Bisnis.com, DENPASAR – Dana Pungutan Wisatawan Asing (PWA) di Provinsi Bali mencapai Rp71,44 miliar pada kuartal I/2026.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali I Wayan Sumarajaya menjelaskan PWA kuartal I/2026 naik 11,63% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025.

Menurutnya kenaikan PWA sejalan dengan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang mencapai 1,65 juta pada kuartal I/2026 atau naik 2,4% secara tahunan (yoy).

Sumarajaya optimistis jika tren kedatangan wisman di Bali terus naik, penerimaan PWA akan melebihi target yang telah ditetapkan, yakni sekitar Rp369 miliar. Target ini sesuai dengan pencapaian PWA pada 2025.

Menurutnya, yang masih menjadi pekerjaan rumah Pemprov Bali saat ini bagaimana mengorganisir agar semua wisman yang datang ke Bali membayar PWA.

Pada 2025 tercatat hanya sekitar 30 persen wisman yang membayar, dari 7 juta wisman. Potensi PWA diestimasi mencapai Rp1 triliun per tahun. Jika bisa dioptimalkan akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Bali secara signifikan.

Dia melihat koordinasi lintas instansi menjadi salah satu kendala optimalisasi penarikan PWA. Di bandara yang menjadi pintu masuk utama wisman, model pungutan masih bersifat sukarela, tidak mengikat wisman, sehingga masih banyak wisman yang tidak membayar.

Sumarajaya menyebut dibutuhkan kerja sama dengan pemerintah pusat untuk mengoptimalkan penarikan PWA dari wisman yang masuk ke Pulau Dewata.

"Memang salah satu unsur yang perlu kami perbaiki adalah bekerja sama dengan pusat, karena data dan sebagainya kan ada di Imigrasi," kata Sumarajaya.

Sebagai informasi, pengaturan pungutan bagi wisman melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 bertujuan untuk perlindungan adat, tradisi, seni-budaya, serta kearifan lokal masyarakat Bali. Pemuliaan serta pemeliharaan kebudayaan dan lingkungan alam yang menjadi daya tarik wisata di Bali.

Kemudian peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengelolaan hasil pungutan bagi wisatawan asing.

Bisnis, JAKARTA — Sektor pariwisata Tanah Air menghadapi tantangan besar dari kecamuk perang di Timur Tengah imbas serangan Amerika Serikat (AS)-Israel ke Iran, terutama dari sisi kunjungan wisatawan mancanegara. Resiliensi pemerintah dan pelaku usaha diuji dalam menjaga capaian sektor pariwisata agar bertumbuh sesuai target.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri menyampaikan bahwa sektor pariwisata global saat ini menghadapi dampak dari konflik di Timur Tengah sejak penghujung Februari 2026 lalu, khususnya dari penutupan wilayah udara di sekitar Iran. Dia menilai hal ini berisiko menurunkan kunjungan wisatawan, terutama dari segmen perjalanan panjang (long haul) dan wisatawan berdaya beli tinggi (high spenders).

Menurutnya, sepanjang 28 Februari hingga 26 Maret 2026, sebanyak 6 titik asal penerbangan terdampak perang, yakni Abu Dhabi, Doha, Dubai, Jeddah, Madinah, dan Muscat. Akibatnya, sekitar 770 penerbangan menuju Jakarta, Bali, dan Medan berujung pembatalan, sehingga potensi kehilangan wisatawan mancanegara mencapai 60.752 kunjungan dan devisa yang tidak terealisasi mencapai Rp2,04 triliun.

Jika gangguan berlanjut hingga akhir tahun, potensi kehilangan kunjungan diperkirakan mencapai 1,44 juta hingga 1,68 juta wisatawan mancanegara, dengan devisa yang berpotensi tergerus sebesar Rp48,3 triliun hingga Rp56,5 triliun.

“Di tengah tantangan ini, Kementerian Pariwisata tetap berkomitmen untuk mencapai target 16 hingga 17,6 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2026. Sebagai langkah mitigasi, kami telah menyiapkan penyesuaian strategi dengan fokus pada pergeseran target pasar,” kata Widiyanti dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Namun demikian, dia menyebut implementasi pergeseran pasar ini akan dilakukan secara bertahap, seiring dengan perkembangan situasi geopolitik ke depan yang diharapkan segera membaik.

Widiyanti menjelaskan bahwa arah strategi yang telah disiapkan Kemenpar meliputi penguatan pasar perjalanan pendek dan menengah (short and medium haul) yang dinilai lebih resilien dan memiliki potensi tinggi.

Ia juga menyampaikan bahwa kementerian akan melakukan optimalisasi maskapai non-Timur Tengah, khususnya untuk rute langsung ke Eropa dan Amerika guna menjaga konektivitas perjalanan panjang. Langkah ini akan diiringi penguatan kampanye digital dan promosi wisata untuk mendorong permintaan perjalanan ke Tanah Air dan tingkat hunian hotel, hingga penyelenggaraan ajang antarbatas negara (cross-border events) di perbatasan.

Dia lantas menyampaikan bahwa dukungan diperlukan untuk memenuhi sisi permintaan dan penawaran. Menurut Widiyanti, perlu penambahan kapasitas kursi penerbangan dengan kebutuhan tambahan sekitar 2,84 juta kursi dari pasar medium haul, yaitu Australia, Selandia Baru, Asia Timur, India, dan Filipina.

Selanjutnya adalah insentif penerbangan untuk meningkatkan daya tarik pembukaan rute baru, serta menjaga daya saing dengan negara pesaing. Insentif ini rencananya akan diprioritaskan pada sejumlah destinasi, antara lain Yogyakarta, Medan, Lombok, Labuan Bajo, dan Manado.

Widiyanti juga menekankan pentingnya dukungan kebijakan bebas visa kunjungan untuk meningkatkan kemudahan berwisata, khususnya bagi pasar perjalanan pendek dan menengah, yang saat ini masih dalam pembahasan lintas kementerian dan lembaga. Terdapat pula penguatan anggaran promosi pariwisata sebagai investasi untuk mendatangkan devisa.

“Di tengah tekanan global, kita perlu bergerak lebih adaptif. Diversifikasi pasar, penguatan promosi, dan optimalisasi wisata nusantara menjadi kunci agar sektor pariwisata tetap menjadi penggerak ekonomi nasional,” ujarnya.

Dari kacamata pengusaha, Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Budijanto Ardiansjah menyampaikan bahwa situasi geopolitik global sebulan terakhir telah mempengaruhi arus wisatawan Timur Tengah, Eropa, dan berbagai kawasan lainnya ke Tanah Air. Berbagai strategi seperti menunda perjalanan maupun mengganti maskapai penerbangan telah ditempuh untuk meredam dampak situasi itu.

Budijanto tak menampik bahwa tekanan global ini menyebabkan potensi kerugian alias potential loss bagi perusahaan perjalanan. Kendati belum menghitung angka nominal kerugian sejauh ini, dia memperkirakan persentasenya mencapai 30% dari keseluruhan perjalanan yang dibatalkan.

“Katakanlah ada 70.000 kursi penerbangan yang batal, 30% dari 70.000 itu kurang lebih yang mungkin terjadi kerugian di situ,” ujarnya kepada Bisnis.

Terkait kunjungan kumulatif wisatawan mancanegara sepanjang Januari-Februari 2026 yang meningkat, Budijanto menyampaikan bahwa hal ini telah sesuai dengan perkiraan pelaku usaha, mengingat adanya perayaan hari besar keagamaan seperti Imlek. Namun, eskalasi konflik yang terjadi sejak awal Maret membuat pelaku usaha memutar otak dalam mempertahankan kinerja.

Alhasil, Budijanto menyebut bahwa anggota Asita akan mengalihkan target pasar pada arus wisatawan yang minim terdampak perang, selain mendorong pertumbuhan pasar domestik terutama di destinasi prioritas. Pemerintah pun diharapkan tetap mempertahankan arus perjalanan dinas di dalam negeri agar tetap menopang sektor pariwisata.

“Karena Maret sudah pasti turun. Mudah-mudahan membaik, terutama kalau penerbangan sudah normal kembali saya rasa tidak ada masalah. Itu yang kita harapkan,” ujarnya.

Setali tiga uang, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menyampaikan bahwa sektor perhotelan saat ini berfokus untuk menggenjot kunjungan dari pasar wisatawan yang tidak terdampak signifikan oleh situasi perang Timur Tengah, antara lain dari Asia Tenggara dan Asia Pasifik.

Menurut Alan, sapaan akrabnya, situasi global telah menyebabkan tingkat okupansi hotel dalam negeri yang telah tertekan sejak 2025. Apabila akses wisatawan mancanegara menuju Tanah Air menjadi terbatas, dia melihat perlu adanya upaya untuk membuat perjalanan wisatawan nusantara agar lebih bergeliat.

Alan berkaca pada situasi pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu. Menurutnya, perekonomian dalam negeri yang memiliki efek berganda terhadap sektor pariwisata dapat digerakkan dengan bertumpu pada aktivasi kegiatan di daerah-daerah.

“Yang paling penting di industri kita adalah marketnya. Kalau kita lihat di sini sebenarnya pasar domestik itulah yang seharusnya digerakkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kunjungan wisatawan mancanegara secara kumulatif sepanjang Januari hingga Februari 2026 mencapai 2,35 juta kunjungan, naik 7,7% jika dibandingkan dengan periode sama pada 2025.

"Capaian kunjungan wisman pada Januari sampai dengan Februari tahun 2026 ini merupakan capaian tertinggi sejak tahun 2021 yang lalu," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam rilis berita resmi statistik.

Dia melanjutkan, pada bulan kedua tahun ini, kunjungan wisman melalui pintu masuk utama tercatat sebanyak 1.002.036 kunjungan, sementara wisman yang masuk melalui pintu masuk perbatasan sebanyak 157.654 kunjungan.

Dus, total kunjungan wisman yang masuk di Indonesia pada Februari 2026 tercatat sebanyak 1,16 juta. Angka ini turun sebesar 2,42% secara bulanan (MtM), tetapi meningkat 13,37% secara tahunan (YoY).

Meski demikian, BPS mencatat tingkat penghunian kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang pada Februari 2026 tercatat sebesar 44,89%, turun 2,64% secara bulanan. Secara tahunan atau YoY, TPK juga menyusut 2,32% poin.

Ateng menyampaikan bahwa berakhirnya periode liburan Natal 2025 dan tahun baru 2026 diiringi kondisi cuaca ekstrem turut mempengaruhi penurunan minat wisatawan untuk menginap di hotel berbintang. Adanya bulan Ramadan 1447 Hijriah yang jatuh pada 18–19 Februari 2026 juga disinyalir menjadi faktor wisatawan menahan diri untuk melancong dan menginap di berbagai daerah Tanah Air.

***

Data Kunjungan Wisman

Komposisi Pintu Masuk (Februari 2026)

Tingkat Penghunian Kamar Hotel (Februari 2026)

Sumber
Badan Pusat Statistik, diolah.

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mematok target tinggi untuk pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebesar 20% - 30% pada tahun ini.

Target tersebut ditetapkan guna memacu akselerasi sektor pariwisata yang dinilai masih tumbuh di bawah ekspektasi pada periode 2025.

Berdasarkan data terbaru, kunjungan turis asing ke Sulsel sepanjang 2025 tercatat sebanyak 14.685 wisatawan. Angkanya naik 8,21% dibandingkan dengan capaian 2024 yang sebanyak 13.571 wisatawan.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulsel Muhammad Arafah mengatakan, meski tumbuh positif, realisasi tersebut dinilai masih cukup rendah berada di bawah 10% dari target ideal yang diinginkan pemerintah.

Oleh sebab itu pihaknya berencana memperkuat strategi endorsement kegiatan atau event di sejumlah destinasi unggulan yang menjadi magnet wisatawan.

Fokus utama pengembangan akan diarahkan pada lima wilayah strategis, yaitu Bulukumba, Maros, Toraja, Makassar dan Luwu Timur.

Bulukumba memiliki destinasi populer seperti kawasan Pantai Bira, Maros memiliki Geopark Maros-Pangkep, Toraja memiliki banyak wisata budaya, Luwu Timur yang bakal diproyeksikan sebagai kawasan ekonomi khusus, serta Makassar sebagai gerbang utama.

"Semua daerah ini memiliki berbagai kegiatan-kegiatan atau event pariwisata yang populer. Tinggal bagaimana nanti kita branding, kita endorse, supaya meningkatkan wisatawan asing yang datang," ucap Arafah saat menghadiri Musyawarah Daerah II Astindo di Makassar, Kamis (12/2/2026).

Pada kesempatan yang sama, Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) turut mendukung target pertumbuhan tersebut. Kerja sama bakal coba dijalin agar makin banyak travel agen di Sulsel yang menyediakan paket-paket wisata.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Astindo Sulsel Nurhayat mengatakan pihaknya bahkan telah menjadwalkan penyelenggaraan Astindo Travel Fair di Kota Makassar tahun ini.

Pameran perjalanan wisata tersebut rencananya bakal dilangsungkan pada Agustus 2026 dengan fokus sasaran pada segmen pariwisata halal. Tujuannya untuk menguatkan ekosistem pariwisata di Makassar dan sekitarnya.

Nurhayat mengatakan pemilihan segmen pariwisata halal dilandasi oleh pasar syariah di wilayah ini yang dianggapnya makin meluas, didukung oleh penduduk muslim yang banyak.

Selain itu, tingkat perjalanan jemaah haji dan umrah asal Sulsel yang konsisten selalu menjadi salah satu tertinggi di Indonesia, membuat asosiasi optimis potensi perjalanan wisata halal warga Makassar dan sekitarnya cukup tinggi.

"Penduduk muslim di Makassar ini kan tinggi, kemudian mereka juga makin melek dengan pariwisata halal. Makanya kami optimis Astindo Travel Fair di Makassar punya potensi besar untuk meningkatkan pariwisata," ungkap Nurhayat.

Bisnis.com, BATAM — Kebijakan Visa Kunjungan Singkat Khusus (VKSK) selama tujuh hari dinilai memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Kepulauan Riau (Kepri), khususnya melalui Batam sebagai pintu masuk utama.

Kasi Humas Imigrasi Batam Aris mengatakan minat warga negara asing (WNA) terhadap layanan VKSK tujuh hari terus mengalami peningkatan sejak diberlakukan. Hingga periode tahun 2025, tercatat sebanyak 84.230 WNA telah memanfaatkan fasilitas tersebut di Kantor Imigrasi Batam.

“Di Kantor Imigrasi Batam tercatat 84.230 WNA sudah menggunakan layanan VKSK tujuh hari,” ujar Aris belum lama ini.

Menurutnya, skema visa jangka pendek ini menjadi instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, terutama di wilayah perbatasan seperti Kepri yang memiliki mobilitas lintas negara cukup tinggi.
“Kunjungan wisman meningkat,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau Hasan menilai kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Imigrasi tersebut sangat strategis dalam mendorong peningkatan kunjungan wisatawan asing ke daerah.

“Ada empat skema yang tersedia, yakni permanent resident, visa tujuh hari, student pass, dan bebas visa,” kata Hasan.

Ia menjelaskan posisi geografis Kepri yang berdekatan dengan sejumlah negara tetangga menjadi keunggulan tersendiri dalam memaksimalkan pemanfaatan kebijakan tersebut.

“Visa tujuh hari ini luar biasa mendongkrak kunjungan. Kita memanfaatkan peluang yang ada di depan mata,” tegasnya.

Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Kepri saat ini juga tengah mengupayakan kebijakan pendukung lainnya untuk memperkuat sektor pariwisata pada 2026, salah satunya melalui rencana pembukaan penerbangan charter internasional.

“Saat ini sedang dilakukan komunikasi, termasuk rencana charter flight dari luar negeri menuju Batam dan Tanjungpinang,” ujar Hasan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyatakan kinerja sektor pariwisata nasional sepanjang 2025 melampaui target yang ditetapkan pemerintah, baik dari sisi kunjungan wisatawan mancanegara, devisa, hingga pergerakan wisatawan Nusantara.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR di Jakarta, Rabu (21/1/2026), Menpar Widiyanti mengatakan capaian kumulatif kunjungan wisatawan mancanegara hingga November 2025 mencapai 13,98 juta kunjungan atau tumbuh 10,44 persen secara tahunan (yoy).

“Berdasarkan proyeksi kami, saat Badan Pusat Statistik menyelesaikan tabulasi data hingga Desember 2025 pada Februari ini, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara diperkirakan mencapai 15,3 juta untuk tahun penuh 2025. Angka ini melampaui target batas atas Rencana Kerja Pemerintah 2025 sebesar 15 juta kunjungan,” kata Widiyanti.

Ia menjelaskan, sebesar 72 persen dari total kunjungan wisatawan mancanegara berasal dari negara-negara pasar utama yang menjadi fokus promosi Kementerian Pariwisata.

Malaysia tercatat sebagai kontributor terbesar dengan porsi sekitar 17 persen dari total kunjungan, yang menurutnya mencerminkan efektivitas strategi pemasaran dan promosi yang dijalankan pemerintah. Ia menyampaikan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara tersebut turut menjadi pengungkit utama devisa pariwisata.

Sepanjang tiga kuartal pertama 2025, devisa pariwisata tercatat mencapai 13,82 miliar dolar AS atau tumbuh 9,42 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, rata-rata pengeluaran wisatawan atau average spending per arrival (ASPA) mencapai sekitar 1.259 dolar AS, melebihi target RKP 2025 sebesar 1.220 dolar AS.

Widiyanti juga menyoroti surplus kunjungan wisatawan mancanegara dibandingkan perjalanan wisata warga negara Indonesia ke luar negeri, dengan selisih mencapai 5,64 juta kunjungan.

Menurut dia, kondisi tersebut mengindikasikan dua hal penting, yakni meningkatnya daya tarik pariwisata Indonesia di mata wisatawan global serta potensi penguatan neraca devisa sektor pariwisata secara berkelanjutan.

Dari sisi domestik, kinerja pariwisata juga dinilai sangat menggembirakan. Sepanjang Januari hingga November 2025, perjalanan wisatawan Nusantara mencapai 1,09 miliar perjalanan atau tumbuh 18,95 persen secara tahunan, sekaligus menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah pencatatan.

“Ini menunjukkan bahwa pariwisata domestik memiliki resiliensi yang kuat dan menjadi penopang utama sektor pariwisata nasional,” ujarnya.

Selain kunjungan, sektor pariwisata pada 2025 tercatat menyerap 25,91 juta tenaga kerja, bertambah sekitar 910 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah juga mencatat realisasi investasi pariwisata hingga kuartal III 2025 mencapai Rp 53,92 triliun atau tumbuh 52,66 persen secara tahunan.

Widiyanti menambahkan, dari total anggaran Kementerian Pariwisata sebesar Rp 1,48 triliun, realisasi anggaran 2025 mencapai 95,92 persen. Capaian tersebut mencerminkan optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pariwisata nasional.

“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama dan dukungan berbagai pihak dalam memperkuat ekosistem investasi pariwisata nasional sekaligus mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek pariwisata Indonesia,” kata Widiyanti Putri Wardhana.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan komponen pengeluaran lainnya pada triwulan III 2025, yakni sebesar 9,91 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/11/2025), menyampaikan pertumbuhan tinggi tersebut terutama didorong oleh kenaikan nilai dan volume ekspor barang nonmigas serta ekspor jasa.

Secara rinci, beberapa komoditas barang nonmigas yang mengalami peningkatan nilai dan volume ekspor antara lain lemak dan minyak hewani/nabati, besi dan baja, mesin dan peralatan listrik, serta kendaraan dan bagiannya. Sementara pada ekspor jasa, pertumbuhan sektor ini turut ditopang oleh meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara.

Ekspor barang dan jasa tidak hanya mencatat pertumbuhan tertinggi secara tahunan (yoy), tetapi juga secara kuartalan (quarter to quarter/qtq) sebesar 6,77 persen, serta sepanjang Januari–September 2025 (cumulative to date/ctd) sebesar 9,13 persen.

Secara struktur, ekspor barang dan jasa menyumbang 23,64 persen terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB), menempatkannya di posisi ketiga setelah konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang masing-masing berkontribusi 53,14 persen dan 29,09 persen terhadap total PDB.

Net ekspor berkontribusi 2,15 persen terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan III 2025, sementara konsumsi rumah tangga tetap menjadi pendorong utama dengan kontribusi 2,54 persen, diikuti PMTB sebesar 1,59 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi antara lain jasa pendidikan (10,59 persen yoy), jasa perusahaan (9,94 persen yoy), dan jasa lainnya (9,92 persen yoy).

Jika dilihat dari sumber pertumbuhan, industri pengolahan menjadi kontributor terbesar, yakni 1,13 persen. Secara tahunan, industri pengolahan tumbuh 5,54 persen (yoy) dengan kontribusi terhadap total PDB mencapai 19,15 persen.

Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,04 persen (yoy) pada triwulan III 2025, dengan PDB atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp 3.444,8 triliun atau meningkat dari Rp 3.279,5 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi secara kuartalan (quarter to quarter/qtq) mencapai 1,43 persen, sedangkan pertumbuhan sepanjang Januari–September 2025 (cumulative to date/ctd) tercatat 5,01 persen.