TEPI BARAT - Israel pada hari Kamis (28/5/2026) meluncurkan sistem elektronik baru yang disebut "Pendaftaran Tanah dan Penyelesaian Hak" di wilayah Palestina yang diduduki. Ini merupakan langkah yang oleh para ahli digambarkan sebagai bagian dari proyek aneksasi hukum dan administratif di Tepi Barat, khususnya Area C.

Mereka mengatakan langkah ini menandai pergeseran dari apa yang mereka gambarkan sebagai "aneksasi bertahap yang senyap menjadi aneksasi yang diumumkan melalui alat digital dan administratif".

Peluncuran ini menyusul keputusan kabinet keamanan Israel pada Mei 2025 untuk memulai penyelesaian kepemilikan tanah secara komprehensif di seluruh Tepi Barat, dengan tujuan menyelesaikan pendaftaran tanah di bawah administrasi Israel.

Menurut informasi yang tersedia, proyek ini secara resmi dimulai pada 15 Februari 2026 setelah wewenang terkait pendaftaran tanah dialihkan ke Kementerian Kehakiman Israel dan otoritas Survei Israel. Anggaran sebesar 244 juta shekel (USD79 juta) dialokasikan untuk proyek tersebut.

Proyek ini bertujuan mendaftarkan hampir 58% lahan di Area C, setara dengan sekitar 35% dari Tepi Barat yang diduduki, tidak termasuk Yerusalem Timur yang diduduki, sebagai bagian dari apa yang Israel sebut sebagai proses "penyelesaian hak milik".

NEW YORK - Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengumumkan penangguhan hubungan dengan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres setelah Israel dimasukkan ke dalam daftar hitam PBB yang berisi pihak-pihak yang dituduh melakukan kekerasan seksual di zona konflik. Israel terkenal dengan tindakan kejam terhadap warga sipil Palestina di Gaza dan Tepi Barat.

Dalam unggahan di X pada hari Kamis, Danon menggambarkan keputusan PBB tersebut sebagai “keputusan politik! Terlepas dari fakta dan kenyataan!” dan mengumumkan penghentian kerja sama dengan Guterres, dengan mengatakan, “Israel telah memutuskan untuk memutuskan semua hubungan dengan Kantor Sekretaris Jenderal.”

Ia menambahkan, Israel akan berupaya untuk “memperbaiki kesalahan ini” setelah sekretaris jenderal PBB yang baru terpilih dalam beberapa bulan mendatang. “Israel akan menunggu sampai Sekretaris Jenderal PBB yang baru diangkat,” katanya.

Surat kabar Israel, Israel Hayom, melaporkan Israel dimasukkan ke dalam daftar hitam meskipun upaya Israel terus berlanjut dalam beberapa bulan terakhir untuk mencegah langkah tersebut.

Keputusan PBB ini muncul di tengah meningkatnya laporan hak asasi manusia internasional yang mendokumentasikan dugaan pelecehan seksual dan pelanggaran terhadap tahanan Palestina di pusat-pusat penahanan Israel, khususnya di fasilitas penahanan Sde Teiman dan penjara-penjara lainnya.

Laporan dan kesaksian warga Palestina dan dunia internasional juga telah mendokumentasikan kasus-kasus pelecehan dan serangan seksual selama penggerebekan dan penangkapan Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang diduduki, yang memengaruhi perempuan dan laki-laki.

TEL AVIV - India memiliki “cinta yang luar biasa” terhadap Israel dan memiliki “hubungan unik” dengan negara Yahudi tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkapkan hal itu pada Konferensi Lembah Yordania pada hari Kamis, menggambarkan New Delhi sebagai salah satu pendukung terkuat Israel.

Israel saat ini menghadapi “masalah dengan delegitimasi di dunia, tetapi tidak di India,” kata perdana menteri, memuji hubungan dengan apa yang disebutnya sebagai “kekuatan besar.”

Rezim Zionis itu telah menghadapi kecaman internasional dalam beberapa tahun terakhir atas kampanye militernya di Gaza. Para kritikus Zionis berpendapat operasi Israel di wilayah Palestina tersebut sama dengan genosida.

India dan Israel secara resmi menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1992, meskipun New Delhi mengakui negara Yahudi tersebut pada tahun 1950, hanya beberapa tahun setelah pembentukannya.

Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan hubungan antara kedua negara telah terjalin sejak ribuan tahun yang lalu, dan mencatat “pedagang Yahudi melakukan perjalanan melalui jalur laut yang menghubungkan Mediterania dengan Samudra Hindia” untuk mencapai India.

India saat ini merupakan mitra dagang terbesar kedua Israel di Asia. Perdagangan bilateral, tidak termasuk kontrak pertahanan, mencapai puncaknya antara tahun 2022 dan 2023 sebesar USD10,77 miliar, menurut data dari Kedutaan Besar India di Israel.

Selama kunjungannya ke Israel pada bulan Februari, Modi memuji apa yang disebutnya sebagai “kemitraan pertahanan yang kuat” antara kedua negara dan mengatakan New Delhi dan Israel juga sedang mengerjakan “Perjanjian Perdagangan Bebas yang ambisius.”

India dilaporkan telah menandatangani kesepakatan senjata dengan Israel senilai USD8,6 miliar tahun ini saja.

Netanyahu berterima kasih kepada New Delhi karena telah berdiri “di sisi Israel” setelah serangan Hamas tahun 2023 dan menggambarkan India sebagai “sekutu Asia” negara Yahudi tersebut.

Setelah AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran awal tahun ini, New Delhi menyatakan keprihatinannya.

Saat berbicara dengan Netanyahu pada bulan Maret, Modi menyerukan penghentian permusuhan sesegera mungkin dan mengatakan keselamatan warga sipil harus tetap menjadi prioritas utama.

JALUR GAZA - Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza bentukan Donald Trump menghadapi krisis yang semakin dalam setelah dana rekonstruksi resminya gagal menerima uang dari para donor, meskipun telah dijanjikan dukungan sebesar USD17 miliar. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan baru apakah badan yang didukung Amerika Serikat (AS) ini hanyalah proyek politik kosong.

Menurut Financial Times, dana yang dikelola Bank Dunia yang didirikan untuk dewan tersebut belum menerima kontribusi donor selama empat bulan setelah pembentukannya.

Seseorang yang mengetahui masalah ini mengatakan, “Tidak ada uang yang disetorkan.” Kegagalan ini terjadi meskipun negara-negara anggota menjanjikan USD7 miliar untuk “paket bantuan” Gaza, sementara Trump menjanjikan tambahan USD10 miliar dana dari AS.

Alih-alih menggunakan mekanisme Bank Dunia, yang didukung PBB dan tunduk pada persyaratan pelaporan, sumbangan dilaporkan telah disalurkan melalui rekening JPMorgan.

Pengaturan ini telah menimbulkan kekhawatiran serius, karena tampaknya tidak ada aturan pengungkapan independen yang berlaku untuk rekening pribadi tersebut.

Seorang pejabat Dewan Perdamaian mengatakan kepada Financial Times bahwa “sejumlah opsi telah ditetapkan untuk menerima pendanaan” dan para kontributor telah memilih “opsi lain”.

Pejabat tersebut menambahkan dewan akan melaporkan keuangannya kepada dewan eksekutifnya sendiri, yang terdiri dari pejabat dan penasihat pemerintahan Trump, “pada waktu yang dianggap tepat”.

Dana terbatas yang telah diberikan tampaknya hanya sedikit membantu mengatasi kehancuran Gaza.

Kontribusi Maroko sebesar USD20 juta dilaporkan telah membantu mendanai kantor Nickolay Mladenov, “perwakilan tinggi” dewan untuk Gaza pasca-perang, dan gaji untuk komite teknokrat Palestina yang dibentuk untuk mengatur Jalur Gaza.

Kontribusi terpisah sebesar USD100 juta dari Uni Emirat Arab yang dimaksudkan untuk melatih pasukan polisi Gaza yang baru belum digunakan, dengan program tersebut belum dimulai dan dananya dibekukan.

Pendanaan AS yang dijanjikan juga belum terwujud di lapangan. Departemen Luar Negeri AS bermaksud untuk mengalihkan sekitar USD1,2 miliar pengeluaran bantuan ke proyek-proyek yang terkait dengan agenda dewan, tetapi uang tersebut belum dibelanjakan dan tidak akan dikelola langsung oleh dewan.

Seorang ajudan senior kongres mengatakan tidak ada uang yang diberikan kepada dewan dan “tidak ada niat” untuk mengelolanya oleh badan tersebut.

Dana tambahan sebesar USD50 juta yang dimaksudkan untuk mendanai operasional dewan juga belum didistribusikan, menunggu kontrol keuangan dan sistem yang diperlukan untuk menerima dana AS.

Pengungkapan di FT kemungkinan akan dilihat sebagai bukti lebih lanjut dari kebijakan Trump yang gagal.

Presiden telah menampilkan dewan tersebut sebagai salah satu organisasi internasional “paling penting” yang pernah dibuat, sementara menantunya, Jared Kushner, mempromosikan visi yang muluk-muluk tentang Gaza yang futuristik dan didukung AI dengan pembangunan mewah.

Namun, survei Uni Eropa, PBB, dan Bank Dunia memperkirakan rekonstruksi Gaza akan membutuhkan lebih dari USD70 miliar selama dekade berikutnya.

Dewan tersebut juga gagal melangkah lebih jauh dari tahap perencanaan. Meskipun telah mulai melakukan tender untuk pekerjaan keamanan dan rekonstruksi, belum ada kontrak yang diberikan.

Dasar hukum dewan tersebut tetap tidak jelas. Anggota parlemen AS telah mendesak pemerintahan Trump untuk memberikan jawaban tentang status dan operasinya, termasuk apakah dewan tersebut memenuhi syarat sebagai organisasi internasional yang berhak menerima dana AS.

Ketidakpastian ini juga telah membuat para calon kontraktor khawatir. Salah satu calon kontraktor yang dilaporkan oleh FT bertanya, “Siapa yang bertanggung jawab atas Gaza? Hukum apa yang berlaku di Gaza?”

Pihak lain yang terlibat dalam perencanaan mempertanyakan apa yang terjadi ketika peran dewan sebagai “administrasi transisi” berakhir.

JALUR GAZA - Perintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kepada pasukannya untuk merebut setidaknya 70% kendali atas Gaza hanyalah "awal". Peringatan itu diungkap Khaled Elgindy, peneliti senior di lembaga think tank Quincy Institute.

“Semua indikasi menunjukkan ini adalah bagian dari rencana [Netanyahu] untuk merebut kendali atas seluruh Gaza dan mengosongkan penduduknya,” kata Elgindy kepada Al Jazeera.

Meskipun Dewan Perdamaian "seharusnya menjadi penjaga dan penegak" gencatan senjata dan perjanjian perdamaian yang dimediasi AS antara Israel dan Hamas di Gaza, ia menambahkan bahwa "itu hanyalah fiksi".

Sementara itu, kantor berita Palestina, Wafa, melaporkan tiga orang tewas pagi ini dalam serangan Israel di kota Khan Younis di Gaza selatan.

Satu drone Israel menargetkan para korban di daerah Al-Mawasi, Khan Younis, menurut Wafa, menyebabkan tiga orang tewas dan lainnya terluka.

Penembakan Israel terpisah juga melukai warga Palestina di daerah yang sama, menurut Wafa.

Di bagian utara Jalur Gaza, lima orang terluka dalam serangan Israel di Jalan Yarmouk di Kota Gaza, menurut laporan tersebut.

Militer Israel mengatakan telah mencegat "target udara mencurigakan" yang diidentifikasi di daerah tempat pasukan Israel beroperasi di Lebanon selatan.

Sebelumnya, militer Israel mengeluarkan peringatan serangan udara untuk daerah-daerah di Israel utara.

Para pejabat militer Lebanon dan Israel dijadwalkan akan mengadakan pembicaraan keamanan pertama mereka hari ini di Washington, DC, di tengah upaya yang goyah untuk mengakhiri serangan mematikan dan invasi Israel terhadap tetangga utaranya, lapor kantor berita Associated Press.

Meskipun Lebanon dan Israel baru-baru ini sepakat memperpanjang "gencatan senjata" yang pertama kali disepakati pada pertengahan April, serangan Israel justru meningkat dengan militer Israel mendorong pasukannya lebih dalam ke negara itu dan memerintahkan semua penduduk Lebanon selatan untuk mengungsi ke utara.

An-Nahar, surat kabar harian berbahasa Arab terkemuka di Lebanon, mengatakan "tidak mudah" untuk memprediksi "apa yang mungkin dihasilkan dari negosiasi militer langsung Lebanon-Israel, yang disponsori Amerika Serikat, hari ini di Pentagon".

Dalam unggahan di media sosial, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam mengatakan "tidak ada yang dapat membenarkan" serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon selatan, yang "hanya memperkuat tekad kami akan perlunya gencatan senjata segera, berupaya menuju penarikan penuh Israel dari tanah kami, dan memperluas otoritas Negara atas seluruh wilayahnya."

TEL AVIV - Israel berencana, berkoordinasi dengan Amerika Serikat (AS), untuk memperluas pendudukan Jalur Gaza. Menurut Channel 14 Israel, rencana tersebut mencakup perluasan besar-besaran apa yang disebut Garis Kuning di Gaza, bersamaan dengan pemboman berkelanjutan dan pembunuhan yang ditargetkan di luar area yang dikendalikan tentara Israel, yang saat ini menduduki lebih dari 60% wilayah tersebut.

Sebagai bagian dari strategi baru, saluran berbahasa Ibrani tersebut mengatakan Israel, berkoordinasi dengan Amerika Serikat, akan berupaya secara signifikan memperluas area Garis Kuning di seluruh Jalur Gaza dalam beberapa bulan mendatang.

Sementara itu, pasukan Israel telah melakukan serangkaian serangan darat baru di Lebanon selatan. Menurut Kantor Berita Nasional Lebanon, serangan tersebut menargetkan kota-kota: Tebnine, Qlailah,

Kfardounin, Chaqra, ar-Ramadiyah, Deir Aames, Qana.

Setidaknya enam orang, termasuk dua anak, telah tewas dalam serangan Israel di kota Adloun, di distrik Sidon.

Para korban tewas di dalam mobil, lapor Kantor Berita Nasional.

Serangan terbaru ini menambah jumlah korban tewas menjadi 13 orang akibat serangan Israel di seluruh Lebanon selatan hari ini.

Jurnalis Al Jazeera melihat jet dan drone terbang di atas kota Tyre. Pemerintah setempat terus memperingatkan warga untuk tidak berada di jalan-jalan kota di tengah serangan mematikan Israel yang terus berlanjut.

Kami telah mendengar banyak sirene ambulans sejak sekitar pukul 03.30 pagi. Israel mengeluarkan lebih banyak perintah evakuasi paksa untuk bangunan-bangunan tertentu, empat di antaranya di Tyre dan tiga lainnya di daerah lain di utara kota.

Situasi semakin memburuk di distrik Nabatieh, tempat sebagian besar daya tembak Israel difokuskan selama 72 jam terakhir, dengan ratusan serangan udara.

Tentara Israel dilaporkan menyeberangi Sungai Litani menuju kota Zawtar al-Sharqiyah, tepat di selatan Nabatieh, kota terbesar kedua di Lebanon selatan.

Namun mereka menghadapi perlawanan sengit dari Hizbullah. Kelompok bersenjata tersebut telah merilis video yang menunjukkan para pejuang menargetkan peralatan dan kendaraan militer Israel yang menyeberangi sungai menuju kota tersebut saat pertempuran darat terus berlanjut.

Di latar belakang, terdengar serangan udara di Zibqin yang puncak bukitnya mengarah ke Bint Jbeil, yang sekarang diduduki pasukan Israel dan mereka berusaha maju ke utara.

TEL AVIV - Seorang pria Palestina mengatakan kepada RT bahwa pasukan Israel mengurungnya di dalam kotak mirip peti mati selama lebih dari dua minggu setelah ia menolak menjadi informan. Pengakuan itu muncul di tengah meningkatnya tuduhan penyiksaan di fasilitas penahanan Israel.

Iman Nabhan mengatakan ia ditahan di dalam “wadah besi dengan kotak kayu di dalamnya,” di mana tangan dan kakinya diikat.

Ia mengklaim selama penahanannya, personel Israel memberinya makan melalui lubang dan membiarkannya keluar hanya selama satu menit setiap kali ia perlu menggunakan toilet.

“Sepertinya mereka ingin membuat saya merasa seperti sudah mati sehingga mereka bisa mendapatkan informasi apa pun yang mereka inginkan,” ujar Nabhan. “Saya tinggal di dalam peti mati itu selama 15 hari. Saya merasa seperti hidup di dalam tubuh yang sudah mati.”

Mantan tahanan itu mengatakan pasukan Israel mencoba menekannya untuk bekerja sama dengan menawarkan uang, perjalanan ke luar negeri, dan kesempatan perawatan medis untuk ibunya, yang semuanya ia tolak.

Kesaksian ini muncul ketika Israel menghadapi tuduhan yang semakin meningkat atas perlakuan terhadap warga Palestina dan aktivis pro-Palestina dalam tahanannya.

Awal pekan ini, anggota Australia dari Armada Global Sumud yang menuju Gaza menuduh pasukan Israel melakukan pemerkosaan, pelecehan seksual, pemukulan, penghinaan, dan penyiksaan setelah mereka ditahan dan dideportasi.

Sebelumnya, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir secara pribadi mengunggah rekaman para aktivis armada yang ditahan berlutut dengan tangan terikat setelah Israel mencegat konvoi bantuan tersebut.

Dalam salah satu video, ia terlihat mengibarkan bendera Israel dan mengejek para tahanan, mengatakan kepada mereka, “Selamat datang di Israel, kami adalah tuan tanahnya.”

Ben-Gvir, yang mengawasi sistem penjara Israel, telah berulang kali mengambil sikap keras terhadap Palestina, mendukung undang-undang yang mewajibkan hukuman gantung bagi mereka yang dituduh melakukan terorisme, dan mengklaim para tahanan harus menerima “minimal dari yang minimum” dalam hal makanan.

Menteri Israel itu juga secara terang-terangan menolak kedaulatan bangsa Palestina. Pada bulan November, ia mengklaim, “Tidak ada yang namanya ‘rakyat Palestina’.”

TEL AVIV - Iduladha dirayakan pada hari Rabu (27/5/2026) sementara 360 anak Palestina dan 84 tahanan perempuan tetap ditahan di penjara Israel, jauh dari keluarga mereka. Kabar itu diungkap Masyarakat Tahanan Palestina.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan untuk hari raya tersebut, kepala organisasi non-pemerintah, Abdullah Al-Zaghari, mengatakan para tahanan tersebut termasuk di antara sekitar 9.400 tahanan Palestina yang ditahan Israel.

Al-Zaghari mengatakan tahanan anak-anak termasuk tiga gadis, sementara tahanan perempuan termasuk puluhan ibu yang "dipisahkan dari anak-anak dan keluarga mereka", merampas "kehangatan dan hak alami anak-anak mereka untuk hidup aman".

Ia menambahkan, Israel terus merampas "kebebasan dan kehidupan manusiawi" lebih dari 9.400 tahanan dan narapidana Palestina dan Arab di dalam penjara dan kamp penahanan, di tengah apa yang ia gambarkan sebagai "kebijakan genosida terorganisir".

Dia mengatakan para tahanan menjadi sasaran "dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya" melalui "sistem penyiksaan, penindasan, dan pelecehan sistematis yang komprehensif".

Dia menambahkan lebih dari 100 tahanan dan orang yang ditahan telah meninggal sejak awal perang Gaza, dengan identitas 89 di antaranya telah diumumkan sejauh ini.

DUBLIN - Menteri Luar Negeri Irlandia Helen McEntee mengatakan Irlandia sedang bergerak maju dengan undang-undang yang bertujuan melarang perdagangan barang-barang yang diproduksi di permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki.

McEntee mengatakan pemerintah berharap mengesahkan undang-undang tersebut pada pertengahan Juli. Ini merupakan langkah yang mencerminkan meningkatnya kritik Irlandia terhadap kebijakan Israel di wilayah Palestina.

Langkah Irlandia ini dilakukan meskipun mendapat penentangan keras dari pemerintah Israel, anggota parlemen di Kongres AS, dan tekanan dari kelompok bisnis internasional.

Irlandia telah menjadi salah satu kritikus terkemuka Eropa terhadap kampanye militer Israel yang sedang berlangsung di Gaza.

Sejak akhir tahun 2024, Dublin telah memperingatkan mereka dapat memberlakukan tindakan ekonomi yang menargetkan permukiman atas perluasan pemukiman yang terus berlanjut.

Menteri luar negeri Irlandia mengatakan pendekatan yang lebih keras ini didorong oleh apa yang digambarkannya sebagai kurangnya kemauan pemerintah Israel untuk mengejar solusi damai, menunjuk pada peningkatan tajam serangan pemukim di Tepi Barat yang diduduki, tambahnya.

Surat kabar harian Irlandia, The Irish Independent, melaporkan pernyataan McEntee yang mengatakan peningkatan kekerasan pemukim baru-baru ini di Tepi Barat yang diduduki menunjukkan pemerintah Israel "tidak memiliki keinginan" untuk solusi damai.

JALUR GAZA - Rencana untuk Gaza dikecam sebagai upaya memberikan Israel melalui diplomasi, apa yang gagal dicapainya selama lebih dari dua tahun genosida: perlucutan senjata Hamas dan faksi-faksi Palestina lainnya, tanpa menjamin penarikan penuh Israel dari wilayah yang terkepung tersebut.

Rencana tersebut, yang diedarkan Nickolay Mladenov, perwakilan tinggi Dewan Perdamaian untuk Gaza, muncul meskipun Israel berulang kali melanggar gencatan senjata dan gagal menyelesaikan bahkan fase pertama perjanjian tersebut.

Para kritikus mengatakan Washington dan Tel Aviv sekarang mencoba memaksa pejuang Palestina menyerahkan senjata mereka sementara Israel memperluas kendali militernya di dalam Gaza, termasuk di sepanjang apa yang disebut Garis Kuning.

Namun, para kritikus mengatakan rencana tersebut menuntut perlucutan senjata Palestina sementara gagal menjamin penarikan penuh Israel dari Gaza.

Analis Palestina Muhammad Shehada memperingatkan proposal tersebut dapat memungkinkan Israel untuk mempertahankan sekitar 18 persen Jalur Gaza, termasuk beberapa lahan pertanian paling subur di Gaza, bahkan setelah senjata dan pejuang disingkirkan.

Teks Arab dari peta jalan tersebut menyatakan pasukan Israel akan mundur secara bertahap hanya setelah kemajuan yang terverifikasi dalam "identifikasi, pembatasan, dan pengumpulan" senjata.

Bahkan pada fase terakhir, Israel akan mundur "kecuali untuk perimeter keamanan" sampai Gaza dianggap aman dari ancaman baru.

Rencana tersebut tidak mendefinisikan ukuran perimeter ini, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa Israel dapat mengubah zona keamanan sementara menjadi pendudukan permanen.

Kekhawatiran tersebut diperkuat oleh perilaku Israel sejak gencatan senjata. Israel telah berulang kali melanggar gencatan senjata, melanjutkan serangan, dan gagal memenuhi kewajibannya sendiri selama tahap pertama, sementara masih menuntut agar Hamas melanjutkan perlucutan senjata.

Hamas telah menolak kerangka kerja Dewan Perdamaian, dengan alasan hal itu mengabaikan pelanggaran Israel dan secara tidak adil menuntut perlucutan senjata sementara Israel tetap berada di dalam Gaza.

Hamas bersikeras masalah senjata harus dikaitkan dengan penarikan Israel dari wilayah tersebut.

Mladenov sendiri telah memperingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa pembagian Gaza saat ini berisiko menjadi permanen, dengan lebih dari dua juta warga Palestina berdesak-desakan di kurang dari setengah wilayah Jalur Gaza sementara Israel mempertahankan pasukan di sekitar 60 persen wilayah Gaza.

Peta jalan tersebut menempatkan seluruh transisi di bawah Komite Verifikasi Implementasi, badan yang bertugas memutuskan apakah setiap tahap rencana telah selesai sebelum tahap berikutnya dapat dimulai.

Namun, para kritikus memperingatkan mekanisme tersebut dapat membuat seluruh proses secara efektif bergantung pada persetujuan Israel.

Menurut teks tersebut, komite akan dibentuk oleh perwakilan tinggi untuk Gaza dan mencakup perwakilan dari para penjamin, Pasukan Stabilisasi Internasional, dan Dewan Perdamaian.

Dalam praktiknya, para kritikus mengatakan ini memberi Israel dan sekutunya yang didukung AS kendali penuh atas kecepatan dan hasil proses tersebut.

Perpindahan dari satu fase ke fase berikutnya tidak akan otomatis. Itu akan bergantung pada konfirmasi komite bahwa tahap sebelumnya telah selesai, termasuk pengumpulan senjata, pembongkaran infrastruktur militer, dan pemulihan kondisi keamanan yang dapat diterima berdasarkan rencana tersebut.

Peta jalan tersebut juga menyatakan penarikan Israel akan dilakukan secara bertahap dan terkait langsung dengan kemajuan yang terverifikasi dalam proses "mengidentifikasi, membatasi, dan mengumpulkan" senjata.

Ini berarti Israel tidak diharuskan meninggalkan Gaza terlebih dahulu. Sebaliknya, warga Palestina akan diminta melucuti senjata sementara pasukan Israel tetap berada di dalam wilayah tersebut, dengan penarikan lebih lanjut bergantung pada verifikasi dari luar.

Bahkan fase terakhir pun tidak menjamin penarikan Israel sepenuhnya. Teks tersebut mengatakan pasukan Israel akan meninggalkan Gaza kecuali untuk "perimeter keamanan", di mana mereka akan tetap berada di sana sampai Gaza dianggap aman dari ancaman baru.

Peta jalan tersebut tidak mendefinisikan ukuran perimeter ini atau menetapkan tenggat waktu yang pasti bagi Israel untuk meninggalkannya.

JALUR GAZA - Seorang pejabat senior Hamas mengatakan kampanye militer Israel terhadap Gaza jauh melampaui pendudukan dan merupakan upaya menolak masa depan bagi Palestina di tanah mereka sendiri.

Berbicara kepada media daring Drop Site News, Osama Hamdan mengatakan Israel mengirimkan pesan yang disengaja melalui perang genosida di Gaza.

“Tujuannya adalah untuk mengakhiri keberadaan Palestina di Jalur Gaza, bukan hanya pendudukan,” katanya.

“Mereka mencoba mengirim pesan kepada Palestina bahwa tidak ada solusi di dalam Palestina, dan satu-satunya solusi adalah mereka harus pergi.”

Hamdan menolak anggapan bahwa Hamas harus melucuti senjata dalam kondisi seperti itu.

“Tidak ada orang yang rasional yang akan menerima perpindahan dari kondisi kebebasan, bahkan jika itu melibatkan penderitaan dan kematian, ke kondisi perbudakan dan penghinaan,” katanya, menambahkan bahwa perlawanan tetap menjadi “perlindungan terbaik untuk perjuangan Palestina”.

Ia juga memperingatkan akan terjadinya konflik baru jika tekanan Israel terhadap Palestina terus berlanjut.

“Jika situasinya menjadi ‘laut di belakangmu dan musuh di depanmu’, mereka akan bertempur, bukan hanya Hamas, tetapi warga Palestina pada umumnya akan bertempur,” tambahnya.

AMMAN - Komite Palestina di parlemen Yordania mengutuk tindakan Israel menyita properti dan wakaf Islam Palestina di daerah Bab al-Silsila yang berdekatan dengan Masjid Al-Aqsa. Ketua komite, anggota parlemen Suleiman Abdul Aziz Al-Saud, mengatakan komite sepenuhnya menolak semua tindakan Israel.

Dia menggambarkannya sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan status quo historis dan hukum di Yerusalem yang diduduki.

Ia mengatakan "praktik ilegal" tersebut merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, serangan langsung terhadap identitas kota dan tempat-tempat sucinya, dan upaya berbahaya memaksakan realitas baru dengan kekerasan.

Al-Saud memperingatkan keseriusan tindakan yang meningkat dan potensinya untuk semakin memperparah ketegangan, mengatakan tindakan tersebut merupakan ancaman langsung terhadap stabilitas dan merusak peluang untuk mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif di kawasan tersebut.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Yordania juga mengutuk rencana Israel menyita properti dan wakaf Islam di daerah Bab al-Silsila yang berdekatan dengan kompleks Masjid Al-Aqsa.

Kementerian tersebut menegaskan kembali komitmen Yordania terhadap perwalian Hashemite atas situs-situs suci Islam dan Kristen di Yerusalem.

Kementerian tersebut juga menekankan peran Departemen Wakaf Yerusalem dan Urusan Masjid Al-Aqsa, yang berafiliasi dengan Kementerian Wakaf Yordania, dalam mengawasi urusan masjid tersebut.