JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan penguatan ekonomi biru Indonesia sebagai agenda strategis pembangunan nasional tak bisa dilepaskan dari perlindungan ekosistem laut. Komitmen tersebut kembali digaungkan dalam forum bertajuk “Sinergi Ekonomi Biru yang Selaras dengan Perlindungan Ekosistem Melalui Aksi Nyata di Tingkat Tapak” yang digelar KKP bersama Yayasan Pesisir Lestari (YPL) di Jakarta.

Forum ini menekankan masa depan ekonomi laut Indonesia bertumpu pada kolaborasi nyata bersama masyarakat pesisir sebagai aktor utama. Berbagai pemangku kepentingan hadir dalam forum tersebut yakni, KKP, Bappenas, Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB), akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga perwakilan masyarakat pesisir dan kelompok disabilitas.

Konsolidasi lintas sektor ini menjadi langkah penting untuk menjembatani kebijakan ekonomi biru di tingkat nasional dengan implementasi konkret di lapangan. Para peserta sepakat tantangan saat ini bukan lagi pada perumusan kebijakan melainkan pada penyelarasan pelaksanaan lintas sektor agar tidak berjalan parsial dan kehilangan dampak jangka panjang.

Direktur Yayasan Pesisir Lestari Dina Kosasih mencontohkan praktik baik di Teluk Jor, NTB, yang menunjukkan bagaimana tata kelola pesisir berbasis masyarakat mampu menjaga ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

Model kolaboratif pentahelix, melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil dinilai efektif untuk direplikasi di berbagai daerah pesisir Indonesia.

“Penguatan peran masyarakat di tingkat tapak menjadi kunci agar ekonomi biru tidak berhenti sebagai jargon kebijakan,” kata Dina, Kamis (26/2/2026).

Direktur Konservasi Ekosistem KKP Firdaus Agung menegaskan visi konservasi Indonesia merupakan fondasi strategis pembangunan ekonomi biru.

“Konservasi merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, dengan masyarakat sebagai aktor utama, bukan sekadar pihak yang dilibatkan. Dalam konteks ekonomi biru, masyarakat harus menjadi pelaku sekaligus penerima manfaat dari upaya konservasi,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan Bappenas menyoroti pentingnya integrasi ekonomi biru dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat pesisir.

Forum ini juga menggarisbawahi pentingnya pengarusutamaan GEDSI (Gender, Equity, Disability, and Social Inclusion). Partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya ditegaskan sebagai bagian integral dari tata kelola pesisir yang adil dan berkelanjutan, bukan sekadar pelengkap program.

Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif proyek HATCH (Harnessing Adaptive Conservation Through Social Enterprises and Learning Hubs) yang didukung COAST Facility Indonesia dan didanai Pemerintah Inggris. Hasil pertemuan diharapkan menjadi rujukan untuk memperkuat kebijakan dan praktik ekonomi biru Indonesia agar lebih adaptif, inklusif, dan berbasis dampak nyata bagi masyarakat pesisir.

Ketua Lembaga Pengelola Awik-Awik Teluk Jor (LPATJ) Mustamin menegaskan ekonomi biru hanya akan berhasil jika laut tidak semata dipandang sebagai komoditas, melainkan sebagai ruang hidup yang dikelola bersama masyarakat pesisir sebagai mitra strategis.

Sejumlah rekomendasi strategis pun dirumuskan, antara lain mendorong harmonisasi ekonomi biru dengan perlindungan ekosistem, memperkuat tata kelola pesisir yang inklusif dan transparan, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengembangan usaha sosial mikro, serta memperluas skema pendanaan yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat pesisir.

"Forum juga mendorong pembentukan kemitraan multipihak di tingkat tapak agar kolaborasi tidak berhenti pada tataran wacana," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup menyiapkan instrumen kebijakan dan implementasi High Integrity Biodiversity Credits untuk memperkuat kerangka pembiayaan keanekaragaman hayati nasional.

“Perlindungan keanekaragaman hayati adalah urgensi nasional yang tidak dapat ditunda. Indonesia, sebagai negara mega-biodiversitas terbesar kedua di dunia, memiliki tanggung jawab global untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alamnya,” kata Hanif, dikutip dari siaran pers, Kamis (19/2/2026).

Komitmen tersebut turut disampaikan KLH dalam kegiatan Biodiversity Financing: Pathways through Biodiversity Valuation and Multilateral Benefit Sharing yang turut dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Inggris, mitra pembangunan, akademisi, lembaga keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan.

Hanif mengemukakan bahwa keanekaragaman hayati bukan hanya aset ekologis, tetapi juga sumber daya alam bernilai tinggi yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan, kesehatan, energi, dan pembangunan ekonomi nasional.

Penguatan perlindungan aset ini, paparnya, harus berjalan seiring dengan tata kelola yang adil, berkelanjutan, dan berbasis ilmu pengetahuan.

Instrumen biodiversity credits atau kredit biodiversitas dipandang sebagai mekanisme berbasis hasil yang dapat mendorong kontribusi sektor publik dan swasta secara transparan dan akuntabel terhadap upaya konservasi, restorasi ekosistem, serta perlindungan spesies dan habitat prioritas.

Hanif berpandangan pengembangan instrumen ini harus berlandaskan pada prinsip kredibilitas ilmiah, inklusivitas sosial, tata kelola yang transparan, serta penerapan high integrity safeguards, termasuk sistem measurement, reporting and verification (MRV) yang kuat.

Adapun langkah strategis yang disiapkan KLH untuk implementasi kredit biodiversitas mencakup penyusunan draf kebijakan “nature positive” dan pemanfaatan instrumen biodiversity credits sebagai bagian dari transformasi nilai keanekaragaman hayati ke dalam kerangka ekonomi nasional.

KLH dan mitra juga akan mengembangkan potensi pilot project implementasi biodiversity credits di Indonesia, dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem dan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan bernilai konservasi tinggi.

Selain itu, tim teknis kredit biodiversitas Indonesia juga dibentuk untuk mengembangkan kebijakan, standar, serta instrumen implementasi yang kredibel dan akuntabel.

Selain biodiversity credits, KLH bersama mitra juga memperkuat instrumen pembiayaan keanekaragaman hayati lainnya. Salah satunya adalah instrumen mekanisme Access and Benefit Sharing (ABS) sumber daya genetik untuk memastikan pembagian manfaat yang adil sesuai dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity/CBD), Protokol Nagoya dan Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework.

Bisnis.com, JAKARTA – Komitmen pemerintah dinanti untuk mengusut secara serius penyebab rusaknya lingkungan, sehingga memperparah bencana banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatra.

Janji tersebut diungkapkan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya saat jumpa pers di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (4/12/2025). Teddy menyatakan kerusakan lingkungan menjadi salah satu faktor yang memperparah bencana banjir bandang dan longsor di tiga Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Oleh karena itu, Teddy menegaskan seiring dengan penanganan dampak bencana dan penyelamatan warga terdampak, pemerintah juga mengevaluasi dan menyelidiki secara menyeluruh kerusakan lingkungan yang ada di tiga provinsi tersebut.

“Tentunya ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana, dan ini terus ditelusuri secara serius. Pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini," ujar Teddy.

Pernyataan berani dari pemerintah ini dihadapkan juga mengevaluasi pendekatan pembangunan pemerintah, terutama yang berhubungan dengan tata kelola lingkungan. Hal ini juga disinggung oleh CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa.

Pemerintah diminta untuk betul-betul memperhatikan jaring pengaman lingkungan dalam mendorong investasi di sektor energi, ataupun perkebunan. Menurut Fabby, idealnya, untuk mencegah lingkungan, setiap aktivitas memiliki dokumen Amdal, yang sudah memperhitungkan dampak lingkungan dan mitigasi akibat operasi.

“Yang kita sering ga tahu, langkah-langkah mitigasi risiko itu seperti apa. Nah karena ini akumulasi berbagai krisis, dan dugaan terjadinya pembiaran, maka akumulasinya seperti ini,” katanya, saat dihubungi Bisnis.

Lebih jauh lagi, komitmen untuk mengevaluasi hingga menginvestigasi penyebab kerusakan lingkungan perlu juga menyentuh strategi pembangunan yang menjadikan ketahanan ekologis sebagai pondasi utama.

Green Budgeting

Mengutip Antara, negara yang menerapkan green budgeting dan eco-fiscal policy mampu menurunkan potensi kerugian bencana hingga 40% dalam satu dekade karena belanja fiskal diarahkan pada restorasi ekosistem, konservasi hulu DAS, perlindungan mangrove, dan mitigasi adaptif.

Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi, Ditjen Pajak, M. Lucky Akbar mengatakan optimalisasi green budgeting dan eco-fiscal policy bukan hanya kebutuhan moral lingkungan, tetapi strategi fiskal paling rasional dan ekonomis untuk menjaga kesinambungan pembangunan di era krisis iklim.

Menurutnya, tanpa arah fiskal yang berpihak pada ekologi, negara akan terus membayar ongkos bencana yang jauh lebih besar daripada biaya pencegahannya. “Paradigma baru pembangunan menuntut integrasi infrastruktur fisik dengan green infrastructure sebagai bagian dari kerangka sustainable development,” katanya dikutip dari Antara, Rabu (4/12/2025).

Lucky menjelaskan, bencana hidrometeorologi di Aceh dan Sumut, juga disebabkan penurunan kualitas daerah aliran sungai (DAS) mempercepat banjir bandang, ketika curah hujan ekstrem meningkat akibat perubahan iklim.

Dengan mengadopsi pendekatan green infrastructure, Indonesia dapat memperkuat ketahanan ekologinya, tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. “Justru pembangunan fisik yang bertumpu pada ekosistem akan lebih murah, lebih tahan risiko, dan memberi manfaat jangka panjang bagi generasi berikutnya,” jelasnya.

Menurutnya, dalam konteks bencana besar yang menimpa Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, mekanisme ini berfungsi sebagai pengaman (fiscal safeguard) agar anggaran negara tidak habis untuk membangun ulang infrastruktur yang rusak akibat kerentanan lingkungan.

Melalui green budgeting, APBN dan APBD diarahkan untuk membiayai program mitigasi dan adaptasi iklim, rehabilitasi ekosistem, konservasi daerah rawan, serta penguatan kapasitas masyarakat menghadapi risiko.

Namun green budgeting perlu berjalan berdampingan dengan eco-fiscal policy, yaitu desain kebijakan fiskal yang secara aktif mengubah perilaku ekonomi menuju tata kelola lingkungan yang lebih baik.

“Green budgeting dapat memastikan bahwa program rehabilitasi DAS, restorasi mangrove, penguatan bendung alam, dan perlindungan kawasan lindung mendapatkan pendanaan tetap dan berkelanjutan. Sementara eco-fiscal policy memberikan insentif yang kuat bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjaga ekosistem kunci, mulai dari hulu sungai, kawasan karst, zona pesisir, hingga ruang hijau kota,” tambahnya.

Berkaca dari Jamaika

Bicara pendanaan berkelanjutan yang memastikan kelestarian lingkungan, patut juga menengok apa yang terjadi di Jamaika, bulan lalu. Negara kepulauan di Karibia ini telah menginvestasikan puluhan juta dolar untuk memperkuat pertahanan pesisir dengan menanam bakau, membangun tembok laut, dan memperkuat infrastruktur perkotaan.

Namun, itu semua belum cukup untuk menahan angin berkecepatan 185 mil per jam dan gelombang badai setinggi 13 kaki dari Badai Melissa yang menghancurkan ribuan rumah, menghanyutkan jalan dan jembatan, membanjiri lahan pertanian, dan melumpuhkan jaringan listrik.

Mengutip Bloomberg, ​​Badai Melissa menggarisbawahi tantangan keuangan dan praktis dalam beradaptasi dengan badai Karibia yang semakin sering dan merusak, didorong oleh krisis iklim.

Filantropis sekaligus pendiri Microsoft, Bill Gates mengambil pandangan serupa baru-baru ini ketika ia menyerukan penilaian ulang strategi iklim, dengan mengatakan dalam sebuah unggahan bahwa "pembangunan adalah adaptasi."

"Negara-negara kaya dan berpenghasilan menengah menyebabkan sebagian besar perubahan iklim, dan kita perlu menjadi pihak yang maju dan berinvestasi lebih banyak dalam adaptasi," tulis Gates, dikutip Bloomberg.

Di sisi lain, para peneliti mengatakan negara-negara Karibia juga perlu fokus pada peningkatan ketahanan di pedalaman karena perubahan iklim menghasilkan badai kuat yang bergerak lambat seperti Badai Melissa yang menyebabkan banjir dan tanah longsor saat menjatuhkan sekitar 24 inci hujan di pedalaman pegunungan Jamaika.

Untuk itu, negara-negara kepulauan, seperti Indonesia juga harus mengembangkan apa yang ia sebut pendekatan kebijakan pembangunan dari hulu ke hilir, dari gunung ke pesisir (ridge-to-reef) untuk adaptasi perubahan iklim guna meningkatkan ketahanan terhadap banjir pedalaman.

Mengutip dari laman WRI Indonesia, pendekatan ridge-to-reef (R2R) menawarkan pendekatan yang menyeluruh untuk konservasi dan pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan keterkaitan penting antara hutan, penggunaan lahan, dan ekosistem mangrove.

Konservasi dan penggunaan lahan di daerah hulu secara signifikan memengaruhi ekosistem di daerah hilir. Selain itu, penting untuk membangun hubungan dan mengintegrasikan rencana-rencana di berbagai lanskap dengan mengakui peran pemangku kepentingan kunci, termasuk masyarakat adat dan perempuan, dalam pengelolaan sumber daya alam.

Evaluasi pasca-bencana Sumatra menjadi momentum yang baik untuk menahan laju kerusakan lingkungan. Selain itu, jangan sampai evaluasi hanya tertuju pada pencarian 'kambing hitam', tetapi menjadi pintu masuk bagi transformasi kebijakan fiskal dan pembangunan.