Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyebut bahwa pemerintah telah mengamankan komitmen pasokan LPG dari Jepang.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan bahwa pasokan dari Negeri Sakura itu akan berasal dari produksi perusahaan migas Jepang, Inpex di Australia.

"Kami mendampingi Menteri ketemu dubes Jepang. Jepang berkomitmen untuk menambah suplai LPG kita yang diproduksi Inpex di Australia," kata Djoko dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI yang disiarkan secara daring, dikutip Kamis (9/4/2026).

Namun, Djoko tak menjabarkan lebih jauh berapa volume yang didapatkan dari Inpex.

Adapun, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah strategis dalam mengamankan pasokan LPG di tengah gangguan pasokan dari Timur Tengah. Pemerintah getol mencari sumber-sumber impor LPG alternatif di luar Timur Tengah, seperti Asia dan Asean.

Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga meminta kilang LPG swasta untuk memprioritaskan penawaran penjualan produknya kepada PT Pertamina Patra Niaga.

Sekretaris Ditjen Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam menekankan pemenuhan kebutuhan LPG 3 kg masyarakat saat ini menjadi prioritas pemerintah di tengah gangguan pasokan energi dari Timur Tengah.

"Kami instruksikan kilang LPG swasta agar prioritaskan penawaran ke Pertamina Patra Niaga. Tadinya produksinya dijual ke industri, tapi kami memberi usulan ke LPG swasta prioritas diberikan penawaran pertama ke Pertamina Patra Niaga," ujar Rizwi dalam kesempatan yang sama.

Strategi lain untuk mengamankan pasokan LPG adalah dengan mengoptimalisasi kilang-kilang dalam negeri untuk produksi BBM dan LPG. Rizwi mencontohkan, RDMP Balikpapan akan dioptimalkan untuk memproduksi LPG alih-alih propylene yang memiliki nilai jual lebih tinggi.

"RDMP Balikpapan yang menghasilkan propylene di mana produknya sebenarnya harganya lebih tinggi, produk ini dikurangi produksinya dan bahan baku nafta digeser untuk memperkaya produk LPG," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Pertamina Hulu Energi (PHE) memperluas langkah ekspansi internasional dengan menggandeng INPEX Corporation untuk menjajaki peluang proyek hulu minyak dan gas bumi di Indonesia dan Asia Tenggara.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang diteken Direktur Utama PHE Awang Lazuardi dan Managing Executive Officer & Senior Vice President Asia Projects INPEX Corporation Akihiro Watanabe dalam Forum Bisnis Indonesia–Jepang di Tokyo, Jepang, Senin (30/3/2026).

Direktur Manajemen Risiko PHE Whisnu Bahriansyah menegaskan, kerja sama ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan dalam memperkuat daya saing global.

“Kolaborasi ini mencerminkan keseriusan PHE dalam memperluas strategic partnership di tingkat internasional,” ujar Whisnu dalam Forum Bisnis Indonesia–Jepang di Tokyo, Jepang, dalam keterangan pers, Rabu (1/4/2026).

Ia menambahkan, sinergi dengan INPEX diyakini dapat membuka peluang pengembangan proyek migas yang tidak hanya bernilai komersial.

“Kami percaya sinergi dengan INPEX akan membuka peluang pengembangan proyek-proyek migas yang tidak hanya bernilai komersial, tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan energi Indonesia dan kawasan,” lanjutnya.

Perluas Jejak Regional

Penandatanganan MoU ini menjadi sinyal penguatan kolaborasi kedua perusahaan dalam menangkap peluang bisnis migas di tengah meningkatnya kebutuhan energi kawasan.

Kerja sama tersebut juga mempertegas hubungan panjang antara PHE dan INPEX yang sebelumnya telah terjalin melalui sejumlah proyek strategis, termasuk pengembangan Proyek Abadi di Indonesia serta kolaborasi di Blok SK510 Malaysia.

MoU ini bersifat sebagai kerangka kerja strategis awal yang akan menjadi fondasi untuk penjajakan peluang bisnis, studi bersama, hingga potensi pengembangan proyek di masa mendatang.

Dorong Ketahanan Energi dan ESG

Melalui kolaborasi ini, PHE menegaskan posisinya sebagai perusahaan hulu migas nasional yang aktif membangun kemitraan global sekaligus mendukung peran Indonesia di industri energi Asia Tenggara.

Selain itu, perusahaan juga menekankan komitmen terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pengelolaan bisnisnya.

PHE menjalankan kebijakan Zero Tolerance on Bribery dengan memastikan pencegahan fraud serta menjaga perusahaan tetap bersih dari praktik penyuapan, antara lain melalui implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berstandar ISO 37001:2016.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan 13 pimpinan perusahaan besar Jepang di Tokyo pada Selasa (31/3/2026), termasuk bos perusahaan energi global INPEX dan bos perusahaan otomotif global Toyota.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah untuk memperkuat kerja sama investasi, khususnya dalam mendorong hilirisasi industri sebagai prioritas nasional. Selain itu, memperkokoh posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Adapun tokoh-tokoh yang hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo di antaranya:

1. Takayuki Ueda, Presiden dan CEO INPEX, perusahaan energi, minyak dan gas.

2. Nobumitsu Hayashi, Governor of Japan Bank for International Cooperation (JBIC), lembaga pembiayaan internasional milik pemerintah Jepang.

3. Yoshinobu Tsutsui, Chairman of Keidanren, federasi bisnis terbesar Jepang.

4. Masayuki Omoto, Presiden dan CEO Marubeni Corporation, perusahaan perdagangan umum.

5. Kenichi Hori, Presiden dan CEO Mitsui & Co. Ltd., perusahaan perdagangan dan investasi global.

6. Kosuke Uemura, Presiden dan CEO Sojitz Corporation, perusahaan perdagangan dan investasi.

7. Shingo Ueno, Presiden dan CEO Sumitomo Corporation, perusahaan perdagangan dan investasi global.

8. Christophe Weber, CEO Takeda Pharmaceutical Company, perusahaan farmasi global.

9. Shinichi Sasayama, Presiden dan CEO Tokyo Gas Co. Ltd., perusahaan energi dan gas.

10. Kenta Kon, Presiden dan CEO Toyota Motor Corporation, perusahaan otomotif global.

11. Katsuya Nakanishi, Presiden dan CEO Mitsubishi Corporation, perusahaan perdagangan dan investasi global.

12. Yuki Kusumi, President dan Group CEO Panasonic Group, perusahaan elektronik dan teknologi.

13. Keita Ishii, Presiden dan COO Itochu Corporation, perusahaan perdagangan dan investasi global.

Teddy menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, Prabowo mendorong para investor Jepang untuk semakin aktif memperluas investasi di Indonesia, terutama pada sektor hilirisasi yang memiliki nilai tambah tinggi.

“Presiden Prabowo mendorong para investor Jepang untuk semakin aktif memperluas investasi di Indonesia, khususnya pada sektor hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis pada Selasa (31/3/2026).

Teddy juga menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dengan para pemimpin perusahaan terkemuka di Jepang itu menjadi kelanjutan dari komitmen investasi Rp380 triliun. Komitmen investasi itu dinilai menunjukkan tingginya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Selain itu, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan iklim investasi yang kondusif, responsif, dan berorientasi pada hasil, sekaligus memperkuat kemitraan strategis Indonesia–Jepang di masa depan.

IDXChannel - PT Pertamina (Persero) dan INPEX Corporation (INPEX) memperkuat kemitraan strategis untuk pengembangan Proyek LNG Abadi di Blok Masela melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU).

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri dan Takayuki Ueda, President & CEO INPEX Corporation di Tokyo, pada Senin 30 Maret 2026.

MoU kali ini merupakan kelanjutan dari MoU sebelumnya yang ditandatangani kedua perusahaan pada Juli 2023 terkait kolaborasi strategis dalam pengembangan rantai nilai proyek LNG Abadi di Blok Masela, Laut Arafura.

Proyek tersebut yang merupakan salah satu proyek gas terbesar di Indonesia yang diharapkan menjadi sumber pasokan energi jangka panjang bagi kawasan Asia.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri mengatakan, melalui kerja sama tersebut, Pertamina dan INPEX menjajaki berbagai peluang sinergi dalam pengembangan proyek, mulai dari aspek hulu hingga potensi pemanfaatan gas dan LNG di berbagai sektor energi.

"Melalui perpanjangan MoU ini, Pertamina berharap proyek LNG ini dapat terealisasi dan menjadi kontribusi nyata Pertamina bagi negara," kata dia, Selasa (31/3/2026).

Pada saat yang sama, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream Pertamina juga melakukan penandatanganan MoU dengan INPEX untuk potensi pengembangan bisnis hulu migas di Indonesia dan Asia Tenggara.

"Pertamina terus mencari sumber-sumber pasokan energi untuk memenuhi kebutuhan energi di Tanah Air. Melalui bisnis Pertamina Group yang terintegrasi hulu hingga hilir, kemitraan strategis dengan berbagai pihak akan memperkuat langkah Pertamina dalam mencapai target ketahanan energi," kata Simon.

Proyek LNG Abadi saat ini dioperasikan oleh INPEX melalui anak perusahaannya, INPEX Masela Ltd., dengan rencana kapasitas produksi mencapai 9,5 juta ton LNG per tahun. Proyek ini juga akan mengintegrasikan teknologi carbon capture and storage (CCS) untuk mendukung pengembangan energi yang lebih rendah emisi.

INPEX telah berpartisipasi dalam kegiatan usaha hulu migas di Indonesia sejak tahun 1960-an dan saat ini bertindak sebagai operator proyek LNG Abadi di Blok Masela.

Melalui kolaborasi strategis ini, Pertamina dan INPEX akan menjajaki kerja sama pada berbagai aspek hulu dan hilir proyek LNG Abadi, termasuk potensi kolaborasi dalam penyerapan (offtake) dan transportasi produk, kegiatan angkutan laut dan marine, hingga kerjasama dalam perdagangan karbon kredit dan carbon offset.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan https://www.danantaraindonesia.co.id/.

(Febrina Ratna Iskana)

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- PT Pertamina (Persero) dan INPEX Corporation (INPEX) memperkuat kemitraan strategis untuk pengembangan Proyek LNG Abadi di Blok Masela, melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU).

Proyek LNG Abadi di Blok Masela, Laut Arafura, Indonesia merupakan salah satu proyek gas terbesar di Indonesia yang diharapkan menjadi sumber pasokan energi jangka panjang bagi kawasan Asia.

Kolaborasi strategis dalam pengembangan rantai nilai proyek LNG Abadi di Laut Arafura ini merupakan kelanjutan dari MoU sebelumnya, yang ditandatangani kedua perusahaan pada Juli 2023.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri mengatakan, melalui kerja sama ini, Pertamina dan INPEX menjajaki berbagai peluang sinergi dalam pengembangan proyek, mulai dari aspek hulu hingga potensi pemanfaatan gas dan LNG di berbagai sektor energi.

"Melalui perpanjangan MoU ini, Pertamina berharap proyek LNG ini dapat terealisasi dan menjadi kontribusi nyata Pertamina bagi negara," jelasnya dalam keterangan, Selasa (31/3/2026).

Penandatanganan dilakukan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri dan Takayuki Ueda, President & CEO INPEX Corporation di Tokyo, Senin 30 Maret 2026.

Pada saat yang sama, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream Pertamina juga melakukan penandatanganan MoU dengan INPEX untuk potensi pengembangan bisnis hulu migas di Indonesia dan Asia Tenggara.

"Pertamina terus mencari sumber-sumber pasokan energi untuk memenuhi kebutuhan energi di Tanah Air. Melalui bisnis Pertamina Group yang terintegrasi hulu hingga hilir, kemitraan strategis dengan berbagai pihak akan memperkuat langkah Pertamina dalam mencapai target ketahanan energi," jelas Simon.

Proyek LNG Abadi saat ini dioperasikan oleh INPEX melalui anak perusahaannya, INPEX Masela Ltd., dengan rencana kapasitas produksi mencapai 9,5 juta ton LNG per tahun. Proyek ini juga akan mengintegrasikan teknologi carbon capture and storage (CCS) untuk mendukung pengembangan energi yang lebih rendah emisi.

INPEX telah berpartisipasi dalam kegiatan usaha hulu migas di Indonesia sejak 1960-an dan saat ini bertindak sebagai operator proyek LNG Abadi di Blok Masela.

Melalui kolaborasi strategis ini, Pertamina dan INPEX akan menjajaki kerja sama pada berbagai aspek hulu dan hilir proyek LNG Abadi, termasuk potensi kolaborasi dalam penyerapan (offtake) dan transportasi produk, kegiatan angkutan laut dan marine, hingga kerja sama dalam perdagangan karbon kredit dan carbon offset.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya ini sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan https://www.danantaraindonesia.co.id/.

Indonesia meraih komitmen investasi dari Jepang hampir Rp400 triliun dalam forum bisnis yang digelar bersamaan dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto.

Nilai tersebut berasal dari kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta Jepang dengan Indonesia.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan investasi tersebut menjadi salah satu hasil utama dari agenda business forum yang berlangsung dari siang hingga sore hari.

"Intinya dari business forum itu adalah adanya kerja sama antara Indonesia dan Jepang dan investasi pemerintah Jepang dan swasta dari Jepang ke Indonesia sebesar kurang lebih Rp380 triliun," ujarnya dalam keterangan pers di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (30/3), waktu Jepang.

Ia menjelaskan sebagian besar investasi tersebut akan mengalir ke sektor energi. Sekitar 95 persen dari total investasi berada di bawah koordinasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani merinci total investasi tersebut setara sekitar US$23,3 miliar atau Rp396,22 triliun (asumsi kurs Rp17.002 per dolar AS).

Dari jumlah tersebut, proyek terbesar berasal dari kerja sama di sektor energi, khususnya proyek Blok Masela.

"Memang tadi disampaikan kurang lebih dalam US dollar terms itu sekitar US$23,3 miliar. Mayoritasnya ada di proyek dengan INPEX dan Pertamina, nilainya kurang lebih US$20,9 miliar," ujar Rosan.

Selain itu, terdapat sejumlah investasi lain di berbagai sektor, termasuk pembiayaan dari sektor keuangan, industri kesehatan, hingga energi baru terbarukan.

Rosan menyebut salah satu investasi tambahan mencakup kerja sama di sektor plasma darah senilai US$1 miliar atau setara Rp17 triliun serta pembiayaan dari perbankan Jepang untuk perusahaan Indonesia.

Ia juga menambahkan minat investasi Jepang di sektor energi bersih terus meningkat termasuk pada proyek geothermal yang tengah dikembangkan di Indonesia.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut porsi terbesar investasi memang berasal dari sektor energi, terutama proyek Blok Masela yang nilainya terus berkembang.

"Total project-nya US$20,9 miliar. Tetapi dengan perkembangan geopolitik seperti ini kemungkinan besar akan nambah, jadi total investasi kita kurang lebih sekitar Rp300 triliun lebih," ujarnya.

Menurut Bahlil, proyek tersebut menjadi salah satu proyek strategis di sektor migas yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional. Pemerintah menargetkan percepatan implementasi proyek, termasuk penyelesaian keputusan investasi akhir (FID) dan proses tender pada 2026.

Ia menambahkan proyek ini juga diharapkan dapat mendukung penguatan hilirisasi energi di dalam negeri, termasuk melalui pemanfaatan gas untuk kebutuhan domestik.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Jepang diawali dengan pertemuan bersama Kaisar Jepang Naruhito dan Putra Mahkota Fumihito di Istana Kekaisaran.

Pertemuan tersebut membahas berbagai isu kerja sama bilateral, termasuk perlindungan lingkungan dan hutan.

Selain itu, forum bisnis Indonesia-Jepang menjadi agenda utama yang mempertemukan pemerintah dan pelaku usaha dari kedua negara.

Jepang selama ini merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia dan secara konsisten masuk dalam lima besar negara dengan realisasi investasi tertinggi.

IDXChannel - PT Petrosea Tbk (PTRO) melalui konsorsium Petrosea-ETI-Nindya meraih kontrak pekerjaan Onshore LNG Perimeter Construction Works dari INPEX Masela LTD.

Dalam keterbukaan informasi BEI, Kamis (26/3/2026) nilai kontrak diperkirakan mencapai Rp989 miliar dengan jangka waktu pelaksanaan selama 36 bulan.

Konsorsium tersebut merupakan kolaborasi antara Petrosea, PT Enviromate Technology International, dan PT Nindya Karya (Persero) untuk proyek yang berlokasi di Lapangan Abadi, Blok Masela, Kepulauan Tanimbar, Maluku.

Di mana Petrosea memiliki porsi partisipasi sebesar 36 persen. Adapun ruang lingkup pekerjaan meliputi pembangunan pagar perimeter dan jalan ekspansi publik, pembangunan jalan pengalihan, relokasi jaringan listrik eksisting, serta opsi pembangunan fasilitas pendukung seperti pioneering jetty dan mini Intensive Vital Care Unit (IVCU).

Dari sisi kinerja, PTRO mencetak laba bersih USD28,80 juta sepanjang 2025, atau melonjak 197 persen dari tahun sebelumnya USD9,7.

Capaian tersebut ditopang oleh pendapatan perseroan yang naik 28,32 persen menjadi sebesar USD886,45 juta dari sebelumnya USD690,81 juta.

Per 31 Desember 2025, total liabilitas perseroan mencapai USD1,28 miliar atau membengkak 106,5 persen, sedangkan jumlah liabilitas naik menjadi USD1,27 miliar dari sebelumnya USD617,51 juta.

Jumlah aset perseroan mencapai USD1,58 miliar hingga periode 31 Desember 2025, meningkat 82,5 persen dari USD867,26 juta pada tahun sebelumnya.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan pemenang lelang penawaran langsung untuk sembilan wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) tahap II dan III/2025.
Adapun, lelang blok migas memiliki nilai investasi total berupa komitmen pasti sebesar US$84,75 juta atau setara Rp1,44 triliun (asumsi kurs Rp16.994 per US$) dan bonus tanda tangan sebesar US$3,65 juta atau sekitar Rp62,02 miliar.
Masing-masing WK dimenangkan oleh perusahaan atau konsorsium berbeda. Selanjutnya, setiap pemenang wajib menjalankan komitmen pasti selama 3 tahun pertama, berupa kegiatan eksplorasi seperti studi geologi & geofisika (G&G), akuisisi dan pengolahan data seismik (2D/3D, pengeboran sumur eksplorasi, hingga kegiatan pengembangan [khusus blok tertentu]).

Sembilan wilayah kerja yang dimaksud yaitu untuk WK Bintuni, WK Karunia, WK Drawa, WK Jalu, WK Southwest Andaman, WK Barong, WK Delapan Muaro, WK Tapah, dan WK Nawasena.
Lebih terperinci, WK Bintuni dimenangkan oleh Konsorsium BP Exploration Indonesia Limited, MI Berau B.V., CNOOC Southeast Asia Limited, dan Indonesia Natural Gas Resources Muturi Inc. Total komitmen investasi pada WK ini mencapai US$16,55 juta dengan bonus tanda tangan US$1,25 juta.
Selanjutnya, lelang WK Karunia dimenangkan oleh PT Sele Raya dengan total komitmen investasi mencapai US$9,9 juta dengan bonus tanda tangan US$300.000.
WK Drawa dimenangkan oleh konsorsium BP Exploration Indonesia Limited, MI Berau B.V., CNOOC Southeast Asia Limited, dan Indonesia Natural Gas Resources Muturi Inc. Total komitmen investasi WK ini mencapai US$6,45 juta dengan bonus tanda tangan US$200.000.
Berikutnya, lelang WK Jalu dimenangkan oleh Armada Talu Holdings B.V. dengan komitmen US$6,6 juta dan bonus tanda tangan US$300.000.
WK Southwest Andaman dimenangkan oleh Mubadala Petroleum (Andaman II JSA) Limited dengan komitmen senilai US$8,2 juta dan bonus tanda tangan US$300.000.
Kemudian, lelang WK Barong dimenangkan oleh konsorsium Inpex Corporation dan BP Exploration Indonesia Limited. Total komitmen pada WK ini mencapai US$2,25 juta dengan bonus tanda tangan US$200.000.
Lelang WK Delapan Muaro dimenangkan oleh PT Tenang Wijaya Sejahtera dengan total komitmen sebesar US$1,5 juta dan bonus tanda tangan US$300.000.
Lalu, lelang WK Tapah dimenangkan oleh PT Goldenheaven Prima Investama dengan total komitmen US$29,55 juta dan bonus tanda tangan US$500.000.
Terakhir, lelang WK Nawasena dimenangkan oleh PT Medco Energi Linggau dengan total komitmen sebesar US$3,5 juta dan bonus tanda tangan US$300.000.
Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, laris manisnya lelang sembilan WK itu membuktikan bahwa industri hulu migas di Indonesia masih memiliki daya tarik bagi investor.
Menurutnya, perbaikan regulasi yang telah dilakukan, termasuk perbaikan bagi hasil, insentif, maupun fasilitas perpajakan, telah terbukti mendukung dalam upaya menciptakan iklim investasi yang lebih baik di sektor hulu migas.
Dengan demikian, kata Laode, dari total sekitar 110 potensi area blok migas baru, telah terdapat 21 area yang telah diminati dan terdapat pemenangnya.
“Pemerintah telah mengidentifikasi 110 area potensial yang tersebar di seluruh nusantara. Ini termasuk 21 wilayah kerja telah didapatkan pengelolanya dari lelang sejak akhir tahun 2024, termasuk sembilan wilayah kerja yang telah diumumkan tersebut,” kata Laode melalui keterangan resmi dikutip Senin (23/3/2026).
Pemerintah berharap wilayah-wilayah kerja ini dapat berkontribusi terhadap ketahanan energi Indonesia di masa depan. Laode pun mengimbau agar pemenang lelang dapat melaksanakan komitmen pasti yang telah ditentukan dengan baik dan segera menyelesaikan kontrak kerja sama.
Untuk mendukung dan memudahkan calon investor melakukan evaluasi dalam memutuskan berinvestasi, pemerintah saat ini juga tengah melakukan beberapa upaya pendalaman studi maupun akuisisi data di beberapa lokasi yang merupakan bagian dari 110 area potensial tersebut.
Menurut Laode, hal ini sebagai bentuk nyata bahwa pemerintah juga akan secara langsung ikut andil dalam kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi.
Laode menuturkan, saat ini, 10 studi telah selesai dilakukan oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS dan beberapa akuisisi seismik/FTG tengah disiapkan oleh Pusat Survei Geologi ESDM. Menurutnya, ini juga menunjukkan semangat eksplorasi Indonesia yang berkelanjutan.
"Bahwa Kementerian ESDM tidak tinggal diam. Pemerintah secara aktif mencari cadangan baru, meningkatkan kualitas data geologi, dan membuka akses bagi investor. Ke-10 area yang telah dilakukan studi LEMIGAS tersebut terbuka bagi investor yang berminat untuk melakukan open data room di LEMIGAS," tutur Laode.
Dia menambahkan bahwa pemerintah terus berkomitmen mendukung kegiatan usaha hulu migas di Tanah Air dengan melakukan pembenahan pengelolaan usaha migas. Pembenahan ini diharapkan dapat memberikan rasa percaya diri bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia.
Selain itu, kontraktor juga akan mendapatkan fasilitas perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pemerintah mengharapkan dengan diumumkannya pemenang lelang ini, potensi yang dimiliki sembilan wilayah kerja tersebut dapat segera turut berkontribusi dalam menjaga produksi migas nasional,” tutup Laode.

IDXChannel - Pemerintah mendorong percepatan realisasi Proyek Abadi Masela yang telah tertunda selama puluhan tahun. Dalam pertemuan dengan pimpinan perusahaan energi Jepang Inpex Corporation di Tokyo, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia meminta agar proyek gas besar di Laut Arafura tersebut segera masuk tahap keputusan investasi akhir dan tidak kembali mengalami penundaan.

Proyek yang nilai investasinya mencapai USD20 miliar atau sekitar Rp339 triliun (dengan kurs Rp16.900 per dolar AS) ini memiliki nilai penggerak ekonomi baru bagi Indonesia Timur sekaligus sumber pasokan gas besar untuk industri nasional di masa depan.

Bahlil mengapresiasi kemajuan pembangunan proyek ini, yang telah mencapai sekitar 25 persen. Namun, dia menegaskan keinginannya agar Proyek Abadi Masela dapat memajukan Front End Engineering and Design (FEED) pada kuartal kedua 2026 atau selambatnya di kuartal ketiga tahun ini, supaya secara paralel dapat melakukan tender Engineering Procurement Construction (EPC).

"Karena kami berkeinginan ini bisa cepat supaya jangan ulur-ulur lagi. Ini 27 tahun, masa kita mau tunggu sampai usia saya 60 tahun baru jadi kan. Apalagi itu kampung ibu saya. Jadi saya pikir bisa tahun ini kita semua tender EPC," ujar Bahlil dalam pertemuan dengan CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda, Minggu (15/3/2026) waktu setempat.

Untuk mencapai target FEED tersebut, Bahlil menawarkan kepada Inpex supaya produksi Lapangan Abadi Masela yang mencapai 9 Million Tonnes Per Annum (MTPA), apabila belum ada pembeli serius hingga akhir April 2026, agar dibeli oleh Danantara, termasuk pasokan untuk program hilirisasi.

"Supaya ada kepastian buyer. Saya menghargai buyer luar negeri, tapi pada saatnya sekarang negara Indonesia harus hadir, untuk bersama-sama dengan Inpex dalam rangka memastikan operasi. Jadi kami saja yang membeli," ujar Bahlil.

Menanggapi Menteri ESDM, CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda juga menyampaikan komitmennya untuk segera menyelesaikan Proyek Abadi Masela.

"Terima kasih banyak, Pak Menteri, untuk kemurahan hati dan komitmennya untuk mendukung proyek ini. Karena ini bukan hanya isu buat saya pribadi, tapi kami segera jajaran Inpex memiliki komitmen juga untuk mempercepat realisasi Abadi ini, termasuk ini saya sudah 12 tahun mengerjakan Abadi. Bukan hanya Pak Menteri, tetapi juga kami memiliki komitmen yang sama untuk segera mengerjakan Abadi. Dan setelah berdiskusi dengan Pak Menteri, kami semakin semangat lagi untuk mempercepat penyelesaian proyek Abadi ini," ujar Ueda.

Adapun dari sisi administratif, kemajuan proyek ini semakin solid dengan tuntasnya sejumlah perizinan krusial di awal 2026. Persetujuan Lingkungan dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) telah diterbitkan pada 13 Februari 2026, menyusul persetujuan pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan pada Januari 2026. Dukungan penuh dari kementerian terkait menunjukkan sinergi kuat pemerintah dalam mengawal investasi jumbo ini agar tetap pada jalurnya.

(NIA DEVIYANA)

pemerintah serius memastikan proyek Abadi Masela benar-benar berjalan setelah puluhan tahun tertunda

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah mempercepat penyelesaian proyek gas bumi Lapangan Abadi, Blok Masela, Maluku, setelah tercapainya kesepakatan investasi megaproyek tersebut senilai 20 miliar dolar AS.

Menurut Bahlil, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, pemerintah serius memastikan proyek Abadi Masela benar-benar berjalan setelah puluhan tahun tertunda.

Dalam pertemuannya dengan CEO INPEX Corporation Takayuki Ueda, di Tokyo, Jepang, Minggu (15/3/2026), Menteri Energi Bahlil telah secara langsung menekankan agar proyek gas raksasa di Laut Arafura itu segera masuk tahap keputusan investasi akhir dan tidak lagi berlarut-larut.

Pertemuan itu menjadi momentum penting untuk mendorong percepatan proyek senilai 20 miliar dolar AS atau setara Rp339 triliun tersebut.

Bagi pemerintah, lanjut Bahlil, Proyek Masela memiliki nilai penggerak ekonomi baru bagi Indonesia bagian timur, sekaligus sumber pasokan gas besar untuk industri nasional di masa depan.

Ia pun mengapresiasi kemajuan pembangunan proyek, yang kini telah mencapai sekitar 25 persen.

Melihat kemajuan yang signifikan ini, lanjut Bahlil, dirinya berkeinginan agar proyek Abadi Masela dapat memajukan kegiatan front end engineering and design (FEED) pada kuartal kedua atau selambatnya kuartal ketiga tahun ini, supaya secara paralel dapat melakukan tender engineering, procurementand construction (EPC).

"Kami berkeinginan ini bisa cepat supaya jangan diulur-ulur lagi. Ini sudah 27 tahun, masa kita mau tunggu sampai usia saya 60 tahun, baru jadi. Apalagi itu kampung Ibu saya. Jadi, saya pikir bisa tahun ini kita tender EPC," ujar Bahlil dalam pertemuan tersebut.

Untuk mencapai target FEED tersebut, Bahlil menawarkan kepada INPEX supaya produksi Lapangan Abadi, yang mencapai 9 juta ton per tahun (million tonnes per annum/MTPA), apabila belum ada pembeli serius hingga akhir April 2026, agar dibeli Danantara, termasuk untuk memenuhi pasokan program hilirisasi.

"Supaya ada kepastian buyer. Saya menghargai buyer luar negeri, tapi pada saat sekarang, negara Indonesia harus hadir, untuk bersama-sama dengan INPEX dalam rangka memastikan operasi. Jadi, kami (Danantara) saja yang beli," ujar Bahlil.

Menanggapi pernyataan Menteri ESDM itu, Takayuki Ueda menyampaikan komitmennya untuk segera menyelesaikan proyek Abadi Masela.

"Terima kasih banyak, Pak Menteri, untuk kemurahan hati dan komitmennya mendukung proyek ini. Karena ini bukan hanya isu saya pribadi, tapi, segera kami, jajaran INPEX juga memiliki komitmen untuk mempercepat realisasi Abadi, termasuk saya ini sudah 12 tahun mengerjakan Abadi. Bukan hanya Pak Menteri, tetapi kami juga memiliki komitmen yang sama untuk segera mengerjakan Abadi. Dan, setelah berdiskusi dengan Pak Menteri, kami semakin semangat lagi untuk mempercepat penyelesaian proyek Abadi ini," ujar Ueda.

Adapun dari sisi administratif, kemajuan proyek ini semakin solid dengan tuntasnya sejumlah perizinan krusial di awal 2026.

Persetujuan lingkungan dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) telah diterbitkan pada 13 Februari 2026, menyusul persetujuan pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan pada Januari 2026.

Dukungan penuh dari kementerian terkait menunjukkan sinergi kuat pemerintah dalam mengawal investasi jumbo ini agar tetap pada jalurnya.

Menteri ESDM kembali mengingatkan INPEX untuk konsisten dalam memenuhi target yang telah disepakati.

Dengan birokrasi yang terus dipercepat dan komitmen investasi yang masif, lanjutnya, Indonesia kini menatap optimis terhadap pembangunan hub energi hijau di Laut Arafura itu.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan operator utama Proyek LNG Abadi di Blok Masela, Maluku, yakni Inpex Masela Ltd. meminta agar pemerintah mempercepat proses perizinan yang berbelit-belit hingga merelaksasi kewajiban tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Hal itu disampaikan oleh Project Director Inpex Masela Jarrad Blinco pada sidang debottlenecking dunia usaha yang digelar oleh Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP), Selasa (24/2/2026).

Jarrad mengatakan, terdapat berbagai kekhawatiran yang dimiliki pihaknya pada proyek dengan nilai investasi awal US$20,9 miliar atau Rp351 triliun itu. Salah satu yang dikhawatirkan investor adalah faktor eksternal dalam hal ini kondisi pasar LNG serta tekanan inflasi.

“Kami melihat belanja modal senilai US$20 miliar ini, sepertinya akibat tekanan global dan inflasi, sudah naik seiring waktu. Ini merupakan kekhawatiran bagi kami. Nilai investasi total ini bisa jadi sudah melebihi US$20 miliar dan berdampak ke kelayakan ekonomi proyek,” ujarnya ke Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan perwakilan kementerian/lembaga di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Salah satu permintaan pihak Inpex kepada pemerintah melalui Satgas P2SP, terang Jarrad, adalah untuk merampingkan dan mempermudah regulasi sehingga bisa menarik para kontraktor di luar negeri.

Dia berkomitmen untuk nantinya memaksimalkan pasokan LNG hasil proyek tersebut untuk kebutuhan dalam negeri. Namun, dalam waktu yang sama, dia tidak menampik perlunya menciptakan suatu keseimbangan antara produksi bagi pembeli internasional dan domestik.

Dia menekankan bahwa bantuan pemerintah untuk mengurai berbagai proses perizinan yang berbelit dinilai sentral untuk memastikan tahun ini proyek bisa mencapai tahap Front End Engineering and Design (FEED). Pada tahap tersebut, operator merancang dan mengembangkan aspek teknis dan estimasi ekonomi sebagai dasar kontruksi.

“Tahap FEED akan diselesaikan tahun ini dan akan diikuti dengan tendering, yang mana akan dilakukan tahun depan,” ujar Jarrad.

Izin Amdal Hingga TKDN

Jarrad mengakui bahwa terdapat kompleksitas besar dan banyaknya instansi yang harus dilewati oleh perusahaan untuk meraih berbagai perizinan. Salah satunya mengenai analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Hal ini menjadi salah satu permintaan Jarrad kepada Purbaya, yang memimpin sidang debottlenecking. Dia mencontohkan, Inpex yang sudah memeroleh Amdal beberapa waktu lalu harus melakukan pembaharuan.

“Kami sudah memperoleh Amdal, namun kami harus memperbaharui itu karena harus memasukkan elemen CCS. Ini berarti tahapan lain untuk perizinan,” ungkapnya.

Untuk itu, Purbaya meminta agar KLH segera menindaklanjuti percepatan izin tersebut, lantaran Inpex menargetkan tahapan FEED bisa rampung pada Oktober 2026.

Tidak hanya itu, Jarrad turut meminta agar pemerintah turut memberikan relaksasi kepada proyek LNG Abadi Masela salah satunya mengenai kewajiban TKDN. Sebab, dia memastikan beberapa komponen proyek harus berasal dari luar negeri karena belum mampu diadakan di dalam negeri.

“Tidak cukup kapasitas untuk mengeksekusi seluruh pekerjaan ini di Indonesia. Saya memohon pemahaman anda untuk membantu kami memeroleh beberapa pengecualian ini, agar proyek bisa ditawarkan kontraktor. Kami akan memulai fase tender pertengahan tahun ini, maka kami berharap bisa mendapatkan informasi ini di pertengahan tahun,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Purbaya pun mengamini permintaan Inpex. Dia menilai apabila ada barang yang tidak bisa dihasilkan dalam negeri maka perlu ada relaksasi TKDN

“Saya memahami apabila ada barang-barang yang tidak bisa diproduksi dalam negeri, amka TKDN harus direlaksasi secara sesuai,” kata Purbaya.

Purbaya juga menyebut akan membentuk suatu tim kecil khusus untuk menindaklanjuti berbagai keluhan Inpex guna memastikan proyek Masela segera berjalan.

Tim itu akan dipimpin oleh Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu, serta Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Presiden (Setpres) Satya Bhakti Parikesit.

“Tantangan-tantangan utama dari perizinan dan persetujuan, kami akan mendukung anda sepenuhnya. Kami akan membentuk tim kecil di sini yang bekerja di seluruh instansi terlibat. Apabila ada penundaan sedikitpun, beri tahu kami. Saya tidak mau ada penundaan lagi,” tuturnya.

Mereka bisa lapor secara reguler kapan pun. Nanti kami bereskan di sini. Jadi, saya akan perlakukan mereka sebagai investor spesial

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berupaya mengatasi hambatan perizinan yang menjadi pemicu tertahannya Proyek Lapangan Abadi Blok Masela oleh INPEX Masela Ltd di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku.

Purbaya dalam sidang hambatan investasi atau debottlenecking di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa, mengumpulkan pihak INPEX dan pihak terkait untuk menemukan penyelesaian dari proyek yang belum selesai meski sudah berjalan puluhan tahun.

Salah satu solusi yang ditawarkan Menkeu adalah ruang pelaporan rutin bagi INPEX dan mitra konsorsiumnya.

Dalam hal ini, Purbaya memperlakukan INPEX sebagai investor prioritas mengingat Blok Masela termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) serta salah satu proyek hulu minyak dan gas bumi terbesar di Indonesia.

“Mereka bisa lapor secara reguler kapan pun. Nanti kami bereskan di sini. Jadi, saya akan perlakukan mereka sebagai investor spesial,” ujar Purbaya.

Menyoal dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Purbaya menyebut telah menerima laporan bahwa prosesnya sudah hampir rampung. Namun, ia masih akan mendalami aspek lanjutan dari dokumen tersebut.

INPEX telah mengantongi Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk kilang darat atau Onshore LNG dari Kementerian Kehutanan pada Januari 2026. Adapun Persetujuan Lanjutan Amdal dari Kementerian Lingkungan Hidup terbit pada awal Februari 2026.

Dalam kesempatan itu, Project Director INPEX Masela Harrad Blinco menjelaskan nilai belanja modal (capital expenditure/capex) proyek Blok Masela diproyeksikan melampaui 20 miliar dolar AS.

Dengan inflasi global dan dinamika pasar internasional, angka tersebut diperkirakan akan terdorong lebih tinggi dibandingkan saat proses tender berlangsung.

Blok Masela ditargetkan memiliki kapasitas produksi sekitar 9,5 juta ton LNG per tahun (MTPA), penyaluran gas domestik sebesar 150 MMSCFD, dan produksi kondensat sekitar 35.000 barel per hari.

Proyek tersebut juga mengintegrasikan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) untuk menghasilkan LNG rendah emisi. Hal ini sejalan dengan tuntutan pasar global.

Dalam pengembangannya, proyek ini melibatkan 11 sumur subsea yang terhubung ke fasilitas FPSO (Floating Production Storage and Offloading) untuk pemrosesan awal gas sebelum dialirkan melalui pipa sepanjang 180 kilometer menuju kilang LNG di Pulau Yamdena, dekat Saumlaki.

Blinco berharap pemerintah dapat mengambil langkah intervensi melalui penyederhanaan regulasi dan percepatan proses perizinan.

Dengan begitu, kontraktor dapat masuk dan membangun proyek secara lebih cepat dan efisien dari sisi biaya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026