#30 tag 24jam
Buruh Protes KDM Revisi UMSK Jabar: Upah Pabrik Kecap Lebih Tinggi dari Samsung Cs
KSPI protes revisi UMSK Jabar oleh Gubernur Dedi Mulyadi karena upah pabrik kecap lebih tinggi dari elektronik, berisiko ketimpangan dan PHK. [490] url asal
#umsk-jabar #umk-jabar #umsk-jabar-2026 #ump-2026-jabar #revisi-umsk-jabar #kdm-revisi-umsk-jabar #revisi-umsk #upah-minimum #umsk-jawa-barat #upah-pabrik-kecap #upah-samsung #ketimpangan-industri #ind
(Bisnis.Com - Ekonomi) 04/01/26 15:48
v/92914/
Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memprotes revisi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) yang dilakukan Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi (KDM) yang dinilai bakal makin merugikan buruh.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai kebijakan tersebut tidak masuk akal dan berpotensi menimbulkan ketimpangan berbahaya di sektor industri manufaktur Jawa Barat.
“Upah di pabrik kecap dan pabrik roti ditetapkan mendekati Rp6 juta, sedangkan pabrik-pabrik elektronik multinasional seperti Samsung, Epson, dan Panasonic justru ditetapkan dengan upah yang lebih rendah dibandingkan pabrik kecap dan roti,” kata Said dalam keterangan tertulis, Minggu (4/1/2026).
Menurut Said, kebijakan ini berisiko menekan industri nasional, terutama sektor makanan dan minuman yang bersifat padat karya, sekaligus menciptakan perlakuan tidak seimbang antara industri domestik dan industri asing.
“Kondisi ini sama sekali tidak masuk akal dan menciptakan ketimpangan yang berbahaya,” imbuhnya.
Di samping itu, KSPI juga menilai revisi UMSK Jawa Barat terkesan dilakukan secara terburu-buru dan sarat kepentingan pencitraan politik, alih-alih berbasis kajian ekonomi dan keberlanjutan industri.
“Revisi UMSK Jawa Barat terkesan dilakukan secara main-main, memancing emosi buruh, dan sarat pencitraan politik,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut justru berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di industri makanan dan minuman seperti pabrik kecap dan pabrik roti yang dibebani upah tinggi tanpa mempertimbangkan kemampuan usaha.
Di sisi lain, KSPI menegaskan buruh tidak menolak investasi asing. Namun, Said menilai kebijakan upah minimum harus diterapkan secara adil agar tidak mematikan industri nasional.
“Tidak boleh ada kebijakan yang mematikan industri nasional sementara industri asing justru dilindungi,” lanjutnya.
Selain substansi upah, KSPI turut menyoroti aspek prosedural revisi UMSK Jawa Barat yang diduga melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025.
Dalam regulasi tersebut, penetapan UMSK diwajibkan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Namun, KSPI menilai proses tersebut tidak dijalankan.
“Faktanya, Dewan Pengupahan tidak pernah menggelar rapat. Hal ini dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap prosedur hukum yang berlaku,” ungkapnya.
Dia menambahkan, Gubernur Jawa Barat sebelumnya telah berjanji tidak akan mengubah rekomendasi UMSK yang diajukan oleh bupati dan wali kota se-Jawa Barat, namun janji tersebut dinilai dilanggar.
Untuk itu, KSPI menegaskan tuntutan buruh Jawa Barat hanya satu, yakni mengembalikan UMSK 2026 di 19 kabupaten dan kota se-Jawa Barat sesuai dengan rekomendasi bupati dan wali kota masing-masing.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi juga telah menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 561.7/Kep.863-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026 pada tanggal 24 Desember 2025.
Sesuai dengan diktum keputusan tersebut, besaran UMSK tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026.
Berikut daftar besaran UMSK pada 12 Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada 2026:
- Kota Bekasi: Rp6.028.033
- Kabupaten Bekasi: Rp5.941.759
- Kabupaten Karawang: Rp5.910.371
- Kota Depok: Rp5.551.084
- Kabupaten Bogor: Rp5.187.305
- Kota Bandung: Rp4.760.048
- Kota Cimahi: Rp4.110.892
- Kabupaten Bandung Barat: Rp3.986.558
- Kabupaten Subang: Rp3.739.042
- Kabupaten Indramayu: Rp3.729.638
- Kota Tasikmalaya: Rp3.185.622
- Kabupaten Cirebon: Rp2.882.366
Buruh Protes KDM soal Revisi UMSK Jabar: Upah Pabrik Kecap Lebih Tinggi dari Samsung Cs
KSPI protes revisi UMSK Jabar oleh Gubernur Dedi Mulyadi karena upah pabrik kecap lebih tinggi dari elektronik, berisiko ketimpangan dan PHK. [490] url asal
#umsk-jabar #umk-jabar #umsk-jabar-2026 #ump-2026-jabar #revisi-umsk-jabar #kdm-revisi-umsk-jabar #revisi-umsk #upah-minimum #umsk-jawa-barat #upah-pabrik-kecap #upah-samsung #ketimpangan-industri #ind
(Bisnis.Com - Ekonomi) 04/01/26 15:48
v/92855/
Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memprotes revisi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) yang dilakukan Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi (KDM) yang dinilai bakal makin merugikan buruh.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai kebijakan tersebut tidak masuk akal dan berpotensi menimbulkan ketimpangan berbahaya di sektor industri manufaktur Jawa Barat.
“Upah di pabrik kecap dan pabrik roti ditetapkan mendekati Rp6 juta, sedangkan pabrik-pabrik elektronik multinasional seperti Samsung, Epson, dan Panasonic justru ditetapkan dengan upah yang lebih rendah dibandingkan pabrik kecap dan roti,” kata Said dalam keterangan tertulis, Minggu (4/1/2026).
Menurut Said, kebijakan ini berisiko menekan industri nasional, terutama sektor makanan dan minuman yang bersifat padat karya, sekaligus menciptakan perlakuan tidak seimbang antara industri domestik dan industri asing.
“Kondisi ini sama sekali tidak masuk akal dan menciptakan ketimpangan yang berbahaya,” imbuhnya.
Di samping itu, KSPI juga menilai revisi UMSK Jawa Barat terkesan dilakukan secara terburu-buru dan sarat kepentingan pencitraan politik, alih-alih berbasis kajian ekonomi dan keberlanjutan industri.
“Revisi UMSK Jawa Barat terkesan dilakukan secara main-main, memancing emosi buruh, dan sarat pencitraan politik,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut justru berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di industri makanan dan minuman seperti pabrik kecap dan pabrik roti yang dibebani upah tinggi tanpa mempertimbangkan kemampuan usaha.
Di sisi lain, KSPI menegaskan buruh tidak menolak investasi asing. Namun, Said menilai kebijakan upah minimum harus diterapkan secara adil agar tidak mematikan industri nasional.
“Tidak boleh ada kebijakan yang mematikan industri nasional sementara industri asing justru dilindungi,” lanjutnya.
Selain substansi upah, KSPI turut menyoroti aspek prosedural revisi UMSK Jawa Barat yang diduga melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025.
Dalam regulasi tersebut, penetapan UMSK diwajibkan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Namun, KSPI menilai proses tersebut tidak dijalankan.
“Faktanya, Dewan Pengupahan tidak pernah menggelar rapat. Hal ini dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap prosedur hukum yang berlaku,” ungkapnya.
Dia menambahkan, Gubernur Jawa Barat sebelumnya telah berjanji tidak akan mengubah rekomendasi UMSK yang diajukan oleh bupati dan wali kota se-Jawa Barat, namun janji tersebut dinilai dilanggar.
Untuk itu, KSPI menegaskan tuntutan buruh Jawa Barat hanya satu, yakni mengembalikan UMSK 2026 di 19 kabupaten dan kota se-Jawa Barat sesuai dengan rekomendasi bupati dan wali kota masing-masing.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi juga telah menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 561.7/Kep.863-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026 pada tanggal 24 Desember 2025.
Sesuai dengan diktum keputusan tersebut, besaran UMSK tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026.
Berikut daftar besaran UMSK pada 12 Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada 2026:
- Kota Bekasi: Rp6.028.033
- Kabupaten Bekasi: Rp5.941.759
- Kabupaten Karawang: Rp5.910.371
- Kota Depok: Rp5.551.084
- Kabupaten Bogor: Rp5.187.305
- Kota Bandung: Rp4.760.048
- Kota Cimahi: Rp4.110.892
- Kabupaten Bandung Barat: Rp3.986.558
- Kabupaten Subang: Rp3.739.042
- Kabupaten Indramayu: Rp3.729.638
- Kota Tasikmalaya: Rp3.185.622
- Kabupaten Cirebon: Rp2.882.366
Pengumuman UMP 2026 Mundur, Apindo Singgung Ketidakpastian Usaha
Apindo mengkritik keputusan pemerintah menunda pengumuman kenaikan UMP 2026 yang seharusnya 21 November 2025. [417] url asal
#ump-2026 #pengumuman-ump #ketidakpastian-usaha #apindo-ump #upah-minimum-provinsi #peraturan-pengupahan #kenaikan-ump #formula-ump #pertumbuhan-ekonomi #indeks-alfa #ketimpangan-industri #finalisasi-p
(Bisnis.Com - Ekonomi) 20/11/25 20:40
v/45023/
Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merespons pengumuman besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang mundur dari tenggat seharusnya pada 21 November. Tanggal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tentang Pengupahan.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyoroti berulangnya proses pembahasan kenaikan UMP 2026 yang memakan banyak waktu, tak terkecuali pada tahun ini.
“Iya, terlalu mepet memang [tenggat pengumuman UMP 2026], karena kita ganti formula hampir tiap tahun,” kata Bob saat dihubungi Bisnis, Kamis (20/11/2025).
Dia juga menyinggung ketidakpastian yang timbul bagi dunia usaha akibat pengumuman besaran UMP yang mundur. Menurut Bob, kenaikan upah minimum tiap tahun semestinya lebih terukur, seiring implikasinya terhadap perencanaan keuangan perusahaan.
“Upah minimum harusnya bisa diprediksi hingga 5 tahun ke depan, supaya perusahaan bisa menghitung biaya dan bikin kontrak-kontrak dengan bujet jangka panjang,” terangnya.
Dirinya lantas menyebut pemerintah telah menyosialisasikan formula kenaikan UMP 2026, tetapi muncul beragam persoalan dari sudut pandang pengusaha.
Salah satunya berkaitan dengan penentuan alfa alias indeks tertentu dan ketimpangan pertumbuhan antarsektor industri. Bob mencontohkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang berkisar 32% per kuartal II/2025, yang didorong oleh tambang nikel.
“Namun, industri lainnya tidak seperti itu, bahkan ada yang minus pertumbuhannya. Nah, bagaimana mau menghitung alfa dikali pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan finalisasi peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan.
Proses itu disebutnya juga membuat ketentuan tenggat waktu pengumuman UMP yang jatuh pada 21 November, sebagaimana PP No. 51/2023, tidak lagi mengikat. Selain itu, dia juga memastikan kenaikan UMP tahun depan tidak berlaku satu angka seperti tahun sebelumnya.
“Rumusan draf kita sampai sekarang tidak mengarah kepada [kenaikan UMP] satu angka. Draft, ya, saya tidak mengatakan final. Kalau final itu adalah dokumen yang ditandatangani oleh bapak presiden,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).
Sementara itu, Indah Anggoro Putri selaku Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial Kemnaker berujar bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 mengamanatkan penghitungan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL).
Menurut Indah, dalam PP No.51/2023, alfa ditentukan sebesar 0,1 hingga 0,3 dan hanya mengukur kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Setelah adanya putusan Mahkamah, maka definisi alfa itu harus diperluas dengan perhitungan KHL.
Di samping itu, dia memastikan bahwa variabel lain yakni pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi tetap diperhitungkan dalam formula UMP 2026.
“Sekarang kita mempertimbangkan ada perluasan alfa sebagaimana amanat MK. Tidak lagi 0,1 sampai 0,3, naik sedikit,” kata Indah kepada wartawan.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)