PT ABM Investama Tbk (ABMM) akan membagikan dividen tunai sebesar US$15,5 juta atau sekitar Rp267,05 miliar. Hal itu disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 yang digelar pada Rabu (29/4).

Dividen tersebut merupakan bagian dari laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$70,61 juta.

Manajemen menyatakan dividen akan dibagikan secara proporsional kepada pemegang saham yang tercatat pada 8 Mei 2026, dengan jadwal distribusi pada 28 Mei 2026.

Selain itu, perseroan juga menyisihkan dana cadangan sebesar US$100 ribu sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sisa laba bersih akan dimasukkan sebagai laba ditahan untuk mendukung kegiatan usaha ke depan.

Perseroan juga memberikan kewenangan kepada direksi untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen sesuai ketentuan yang berlaku di pasar modal.

Dalam paparan publik, Direktur Utama ABMM Achmad Ananda Djajanegara mengatakan perseroan terus memperkuat posisi sebagai perusahaan energi terintegrasi melalui ekspansi di sektor pertambangan.

"Sebagai bagian dari strategi pertumbuhan jangka panjang di sektor pertambangan, kami telah mengakuisisi perusahaan tambang PT Nirmala Coal Nusantara pada 2024 dan PT Piranti Jaya Utama pada 2025," ujar pria yang akrab disapa Andi itu.

Ia menjelaskan akuisisi tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas produksi batu bara sekaligus memperkuat portofolio tambang, khususnya di Sumatra dan Kalimantan.

Tambang Nirmala Coal Nusantara yang berlokasi di Aceh Barat disebut telah mencatatkan penjualan perdana pada Februari 2026, dengan potensi cadangan mencapai puluhan juta ton.

Sementara itu, tambang Piranti Jaya Utama di Kalimantan Tengah ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada akhir 2026.

"Untuk mengantisipasi kebutuhan pasar Asia yang terus berkembang, ABMM tengah mempersiapkan operasionalisasi PJU," ujar Andi.

Di tengah tantangan sepanjang 2025, ABMM juga mencatat efisiensi operasional dengan volume overburden removal mencapai 235,5 juta BCM.

"Pencapaian ini menegaskan kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan aset dan sumber daya di tengah kondisi pasar yang menantang," ujarnya.

Selain sektor tambang, perusahaan juga memperkuat lini bisnis logistik dan fabrikasi melalui anak usaha, termasuk ekspansi pasar ekspor serta peningkatan kinerja layanan kepada klien strategis.

JAKARTA - Sebanyak 300 lampu penerangan jalan umum (PJU) akan dibangun di kawasan Jakarta Pusat. Ratusan lampu itu diagendakan dipasang mulai awal hingga akhir tahun 2026.

Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat, M. Soleh pembangunan PJU ini tersebar di delapan kecamatan yang ada di Jakarta Pusat. Artinya, setiap kecamatan akan dibangun PJU.

"300 titik lampu PJU yang akan dipasang merupakan hasil usulan warga dari tingkat rembuk RW hingga musrenbang tahun 2025," kata Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat, M Soleh, dikutip Senin (16/2/2026).

Pembangunan ini dilakukan untuk menerangi gang permukiman, jalan lingkungan dan sejumlah jalan kolektor. Menurut dia, lampu ini akan memakai jenis LED dengan kapasitas 90-120 watt.

"Lampu PJU berjenis LED yang dipasang di Jalan lingkungan hingga kolektor berkapasitas dari 90 hingga 120 watt," tambah Soleh.

Ini merupakan kegiatan lanjutan dari pembangunan PJU di tahun 2025 yang menyasar 627 titik. Ia berharap pembangunan PJU ini memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Bisnis.com, BANDUNG-- Pemerintah Kota Bandung akan membangun 798 tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) baru pada tahun ini.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi Dishub Kota Bandung, Panji Kharismadi, mengatakan pihaknya menargetkan skala pembangunan PJU dan penerangan jalan lingkungan (PJL) yang jauh lebih besar dari tahun sebelumnya. Adapun pada tahun 2025, Dishub mengklain telah membangun 501 tiang PJU dan 4.106 titik PJL.

"Total pembangunan PJU ditargetkan mencapai 798 tiang dengan 3.840 titik PJL, melalui usulan reses dan Musrenbang," katanya Rabu (21/1/2026).

Angka tersebut belum termasuk alokasi PJU dalam program beautifikasi 18 ruas jalan yang diinisiasi oleh Wali Kota.

“Tahun 2026 juga ada program beautifikasi di 18 ruas jalan, sembilan ruas akan kita bangun PJU baru,” jelas Panji.

Proses perencanaan teknis untuk ruas jalan yang akan dibeautifikasi menurutnya dijadwalkan dimulai pada triwulan I/2026 dan pembangunan fisik pada triwulan II/2026.

Dishub mencatat saat ini terdapat sekitar 36.000 titik PJU eksisting dan 14.000 titik PJL yang berada di kawasan Kota Bandung.

Panji menambahkan perbaikan PJU dan PJL dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan keamanan masyarakat yang beraktivitas di malam hari.

"Hal ini dilakukan karena kebutuhan penerangan di lingkungan tempat tinggal dinilai paling mendesak oleh masyarakat," katanya.

Menurut Panji, pihaknya beroperasi 24 jam sehari dengan terbagi dalam beberapa regu piket, yakni piket pagi, siang dan malam hari untuk menangani gangguan darurat.

Di sisi lain, Dishub juga menginisiasi pembangunan PJU pada sejumlah ruas jalan strategis dengan tingkat kerawanan tinggi. Beberapa lokasi tersebut mencakup Jalan Ciliwung, kawasan Rajawali Timur vdan sepanjang Jalan Sukabumi yang memiliki aktivitas ekonomi malam hari.

Sebagai contoh, di Jalan Rajawali Timur dibangun sekitar 20 tiang PJU untuk mendukung pusat perdagangan tradisional yang aktif hingga subuh. Sementara itu, Jalan Ciliwung mendapat PJU cabang dua di median jalan Taman Sepanjang Ciliwung demi mendukung aktivitas kuliner setempat.

Inovasi lainnya adalah program Penerangan Jalan Gang (PJG) yang ditujukan sebagai solusi permukiman padat dan gang sempit. Pada 2025, program percontohan PJG dilaksanakan di delapan lokasi, dengan total pembangunan 120 tiang.

Program PJG ini kata dia sangat penting mengingat keterbatasan infrastruktur di area padat penduduk dengan gang di bawah dua meter.

“PJG ini ditujukan untuk gang sempit di bawah dua meter yang tidak bisa dilalui kendaraan; Kalau dipaksakan pakai PJU biasa, penggalian sulit dan cahayanya tidak efektif,” kata Panji.

Namun demikian, Panji tidak menampik adanya kendala utama, yakni maraknya kasus pencurian komponen PJU. Pencurian kerap terfokus pada kabel bawah tanah dan isi box panel yang bernilai ekonomi tinggi, seperti kasus di Babakan Ciparay pada akhir Desember 2025.

Selain faktor kriminalitas, banyak PJU juga terhalang oleh ranting pohon yang mengurangi efektivitas cahaya. Pihaknya pun berkolaborasi dengan DPKP dan BPBD Kota Bandung untuk melakukan pemangkasan pohon secara berkala, termasuk di ruas Jalan Suparman.

PT PLN (Persero) memberikan listrik gratis selama enam bulan bagi masyarakat terdampak banjir di Sumatra yang menempati hunian sementara (huntara).

Program ini menyasar kawasan hunian yang dibangun BPI Danantara untuk korban bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan dukungan tersebut mencakup pembebasan biaya listrik selama enam bulan sekaligus pemasangan instalasi listrik hingga kWh meter yang menjadi tanggung jawab PLN.

"Selama enam bulan listrik di huntara kami gratiskan dan juga pemasangan instalasi listrik dan kWh meternya juga menjadi bagian dari tanggung jawabnya PLN," ujar Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (21/1).

Selain pembebasan tarif listrik, PLN juga menyiapkan dukungan kelistrikan lainnya di kawasan hunian sementara tersebut.

PLN menyediakan penerangan jalan umum (PJU) dan fasilitas umum, serta paket pasang baru multiguna secara gratis. Warga juga mendapatkan token listrik gratis selama enam bulan.

"Kami juga menyediakan PJU dan fasilitas umum, kemudian paket pasang baru multiguna yang gratis dan token gratis selama enam bulan," lanjut Darmawan.

Menurut Darmawan, dukungan kelistrikan di hunian ini merupakan bagian dari peran PLN dalam mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatra, khususnya di Aceh.

"Ini menjadi bagian dari pengabdian kami untuk pemulihan di Aceh," tutupnya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan pembangunan sekitar 23 ribu hunian sementara bagi korban banjir dan tanah longsor di Sumatra dapat dituntaskan bertahap sebelum Ramadan.

Saat ini, total huntara yang sedang dikerjakan di berbagai daerah mencapai sekitar 2.500 unit, termasuk 200 unit yang telah selesai di Aceh Tamiang dan sejumlah unit di Sumatra Barat.

Selain huntara fisik, BNPB juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per bulan per kepala keluarga bagi warga yang memilih tinggal sementara di rumah kerabat atau mengontrak.