JAKARTA - Pegiat media sosial, Ade Armando menegaskan tak pernah bersalah saat merespons cuplikan video ceramah Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK). Ia pun tak bermaksud untuk mengadu domba atau memprovokasi pihak manapun.

Pernyataan itu sekaligus merespons langkah 40 ormas Islam yang melaporkan Ade Armando ke Bareskrim. Ia meyakini, laporan itu tak akan dicabut.

"Saya yakin juga laporan terhadap saya juga tidak akan dicabut nih, akan terus. Tapi saya merasa bahwa saya nggak bersalah kok. Saya tidak pernah mengadu domba, memprovokasi, menghasut siapapun, bahkan untuk membenci JK nggak pernah. Jadi saya tetap yakin dengan sikap saya," ujar Ade.

Ade pun menilai, laporan terhadap dirinya terasa berbeda. Pasalnya, kata dia, ada banyak organisasi Islam yang melayangkan laporan terhadapnya dan dipimpin oleh tokoh agama, Din Syamsuddin. Bahkan, ia mengklaim telah mendapat serangan di sosial media.

"Tapi serangannya itu bukan hanya ke saya. Buat saya untuk pertama kalinya serangannya diarahkan kepada PSI yang berulang kali disebut," ucap Ade.

Bahkan, kata dia, PSI telah mendapat surat ancaman. "Kita baca sama-sama surat-suratnya yang mengatakan bahwa, 'nggak bisa nih selama Ade Armando masih ada di sana, kita nggak akan dukung PSI.' Karena tuduhannya adalah penodaan agama bahwa saya menghina Islam," ucap Ade.

"Sehingga saya menangkap bahwa memang ada upaya sengaja nih beramai-ramai ingin menghabisi saya dan kemudian menghabisi PSI," imbuhnya.

Sebelumnya, pegiat media sosial Ade Armando, Permadi Arya alias Abu Janda hingga Grace Natalie dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh puluhan Aliansi Ormas Islam yang diklaim terdiri atas 40 organisasi.

Laporan dilayangkan terkait beredarnya potongan video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) di UGM beberapa waktu lalu.

"Kami hari ini mewakili sekitar 40 ormas Islam yang kita sebut dengan Aliansi Ormas Islam untuk Kerukunan Umat Beragama datang untuk membuat laporan kepolisian yang akan melaporkan tiga orang, yaitu saudara Ade Armando, Permadi Arya dan Grace Natalie," kata Direktur LBH Hidayatullah, Syaefullah Hamid di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (4/5/2026).

Itu menunjukkan dominasi generasi produktif dalam struktur penduduk saat ini

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di Jawa Timur melambat dalam lima tahun terakhir.

"Terdapat perlambatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,06 persen poin dibandingkan laju pada periode 2010-2020 yang sebesar 0,79 persen,"

kata Statistisi Ahli Madya BPS Jawa Timur Nurul Adriana dalam konferensi pers di Surabaya, Selasa.

SUPAS 2025 mencatat penduduk Jawa Timur pada 2025 sebanyak 42,11 juta jiwa dan sejak Sensus Penduduk 2010 diselenggarakan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur terus mengalami peningkatan.

Hasil SUPAS 2025 dibandingkan SP2020 menunjukkan penambahan jumlah penduduk sebesar 1.445,42 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan 0,73 persen per tahun dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu 2020-2025.

Laju tersebut melambat sebesar 0,06 persen poin jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2010-2020 yang sebesar 0,79 persen per tahun.

Dari total jumlah penduduk Jawa Timur yang mencapai 42,11 juta jiwa, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 20.988.670 jiwa atau 49,84 persen sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 21.122.449 jiwa atau 50,16 persen.

Menurut kelompok umur,

proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 69,28 persen atau meningkat dibandingkan hasil SP2010 yang sebesar 68,34 persen.

Sebaliknya, penduduk usia nonproduktif umur 0-14 tahun turun dibanding SP2010 dari 24,59 persen menjadi 20,57 persen sedangkan kelompok umur 65 tahun ke atas meningkat dari SP2010 yaitu dari 7,07 persen menjadi 10,15 persen.

Menurut generasi, generasi milenial menjadi kelompok terbesar dengan persentase 23,64 persen, diikuti oleh Generasi Z sebesar 22,69 persen dengan kombinasi kedua generasi muda ini mencakup hampir separuh populasi Provinsi Jawa Timur.

"Itu menunjukkan dominasi generasi produktif dalam struktur penduduk saat ini," ujar Nurul.

Kontribusi dari empat generasi lain mencapai 53,67 persen yang terdiri dari Generasi X sebesar 21,86 persen, Post Generasi Z sebesar 17,18 persen, Generasi Baby Boomer sebesar 13,08 persen, dan Pre-Boomer sebesar 1,55 persen.

Untuk Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) Jawa Timur tercatat 1,95 atau turun SP2020 yang sebesar 1,98 dengan Surabaya merupakan kota dengan TFR terendah yaitu 1,70 sedangkan Kabupaten Sampang merupakan kabupaten dengan TFR tertinggi yaitu sebesar 2,25.

Disparitas ini mencerminkan perbedaan karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan akses layanan kesehatan reproduksi antarwilayah.

Sementara untuk Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate/IMR) sebesar 11,84 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup dengan Kota Surabaya memiliki IMR terendah sebesar 9,95 sedangkan Kabupaten Bondowoso memiliki IMR tertinggi mencapai 16,74.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ade Armando resmi mengundurkan diri sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ). Langkah ini diambil lantaran Ade tak ingin PSI terseret kasus dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK).

Ade memastikan, tak ada konflik dirinya dengan PSI. Baginya, keputusan ini untuk kebaikan bersama. "Tidak ada konflik di antara saya dengan PSI, tapi saya mundur menurut saya demi kebaikan bersama," kata Ade dalam jumpa pers di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).

Ade menjelaskan, jalan politiknya ini ditempuh agar PSI tak terus dikaitkan dengan kontroversi yang kerap menimpanya. Termasuk, kasus Ade dengan JK.

Ade merupakan pihak terlapor lantaran turut menyebarkan potongan video ceramah JK yang dinilai mengandung narasi provokatif di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Selama ini saya terlalu sering jadi sasaran tembak akibat ucapan saya, komentar saya, kritik saya terhadap berbagai pihak. Dan kali ini yang tadi dikatakan adalah terkait dengan adanya pelaporan dari pihak-pihak yang menganggap eh misalnya saja saya sengaja menghasut, memprovokasi, atau bahkan ada tuduhan saya memfitnah Pak JK dan seterusnya," ungkapnya.

Ade mengaku tidak masalah apabila dilaporkan karena dianggap menghasut dan memprovokasi. "Seandainya itu memang hanya yang jadi sasaran tembaknya adalah hanya saya, menurut saya ya saya tidak keberatan, saya akan hadapi. Kalau saya dipanggil oleh polisi, saya akan datang, saya akan jelaskan bahwa saya tidak pernah melakukannya. Masalahnya, pada saat yang sama, ternyata ada kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang menurut saya dengan sengaja mengorkestrasi ini untuk juga menyerang atau menghancurkan PSI. Dan saya tidak terima itu," jelasnya.

Ade juga menjelaskan, berbagai kritik dan pendapat yang disampaikannya adalah pernyataan pribadi, tak mewakili sikap PSI. Oleh sebab itu, Ade menyayangkan adanya pihak yang berupa menyudutkan PSI.

"Menurut saya ini tidak sehat. Karena saya yang melakukannya, ya saya sendirilah yang harus bertanggung jawab atas itu. Saya percaya pada teman-teman PSI akan terus memperjuangkan keberagaman, pluralisme, antikorupsi. Sesuatu yang dulu membuat saya merasa perlu bergabung dengan PSI," kata Ade.

Ade menegaskan, "Tapi kalau kehadiran saya justru ternyata dijadikan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menghabisi PSI misalnya, dan menyerang PSI, seolah-olah PSI bertanggung jawab terhadap apa yang saya ucapkan, padahal saya itu bukan pengurus. Saya bukan pengurus PSI, saya adalah kader PSI. Saya anggota PSI saja."

Sebelumnya, 40 ormas Islam yang tergabung dalam Aliansi untuk Kerukunan Umat Beragama resmi melaporkan Ade Armando, Sekretaris Dewan PSI Grace Natalie, dan kreator konten Permadi Arya alias Abu Janda ke Bareskrim Polri. Pelaporan itu berkaitan dengan polemik narasi unggahan potongan video ceramah JK yang menyinggung konflik di Poso dan Ambon di Masjid UGM.

JAKARTA - Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) buka suara merespons kunjungan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Jacklevyn Manuputty dan Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pdt. Victor Tinambunan ke rumah Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) beberapa waktu lalu. Merespons beragam tanggapan dari publik terhadap pertemuan tersebut, GAMKI menghormati sikap yang diambil pimpinan PGI dan HKBP.

Menurut GAMKI, langkah dialog tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga komunikasi yang konstruktif serta meredakan potensi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Maka itu, semua pihak terkhusus umat Kristen diharapkan dapat menyikapinya dengan tenang dan bijak.

“GAMKI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga etika dalam menyampaikan pendapat serta tidak melakukan serangan personal terhadap pihak mana pun. Ruang publik harus dijaga agar tetap sehat, rasional, fokus membahas substansi, dan tidak terjebak pada polarisasi,” kata Kuasa Hukum GAMKI Saddan Sitorus dalam keterangan resmi, Senin (4/5/2026).

GAMKI menegaskan pentingnya menghormati proses yang sedang berjalan, baik melalui jalur hukum ataupun pendekatan dialog, sebagai bagian dari prinsip negara hukum yang harus dijunjung bersama. “Laporan yang dilakukan GAMKI bersama lembaga-lembaga lainnya bagian dari meluruskan sesuatu yang keliru. Karena ucapan Bapak Jusuf Kalla bisa disalahartikan bukan saja oleh umat Kristen, tetapi juga agama lainnya. Hal ini yang ingin kita koreksi dan luruskan,” katanya.

GAMKI menyatakan, kalaupun ceramah Jusuf Kalla disampaikan dalam konteks konflik Poso dan Ambon, tidak bisa dijadikan bersifat umum untuk kalangan masyarakat Kristen di seluruh Indonesia bahkan dunia. Karena, kata dia, konflik Poso dan Ambon tidak mewakili keseluruhan fakta sosial di tengah pemeluk agama masing-masing.

GAMKI menilai pendekatan melalui jalur hukum ini sebagai bentuk antisipasi terjadinya polarisasi di masyarakat. Sebab, jika persoalan ini dibiarkan, maka akan menjadi kegaduhan yang berkepanjangan di ruang publik.

Karena itu, kata GAMKI, laporan puluhan organisasi ke kepolisian beberapa waktu lalu, sebagai antisipasi munculnya gaduh di masyarakat. “Kita tidak mau persoalan ini menjadi bahasan liar di media sosial dan ruang publik. Maka dari itu, kita fokus ke proses hukum yang mengedepankan kesetaraan, keadilan substantif, dan pemulihan,” jelasnya.

Kemudian, GAMKI mengingatkan bahwa perbedaan sikap tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menyerang, melainkan menjadi ruang untuk memperkuat kedewasaan demokrasi dan semangat persatuan. GAMKI berharap seluruh pihak, termasuk tokoh masyarakat, pemuka agama, dan publik luas, dapat mengedepankan sikap bijak, menahan diri, serta berkontribusi dalam menciptakan suasana yang kondusif dan damai.

“Maka walaupun masih ada perbedaan pandangan terkait persoalan ini, GAMKI mengajak kita tetap menghormati para tokoh kita, Bapak Jusuf Kalla, Ketum PGI, Ephorus HKBP, dan para tokoh lainnya. Fokus kepada substansi persoalan, tidak menyerang personal dan hindari polarisasi di media sosial ataupun ruang publik,” pungkasnya.

Sebelumnya, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan ceramahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang tengah menjadi sorotan merupakan refleksi dan fakta peristiwa konflik komunal di Poso dan Ambon. Dia menegaskan tak ada niat menistakan agama sebagaimana yang difitnahkan terhadap dirinya.

Bahkan, JK mengumpulkan tokoh-tokoh perundingan perdamaian yang dikenal dalam Perjanjian Malino I dan II. Dalam pertemuan itu, para tokoh lintas agama bahkan bersepakat apa yang disampaikan JK.

"Ada Ketua Sinode, Pak Imam, Ustaz yang ada waktu itu di Poso menyatakan bahwa begini keadaannya, benar," ujar JK di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa (22/4/2026).

Karena itu, dia meminta masyarakat berhenti memfitnahnya atas tuduhan menistakan agama. JK juga menyinggung nama Ade Armando untuk berhenti berbicara tanpa mengetahui fakta sebenarnya.

JAKARTA - Sebanyak 40 organisasi masyarakat (ormas) Islam melaporkan Grace Natalie, Ade Armando, dan Permadi Arya alias Abu Janda ke Bareskrim Polri hari ini. Ketiganya dilaporkan atas dugaan penghasutan dan ujaran kebencian melalui media elektronik, terkait konten yang dianggap mem-framing Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK).

Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/185/V/2026/SPKT/Bareskrim Polri. Para pelapor diwakili oleh advokat sekaligus perwakilan LBH Syarikat Islam, Gurun Arisastra.

"Saya Gurun Arisastra termasuk pelapor dalam hal ini yaitu dari Lembaga Bantuan Hukum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Syarikat Islam beserta LBH Muhammadiyah, Hidayatullah, AFKN, dan organisasi-organisasi lainnya telah melaporkan tiga figur Ade Armando, lalu Permadi Arya, dan juga Grace Natalie," ujar Gurun di Gedung Bareskrim Polri, Senin (4/5/2026).

Gurun menjelaskan, ketiga terlapor diduga mengunggah potongan video ceramah Jusuf Kalla melalui berbagai platform, termasuk Cokro TV untuk Ade Armando, serta media sosial masing-masing terlapor. Menurutnya, potongan video tersebut disertai narasi yang tidak utuh dan berpotensi menyesatkan publik.

"Video penggalan dan dibangun narasi-narasi yang mengarah kepada perspektif atau konklusi yang tidak utuh di dalam masyarakat. Yang di mana di situ mereka mem-framing bahwa Pak JK dalam ceramah videonya adalah dituduh mengenai terkait dengan pembahasan ajaran agama Kristen terkait dengan syahid," tegas dia.

Lihat video: HEBOH! Jusuf Kalla Dilaporkan Dugaan Penistaan Agama Usai Ceramah!



Padahal dalam video ceramah yang sama, Jusuf Kalla justru menyampaikan kekhawatiran terkait pemahaman keagamaan yang berpotensi menimbulkan kesalahan berpikir. Ia menilai, pemotongan narasi tersebut dapat memicu gangguan hubungan antarumat beragama.

"Pernyataan ini terpotong. Lantas konklusi itu menjadi beredar negatif sehingga menimbulkan keresahan di antar umat beragama, organisasi Islam kami segera melakukan sebuah pelaporan terhadap hal ini karena ada video yang dinarasikan yang tidak utuh sehingga itu menjadi perspektif di lingkungan masyarakat yang dikhawatirkan terjadi perpecahan antar umat beragama lalu disharmonisasi antarumat beragama akibat narasi yang tidak utuh, narasi bohong, ketidakjujuran, ini kan berbahaya," sambungnya.

Para pelapor juga menyerahkan barang bukti berupa flashdisk kepada pihak kepolisian. Atas laporan tersebut, para terlapor dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) junto Pasal 45A ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) junto Pasal 48 UU ITE. Selain itu, mereka juga dikenakan Pasal 243 junto ketentuan penyesuaian pidana serta Pasal 247 KUHP.

(Jonathan Simanjuntak)

JAKARTA - Persatuan Pemuda Mahasiswa Timur Raya melaporkan Ade Armando dan Permadi Arya alias Abu Janda ke Polda Metro Jaya pada Senin (4/5/2026) atas kasus dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong atau hoaks. Laporan ini dipicu oleh unggahan potongan video ceramah mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), saat berbicara di Masjid UGM pada Kamis, 5 Maret 2026 lalu.

Perwakilan Persatuan Pemuda Mahasiswa Timur Raya, Rivai Sabon Mehen menyampaikan, kedua terlapor dituding telah memotong ceramah Jusuf Kalla untuk melakukan provokasi.

“Sebagai warga negara, saya dan kuasa hukum saya bersama kawan-kawan dari Persatuan Pemuda Mahasiswa Timur Raya datang ke Polda Metro untuk membuat laporan polisi kepada Ade Armando dan Abu Janda terkait dengan unggahan video dan podcast mereka di Cokro TV,” kata Rivai.

Ia menilai konten yang diunggah keduanya bersifat provokatif dan mendiskreditkan Jusuf Kalla.

“Pernyataan mereka berdua ini sangat meresahkan warga masyarakat dan kami menganggap bahwa pernyataan beliau adalah pernyataan yang sangat provokatif dan kemudian sangat mendiskreditkan Pak Jusuf Kalla,” ujarnya.

Menurut Rivai, potongan video yang beredar dinilai tidak utuh sehingga memicu kegaduhan di ruang publik.

“Pidato utuh Pak Yusuf Kalla itu tidak diunggah. Tetapi kemudian mereka mengambil sepenggal video itu untuk melakukan provokasi ke ruang publik yang hari ini sangat membuat kegaduhan,” lanjutnya.

Sementara itu, kuasa hukum pelapor, Wahyudin Ingratubun menyebut pihaknya menemukan unsur kesengajaan dalam pemotongan video tersebut.

“Kami menilai bahwa pemenggalan video yang singkat kira-kira 12 detik sampai dengan 1 menit itu adalah suatu mens rea. Kami menemukan ada mens rea yang dilakukan oleh terduga Abu Janda dan Ade Armando,” katanya.

Ia menambahkan, laporan tersebut terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta dugaan penghasutan dan penyebaran hoaks. Wahyudin juga menyebut laporan telah diterima pihak kepolisian. Pihaknya pun akan terus mengawal kasus ini.

“Kami berharap pihak kepolisian bisa memproses sampai dengan kasus ini ditetapkan tersangka,” ucapnya.

Sebelumnya, Yusuf Kalla juga sempat dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh sejumlah pihak, terkait dugaan penistaan agama. Pelaporan tersebut dipicu oleh beredarnya potongan video ceramah Yusuf Kalla di Masjid Kampus UGM. Dalam potongan video itu, pernyataan Yusuf Kalla dinilai menggeneralisasi ajaran agama.

Namun, secara utuh, ceramah tersebut disebut bertujuan menyampaikan pesan perdamaian dan menceritakan pengalaman dalam meredam konflik di sejumlah daerah.

Sebelumnya, Aliansi Profesi Advokat Maluku melaporkan Permadi Arya (Abu Janda) dan Ade Armando buntut mengunggah ceramah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di UGM. Laporan polisi itu dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada Senin (20/4/2026).

Laporan teregister dengan nomor LP/B/2767/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Pelapor diwakili oleh seorang advokat bernama Paman Nurlette yang menilai bahwa Abu Janda dan Ade Armando mengunggah video ceramah JK di UGM yang dipotong-potong.

Nurlette menuturkan unggahan keduanya diduga membuat kegaduhan pada ruang publik. Apalagi keduanya juga diduga menambah narasi hasutan yang memperparah keonaran di ruang publik.

"Perlu kami tegaskan dengan potongan video ceramah Pak JK yang diposting kemudian disertai dengan narasi penghasutan, provokasi, manipulatif, provokatif, dan konfrontatif, itu membentuk persepsi negatif masyarakat di ruang interaksi sosial," ujar Nurlette di Polda Metro Jaya, Senin (20/4/2026).

JAKARTA - Penutupan sebuah program studi (prodi) merupakan suatu keniscayaan. Sepanjang penutupan prodi tersebut telah dilakukan kajian substansial secara mendalam.

Hal ini menurut penilaian Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Brawijaya (UB) Prof Dr. Ir. Imam Santoso.

Dia melanjutkan, kajian ini akan memberikan penilaian secara komprehensif terdapat sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan apakah suatu program studi ditutup.

Bahkan, tidak mustahil hasil telaah tersebut, bisa saja merekomendasikan bukan penutupan program studi, melainkan perlunya penguatan pada stream keilmuan spesifik melalui penyesuaian kurikulum, penajaman kompetensi tertentu, dan sebegainya, sehingga program studi tersebut dapat berkembang dengan sangat baik.

Terkait adanya potensi penutupan suatu program studi, UB telah memiliki regulasi yang diatur dalam Peraturan Rektor (Pertor) Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pembukaan, Perubahan, Penggabungan, dan Penutupan Program Studi.

Sesuai dengan Pertor tersebut, terdapat beberapa alasan yang dipertimbangkan dalam penutupan suatu program studi di UB. Pertama, terdapat perubahan kebijakan pemerintah pusat atau peraturan perundang-undangan.

Kedua, penjaminan mutu yakni apabila sebuah program studi dalam beberapa tahun terakhir secara berturut-turut menunjukkan kualitas mutunya yang menurun drastis dan tidak memenuhi standar mutu akademik berbasis risiko walaupun telah dilakukan pembinaan, sehingga tidak layak dilanjutkan.

Ketiga, mempertimbangkan perkembangan ilmu, teknologi dan seni, dan permintaan serta kebutuhan pemangku kepentingan terhadap penyelenggaran program studi. “Namun demikian, pengusulan penutupan suatu program studi harus mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan mekanismenya,” tambahnya, dikutip dari laman UB, Senin (4/5/2026).

Mekanisme yang dimaksud yakni melalui usulan departemen kepada Dekan, yang tentu dibahas bersama Senat Fakultas. Apabila, Senat Akademik Fakultas menyetujui, akan diusulkan ke rektor. Rektor melalui Direktorat Inovasi Pembelajaran (DIPP) akan melakukan review. Rektor akan meminta pertimbangkan Senat Akademik Universitas terkait usulan penutupan suatu program studi.

“Sehingga dalam melihat adanya potensi penutupan program studi, harus dinilai secara komprehensif dampaknya secara institusional maupun kontribusinya bagi pembangunan yang makin kompleks dan menuntut dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang handal," terangnya.

"Karenanya, saya sangat meyakini, jika nanti misalnya ada kebijakan atau arahan perlunya penyesuaian termasuk kemungkinan penutupan program studi, pasti telah melalui kajian yang komprehensif. Kami di tingkat perguruan tinggi pasti akan melakukan kajian juga dengan tetap mematuhi regulasi dan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan rektor tentang hal tersebut,” lanjutnya.

Direktur DIPP Ishardita Pambudi Tama menambahkan, di luar negeri penutupan prodi biasa terjadi jika memang diperlukan. Ia menceritakan pengalamannya ketika S3 di Australia ada beberapa prodi yang ditutup karena performanya kurang baik dan dosennya pun dipindahkan ke prodi lain.

"Namun, proses penutupan ini bukan sesuatu yang mendadak melainkan prosesnya cukup panjang dan berdasarkan evaluasi serta pertimbangan yang menyeluruh," pungkasnya.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan mengajak Menteri Lingkungan Hidup (LH) M Jumhur Hidayat membahas pengelolaan sampah di TPST Bantargebang , Kota Bekasi, Jawa Barat. Diketahui, TPST Bantargebang hanya akan menerima sampah residu mulai 1 Agustus 2026.

"Kita akan mempersiapkan dan segera saya akan duduk bersama dengan Menteri LH yang baru, Bapak Jumhur, untuk merumuskan bersama apa yang menjadi arahan pemerintah pusat," ucap Pramono di Jakarta Barat, Sabtu (2/5/2026).

Pramono menegaskan bahwa mulai 1 Agustus 2026, bukan berarti sampah Ibu Kota tak bisa dibuang ke Bantargebang. Sampah yang tidak dapat didaur ulang tentunya masih bisa dibuang ke TPST Bantargebang.

Pramono Anung meyakini persoalan pengelolaan di TPST Bantargebang akan segera terselesaikan melalui koordinasi dengan Kementerian LH. "Saya meyakini pasti akan bisa segera tertangani."

Diketahui, mulai 1 Agustus 2025, Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang hanya menerima sampah residu. Melalui aturan tersebut, akun Instagram @kelurahan_pegadungan, mengajak masyarakat untuk melakukan pemilihan sampah sebelum dibuang.

Dijelaskan akun tersebut, sampah residu merupakan jenis sampah yang tidak dapat didaur ulang maupun dimanfaatkan kembali, seperti popok sekali pakai, pembalut, tisu kotor, serta sampah campuran tidak bisa dipilah. TPST Bantargebang tidak menerima sampah organik seperti sisa makanan dan daun.

Dr. Selamat Ginting

Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS)

PENUNJUKAN Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup oleh Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar keputusan administratif dalam reshuffle kabinet.

Inilah langkah politik yang sarat makna, terutama jika dikaitkan dengan momentum Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei hari ini. Sebuah hari yang secara historis identik dengan mobilisasi massa dan tekanan politik dari kelompok pekerja.

Dalam konteks ini, pemerintah tampaknya sedang memainkan strategi klasik namun efektif, yakni: merangkul untuk mengendalikan.

Kooptasi sebagai Strategi Stabilitas

Jumhur bukan sosok teknokrat lingkungan hidup. Ia adalah aktivis buruh yang lama berada di garis depan advokasi pekerja.

Ketika figur seperti ini masuk ke dalam kabinet, pesan politiknya jelas. Pemerintah tidak ingin berhadapan dengan buruh di jalanan, melainkan mengajak mereka masuk ke dalam lingkaran kekuasaan.

Langkah ini dapat dibaca sebagai bentuk kooptasi politik, sebuah strategi meredam potensi oposisi dengan menjadikannya bagian dari sistem.

Dalam banyak kasus, pendekatan ini efektif untuk menurunkan tensi konflik. Buruh tetap turun ke jalan, tetapi tidak lagi sepenuhnya berada dalam posisi berseberangan dengan negara.

May Day 2026, dengan demikian, berpotensi tetap besar secara jumlah massa, tetapi lebih terkendali secara arah politik.

Dari Demonstrasi ke Legitimasi

Jika pada tahun sebelumnya publik menyaksikan gestur simbolik Presiden Prabowo yang “membuka baju” di hadapan buruh—sebuah ekspresi populisme yang kuat—maka tahun ini pendekatannya tampak lebih sistematis.

Pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan simbol kedekatan, tetapi mulai membangun arsitektur politik yang mengintegrasikan gerakan buruh ke dalam kekuasaan.

Dengan Jumhur berada di dalam kabinet dan tetap memiliki legitimasi di kalangan pekerja, demonstrasi berpotensi berubah fungsi: dari alat tekanan menjadi panggung legitimasi.

Dalam skenario ini, kehadiran Presiden di tengah massa buruh bukan lagi menghadapi kritik, melainkan menerima dukungan.

Mengelola Risiko Jalanan

Selama ini, May Day selalu menyimpan potensi eskalasi. Fragmentasi serikat buruh, isu-isu sensitif seperti outsourcing, PHK, dan perlindungan pekerja, dapat dengan mudah memicu aksi besar yang tidak terkendali.

Namun dengan adanya figur seperti Jumhur di dalam pemerintahan, negara memiliki “jembatan komunikasi” langsung dengan massa. Ini menurunkan kemungkinan demonstrasi berubah menjadi konfrontasi terbuka.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar bersiap menghadapi demonstrasi, tetapi berupaya mendesain ulang karakter demonstrasi itu sendiri.

Risiko Mengintai

Meski terlihat canggih, strategi ini bukan tanpa risiko. Pertama, tidak semua kelompok buruh akan menerima pendekatan kooptasi. Sebagian bisa memandang langkah ini sebagai bentuk “penjinakan” gerakan, bahkan pengkhianatan terhadap independensi buruh.

Kedua, ekspektasi akan meningkat tajam. Ketika seorang aktivis buruh masuk ke dalam kabinet, publik pekerja berharap adanya perubahan nyata—bukan sekadar simbolik. Jika tuntutan-tuntutan utama tidak terpenuhi, kekecewaan yang muncul justru bisa lebih besar dan lebih berbahaya secara politik. Dalam situasi seperti itu, kooptasi bisa berbalik menjadi bumerang.

Penunjukan Jumhur Hidayat menjelang May Day 2026 menunjukkan pemerintah sedang menjalankan strategi preventif untuk menjaga stabilitas politik.

Demonstrasi tidak dihapus, tetapi diarahkan. Kritik tidak dibungkam, tetapi diserap. Namun pada akhirnya, keberhasilan strategi ini tidak ditentukan oleh siapa yang berdiri di panggung Monas pada 1 Mei, melainkan oleh apa yang terjadi setelahnya.

Jika kebijakan konkret tidak mengikuti, maka harmoni yang tampak hari ini bisa berubah menjadi akumulasi ketegangan di masa depan.

May Day tahun ini, dengan demikian, bukan sekadar peringatan perjuangan buruh—tetapi juga ujian bagi kemampuan negara mengelola kekuatan sosial tanpa kehilangan kepercayaan mereka.

JAKARTA - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) tengah menangani dugaan praktik pungutan liar (pungli) di Lapas Blitar dengan modus jual beli kamar sel khusus dengan tarif fantastis hingga Rp100 juta per narapidana. Dalam kasus ini, dua petugas telah diperiksa untuk mendalami dugaan pelanggaran tersebut.

Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Lilik Sujandimengatakan proses penanganan masih berlangsung dan saat ini difokuskan pada pengumpulan bukti. “Terkait dengan proses yang di Lapas Blitar pada saat ini masih dalam proses pemeriksaan dalam arti mengumpulkan bukti-bukti,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenimipas, Rabu (29/4/2026).

Ia mengungkapkan, dua petugas yang diperiksa terdiri dari satu staf dan satu pejabat. Keduanya telah ditarik ke kantor wilayah guna mempermudah proses pemeriksaan.

“Memang sudah ada dua petugas kami yaitu salah satu staf dan seorang pejabat yang kami tarik ke kantor wilayah dalam rangka mengintensifkan memudahkan pemeriksaan,” katanya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemenimipas Yan Sultra Indrajaya, menyebut penanganan kasus dilakukan secara terkoordinasi melalui unit pengamanan internal.

“Jadi untuk yang kejadian di Blitar jadi proses kami penanganan itu biasanya juga kami ada Patnal di sini dari Patnal Imigrasi dan ada Patnal Pemasyarakatan,” ujarnya.

Menurutnya, pembentukan tim tersebut bertujuan mempercepat respons terhadap setiap dugaan pelanggaran di lingkungan Kemenimipas. “Inilah sebenarnya juga di Patnal yang dibentuk ini juga untuk mempercepat ketika ada kejadian-kejadian,” kata Yan.

Sebelumnya, oknum petugas sipir Lapas Kelas II B Blitar diduga terlibat praktik jual beli kamar sel khusus dengan tarif fantastis hingga Rp100 juta per narapidana. Mereka telah dipindahkan ke Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan.

Kepala Lapas Kelas IIB Blitar, Iswandi, membenarkan adanya dugaan tersebut. Ia menyebut sejumlah petugas telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di tingkat kantor wilayah.

Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari narapidana kepada pimpinan lapas. Dari hasil penelusuran awal, ditemukan indikasi penawaran fasilitas sel khusus dengan tarif tinggi.

“Setelah dilakukan pendalaman, memang ada indikasi penawaran sel khusus dengan nominal tinggi. Bahkan dari informasi yang kami terima, terjadi negosiasi hingga masing-masing narapidana membayar sekitar Rp60 juta,” ucapnya.

Dunia industri berharap di bawah kepemimpinan Pak Jumhur, kebijakan lingkungan dapat berjalan seiring dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi,

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut positif penunjukan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH) menyusul pengalamannya terhadap dinamika sektor manufaktur setelah lama berkecimpung sebagai tokoh serikat pekerja dan mitra strategis industri.

“Dunia industri berharap di bawah kepemimpinan Pak Jumhur, kebijakan lingkungan dapat berjalan seiring dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Saleh mengatakan pengalaman Jumhur dalam dunia ketenagakerjaan dan hubungan industrial menjadi modal penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan lingkungan dan keberlanjutan industri.

Menurut dia, Jumhur memahami bagaimana roda industri manufaktur bergerak dan apa saja tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam menjaga produktivitas dan efisiensi.

“Pemerintah perlu menjamin ketersediaan bahan baku industri secara tepat waktu dan mempermudah proses perizinan agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi,” ujar mantan Menteri Perindustrian itu.

Pengelolaan bahan baku daur ulang dan sampah industri, lanjut Saleh, harus dipandang sebagai peluang ekonomi, bukan semata beban.

Pemanfaatan bahan baku daur ulang dari limbah dinilai sejalan dengan tren global menuju ekonomi sirkular serta upaya mencapai target net zero emission melalui prinsip reduce, reuse, recycle.

“Dalam konteks ini, tidak boleh ada material yang terbuang sia-sia, melainkan harus didaur ulang menjadi sumber daya bernilai tambah,” kata Saleh.

Ia menilai jika kebijakan tersebut dijalankan secara konsisten maka daya saing industri nasional akan semakin kuat.

Hal ini pada akhirnya akan mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami optimistis, dengan sinergi antara kebijakan lingkungan dan kebutuhan industri, target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai,” ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

PT ABM Investama Tbk (ABMM) akan membagikan dividen tunai sebesar US$15,5 juta atau sekitar Rp267,05 miliar. Hal itu disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 yang digelar pada Rabu (29/4).

Dividen tersebut merupakan bagian dari laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$70,61 juta.

Manajemen menyatakan dividen akan dibagikan secara proporsional kepada pemegang saham yang tercatat pada 8 Mei 2026, dengan jadwal distribusi pada 28 Mei 2026.

Selain itu, perseroan juga menyisihkan dana cadangan sebesar US$100 ribu sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sisa laba bersih akan dimasukkan sebagai laba ditahan untuk mendukung kegiatan usaha ke depan.

Perseroan juga memberikan kewenangan kepada direksi untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen sesuai ketentuan yang berlaku di pasar modal.

Dalam paparan publik, Direktur Utama ABMM Achmad Ananda Djajanegara mengatakan perseroan terus memperkuat posisi sebagai perusahaan energi terintegrasi melalui ekspansi di sektor pertambangan.

"Sebagai bagian dari strategi pertumbuhan jangka panjang di sektor pertambangan, kami telah mengakuisisi perusahaan tambang PT Nirmala Coal Nusantara pada 2024 dan PT Piranti Jaya Utama pada 2025," ujar pria yang akrab disapa Andi itu.

Ia menjelaskan akuisisi tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas produksi batu bara sekaligus memperkuat portofolio tambang, khususnya di Sumatra dan Kalimantan.

Tambang Nirmala Coal Nusantara yang berlokasi di Aceh Barat disebut telah mencatatkan penjualan perdana pada Februari 2026, dengan potensi cadangan mencapai puluhan juta ton.

Sementara itu, tambang Piranti Jaya Utama di Kalimantan Tengah ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada akhir 2026.

"Untuk mengantisipasi kebutuhan pasar Asia yang terus berkembang, ABMM tengah mempersiapkan operasionalisasi PJU," ujar Andi.

Di tengah tantangan sepanjang 2025, ABMM juga mencatat efisiensi operasional dengan volume overburden removal mencapai 235,5 juta BCM.

"Pencapaian ini menegaskan kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan aset dan sumber daya di tengah kondisi pasar yang menantang," ujarnya.

Selain sektor tambang, perusahaan juga memperkuat lini bisnis logistik dan fabrikasi melalui anak usaha, termasuk ekspansi pasar ekspor serta peningkatan kinerja layanan kepada klien strategis.