#30 tag 24jam
Arah Evaluasi Kerusakan Lingkungan Hingga Ikhtiar Menuju Green Budgeting
Pemerintah Indonesia berkomitmen menyelidiki kerusakan lingkungan yang memperparah bencana di Sumatra. Green budgeting diusulkan untuk mitigasi dan adaptasi iklim. [922] url asal
#kerusakan-lingkungan #green-budgeting #evaluasi-kerusakan #bencana-banjir #mitigasi-risiko #tata-kelola-lingkungan #eco-fiscal-policy #perubahan-iklim #pembangunan-berkelanjutan #konservasi-ekosistem
(Bisnis.Com - Terbaru) 04/12/25 07:00
v/60228/
Bisnis.com, JAKARTA – Komitmen pemerintah dinanti untuk mengusut secara serius penyebab rusaknya lingkungan, sehingga memperparah bencana banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatra.
Janji tersebut diungkapkan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya saat jumpa pers di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (4/12/2025). Teddy menyatakan kerusakan lingkungan menjadi salah satu faktor yang memperparah bencana banjir bandang dan longsor di tiga Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Oleh karena itu, Teddy menegaskan seiring dengan penanganan dampak bencana dan penyelamatan warga terdampak, pemerintah juga mengevaluasi dan menyelidiki secara menyeluruh kerusakan lingkungan yang ada di tiga provinsi tersebut.
“Tentunya ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana, dan ini terus ditelusuri secara serius. Pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini," ujar Teddy.
Pernyataan berani dari pemerintah ini dihadapkan juga mengevaluasi pendekatan pembangunan pemerintah, terutama yang berhubungan dengan tata kelola lingkungan. Hal ini juga disinggung oleh CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa.
Pemerintah diminta untuk betul-betul memperhatikan jaring pengaman lingkungan dalam mendorong investasi di sektor energi, ataupun perkebunan. Menurut Fabby, idealnya, untuk mencegah lingkungan, setiap aktivitas memiliki dokumen Amdal, yang sudah memperhitungkan dampak lingkungan dan mitigasi akibat operasi.
“Yang kita sering ga tahu, langkah-langkah mitigasi risiko itu seperti apa. Nah karena ini akumulasi berbagai krisis, dan dugaan terjadinya pembiaran, maka akumulasinya seperti ini,” katanya, saat dihubungi Bisnis.
Lebih jauh lagi, komitmen untuk mengevaluasi hingga menginvestigasi penyebab kerusakan lingkungan perlu juga menyentuh strategi pembangunan yang menjadikan ketahanan ekologis sebagai pondasi utama.
Green Budgeting
Mengutip Antara, negara yang menerapkan green budgeting dan eco-fiscal policy mampu menurunkan potensi kerugian bencana hingga 40% dalam satu dekade karena belanja fiskal diarahkan pada restorasi ekosistem, konservasi hulu DAS, perlindungan mangrove, dan mitigasi adaptif.
Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi, Ditjen Pajak, M. Lucky Akbar mengatakan optimalisasi green budgeting dan eco-fiscal policy bukan hanya kebutuhan moral lingkungan, tetapi strategi fiskal paling rasional dan ekonomis untuk menjaga kesinambungan pembangunan di era krisis iklim.
Menurutnya, tanpa arah fiskal yang berpihak pada ekologi, negara akan terus membayar ongkos bencana yang jauh lebih besar daripada biaya pencegahannya. “Paradigma baru pembangunan menuntut integrasi infrastruktur fisik dengan green infrastructure sebagai bagian dari kerangka sustainable development,” katanya dikutip dari Antara, Rabu (4/12/2025).
Lucky menjelaskan, bencana hidrometeorologi di Aceh dan Sumut, juga disebabkan penurunan kualitas daerah aliran sungai (DAS) mempercepat banjir bandang, ketika curah hujan ekstrem meningkat akibat perubahan iklim.
Dengan mengadopsi pendekatan green infrastructure, Indonesia dapat memperkuat ketahanan ekologinya, tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. “Justru pembangunan fisik yang bertumpu pada ekosistem akan lebih murah, lebih tahan risiko, dan memberi manfaat jangka panjang bagi generasi berikutnya,” jelasnya.
Menurutnya, dalam konteks bencana besar yang menimpa Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, mekanisme ini berfungsi sebagai pengaman (fiscal safeguard) agar anggaran negara tidak habis untuk membangun ulang infrastruktur yang rusak akibat kerentanan lingkungan.
Melalui green budgeting, APBN dan APBD diarahkan untuk membiayai program mitigasi dan adaptasi iklim, rehabilitasi ekosistem, konservasi daerah rawan, serta penguatan kapasitas masyarakat menghadapi risiko.
Namun green budgeting perlu berjalan berdampingan dengan eco-fiscal policy, yaitu desain kebijakan fiskal yang secara aktif mengubah perilaku ekonomi menuju tata kelola lingkungan yang lebih baik.
“Green budgeting dapat memastikan bahwa program rehabilitasi DAS, restorasi mangrove, penguatan bendung alam, dan perlindungan kawasan lindung mendapatkan pendanaan tetap dan berkelanjutan. Sementara eco-fiscal policy memberikan insentif yang kuat bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjaga ekosistem kunci, mulai dari hulu sungai, kawasan karst, zona pesisir, hingga ruang hijau kota,” tambahnya.
Berkaca dari Jamaika
Bicara pendanaan berkelanjutan yang memastikan kelestarian lingkungan, patut juga menengok apa yang terjadi di Jamaika, bulan lalu. Negara kepulauan di Karibia ini telah menginvestasikan puluhan juta dolar untuk memperkuat pertahanan pesisir dengan menanam bakau, membangun tembok laut, dan memperkuat infrastruktur perkotaan.
Namun, itu semua belum cukup untuk menahan angin berkecepatan 185 mil per jam dan gelombang badai setinggi 13 kaki dari Badai Melissa yang menghancurkan ribuan rumah, menghanyutkan jalan dan jembatan, membanjiri lahan pertanian, dan melumpuhkan jaringan listrik.
Mengutip Bloomberg, Badai Melissa menggarisbawahi tantangan keuangan dan praktis dalam beradaptasi dengan badai Karibia yang semakin sering dan merusak, didorong oleh krisis iklim.
Filantropis sekaligus pendiri Microsoft, Bill Gates mengambil pandangan serupa baru-baru ini ketika ia menyerukan penilaian ulang strategi iklim, dengan mengatakan dalam sebuah unggahan bahwa "pembangunan adalah adaptasi."
"Negara-negara kaya dan berpenghasilan menengah menyebabkan sebagian besar perubahan iklim, dan kita perlu menjadi pihak yang maju dan berinvestasi lebih banyak dalam adaptasi," tulis Gates, dikutip Bloomberg.
Di sisi lain, para peneliti mengatakan negara-negara Karibia juga perlu fokus pada peningkatan ketahanan di pedalaman karena perubahan iklim menghasilkan badai kuat yang bergerak lambat seperti Badai Melissa yang menyebabkan banjir dan tanah longsor saat menjatuhkan sekitar 24 inci hujan di pedalaman pegunungan Jamaika.
Untuk itu, negara-negara kepulauan, seperti Indonesia juga harus mengembangkan apa yang ia sebut pendekatan kebijakan pembangunan dari hulu ke hilir, dari gunung ke pesisir (ridge-to-reef) untuk adaptasi perubahan iklim guna meningkatkan ketahanan terhadap banjir pedalaman.
Mengutip dari laman WRI Indonesia, pendekatan ridge-to-reef (R2R) menawarkan pendekatan yang menyeluruh untuk konservasi dan pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan keterkaitan penting antara hutan, penggunaan lahan, dan ekosistem mangrove.
Konservasi dan penggunaan lahan di daerah hulu secara signifikan memengaruhi ekosistem di daerah hilir. Selain itu, penting untuk membangun hubungan dan mengintegrasikan rencana-rencana di berbagai lanskap dengan mengakui peran pemangku kepentingan kunci, termasuk masyarakat adat dan perempuan, dalam pengelolaan sumber daya alam.
Evaluasi pasca-bencana Sumatra menjadi momentum yang baik untuk menahan laju kerusakan lingkungan. Selain itu, jangan sampai evaluasi hanya tertuju pada pencarian 'kambing hitam', tetapi menjadi pintu masuk bagi transformasi kebijakan fiskal dan pembangunan.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)