Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) mengaku terbuka dan akan melakukan kajian soal rencana peningkatan konektivitas kereta lintas tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang kabarnya juga melewati Ibu Kota Nusantara (IKN).

Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kemenko IPK Odo R.M. Manuhutu menyampaikan, pihaknya belum menerima dokumen resmi dari Pemerintah Malaysia, khususnya Sarawak, terkait jalur kereta tersebut.

"Nanti kami lihat lebih lanjut. Tentu saja akan dievaluasi pro and kontra, manfaat bagi Indonesia," tuturnya saat ditemui di Kantor Kemenko IPK, Jumat (19/12/2025).

Odo menekankan bahwa pemerintah memang tengah melakukan perpanjangan jalur kereta api di Indonesia dengan target 12.000 kilometer.

Pasalnya saat ini, tercatat jalur aktif yang beroperasi baru mencapai 6.945 km dengan jalur nonaktif mencapai 2.233 km, sehingga total jalur kereta mencapai 9.178 km.

Untuk menjadi negara maju pun, kata Odo, Indonesia perlu meningkatkan rasio antara jumlah penduduk di suatu wilayah dengan jalur kereta api. Peningkatan ini utamanya di tiga pulau, yakni Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.

Terlebih, saat ini juga terdapat prasarana kereta, seperti jembatan, yang telah berusia 75 tahun hingga 100 tahun.

"Pak Presiden sudah memberikan arahan kepada Pak Menko untuk melakukan percepatan perbaikan untuk revitalisasi plus perpanjang jalan rel kereta api," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Pengangkutan Sarawak YB Dato Sri Lee Kim Shin menegaskan pentingnya kolaborasi antara Nusantara dan wilayah Kalimantan.

"Kami juga sedang mengkaji pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Selain kereta, Kerajaan Sarawak bersiap meluncurkan maskapai baru Air Borneo pada Januari mendatang. Maskapai ini akan menghubungkan Sarawak dengan sejumlah kota di Pulau Borneo, termasuk membuka jalur langsung menuju Nusantara.

Peningkatan konektivitas udara ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi baru, sekaligus mendukung visi Nusantara sebagai “Kota Dunia untuk Semua” yang akan segera mengoperasikan Bandar Udara Internasional Nusantara sebagai bandara komersial.

Sementara itu, Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto menyambut positif rencana tersebut dan menyoroti pentingnya peningkatan konektivitas kawasan.

“Sebentar lagi Bandara Nusantara akan beroperasi sebagai bandara komersial. Ini akan mempermudah mobilitas dari dan ke IKN. Tidak hanya udara, jika jalur kereta api lintas tiga negara terwujud, ini akan menggerakkan ekonomi Asia Tenggara dan memperlihatkan pada dunia kuatnya dinamika ekonomi kawasan,” ujar Bimo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo menggemakan janjinya membangun jaringan kereta di luar Jawa. Pada saat yang sama, tercatat sejumlah jalur kereta api yang sudah dibangun, tetapi mati alias nonaktif.

Menurut data Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, jalur aktif yang beroperasi baru mencapai 6.945 km dengan jalur nonaktif mencapai 2.233 km, sehingga total jalur kereta mencapai 9.178 km. Artinya, terdapat 24,33% rel yang mati atau belum difungsikan.

Perinciannya, Sumatra memiliki jalur aktif sepanjang 1.871 km dengan 146 stasiun dan 7.032 unit KA reguler. Panjang jalur aktif di Jawa mencapai 4.921 km dengan 473 stasiun dan 5.932 unit KA reguler dan 88 unit KA cepat.

Berbeda dengan di Sulawesi yang hanya memiliki jalur aktif sepanjang 109 km dengan 10 unit stasiun dan 7 unit KA reguler yang beroperasi di jalur ini. Sementara Papua tercatat memiliki jalur aktif kereta sepanjang 26 km, dan Kalimantan masih nihil.

Melihat Pulau Kalimantan yang masih nihil jalur kereta api, nyatanya pemerintah melalui Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian No. 16/2025 tentang Perubahan Daftar PSN, tercantum pembangunan Infrastruktur Kereta Api Logistik di Kalimantan Timur.

Meskipun demikian, indeks berita terkait proyek tersebut terakhir pada 2022 dan belum ada kabar terbarunya.

Kala itu, rencananya jalur kereta dikembangkan sebagai interkoneksi dengan sistem jaringan jalur wilayah nasional, Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur, dan antarwilayah dalam IKN.

Jalur kereta api umum yang akan melayani perjalanan antarkota dan perkotaan. Jaringan jalur kereta api antarkota akan menghubungkan Banjarmasin - Pantai Lango - Karang Joang - Sp Samboja - Samarinda.

Selain itu, jalur kereta api antarkota akan menghubungkan wilayah perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) - wilayah perencanaan IKN Barat - Wilayah perencanaan IKN Timur - Sp Samboja - Karang Joang - Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman.

Sementara itu, jaringan jalur kereta api perkotaan akan menghubungkan wilayah perencanaan KIPP - wilayah perencanaan IKN Barat - wilayah perencanaan IKN Timur - wilayah perencanaan IKN Timur 2 - wilayah perencanaan IKN Utara, serta akan menghubungkan wilayah perencanaan IKN Barat dengan wilayah perencanaan IKN Timur 2.

Adapun, jaringan jalur kereta api perkotaan dikembangkan untuk konektivitas antarpusat kegiatan di dalam IKN.

Kemudian pada jalur kereta api di Sulawesi, yakni KA Makassar—Parepare sepanjang 83,1 km mengangkut setidaknya 800 penumpang per hari. Kemenhub, rencananya akan mengembangkan Makassar Urban Train.

Sementara itu, belum disebutkan rencana pengembangan kereta api di Papua.

Sebelumnya, Kepala Negara menyebut bahwa kereta api dapat membuat masyarakat Indonesia lebih kompetitif, sehingga kesejahteraan berpotensi meningkat.

Prabowo mengaku telah memberikan arahan kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait dengan rencana perluasan jalur kereta api tersebut agar dapat segera dilaksanakan.

“Rencanakan yang baik, Trans Sumatra Railway, Trans Kalimantan Railway, Trans Sulawesi Railway,” ujarnya dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta pada Selasa (4/11/2025).

Rencana Reaktivasi

Kemenhub sebelumnya mengungkapkan bahwa target dari Rencana Induk Perkeretaapian Nasional atau Ripnas pada 2030, termasuk reaktivasi jalur kereta api mati, membutuhkan anggaran jumbo.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA Kemenhub Arif Anwar menuturkan bahwa sederet program Ripnas 2030 memang diperlukan beberapa anggaran, dengan total Rp853 triliun untuk periode 2010-2030.

Dia juga tidak menampik bahwa anggaran menjadi masalah dalam pelaksanaan pengembangan kereta api tersebut. Untuk itu, pelaksanaan dari program itu juga akan bergantung pada ketersediaan anggaran yang pemerintah pusat kucurkan.

“Tetapi memang saat ini kita terkendala dengan anggaran, jadi saya rasa tergantung dari kebijakan anggaran yang disampaikan. Jadi apakah nanti akan direaktivasi atau belum, tetapi di dalam Ripnas kami punya program untuk reaktivasi tersebut,” ujarnya, dikutip pada Selasa (30/9/2025).

Kemenhub sendiri menargetkan panjang jalur kereta api pada 2030 dapat mencapai 10.524 kilometer (km) dan termasuk KA perkotaan sepanjang 3.755 km. Rencananya, jaringan perkeretaapiaan di Sumatra akan mencapai 2.900 km. Kemudian di Kalimantan direncanakan jalur kereta api sepanjang 1.200 km.

Untuk Jawa, Madura, dan Bali, rencananya akan mencapai 5.590 km dengan jalur aktif saat ini sepanjang 4.921 km. Sementara jalur kereta api di Papua ditargetkan mencapai 100 km dan di Sulawesi mencapai 734 km.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membangun jalur kereta api di daerah luar Pulau Jawa seperti Pulau Sumatra, Kalimantan, hingga Sulawesi.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta pada hari ini, Selasa (4/11/2025). Menurutnya, revitalisasi Stasiun Tanah Abang menjadi langkah awal dalam memperluas jangkauan kereta api nasional.

“Jadi kereta api kita akan kita perbesar. Di Sumatra, Kalimantan, Jawa, Sulawesi,” kata Prabowo.

Menurutnya, kehadiran kereta api akan memangkas biaya logistik hingga biaya perekonomian dalam aktivitas masyarakat Tanah Air.

Kepala Negara juga menyebut bahwa kereta api dapat membuat masyarakat Indonesia lebih kompetitif, sehingga kesejahteraan berpotensi meningkat.

Prabowo mengaku telah memberikan arahan kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait dengan rencana perluasan jalur kereta api tersebut agar dapat segera dilaksanakan.

“Rencanakan yang baik, Trans Sumatra Railway, Trans Kalimantan Railway, Trans Sulawesi Railway,” ujarnya.

Ditemui usai peresmian, Prabowo kemudian menyampaikan bahwa pembangunan jalur kereta api di luar Pulau Jawa diperlukan tidak hanya untuk mengangkut penumpang, melainkan juga barang.

Dia memandang perlu adanya moda transportasi yang menyokong logistik dan hasil bumi yang didapat dari rakyat, mulai dari kelapa sawit, karet, kopi, timah, hasil tambang, dan lain sebagainya.

“Daripada pakai truk yang banyak, jalan rusak, menghabiskan BBM. Kereta api listrik akan sangat menurunkan biaya ekonomi,” ujar Prabowo.