Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merespons pengumuman besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang mundur dari tenggat seharusnya pada 21 November. Tanggal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tentang Pengupahan.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyoroti berulangnya proses pembahasan kenaikan UMP 2026 yang memakan banyak waktu, tak terkecuali pada tahun ini.

“Iya, terlalu mepet memang [tenggat pengumuman UMP 2026], karena kita ganti formula hampir tiap tahun,” kata Bob saat dihubungi Bisnis, Kamis (20/11/2025).

Dia juga menyinggung ketidakpastian yang timbul bagi dunia usaha akibat pengumuman besaran UMP yang mundur. Menurut Bob, kenaikan upah minimum tiap tahun semestinya lebih terukur, seiring implikasinya terhadap perencanaan keuangan perusahaan.

“Upah minimum harusnya bisa diprediksi hingga 5 tahun ke depan, supaya perusahaan bisa menghitung biaya dan bikin kontrak-kontrak dengan bujet jangka panjang,” terangnya.

Dirinya lantas menyebut pemerintah telah menyosialisasikan formula kenaikan UMP 2026, tetapi muncul beragam persoalan dari sudut pandang pengusaha.

Salah satunya berkaitan dengan penentuan alfa alias indeks tertentu dan ketimpangan pertumbuhan antarsektor industri. Bob mencontohkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang berkisar 32% per kuartal II/2025, yang didorong oleh tambang nikel.

“Namun, industri lainnya tidak seperti itu, bahkan ada yang minus pertumbuhannya. Nah, bagaimana mau menghitung alfa dikali pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan finalisasi peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan.

Proses itu disebutnya juga membuat ketentuan tenggat waktu pengumuman UMP yang jatuh pada 21 November, sebagaimana PP No. 51/2023, tidak lagi mengikat. Selain itu, dia juga memastikan kenaikan UMP tahun depan tidak berlaku satu angka seperti tahun sebelumnya.

“Rumusan draf kita sampai sekarang tidak mengarah kepada [kenaikan UMP] satu angka. Draft, ya, saya tidak mengatakan final. Kalau final itu adalah dokumen yang ditandatangani oleh bapak presiden,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).

Sementara itu, Indah Anggoro Putri selaku Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial Kemnaker berujar bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 mengamanatkan penghitungan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL).

Menurut Indah, dalam PP No.51/2023, alfa ditentukan sebesar 0,1 hingga 0,3 dan hanya mengukur kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Setelah adanya putusan Mahkamah, maka definisi alfa itu harus diperluas dengan perhitungan KHL.

Di samping itu, dia memastikan bahwa variabel lain yakni pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi tetap diperhitungkan dalam formula UMP 2026.

“Sekarang kita mempertimbangkan ada perluasan alfa sebagaimana amanat MK. Tidak lagi 0,1 sampai 0,3, naik sedikit,” kata Indah kepada wartawan.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan sampai dengan 30 Oktober 2025 terdapat 38 perusahaan tercatat yang telah disuspensi dari perdagangan.

Berdasarkan pengumuman di keterbukaan informasi yang ditayangkan 31 Oktober 2025, sebanyak 38 perusahaan tersebut digembok BEI lantaran belum memenuhi ketentuan pemenuhan saham free float sesuai Ketentuan V.1.1 dan V.1.2 Peraturan Bursa Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

"Bursa telah mengenakan Peringatan Tertulis III dan Denda sebesar Rp50.000.000 kepada Perusahaan Tercatat yang tidak memenuhi ketentuan V.1.1. dan/atau V.1.2. Peraturan Bursa Nomor I-A. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bursa akan mengenakan sanksi Suspensi Efek kepada Perusahaan Tercatat atas belum dipenuhinya ketentuan V.1.1. dan/atau V.1.2. Peraturan Bursa Nomor I-A sampai dengan periode pemantauan berikutnya," tulis BEI, dikutip Senin (3/11/2025).

Adapun, dalam ketentuan V.1.1 dan V.1.2 Peraturan Bursa Nomor 1-A tersebut mengatur bahwa persyaratan agar perusahaan tercatat untuk tetap tercatat di bursa adalah memiliki jumlah saham free float paling sedikit 50 juta saham dan paling sedikit 7,5% dari jumlah saham tercatat, dan jumlah pemegang saham paling sedikit 300 nasabah pemilik single investor identification (SID).

Sementara itu, dalam pengumuman lain yang diterbitkan di hari yang sama, BEI juga menginformasikan telah memberikan suspensi terhadap saham PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk. (DPNS) di seluruh pasar, terhitung sejak pra pembukaan perdagangan efek pada Jumat 31 Oktober 2025 sampai pengumuman lebih lanjut.

DPNS terkena suspensi karena BEI menilai terdapat ketidakpastian atas kelangsungan usaha PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk.

Dalam pengumuman terpisah yang terbit 31 Oktober 2025, BEI juga mengumumkan telah membuka suspensi atas saham PT Imago Mulia Persada Tbk. (LFLO) di pasar reguler dan pasar tunai mulai sesi I perdagangan tanggal 3 November 2025. Sebelumnya saham LFLO disuspensi BEI sejak 30 Oktober 2025.

Dengan demikian, hingga 31 Oktober 2025 terdapat 38 saham yang dijatuhi sanksi suspensi oleh BEI karena ketentuan saham free float dan terdapat 1 saham yang digembok karena ketidakpastian usaha.

Daftar 39 saham yang disuspensi BEI dalam perdagangan hari ini (3/11/2025);

Sumber: BEI

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan sampai dengan 30 Oktober 2025 terdapat 38 perusahaan tercatat yang telah disuspensi dari perdagangan.

Berdasarkan pengumuman di keterbukaan informasi yang ditayangkan 31 Oktober 2025, sebanyak 38 perusahaan tersebut digembok BEI lantaran belum memenuhi ketentuan pemenuhan saham free float sesuai Ketentuan V.1.1 dan V.1.2 Peraturan Bursa Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

"Bursa telah mengenakan Peringatan Tertulis III dan Denda sebesar Rp50.000.000 kepada Perusahaan Tercatat yang tidak memenuhi ketentuan V.1.1. dan/atau V.1.2. Peraturan Bursa Nomor I-A. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bursa akan mengenakan sanksi Suspensi Efek kepada Perusahaan Tercatat atas belum dipenuhinya ketentuan V.1.1. dan/atau V.1.2. Peraturan Bursa Nomor I-A sampai dengan periode pemantauan berikutnya," tulis BEI, dikutip Senin (3/11/2025).

Adapun, dalam ketentuan V.1.1 dan V.1.2 Peraturan Bursa Nomor 1-A tersebut mengatur bahwa persyaratan agar perusahaan tercatat untuk tetap tercatat di bursa adalah memiliki jumlah saham free float paling sedikit 50 juta saham dan paling sedikit 7,5% dari jumlah saham tercatat, dan jumlah pemegang saham paling sedikit 300 nasabah pemilik single investor identification (SID).

Sementara itu, dalam pengumuman lain yang diterbitkan di hari yang sama, BEI juga menginformasikan telah memberikan suspensi terhadap saham PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk. (DPNS) di seluruh pasar, terhitung sejak pra pembukaan perdagangan efek pada Jumat 31 Oktober 2025 sampai pengumuman lebih lanjut.

DPNS terkena suspensi karena BEI menilai terdapat ketidakpastian atas kelangsungan usaha PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk.

Dalam pengumuman terpisah yang terbit 31 Oktober 2025, BEI juga mengumumkan telah membuka suspensi atas saham PT Imago Mulia Persada Tbk. (LFLO) di pasar reguler dan pasar tunai mulai sesi I perdagangan tanggal 3 November 2025. Sebelumnya saham LFLO disuspensi BEI sejak 30 Oktober 2025.

Dengan demikian, hingga 31 Oktober 2025 terdapat 38 saham yang dijatuhi sanksi suspensi oleh BEI karena ketentuan saham free float dan terdapat 1 saham yang digembok karena ketidakpastian usaha.

Daftar 39 saham yang disuspensi BEI dalam perdagangan hari ini (3/11/2025);

Sumber: BEI

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.