#30 tag 24jam
SKK Migas Target Ganti Rugi Terdampak Masela Kelar Sebelum Lebaran
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menargetkan pembayaran ganti rugi tanam tumbuh bagi warga terdampak Proyek Masela, Maluku Utara, bisa selesai sebelum Lebaran. [217] url asal
#skk-migas #djoko-siswanto #proyek-masela #maluku-utara #lebaran #ganti-rugi-proyek-masela #djoko-siswanto #maluku-utara #lng-blok-masela #lebaran #gubernur #pemerintah #timdu #terdampak #kelar
(CNN Indonesia - Ekonomi) 25/02/26 04:30
v/146335/
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menargetkan pembayaran ganti rugi tanam tumbuh bagi masyarakat terdampak Proyek Masela, Maluku Utara, dapat diselesaikan sebelum Lebaran. Pemerintah berharap proses administrasi dan rekomendasi nilai kompensasi bisa dirampungkan dalam waktu dekat.
Djoko mengatakan pihaknya menerima permintaan dari Bupati Kepulauan Tanimbar agar kompensasi kepada masyarakat dapat dibayarkan paling lambat satu minggu sebelum Hari Raya Idulfitri.
"Ini tadi mengenai ask for help dan permintaan Bupati Tanimbar supaya kompensasi tanam tumbuhnya kepada masyarakat kita selesaikan seminggu sebelum Lebaran kalau bisa," ujar Djoko dalam Sidang Debottlenecking Membahas Investasi LNG Blok Masela, Selasa (24/2).
Kendati, ia menekankan target pembayaran bisa dilakukan seminggu sebelum Lebaran dengan syarat. Gubernur harus segera menyerahkan Surat Keputusan dan membentuk Tim Terpadu (TimDu).
Djoko mengakui hingga kini belum dapat memastikan besaran kompensasi yang akan diterima masyarakat. Nilai tersebut akan ditentukan berdasarkan rekomendasi Tim Terpadu yang dibentuk oleh gubernur.
"Kita belum tahu berapa, nanti gubernur bikin tim dulu, mereka akan merekomendasikan berapa," jelasnya.
Djoko menyebutkan bahwa sebelumnya pengadilan memutuskan ganti rugi masyarakat sebesar Rp15 per meter. Namun, dengan luasnya lahan yang terdampak, nilai tersebut dinilai terlalu besar, sehingga butuh rekomendasi Tim Terpadu.
"Jadi di pengadilan itu diputuskan 1 meter itu Rp15. Memang ini kurang manusiawi. Kita lagi mikir gimana caranya nanti timdu ditugaskan berapa sih untuk penggantian nanti tanam tumbuh hutan di sana," pungkasnya.
Merger BUMN Karya Ditargetkan Kelar Semester II 2026
BP BUMN menargetkan proses merger BUMN sektor karya selesai pada semester II 2026. [207] url asal
#bumn-karya #bp-bumn #bumn #merger-bumn-karya #dony-oskaria #jakarta #wijaya-karya #nindya-karya #hutama-karya #gedung-dpr #bp-bumn #pemerintah #brantas-abipraya #dony-oskaria #dpr #nindya #kelar
(CNN Indonesia - Ekonomi) 05/02/26 09:00
v/126329/
BP BUMN menargetkan proses merger BUMN sektor karya selesai pada semester II 2026, setelah seluruh perusahaan berada dalam kondisi sehat secara fundamental.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria usai memberikan keterangan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/2).
"Ini kan kemarin kita sudah lakukan proses pembetulan buku-bukunya ya. Kita udah lakukan impairment, setelah impairment kita lakukan restrukturisasi perusahaannya. Habis restrukturisasi, setelah sehat semua baru kita lakukan konsolidasi tahapannya," ujar Dony.
Menurut Dony, pelaksanaan merger secara efektif kemungkinan besar dilakukan pada paruh kedua tahun ini.
"Kita harapkan tahun ini selesai, jadi kemungkinan besar nanti akan kita lakukan di semester kedua," tambahnya.
Sepanjang tahun lalu, pemerintah memfokuskan diri pada pembersihan laporan keuangan (clean-up), termasuk penyesuaian nilai aset dan pembenahan pembukuan BUMN karya.
Setelah restrukturisasi dan penurunan beban utang selesai, perusahaan-perusahaan akan masuk ke fase konsolidasi usaha melalui skema merger.
"Setelah itu baru masuk ke fase berikutnya Itu fase untuk melakukan konsolidasi daripada bisnisnya melalui merger gitu ya," ucap Dony.
Adapun BUMN karya yang masuk dalam rencana merger antara lain:
1. PT Hutama Karya (Persero)
2. PT Waskita Karya (Persero) Tbk
3. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
4. PT Adhi Karya (Persero) Tbk
5. PT PP (Persero) Tbk
6. PT Brantas Abipraya (Persero)
7. PT Nindya Karya (Persero)
Pemerintah Mau Kerek Batas Investasi Dapen-Asuransi ke Saham Jadi 20%
Pemerintah akan menaikkan batas investasi dana pensiun dan asuransi ke saham hingga 20 persen. Difokuskan LQ45 demi dorong likuiditas pasar modal. [248] url asal
#purbaya-yudhi-sadewa #dana-pensiun #asuransi #kemenkeu #pasar-modal #saham #indeks-msci #ihsg #indonesia #jakarta #kementerian-keuangan #danantara #pemerintah #bakar #kelar #dorong #batasin #dape
(CNN Indonesia - Ekonomi) 30/01/26 15:03
v/119872/
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menaikkan batas investasi dana pensiun (dapen) dan asuransi ke pasar modal dari sebelumnya 8 persen menjadi 20 persen. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan likuiditas pasar saham dan memperkuat fondasi pasar modal Indonesia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, kenaikan batas investasi ini hanya berlaku pada saham-saham yang tergabung dalam indeks LQ45 untuk tahap awal.
"Dulunya kan 20 persen batasnya, terus diturunkan ke 8 persen. Kayaknya sebelumnya 5 persen. Kita akan bebaskan lagi ke 20 persen. Tapi di saham-saham yang tidak goreng-gorengan. Mungkin untuk pertama kita batasin di LQ45," ujar Purbaya usai menghadiri rapat bersama pimpinan Danantara di Jakarta, Jumat (30/1).
Purbaya menambahkan, aturan lengkap mengenai investasi dana pensiun akan diselesaikan dalam waktu satu minggu agar dana pensiun dan asuransi dapat mulai menyalurkan investasinya sesuai batas baru.
"Seminggu juga kelar," ucapnya.
Ia menegaskan pemerintah akan memantau ketat implementasi kebijakan agar manipulasi pasar dapat diminimalkan.
"Kita harapkan manipulasi pasar yang berlebihan atau goreng-gorengan bisa dikurangi semaksimal mungkin. Jadi saya nggak mau melepaskan asuransi ke pasar yang manipulatif. Itu akan diperbaiki. Semuanya jadi aman," tegas Purbaya.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat stabilitas pasar modal di tengah gejolak IHSG akibat pembekuan saham Indonesia dalam indeks MSCI.
Menurut Purbaya, peningkatan alokasi investasi ini juga akan mendorong partisipasi institusi besar di pasar modal dan memperkuat likuiditas.
"Tapi yang jelas bahan bakar ke kapital market jadi ada lebih besar dibanding sebelumnya. Nanti itu akan diperhatikan juga Integritas pasar dalam pengertian dengan kebijakan tadi," pungkasnya.
Kementerian ESDM Kejar Aturan LPG Satu Harga Kelar Semester I 2026
Kementerian ESDM kebut proses penyusunan aturan Liquefied Petroleum Gas (LPG) satu harga khusus untuk bersubsidi atau elpiji melon 3 kilogram (kg). [276] url asal
#kementerian-esdm #lpg-satu-harga #lpg #elpiji #gedung-bph-migas #pemerintah-pusat #yuliot-tanjung #laode-sulaeman #bbm-satu-harga #indonesia #perpres #lpg #gas #liquefied #tuntas #kelar #harga-tabu
(CNN Indonesia - Ekonomi) 06/01/26 17:45
v/95321/
Kementerian ESDM kebut proses penyusunan aturan Liquefied Petroleum Gas (LPG) satu harga khusus untuk bersubsidi atau elpiji melon 3 kilogram (kg). Aturan ini ditargetkan bisa rampung pada paruh pertama tahun ini.
Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan bentuk aturan yang disusun adalah peraturan presiden (perpres).
"Kalau untuk LPG sudah diumumkan juga bahwa kita kejar agar Perpresnya tuntas dan itu nanti kita menggunakan. Ada graceperiod-nya kita ambil 6 bulan," ujar Laode ditemui di Gedung BPH Migas, Senin (5/1) malam.
Menurut Laode, apabila perpres itu rampung akan langsung diimplementasikan tapi masih bertahap. Akan ada beberapa wilayah yang di uji cobakan menjual LPG 3 kg dengan satu harga.
Uji coba dilakukan untuk menghindari 'kekacauan' yang terjadi pada Februari 2025, saat menerapkan kebijakan LPG langsung ke sub agen/pangkalan tanpa persiapan.
"Kalau perpres ini kan kita belajar dari kasus bulan Februari kemarin. Kita akan terapkan dulu semacam piloting area. Jadi piloting area itu kita dapat masukkan yang memadai baru kita terapkan dalam skala yang lebih luas. Biar nggak langsung kayak kemarin, brek nasional," jelasnya.
LPG satu harga adalah kebijakan untuk menyamakan harga tabung LPG 3kg di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari kota besar hingga daerah pelosok. Hal ini serupa dengan program BBM Satu Harga yang sebelumnya sudah diterapkan.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menekankan harga jual LPG satu harga nantinya ditetapkan oleh pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah.
"Jadi kan kalau ini dengan adanya kebijakan LPG satu harga untuk LPG tertentu, justru ini akan ada rasa keadilan untuk setiap wilayah, maka ini harga ditetapkan oleh pemerintah. Kalau ini ditetapkan oleh daerah ya justru ini akan terjadi perbedaan harga," jelasnya di Kementerian ESDM, Jumat (4/7/2025) lalu.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)