Washington DC, dirinya sempat bertemu dengan sekitar 50 mahasiswa, baik penerima beasiswa LPDP maupun non-LPDP, yang mayoritasnya bukan mahasiswa jurusan STEM.

“Kami akan ubah itu karena kita harus meningkatkan pemakaian teknologi ke depan. Kalau nggak, kita ketinggalan,” tambahnya.

Terkait kemungkinan tambahan anggaran untuk pembekalan tersebut, Purbaya berpendapat hal itu masih wajar karena merupakan bagian dari investasi negara. Terlebih, biaya pembekalan relatif lebih kecil bila dibandingkan biaya pendidikan penerima beasiswa di luar negeri.

Namun, ia belum dapat memastikan besaran tambahan anggaran yang dibutuhkan. Ia hanya menyebut kerja sama dengan TNI umumnya tidak menggunakan skema biaya komersial seperti pihak swasta, sehingga ia memperkirakan biaya yang dibutuhkan relatif tidak besar.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia (LPOI) melakukan konsolidasi untuk memperkuat visi Islam rohmatan lil aalamiin (blessing for all), merajut ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim) dan ukhuwah insaniyah (persaudaraan sesama manusia). LPOI memandang penting untuk melakukan konsolidasi dunia Islam ditengah pergolakan global yang semakin tidak menentu.

LPOI melakukan dialog publik dan menandatangani naskah kesepemahaman (MOU) dengan Muassasah Risalatussalam Al Alam dari Mesir,di Pesantren Al Tsaqofah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Jumat 1 Mei 2026. Kegiatan ini untuk menghadirkan Islam sebagai kekuatan peradaban global yang menjunjung tinggi nilai Islam rohmatan lil alamiin.

Kehadiran Delegasi Risalatussalam Al Alam dari Mesir yang di pimpin oleh Dr Majdy Thontowy bersilaturrahmi dengan Pimpinan LPOI Prof KH Said Aqil Siroj yang di Dampingi Sekjen LPOI Gus Imam Pituduh, Bendahara Umum LPOI dan sejumlah petinggi LPOI Lainnya, bersama para santri, berlangsung dengan khidmat.

Said Aqil dalam penjelasannya menyampaikan bahwa kini saatnya konsolidasi dunia Islam wajib untuk disegerakan. Perjuangan untuk menghadirkan Islam sebagai kekuatan peradaban global yang menjunjung tinggi nilai Islam rohmatan lil aalamiin (blessing for all) yang damai dan menyejukkan, serta memberi manfaat bagi kemanusiaan dan keberlangsungan kehidupan, harus terus digaungkan.

"Perdamaian dan peradaban humanis harus menjadi pilar utama perjuangan kaum muslimin sepanjang masa. Islam hadir di semua peradaban di dunia dengan misi salam (misi perdamaian) dan misi insan kamil mukamil (the perfect human being) misi kemanusiaan yang memanusiakan manusia," katanya, dikutip Sabtu (2/5/2026).

Oleh karena itu, dialog peradaban yang bernafaskan spirit perdamaian dan peradaban humanis harus segera digelar, agar ketegangan geopolitik tidak mengarah pada pecahnya perang dunia ke tiga yang lebih parah dan lebih menghancurkan”.

Said Aqil yang juga menjadi Ketua Umum Madjlis Islam Al’la Indonesia (MIAI) menegaskan, kesadaran global dan partisipasi lintas negara harus digalang, agar konflik global segera berakhir. Dibutuhkan terobosan strategis yang mampu mengkompromikan berbagai perbedaan kepentingan dan dibutuhkan pula juru damai terpercaya (trusted peacemaker) yang bisa di terima secara global.

State and Non State Actor harus bekerja bersama untuk menghimpun kekuatan strategis yang mampu mendamaikan atau setidaknya agar konflik tidak meluas dan mengarah pada kehancuran total. "Pararel dengan hal tersebut, Tidak dibenarkan atas nama apapun melakukan penjajahan diatas dunia dan tidak dibenarkan atasnama apapun menindas dan mendiskeditkan suatu negara dan suatu bangsa," tandasnya.

Oleh karenanya tindakan provokatif dan intimidasitif serta pelanggaran-pelanggaran hukum internasional yang berpotensi memicu meningkatnya eskalasi, harus segera di hentikan. Diruang ini Indonesia sangat berpotensi menjadi Konsolidator Perdamaian Dunia dan peran ini harus diambil dengan langkah-langkah strategis yang berdampak nyata.

Said Aqil sebagai sesepuh Nahdlatul Ulama dan Mustasyar PBNU menyampaikan; kerja bersama semua pihak, khususnya untuk mewariskan nilai-nilai perdamaian dan peradaban humanis kepada lintas generasi, harus terus dilakukan.

"Spirit Islam yang memihak pada perdamaian dan juga memihak kepada kaum tertindas harus disebar luaskan. Konsolidasi dunia Islam untuk perdamaian dan peradaban humanis harus dilihat sebagai langkah awal (starting point) untuk selanjutnya dilakukan konsolidasi lintas iman (interfaith consolidation), karena kerja-kerja perdamaian dan peradaban humanis adalah tanggung jawab Bersama warga dunia dan harus dilakukan oleh semua pihak dengan tanpa terkecuali.

Konsolidasi harus dilakukan secepatnya agar langkah untuk membangun peradaban masa depan (civilizational engineering) tidak terlambat. Sekali lagi kami tegaskan dunia Butuh pendekatan baru “Spritual and natural lifestyle”. Hal ini harus segera digerakkan oleh kaum agamawan. Kaum agamawan tidak boleh hanya menjadi penonton atas realitas global dan tidak boleh hanya bertopang dagu saja”.

Sementara itu, Sekjen LPOI Gus Imam Pituduh menambahkan; “Kerjasama LPOI dengan Risalatussalam Al Alam berfokus pada program (1) Diplomasi Budaya dan Peradaban Islam (2) Dakwah Transnasional berbasis narasi moderasi (3) Pengembangan Riset, Publikasi dan Pusat studi (4) Pertukaran Indonesia-Mesir (5) Pendidikan Formal dan Informal.

Visi kerjasama ini didedikasikan untuk membangun ekosistem global pemikiran islam moderat yang berpengaruh dan berkelanjutan dengan sasaran strategis untuk peningkatan sumberdaya manusia, penguatan jaringan internasional dan kontribusi nyata dalam perdamaian global," tandasnya.

Pada saat yang sama Majdy Thontowy, pimpinan Risalatussalam Al Alam menyampaikan bahwa sebagai langkah kongkrit dari kerjasama ini kami akan mengundang LPOI ke Mesir untuk melakukan dialog peradaban, memberikan beasiswa studi Kemesir untuk para santri. Melakukan publikasi karya Ilmiah bersama dan juga melakukan kerja kerja perdamaian yang diharapkan dapat berdampak nyata bagi kemaslahatan kehidupan global.

Di akhir penjelasannya, Majdy Thntowy menegaskan bahwa Indonesia dan Mesir akan menjadi episentrum peradaban Islam di masa depan. Peran serta keduanya dalam menjadi juru damai dan mendamaikan konflik global sangat dinantikan semua warga dunia.

Islam harus selalu hadir menjadi rohmat bagi semuanya dan saatnya tunjukkan kepada dunia bahwa cita diri Islam itu adalah citra diri yang humanis ramah damai dan toleran, seperti wajah Islam di Indonesia yang ramah damai dan toleran.

JAKARTA - Di tengah kompetisi industri yang semakin ketat, PT Akademi Smart Indonesia (Smart Indonesia Academy) muncul sebagai kekuatan dominan yang mendefinisikan ulang standar pengembangan talenta di Indonesia. Melalui strategi "availability" atau "ketersediaan", lembaga ini secara cerdas mengisi celah kompetensi yang sering terabaikan, menjadikannya mitra strategis utama bagi korporasi nasional, perusahaan multinasional, hingga lembaga pemerintahan di kancah internasional.

Keunggulan Smart Indonesia Academy, menurut lembaga tersebut, tidak hanya terletak pada jaringan yang luas, tetapi pada kedalaman konten edukasinya. Lembaga ini menghadirkan solusi tepat guna saat industri menghadapi tantangan yang paling spesifik.

Distingsi utama yang membedakan lembaga tersebut adalah penggunaan "Modul Eksklusif Berhak Cipta" yang terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM RI—yang sekarang bertransformasi menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.

Hal tersebut menjamin bahwa setiap materi yang disampaikan memiliki orisinalitas tinggi, standar kualitas yang terjaga, dan nilai intelektual yang tidak dapat ditemukan di lembaga pelatihan mana pun.

Dua Program Sertifikasi Paling Prestisius di Dunia

Keberhasilan Smart Indonesia Academy sebagai market leader didukung oleh dua program sertifikasi paling prestisius di dunia saat ini. Pertama, Certified Maintenance and Reliability Professional (CMRP) dan kedua, Certified International Renewable Energy Professional (CIREP®).

1. CMRP

CMRP adalah akreditasi internasional tertinggi bagi praktisi pemeliharaan (maintenance) dan keandalan (reliability). Ini mencakup tiga hal:

•Standar emas pengelolaan aset global, di mana program ini diakui secara global oleh SMRP dan memenuhi standar ISO/IEC 17024.

•Manajemen aset holistik, yakni tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi mengintegrasikan manajemen bisnis, keandalan proses, hingga kepemimpinan organisasi.

•Dampak finansial nyata, di mana program ini membekali profesional dengan kemampuan untuk menekan risiko operasional dan meningkatkan profitabilitas perusahaan melalui strategi pemeliharaan yang cerdas dan prediktif.

2.CIREP®

CIREP® atau Certified International Renewable Energy Professional mencakup tiga hal:

•Navigasi strategis menuju era net zero emission, di mana CIREP® menjadi jawaban bagi kebutuhan mendesak akan tenaga ahli di sektor energi terbarukan. Sertifikasi ini memposisikan pemegangnya sebagai pemimpin dalam transformasi energi hijau.

•Keahlian multidisiplin, yang mencakup teknologi energi bersih terkini, kebijakan energi internasional, hingga analisis ekonomi hijau (green financing).

•Visi keberlanjutan (ESG), di mana sertifikasi ini menjadi validasi kompetensi dalam memimpin proyek berkelanjutan yang kini menjadi indikator keberhasilan utama bagi korporasi global dan perbankan.

Rekam Jejak Prestisius

Kepercayaan publik terhadap Smart Indonesia Academy tercermin dari portofolio mitra yang sangat prestisius.

1. Energi dan Industri

Lembaga ini telah bekerja sama dengan raksasa seperti PT Pertamina Hulu Rokan, PT PLN Indonesia Power, PT INALUM, hingga BUMN internasional; Druk Green Power Corporation (Bhutan).

2. Keuangan dan Otoritas

Lembaga ini menjadi mitra pilihan Bank Indonesia, BNI, BTN, serta lembaga pengelola dana publik seperti BPKH.

3. Infrastruktur dan Akademik

Lembaga ini bermitra dengan PT Jasa Marga, PT Pelindo, hingga universitas elite seperti Universitas Indonesia (UI), UNDIP, dan UNS.

"Kami tidak hanya mentransfer pengetahuan; kami memastikan ketersediaan kompetensi strategis yang selaras dengan tuntutan zaman. Availability adalah kekuatan kami. Saat industri membutuhkan keahlian yang spesifik dan langka, kami hadir dengan standar profesionalisme tertinggi," kata Direktur PT Akademi Smart Indonesia, Tanti Widia Nurdiani.

BLITAR - Pembenahan tata kelola pemasyarakatan di Jawa Timur mulai menunjukkan arah yang lebih progresif melalui respons cepat dan terukur dari jajaran otoritas. Di antaranya berupa pengungkapan kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Blitar melalui kanal aduan.

Plh Kakanwil Ditjenpas Jawa Timur, M Ulin Nuha menegaskan komitmen institusinya dalam memberantas praktik pungutan liar serta berbagai bentuk pelanggaran di lingkungan lapas dan rutan.

Komitmen tersebut tidak berhenti pada pernyataan normatif, melainkan diwujudkan melalui langkah konkret berupa penindakan terhadap oknum yang diduga terlibat.

"Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran, termasuk penerapan sanksi pidana bagi aparatur yang terbukti bersalah," ujarnya kepada wartawan, Kamis (30/4/2026).

"Dalam kerangka reformasi kelembagaan, penguatan pengawasan dan evaluasi berkala menjadi instrumen utama," imbuhnya.

Selain itu, kebijakan pembukaan kanal pengaduan bagi warga binaan dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan transparansi sekaligus mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Kanal aduan menjadi bagian penting dalam memastikan sistem berjalan terbuka dan akuntabel.

"Dengan adanya kanal aduan yang kami buka itu menjadi salah satu momentum awal pengujian komitmen kami," tegasnya.

Kepala Lapas Kelas IIB Blitar, Iswandi mengungkapkan bahwa laporan dugaan pungli diterima pada hari pertama dirinya menjabat, yang kemudian ditindaklanjuti melalui mekanisme administrasi dan pelaporan ke tingkat wilayah.

Langkah cepat dilakukan dengan menarik sejumlah petugas yang diduga terlibat untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di kantor wilayah.

Proses ini juga mencakup pejabat struktural guna memastikan penanganan berlangsung objektif, menyeluruh, dan berbasis prinsip akuntabilitas.

Di tingkat pusat, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) melalui fungsi kepatuhan internal turut melakukan pendalaman.

Direktur Kepatuhan Internal, Lilik Sujandi, menegaskan bahwa proses pemeriksaan masih berjalan dengan fokus pada pengumpulan dan verifikasi bukti secara komprehensif.

Dengan langkah berjenjang tersebut, reformasi pemasyarakatan diarahkan tidak hanya pada penindakan kasus, tetapi juga pada penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas secara berkelanjutan guna mencegah praktik serupa di masa mendatang.

SURABAYA - Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Wilayah Jawa Timur (Jatim) menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pendanaan Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) , khususnya yang bersumber dari luar negeri. Dalam aksi di depan Polda Jatim dan Kejaksaan Tinggi Jatim, massa aksi menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai kunci dalam menjaga kepercayaan publik.

Selain itu, memastikan aktivitas NGO tidak berseberangan dengan kepentingan nasional. Menurut koordinator aksi Figo, ada beberapa NGO yang beroperasi di Indonesia mendapatkan pendanaan dari asing, namun tidak transparan.

“Penting bagi pemerintah, aparat penegak hukum untuk memberikan atensi terhadap fenomena ini. Negara jangan diam karena persatuan, stabilitas nasional sedang dipertaruhkan," katanya saat berorasi di depan Gedung Kejaksaan Tinggi Jatim, Surabaya, Jumat (24/4/2026).

"Jika memang menemukan ada indikasi itu, negara harus mengambil sikap tegas. Jangan diam, jangan baru bertindak jika keadaan sudah semakin parah," sambungnya.

Figo juga mendorong pemerintah memperkuat peraturan perundang-undangan terkait transparansi pendanaan NGO seiring meningkatnya dinamika global dan keterbukaan arus informasi serta modal. Apalagi semakin banyak LSM yang beroperasi di Indonesia sehingga pengawasan perlu diperketat.

Dalam aksi tersebut, ISMEI Jatim membawa sejumlah tuntutan yakni:

1. ‎Mendesak Polri dan Kejaksaan mengusut tuntas dugaan aliran dana asing ke NGO yang dianggap meresahkan.

2. ‎Meminta pemerintah memperketat regulasi terkait transparansi pendanaan lembaga swadaya masyarakat.

‎3. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi intervensi asing.

JAKARTA - Kecanggihan teknologi dengan kompleksitasnya, telah melahirkan tantangan baru bagi kehidupan manusia. Di satu sisi kemajuan teknologi memunculkan peradaban unggul, namun di sisi lain juga memunculkan risiko eksistensial (existential risk), dehumanisasi, demoralisasi dan bahkan dalam jangka panjang, bila tidak terkendali dan disalahgunakan sangat memungkinkan menjadi senjata bagi genosida manusia dan penghancuran peradaban.

Realitas ketegangan geopolitik dan ancaman perang dunia ketiga, baik yang dipicu karena kompetisi persenjataan modern maupun akibat konflik kepentingan, telah nyata mengacaukan stabilitas global dan melahirkan disharmoni dunia. Kehidupan yang damai dan harmonis menjadi terancam. Dunia membutuhkan pendekatan baru yang cerdas, cepat, dan jitu untuk mensolusikan dan menjawab berbagai problematika kehidupan global dan kompetisi teknologi yang semakin canggih dan kompleks.

Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) sebagai Asosiasi Ormas Islam Indonesia bersama Kuil Mii Dera Kyoto Jepang, dan Sakuranesia Menggelar Peace Dialogue di Kyoto Jepang pada 20 April 2026 yang diselenggarakan di Kuil Miidera Jepang. Pararel dengan hal tersebut, juga dilaksanakan penandatanganan kerja sama dengan Tenma Hospital Group untuk Pengembangan Rumah Sakit, Riset dan Pengembangan Stem Cell serta Pelayanan Kesehatan Berbasis Pendekatan Spiritual dan Natural Medicine.



Ketua Umum LPOI Prof Dr. KH. Said Aqil Siroj menyampaikan bahwa dunia tengah memasuki babak baru dengan berbagai kemajuan, dinamika, dan kompleksitasnya. “Kompetisi global dan konflik kepentingan antarblok peradaban yang semakit ketat dan telah memicu peperangan serta telah merugikan masa depan kemanusiaan dan perdamaian. Oleh karenanya dibutuhkan Rekalibrasi Spiritual untuk mewujudkan tatanan dunia yang lebih baik,” ujarnya dalam keterangan persnya, Jumat (24/4/2026).



Dibutuhkan sebuah pendekatan baru yang mampu menyelaraskan kembali, memperbaiki orientasi, nilai-nilai dan tatanan yang telah ada menjadi tatanan dunia yang lebih baik. LPOI menawarkan solusi global berbasis pendekatan “Spiritual and Natural Lifestyle” Kembali ke Spiritualitas dan Kembali ke Alam sebagai Pilar Utama Penyangga Kemanusiaan dan Perdamaian.



Kiai Said Aqil Siroj yang juga Mustasyar PBNU dan Sesepuh Nahdlatul Ulama menegaskan bahwa dengan kembali ke spiritualitas, manusia akan menjadi sadar, bahwa semua manusia adalah saudara yang mendapat tugas yang sama dari Tuhan, untuk memakmurkan dunia dan menjaganya dengan damai. “Dan dengan kembali ke alam, manusia akan menjadi sadar betapa pentingnya melestarikan Bumi dan Jagat raya sebagai rumah Bersama umat manusia,” katanya.

Dia menuturkan, kesadaran ini tentunya harus diletakkan sebagai core value bagi semua gaya hidup (life style) dan cara pandang (life of view) serta dasar bagi semua tindakan dalam kehidupan manusia. “Internalisasi nilai-nilai ini harus ditanamkan sejak dini dan terus menerus kepada semua generasi, agar misi perdamaian dan kemanusiaan dapat terwujud serta terjaga sepanjang masa,” tuturnya.

Kaum Agamawan dari semua Agama tidak boleh tinggal diam. Kini saatnya bergerak dan tidak boleh terlambat untuk menata kembali dunia yang tengah diambang perpecahan.

Masih dalam penjelasannya, Kiai Said Aqil yang juga Ketua Umum Madjlis Islam A’la Indonesia (MIAI) menyampaikan bahwa bangsa Indonesia wajib dan harus senantiasa hadir, secara aktif, dan cerdas dengan penuh keberanian dan dengan langkah-langkah yang strategis, untuk mensolusikan berbagai persoalan dan dinamika global.

“Hal ini selaras dengan komitmen bangsa Indonesia dan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan. Hal tersebut juga selaras dengan misi manusia diciptakan Allah SWT, agar menjadi rahmat bagi semesta alam,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Gus Imam Pituduh menjelaskan bahwa pendekatan “Spiritual and Natural Lifestyle” selain sebagai solusi atas krisis global, keberadaannya diharapkan mampu menjadi jembatan penghubung (connecting bridge) bagi semangat persaudaraan sebagai sesama manusia, yang selama ini telah terkotak kotak dalam berbagai bentuk perbedaan dan konflik kepentingan.

“Pendekatan ini diharapkan mampu menjadi jalan alternatif dan sekaligus sebagai jalan keluar(alternative and exit way) dari semua pendekatan yang telah ada, dalam bentuk yang lebih genuine dan lebih solutif, serta tidak terjebak dalam blok-blok peradaban tertentu,” ujar Gus Imam Pituduh.

Masih dalam penjelasannya, Kang Imam Pituduh yang juga founder Yayasan Inti Trust Fund ini menyampaikan bahwa gagasan tersebut tidak hanya sekadar teori belaka, tetapi telah tumbuh dan berkembang dalam realitas hidup dan kehidupan masyarakat Asia dan akan terus menerus digaungkan ke seluruh penjuru dunia. “Praktik-praktik ini nyata dan telah eksis di Asia, khususnya pada isu kesehatan yang mengetengahkan pendekatan ‘Spiritual and Natural Medicine’ dan pada issu pertanian yang menyuguhkan pendekatan “Spiritual and Natural Farming,” ungkapnya.

Formulasi pendekatan dan gerakan spiritual dan natural pada isu kesehatan dan pertanian sangatlah penting dan mendesak, mengingat pangan dan kesehatan adalah pilar kemanusiaan dan perdamaian dunia. “LPOI dan Inti Trust Fund akan terus beriktiar menggandeng semua pihak untuk bekerjasama dalam mewujudkan misi kemanusiaan dan perdamaian dunia,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Tovic Rustam Founder Sakuranesia menjelaskan bahwa kegiatan yang dijalankan bersama LPOI adalah langkah awal untuk membangun kesadaran global dan dimulai dari Jepang, karena sakuranesia berbasis di Jepang dan di Indonesia. Sakuranesia berkomitmen mendukung kemanusiaan dan perdamaian dunia. Kerja sama dengan LPOI dan kaum agamawan adalah pintu gerbang utama bagi usaha untuk membumikan nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan kehidupan.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Delegasi Indonesia, DR. Sofwan Imam Yahya Pimpinan Pesantren Al Tsaqofah, KH. Arifin Junaidi Ketua Umum HISMINU, Nyai Hajah Nur Hayati Muslimat NU, Sakura Tomomi Pimpinan Sakuranesia, Para Pimpinan Perhimpuan Pelajar Indonesia-Jepang (PPI Jepang), Pimpinan dan Anggota Kuil Miidera, Tenma Hospital Group, Para Profesor dan Guru Besar Perguruan tinggi di Jepang, Mantan Dubes Jepang untuk Indonesia, dan Para Pimpinan Korporasi di Jepang, serta Pimpinan Lembaga Sosial Jepang lainnya.

JAKARTA - Lingkar Muda Indonesia mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas lembaga advokasi hukum, termasuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Hal itu untuk memastikan garis perjuangannya tidak menyimpang.

Oleh karena itu, YLBHI mestinya juga terbuka terhadap pengawasan publik, khususnya terkait sumber pendanaan yang diterimanya.

Koordinator Pusat Lingkar Muda Indonesia, Alfian Sangadji, menyampaikan, keterbukaan merupakan syarat utama menjaga kepercayaan publik.

"Kami mendesak adanya audit independen terhadap aliran dana YLBHI, terutama yang bersumber dari donor asing, dan hasilnya harus diumumkan secara transparan kepada masyarakat," katanya di Kantor YLBHI, Jakarta, pada Rabu (22/4/2026).

Tanpa transparansi, menurut Alfian, akan muncul spekulasi yang berpotensi merusak kredibilitas YLBHI. Akbatnya, rentan disusupi kepentingan luar bahkan menjauhkan YLBHI dari masyarakat.

Lihat video: Lihat video: YLBHI: Ekshumasi Harus Segera Dilakukan Penyidik



"Lembaga advokasi tidak boleh berada dalam ruang gelap. Semakin besar perannya di ruang publik, semakin besar pula kewajiban untuk terbuka," jelasnya.

Selain itu, Lingkar Muda Indonesia juga menyoroti potensi intervensi asing dalam aktivitas advokasi hukum. Alfian menegaskan independensi lembaga harus dijaga secara ketat. "Kami meminta YLBHI menolak segala bentuk intervensi asing agar tetap berdiri di atas kepentingan nasional," ujarnya.

Alfian pun mengkritisi konsistensi YLBHI dalam menjalankan fungsi advokasi. Menurutnya, YLBHI semestinya tidak tebang pilih dalam menangani sebuah kasus hukum. "Penegakan keadilan harus dilakukan secara adil dan menyeluruh, bukan selektif," tegasnya.

JAKARTA - Front Persaudaraan Muslim Indonesia (FPMI) menuntut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sebagai lembaga advokasi hukum terbuka, khususnya tentang sumber pendanaan. Tuntutan itu disampaikan mereka saat menggelar aksi di depan Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

"Kami datang bukan untuk menyerang, tapi menuntut kejelasan. Lembaga publik seperti YLBHI wajib terbuka, termasuk soal dari mana sumber dan penggunaan dana yang didapatkan selama ini," kata Ketua Umum FPMI Husein Rumkel saat berorasi.

"Kami menuntut YLBHI membuka secara transparan seluruh sumber pendanaan yang diperoleh, termasuk dari donor asing. Jangan ada yang disembunyikan karena ini menyangkut kepercayaan publik," sambungnya.

Dia mengingatkan bahwa advokasi YLBHI harus selalu demi kepentingan publik. Akan tetapi, kata dia, aktivitas tersebut sepatutnya disertai keterbukaan informasi tentang sumber pendanaan untuk memastikan masyarakat dapat melihat secara terbuka bahwa memang YLBHI tidak bergerak berdasarkan kepentingan pendonor, tetapi benar-benar membela kepentingan umum.

Dia mengatakan, transparansi bukan soal kewajiban administratif, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat. "Kalau mengklaim berdiri untuk keadilan, maka harus berani diaudit dan diuji secara terbuka. Jangan hanya menuntut pemerintah dan pihak lain transparan, tetapi diri sendiri justru tertutup," ujarnya.

FPMI pun menegaskan bahwa aksi ini sebagai bentuk dukungan kepada YLBHI agar tetap membela kepentingan rakyat dengan menjaga independensinya dari segala bentuk pengaruh eksternal. “Kami tidak ingin ada kepentingan luar yang masuk diam-diam dan mempengaruhi perjuangan YLBHI. Independensi itu harga mati bagi YLBHI," pungkasnya.