Bisnis.com, JAKARTA - Program Indonesia Pintar (PIP) 2026 masih menjadi salah satu bantuan pendidikan yang banyak dicari masyarakat. Memasuki 4 Juni 2026.

pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) masih melanjutkan penyaluran dana PIP Termin 2 yang berlangsung sejak Mei dan dijadwalkan berlanjut hingga September 2026.

Bantuan ini diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan, mulai dari pembelian perlengkapan sekolah, buku pelajaran, seragam, hingga biaya transportasi dan kebutuhan belajar lainnya.

Hingga hari ini belum ada pengumuman resmi mengenai perubahan jadwal pencairan maupun tambahan tahap penyaluran di luar skema yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, siswa dan orang tua disarankan untuk rutin mengecek status penerimaan bantuan secara mandiri melalui laman resmi PIP.

Cara Cek PIP 2026 Lewat HP

Pengecekan status penerima PIP dapat dilakukan secara online melalui telepon genggam tanpa harus datang ke sekolah. Berikut langkah-langkahnya:

1. Buka browser di HP atau komputer.
2. Kunjungi situs resmi PIP di pip.kemendikdasmen.go.id.
3. Pilih menu "Cari Penerima PIP".
4. Masukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
5. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
6. Isi kode verifikasi yang muncul.
7. Klik "Cek Penerima PIP".

Setelah proses selesai, sistem akan menampilkan informasi penerima, nama sekolah, jenjang pendidikan, hingga status pencairan bantuan. Apabila data tidak muncul, siswa dapat menghubungi pihak sekolah untuk memastikan data Dapodik dan identitas kependudukan sudah sesuai.

Besaran Dana PIP 2026

Besaran bantuan Program Indonesia Pintar berbeda pada setiap jenjang pendidikan. Berikut rinciannya:

SD/Sederajat

Rp450.000 per tahun.
Rp225.000 untuk siswa baru dan siswa kelas akhir.

SMP/Sederajat

Rp750.000 per tahun.
Rp375.000 untuk siswa baru atau kategori tertentu.

SMA/SMK/Sederajat

Rp1.800.000 per tahun.
Rp500.000 hingga Rp900.000 bagi siswa baru dan siswa tingkat akhir.

Dana bantuan tersebut dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan pendidikan siswa, termasuk pembelian perlengkapan sekolah, buku, seragam, biaya transportasi, dan kebutuhan belajar lainnya.

Cara Mendapatkan Bantuan PIP 2026

Program Indonesia Pintar tidak diberikan secara otomatis kepada seluruh siswa. Bantuan ini diprioritaskan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah.

Salah satu jalur utama untuk menjadi penerima PIP adalah melalui kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Namun, siswa yang tidak memiliki KIP tetap berpeluang mendapatkan bantuan apabila memenuhi syarat dan diusulkan oleh sekolah melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Selain itu, siswa yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), berasal dari keluarga kurang mampu, yatim piatu, korban bencana, maupun memiliki kondisi sosial tertentu juga berpeluang masuk dalam daftar penerima bantuan.

Karena itu, orang tua dan siswa perlu memastikan seluruh data kependudukan dan data pendidikan telah valid. Jika merasa memenuhi syarat tetapi belum menerima bantuan, siswa dapat berkonsultasi dengan pihak sekolah untuk memastikan data telah diusulkan dalam sistem pendataan pemerintah.

Jadwal Pencairan PIP 2026

Penyaluran Program Indonesia Pintar tahun 2026 dibagi menjadi tiga termin, yaitu:

1. Termin 1 (Februari–April 2026) untuk penerima yang telah terdata sebelumnya.
2. Termin 2 (Mei–September 2026) yang saat ini masih berlangsung.
3. Termin 3 (Oktober–Desember 2026) untuk penerima lanjutan dan siswa yang belum menerima bantuan pada tahap sebelumnya.

Perlu diketahui bahwa pencairan dilakukan secara bertahap sehingga waktu masuknya dana ke rekening setiap siswa bisa berbeda-beda. Faktor validasi data, aktivasi rekening, dan proses administrasi menjadi penyebab utama perbedaan waktu pencairan tersebut.

Memasuki 4 Juni 2026, penyaluran PIP Termin 2 masih terus berjalan dan akan berlangsung hingga September 2026. Oleh sebab itu, siswa yang belum menerima dana pada Mei tidak perlu khawatir karena masih berpeluang mendapatkan bantuan dalam beberapa bulan mendatang selama status penerima telah ditetapkan dan data administrasi dinyatakan valid.

Bisnis.com, RIAU - Direktur PT Riau Petroleum (Perseroda) bapak Prof. Husnul Kausarian, Ph.D menjadi pembicara dalam booth program Adpmet yang berlangsung di kegiatan Indonesian Petroleum Association (IPA) Convec 2026, Jumat (22/5/2026).

Bumd Riau Petroleum bersama Jakarta Oses Energi diberikan kesempatan oleh Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (Adpmet) untuk menyampaikan program dukungan TJSL/CSR dan pengelolaan PI 10% untuk masyarakat daerah operasi migas.

Dalam paparannya, direktur Riau Petroleum membedah program-program CSR yang sudah dilaksanakan perusahaan selama 3 (tiga) tahun belakang ini.

"Riau Petroleum berkomitmen mendukung pembangunan daerah melalui program corporate social responsibility. Orientasinya pada pemberdayaan masyarakat. Ada dalam bidang pendidikan dan olahraga, bidang keagamaan, bidang budaya dan pariwisata, bidang umkm," ujar Husnul Kausarian di hadapan para pengunjung acara IPA Convex, di gedung ICE BSD, Tangerang, Banten.

Dikatakan Husnul lagi, salah satu dukungan program CSR adalah bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa-mahasiswi. Selain itu juga ada program keagamaan yaitu pembangunan pondok pesantren dan bantuan pembangunan masjid.

"Riau Petroleum juga mendukung even pacu jalur yang sudah mendunia. Ini adalah wujud nyata dukungan kita untuk progam pariwisata dan kebudayaan di Riau," kata dia.

Bahkan, lanjut Husnul, Riau Petroleum juga memiliki program unggulan yaitu belanjo baju rayo besamo 1.000 anak yatim piatu dan dhuafa. "Ini semua kita lakukan dari sasaran dan tujuan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, acara IPA Convex 2026 ini telah dibuka secara resmi oleh Menteri ESDM RI, Bahlil Lahadalia.

Dalam sambutannya, Menteri ESDM menyampaikan bahwa pemerintah akan menerapkan kesetaraan perlakuan (equal treatment) kepada seluruh pihak dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan hulu migas.

"Saya akan sampaikan equal treatment. Bagi negara, berpihak kepada BUMN itu penting, tapi jauh lebih penting adalah memikirkan semua kepentingan negara. KKKS yang lain juga mempunyai kontribusi yang sama terhadap pembangunan bangsa dan negara," ujar Bahlil di Tangerang, Banten, Rabu (20/5).

Bisnis.com, PALEMBANG - PT Pusri Palembang sebagai bagian dari holding PT Pupuk Indonesia (Persero) kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat terdampak musibah kebakaran di Jalan Sultan Agung, Kelurahan 1 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang. Setelah sebelumnya bergerak cepat membantu proses penanganan darurat dan menyalurkan bantuan kebutuhan dasar, Pusri kembali memberikan bantuan lanjutan berupa sarana pendidikan bagi anak-anak korban kebakaran (15/05).

Musibah kebakaran yang terjadi pada Minggu malam (10/5/2026) tersebut mengakibatkan delapan rumah warga hangus terbakar dan dua rumah lainnya terdampak. Sedikitnya 50 warga kehilangan tempat tinggal akibat peristiwa tersebut.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak korban terdampak, Pusri menyalurkan bantuan sarana pendidikan kepada total 11 anak yang terdiri dari enam anak tingkat SD, tiga anak tingkat SMP, dan dua mahasiswa. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sekolah para korban sehingga mereka tetap dapat melanjutkan proses belajar di tengah kondisi pasca musibah.

Penyerahan bantuan dilakukan langsung di lokasi terdampak dan dihadiri oleh Sekretaris Perusahaan Pusri, Indah Irmayani, serta turut dihadiri oleh jajaran manajemen dan tim terkait.

Sebelumnya, Pusri turut menerjunkan mobil pemadam kebakaran dari Departemen K3 untuk membantu proses pemadaman api di lokasi kejadian. Selain itu, Pusri juga telah mendistribusikan bantuan kebutuhan dasar berupa peralatan dapur darurat, makanan siap saji, paket sembako, air mineral, serta mendirikan posko darurat bagi warga terdampak.

Sekretaris Perusahaan Pusri, Indah Irmayani, menyampaikan bahwa bantuan sarana pendidikan ini merupakan bentuk perhatian perusahaan terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak korban musibah.

“Pusri turut prihatin atas musibah kebakaran yang dialami warga 1 Ilir. Kami berharap bantuan sarana pendidikan ini dapat membantu anak-anak tetap semangat belajar dan meringankan beban keluarga terdampak selama masa pemulihan. Pusri akan terus hadir dan memberikan dukungan nyata bagi masyarakat, khususnya dalam situasi darurat dan kemanusiaan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pusri terus berkoordinasi dengan RT, RW, serta pihak kelurahan setempat untuk melihat kebutuhan lanjutan masyarakat terdampak, termasuk kemungkinan bantuan tambahan lainnya sesuai kondisi di lapangan.

Melalui kegiatan ini, Pusri menegaskan komitmennya tidak hanya sebagai perusahaan industri pupuk nasional, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang senantiasa hadir memberikan kontribusi sosial dan kemanusiaan bagi lingkungan sekitar perusahaan.

Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 yang diperingati setiap tanggal 2 Mei, BRI melalui aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR), BRI Peduli mengambil peran dalam mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia melalui Program BRI Peduli 'Ini Sekolahku'.

Dalam program ini, BRI Peduli menyelenggarakan berbagai kegiatan di SDN 104 Langensari, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat serta menyalurkan berbagai bantuan dalam mendukung kegiatan belajar para siswa.

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pemberian materi literasi keuangan dasar oleh Relawan BRI dan kelas inspirasi memberikan pemahaman tentang pentingnya menabung sejak dini serta mengenal uang dan fungsinya.

Selain itu, BRI Peduli juga menyalurkan berbagai bantuan seperti bantuan fasilitas pembelajaran berupa dua unit proyektor sebagai sarana pendukung proses belajar-mengajar di sekolah hingga alat tulis kepada para siswa.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan, kegiatan 'Ini Sekolahku' di SDN 104 Langensari yang menghadirkan kegiatan edukatif dan inspiratif merupakan bentuk dukungan dan penguatan motivasi belajar siswa.

"Ini adalah wujud nyata kepedulian BRI bagi kemajuan pendidikan di Indonesia yang tentunya selalu kami upayakan adaptif terhadap perkembangan zaman serta kebutuhan masa depan generasi muda" kata Dhanny.

Sementara itu Kepala Sekolah Sekolah SDN 104 Langensari Dedeh Mulyani mengatakan sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah penerima program BRI Peduli 'Ini Sekolahku' pada 2025.

Dedeh mengatakan sekolahnya mendapat bantuan renovasi dari BRI Peduli yang diberikan dalam bentuk perbaikan bangunan dan sarana prasarana sekolah yang rusak, seperti kursi kelas, meja kelas, lemari kelas, atau peralatan pendukung pendidikan lainnya seperti perbaikan lapangan sekolah.

"Keadaan sekolah kami sebelumnya sangat tidak nyaman dan sekarang semua sudah berubah, sekolah sangat nyaman dan murid kami sangat termotivasi ke sekolah. Kami juga senang, BRI Peduli juga hadir di sekolah kami dalam memperingati Hardiknas 2026 dengan berbagai kegiatan bermanfaat dan meningkatkan motivasi belajar siswa" kata Dedeh.

Sejak diluncurkan pada tahun 2021, program BRI Peduli 'Ini Sekolahku' telah dilaksanakan di 68 sekolah di berbagai wilayah Indonesia. Melalui program ini, BRI tidak hanya memperbaiki bangunan sekolah yang rusak, tetapi juga menyalurkan 264 fasilitas serta membangun 4.666 unit sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar siswa.

Dhanny menegaskan program ini juga menjadi wujud implementasi program berkelanjutan yang tertuang dalam Sustainability Development Goals (SGDs) pilar 4 (empat) tentang kualitas pendidikan.

"Semoga Program BRI Peduli 'Ini Sekolahku' bisa menjadi motivasi dan pemantik semangat bagi para siswa di SDN 104 Langensari untuk terus belajar dengan lingkungan sekolah yang nyaman dan bangunan yang layak hingga akhirnya sekolah ini akan menciptakan SDM unggul bagi kemajuan bangsa," imbuhnya

Bisnis.com, SEMARANG — Bantuan sosial (bansos) merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Hadirnya bansos ini bertujuan untuk rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, hingga penanggulangan bencana.

Berdasarkan jenis bansos yang telah disalurkan pemerintah, terdapat sejumlah program yang bisa atau secara khusus menyasar anak mulai dari usia bayi hingga anak sekolah.

Adapun bantuan yang diberikan untuk anak-anak mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan dan gizi, serta dukungan pemerintah untuk memastikan setiap anak dapat tumbuh dan berkambang secara optimal. Ada PKH hingga PIP, berikut ini empat bansos yang bisa diperoleh anak usia bayi hingga anak sekolah.

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Dilansir dari laman resmi Pemerintah DKI Jakarta, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM).

Sudah hadir sejak tahun 2007 di bawah naungan Kementerian Sosial, bansos PKH bisa membantu keluarga miskin untuk dapat memiliki akses dan pemanfaatan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, pendampingan, dan perlindungan sosial lainnya. Berdasarkan kriteria penerima manfaat, PKH bisa diperoleh anak bayi hingga anak sekolah.

Kriteria Penerima Manfaat PKH

1. Komponen Kesehatan

- Ibu Hamil: maksimal 2 kali kehamilan

- Anak Usia Dini: usia 0-6 tahun, maksimal dua anak

2. Komponen Pendidikan

- Anak SD/MI Sederajat: anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun

- Anak SMP/MTs Sederajat: anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun

- Anak SMA/MA Sederajat: anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun

3. Komponen Kesejahteraan Sosial

- Lanjut usia 70+: maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga

- Penyandang Disabilitas Berat: maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga

Bantuan Komponen untuk Setiap Jiwa dalam Keluarga PKH

- Ibu hamil : Rp2.400.000

- Anak usia dini : Rp2.400.000

- SD : Rp900.000

- SMP : Rp1.500.000

- SMA : Rp2.000.000

- Disabilitas berat : Rp2.400.000

- Lanjut usia : Rp2.400.000

2. Program Indonesia Pintar (PIP)

Dilansir dari laman Kemendikbudristek, Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, peserta PKH, yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah.

PIP diketahui menjadi bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Sesuai dengan tujuannya, bantuan sosial ini dapat diperoleh anak-anak usia sekolah.

Sasaran Utama PIP

1. Peserta didik pemegang KIP

2. Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dengan pertimbangan khusus

3. Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang pertanian, perikanan, kehutanan, pelayaran, dan kemaritiman.

3. KIP Kuliah

Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah merupakan program bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa/i yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Siswa/i penerima bansos ini akan dibebaskan dari biaya pendidikan kuliah penuh dan bantuan biaya hidup bulanan untuk membantu akses pendidikan tinggi. Tak hanya untuk PTN, siswa/i yang lulus di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) juga berhak mendapatkan bantuan KIP.

Persyaratan Program KIP

1. Penerima KIP Kuliah adalah siswa SMA atau sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus dua tahun sebelumnya.

2. Memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah.

3. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru, dan diterima di PTN atau PTS pada prodi dengan akreditasi A/Unggul atau B/Baik Sekali, dan dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada prodi dengan akreditasi C/Baik.

Keterbatasan ekonomi calon penerima KIP Kuliah dibuktikan dengan:

1. Kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP)

2. Terdata pada Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) maksimum pada desil 4

3. Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan.

Jika calon penerima tidak memenuhi salah satu dari ketiga kriteria di atas, maka dapat tetap terdaftar untuk mendapatkan KIP Kuliah dengan syarat bisa memenuhi persyaratan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dalam satu bulan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) domisili asal mahasiswa. Calon penerima pada kriteria ini wajib mengunggah Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

4. PBI JK

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) merupakan program bagian dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan. Melalui program ini, masyarakat miskin atau tidak mampu diberikan bantuan berupa pembayaran iuran BPJS untuk setiap bulannya.

Untuk manfaatnya, para penerima bantuan akan mendapatkan hak dan layanan kesehatan yang hampir sama dengan peserta BPJS biasa seperti berobat gratis, rawat jalan dan rawat inap, pemeriksaan lab obat-obatan dan lain-lain, dan perlindungan dari risiko biaya pengobatan yang mahal. Berdasarkan ketentuannya, diketahui bahwa bayi yang baru lahir dari ibu peserta PBI akan secara otomatis terdaftar sebagai penerima PBI JK.

Sasaran dan Kriteria Utama Penerima PBI JK

1. Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK aktif terdaftar di Dukcapil.

2. Termasuk fakir miskin atau orang yang tidak mampu (biasanya desil 1-4 di DTKS)

3. Nama yang ingin didaftarkan tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial

4. Prioritas untuk lansia, penyandang disabilitas, anak yatim, dan keluarga rentan miskin.

Bisnis.com, JAKARTA - Penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) masih berlangsung pada April 2026 dan menjadi bagian dari termin pertama yang dimulai sejak Februari. Bantuan pendidikan ini disalurkan secara bertahap dan tidak diberikan sekaligus kepada seluruh penerima. Skema tersebut diterapkan agar proses distribusi lebih terukur dan tepat sasaran, khususnya bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.

Pada termin pertama ini, prioritas penerima adalah siswa yang telah terdaftar sebagai pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dana baru dapat dicairkan setelah siswa melakukan aktivasi rekening PIP, dengan estimasi pencairan sekitar 1,5 bulan setelah proses tersebut dilakukan. Karena itu, meskipun berada dalam periode yang sama, waktu pencairan antar sekolah dapat berbeda.

Secara umum, pencairan PIP 2026 dibagi dalam tiga tahap sepanjang tahun. Setelah termin pertama yang berlangsung hingga April, penyaluran akan dilanjutkan ke termin kedua pada Mei hingga September yang menyasar siswa dari usulan dinas pendidikan maupun pemangku kepentingan, serta siswa yang baru melakukan aktivasi rekening. Adapun termin ketiga dijadwalkan pada Oktober hingga Desember untuk memastikan seluruh penerima yang belum tersalurkan dapat memperoleh bantuan.

Besaran dana PIP diberikan satu kali dalam satu tahun anggaran sesuai jenjang pendidikan. Untuk tingkat SD, bantuan berkisar antara Rp225 ribu hingga Rp450 ribu. Pada jenjang SMP, nominal yang diberikan berada di kisaran Rp375 ribu hingga Rp750 ribu. Sementara itu, siswa SMA dan SMK menerima bantuan lebih besar, yakni mulai dari Rp500 ribu hingga Rp1 juta per tahun, dengan penyesuaian pada kelas akhir di semester tertentu.

Pengecekan status penerima PIP dapat dilakukan secara mandiri melalui laman resmi PIP dengan memasukkan NISN, NIK, dan kode verifikasi. Jika data siswa muncul, maka yang bersangkutan terdaftar sebagai penerima bantuan pada tahun berjalan.

Selain bantuan untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah juga kembali membuka program KIP Kuliah 2026 sebagai upaya memperluas akses pendidikan tinggi bagi lulusan SMA/sederajat. Program ini memberikan dukungan biaya kuliah hingga bantuan biaya hidup bagi mahasiswa yang memenuhi kriteria dan diterima di perguruan tinggi penyelenggara.

Tidak semua kampus dapat menerima mahasiswa dengan skema ini. Umumnya, perguruan tinggi kedinasan tidak termasuk dalam penyelenggara KIP Kuliah karena memiliki sistem pembiayaan tersendiri.

Berikut rincian penting terkait KIP Kuliah 2026:

Syarat Penerima

• Lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat tahun 2024, 2025, atau 2026
• Lulus seleksi masuk perguruan tinggi (SNBP, SNBT, atau jalur mandiri) di kampus penyelenggara
• Memiliki potensi akademik baik namun berasal dari keluarga kurang mampu
• Memiliki NISN, NIK, dan NPSN yang valid
• Belum pernah menjadi penerima KIP Kuliah sebelumnya
• Tidak sedang menerima beasiswa lain

Ketentuan Ekonomi

• Pemegang KIP aktif
• Penerima PKH, BPNT, atau KKS
• Terdaftar dalam DTSEN desil 1–5
• Penghasilan orang tua maksimal Rp4 juta per bulan
• Dapat menggunakan SKTM jika tidak terdata bansos

Prioritas Penerima

• Berasal dari wilayah 3T
• Anak pekerja migran Indonesia
• Daerah terdampak bencana
• Penyandang disabilitas

Fasilitas yang Didapat

• Pembebasan biaya kuliah
• Bantuan biaya hidup Rp700 ribu–Rp1,4 juta per bulan
• Bebas biaya pendaftaran UTBK-SNBT

Jangka Waktu Pemberian

• Sarjana/D4: maksimal 8 semester
• D3: maksimal 6 semester
• D2: maksimal 4 semester
• D1: maksimal 2 semester

Jadwal Pendaftaran

• Pembuatan akun: 3 Februari – 31 Oktober 2026
• SNBP: 3–18 Februari 2026
• SNBT: 25 Maret – 7 April 2026

Besaran Bantuan

• Biaya pendidikan: Rp2,4 juta per semester
• Biaya hidup: Rp4,2 juta per semester

Dengan masih berlangsungnya pencairan PIP pada April 2026 serta dibukanya pendaftaran KIP Kuliah, pemerintah terus mendorong pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban biaya pendidikan sekaligus memastikan siswa tetap dapat melanjutkan studi hingga jenjang yang lebih tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali memperpanjang batas waktu aktivasi rekening Program Indonesia Pintar (PIP). Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menetapkan aktivasi rekening PIP diperpanjang hingga 28 Februari 2026, memberi kesempatan bagi jutaan siswa yang belum mengaktifkan rekening agar dana bantuan pendidikan tetap bisa dicairkan.

Perpanjangan ini menjadi krusial di tengah sorotan publik terhadap kasus meninggalnya seorang anak sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga tak mampu membeli perlengkapan sekolah, meski tercatat sebagai penerima bantuan. Peristiwa tersebut membuka kembali persoalan klasik: bantuan ada, tetapi tidak selalu sampai tepat waktu kepada yang paling membutuhkan.

Skema dan Jadwal Pencairan Dana PIP 2026

Dana PIP 2026 dicairkan secara bertahap dalam tiga termin, mengikuti pola tahun-tahun sebelumnya. Mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek Nomor 14 Tahun 2022, pencairan tidak dilakukan sekaligus dan baru dapat dilakukan setelah rekening PIP diaktifkan, dengan estimasi waktu pencairan sekitar 1,5 bulan setelah aktivasi.

Jadwal penyaluran PIP 2026 sebagai berikut:

• Termin 1 (Februari–April)
  Diprioritaskan bagi siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
• Termin 2 (Mei–September)
  Diberikan kepada peserta didik hasil:
  - Usulan dinas pendidikan
  - Usulan pemangku kepentingan
  - Peserta didik yang mengaktifkan rekening setelah ditetapkan sebagai penerima SK Nominasi.
• Termin 3 (Oktober–Desember)
  Diperuntukkan bagi peserta didik yang termasuk kategori termin 1 dan termin 2.

Meski jadwal ditetapkan secara nasional, waktu pencairan dapat berbeda antar sekolah selama masih berada dalam periode termin.

Besaran Dana PIP 2026 per Jenjang Pendidikan

Dana PIP diberikan satu kali dalam satu tahun anggaran pada jenjang pendidikan yang sama dengan rincian berikut:

1. SD/SDLB/Paket A

• Kelas I (Semester Ganjil): Rp225.000
• Kelas II–VI (Semester Ganjil): Rp450.000
• Kelas VI (Semester Genap): Rp225.000
• Kelas I–V (Semester Genap): Rp450.000

2. SMP/SMPLB/Paket B

• Kelas VII (Semester Ganjil): Rp375.000
• Kelas VIII–IX (Semester Ganjil): Rp750.000
• Kelas IX (Semester Genap): Rp375.000
• Kelas VII–VIII (Semester Genap): Rp750.000

3. SMA/SMALB/Paket C

• Kelas X (Semester Ganjil): Rp500.000
• Kelas XI–XII (Semester Ganjil): Rp1.000.000
• Kelas XII (Semester Genap): Rp500.000
• Kelas X–XI (Semester Genap): Rp1.000.000

4. SMK Program 3 Tahun

• Kelas X (Semester Ganjil): Rp500.000
• Kelas XI–XII (Semester Ganjil): Rp1.000.000
• Kelas XII (Semester Genap): Rp500.000
• Kelas X–XI (Semester Genap): Rp1.000.000

5. SMK Program 4 Tahun

• Kelas X (Semester Ganjil): Rp500.000
• Kelas XI–XIII (Semester Ganjil): Rp1.000.000
• Kelas XIII (Semester Genap): Rp500.000
• Kelas X–XII (Semester Genap): Rp1.000.000

Cara Cek Status dan Aktivasi Rekening PIP

Pengecekan status penerima PIP dapat dilakukan secara mandiri melalui Sistem Informasi Program Indonesia Pintar (SIPINTAR):

Cara cek penerima PIP

1. Akses situs https://pip.kemdikbud.go.id
2. Pilih menu Cari Penerima PIP
3. Masukkan NISN
4. Masukkan NIK
5. Isi kode captcha
6. Klik Cek Penerima PIP

Cara aktivasi rekening PIP

1. Aktivasi dilakukan di bank penyalur sesuai jenjang pendidikan:
   - BRI: SD, SMP, Paket A, Paket B
   - BNI: SMA, SMK, Paket C
   - BSI: Seluruh jenjang pendidikan di Provinsi Aceh
2. Aktivasi ditujukan bagi siswa yang tercantum dalam SK Nominasi PIP
3. Aktivasi wajib dilakukan sebelum 28 Februari 2026 agar dana dapat disalurkan

Data Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) menunjukkan bahwa hingga 31 Desember 2025, masih terdapat 2.510.032 peserta didik yang belum mengaktifkan rekening PIP. Setelah perpanjangan hingga 31 Januari 2026, per 15 Januari 2026 jumlah tersebut masih 1.762.975 siswa, hampir 50 persen berasal dari jenjang SD.

Pada tahun 2025, bantuan PIP telah disalurkan kepada 19.000.659 siswa, dengan 6.165.500 siswa di antaranya merupakan penerima baru yang tercantum dalam SK Nominasi dan wajib melakukan aktivasi rekening.

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menegaskan bahwa perpanjangan dilakukan karena masih banyak siswa yang belum menyelesaikan proses aktivasi. Pemerintah mengimbau orang tua, peserta didik, dan pihak sekolah untuk segera mengecek status dan melakukan aktivasi sebelum batas waktu berakhir.

Menanggapi tragedi anak SD di NTT, Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) meminta pemerintah meninjau ulang alokasi anggaran pendidikan. Koordinator GRIPS YAPPIKA ActionAid, Hardiyanto, mendorong penguatan PIP melalui peningkatan besaran bantuan dan perluasan jangkauan penerima.

Selain itu, pemerintah juga didesak meningkatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan memastikan transparansi penggunaannya. Berdasarkan Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2024 KPK, 12 persen sekolah masih menyalahgunakan dana BOS, sementara pada PIP ditemukan praktik pemotongan dana dan pendataan yang tidak tepat sasaran.

Perpanjangan aktivasi rekening PIP hingga 28 Februari 2026 diharapkan menjadi momentum perbaikan agar bantuan pendidikan benar-benar hadir untuk siswa yang paling membutuhkan dan tragedi serupa tak kembali terulang.

Bisnis.com, JAKARTA - Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kembali menjadi perhatian calon mahasiswa di Indonesia. Bantuan pendidikan dari pemerintah ini ditujukan untuk membuka akses kuliah bagi siswa berprestasi yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Melalui KIP Kuliah, penerima berhak mendapatkan pembiayaan pendidikan hingga lulus serta bantuan biaya hidup selama menempuh pendidikan tinggi.

Secara umum, KIP diberikan kepada siswa usia sekolah 6–21 tahun dari keluarga tidak mampu. Khusus untuk KIP Kuliah, bantuan ini diperuntukkan bagi lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat yang berhasil lolos seleksi masuk perguruan tinggi dan memenuhi kriteria ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah. Faktor keterbatasan ekonomi menjadi syarat utama, yang harus dibuktikan melalui dokumen resmi.

Adapun batas penghasilan orang tua atau wali calon penerima KIP Kuliah maksimal Rp4.000.000 per bulan atau Rp750.000 per anggota keluarga. Ketentuan ini dimaksudkan agar bantuan tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh mahasiswa yang membutuhkan dukungan finansial untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Kriteria Umum Penerima KIP (Semua Jenjang)

1. Prioritas penerima meliputi siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin, peserta Program Keluarga Harapan (PKH), pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam atau konflik sosial, serta anak dari warga binaan pemasyarakatan.
2. Dokumen pendukung berupa terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau PBDT, atau memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa atau kelurahan setempat.
   Kriteria umum ini menjadi dasar dalam penetapan calon penerima KIP, termasuk untuk KIP Kuliah. Namun, bagi mahasiswa, terdapat sejumlah persyaratan tambahan yang harus dipenuhi.

Kriteria Khusus KIP Kuliah

1. Jenjang pendidikan: Lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat maksimal dua tahun sebelumnya.
2. Tahun kelulusan: Lulusan tahun 2024, 2025, atau 2026.
3. Status akademik: Telah lulus seleksi masuk perguruan tinggi melalui SNBP, SNBT, atau jalur mandiri di kampus penyelenggara KIP Kuliah.
4. Potensi akademik: Memiliki prestasi akademik yang baik.
5. Identitas pendidikan: Memiliki NISN, NIK, dan NPSN yang valid.
6. Status bantuan: Belum pernah ditetapkan sebagai penerima KIP Kuliah pada tahun sebelumnya.
7. Larangan bantuan ganda: Bukan mahasiswa paruh waktu dan tidak sedang menerima beasiswa lain yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber pembiayaan pendidikan lainnya.

Selain syarat akademik, aspek ekonomi tetap menjadi penentu utama kelayakan penerima KIP Kuliah.

Ketentuan Ekonomi Pendaftar

Calon pendaftar KIP Kuliah harus memenuhi salah satu kriteria berikut:

• Pemegang KIP aktif tahun 2025 atau 2026.
• Berasal dari keluarga penerima PKH, BPNT, KKS, atau terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1–5.
• Berasal dari panti asuhan atau panti sosial.
• Memiliki penghasilan gabungan orang tua maksimal Rp4 juta per bulan atau Rp750 ribu per anggota keluarga, dibuktikan dengan SKTM.

Pengecekan status DTSEN dapat dilakukan melalui operator aplikasi SIKS-NG di desa atau kelurahan, serta melalui aplikasi Cek Bansos yang disediakan pemerintah.

Prioritas dan Pengecualian

Selain kriteria utama, pemerintah juga memberikan prioritas tambahan bagi calon penerima KIP Kuliah yang berasal dari:

• Wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk Papua.
• Anak tenaga kerja Indonesia (TKI) yang masih tergolong layak dibantu.
• Daerah terdampak bencana alam.
• Penyandang disabilitas.

Namun demikian, tidak semua perguruan tinggi dapat menjadi tempat penggunaan KIP Kuliah. Mengutip informasi dari akun media sosial @dibidikmisicom, Selasa (6/1/2026), program ini hanya berlaku di perguruan tinggi yang telah ditetapkan secara resmi sebagai penyelenggara oleh pemerintah.

Beberapa institusi pendidikan yang tidak menerima KIP Kuliah antara lain Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes, Politeknik Keuangan Negara STAN, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), serta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Selain itu, kampus kedinasan dan perguruan tinggi di bawah Kementerian Kesehatan juga tidak termasuk dalam daftar penyelenggara.

Dengan memahami kriteria dan ketentuan tersebut, calon mahasiswa diharapkan dapat mempersiapkan diri sejak dini dan memastikan kelengkapan dokumen agar peluang mendapatkan KIP Kuliah semakin besar. Program ini diharapkan terus menjadi solusi pemerataan akses pendidikan tinggi di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bukit Asam Tbk terus menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Program Beasiswa berkelanjutan AYO SEKOLAH.

Program ini ditujukan bagi siswa/siswi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK/sederajat) dari keluarga pra-sejahtera di wilayah sekitar operasional Perusahaan. Program ini dilaksanakan secara bertahap untuk mendukung tercapainya wajib belajar 12 tahun.

Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengungkapkan, pemberian Beasiswa Ayo Sekolah merupakan wujud komitmen Perusahaan untuk terus berbagi dan memberi manfaat bagi masyarakat.

“Bagi kami, keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari kinerja bisnis, tetapi juga dari dampak positif yang dapat kita berikan secara berkelanjutan,” jelasnya.

Tercatat, sepanjang tahun 2025, Program AYO SEKOLAH telah memberikan manfaat kepada 2.659 siswa yang tersebar di wilayah operasional Bukit Asam, meliputi Tanjung Enim, Palembang, Bandar Lampung, Ombilin, dan Jakarta. Adapun rincian penerima manfaat terdiri dari 896 siswa SD, 1.200 siswa SMP dan 563 siswa SMA/SMK.

Total bantuan pendidikan yang disalurkan melalui Program AYO SEKOLAH sepanjang tahun 2025 mencapai Rp3,9 miliar. Penyaluran bantuan pendidikan ini dilakukan secara berkala dengan besaran bantuan yang disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan. Skema penyaluran ini memastikan bantuan diterima secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Program AYO SEKOLAH diharapkan mampu menjamin akses pendidikan dasar hingga menengah bagi anak-anak dari keluarga pra-sejahtera di wilayah operasional Perusahaan, serta meningkatkan kualitas dan peluang masa depan generasi muda untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” lanjutnya.

Pelaksanaan program AYO SEKOLAH ini juga sejalan dengan komitmen Bukit Asam dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Nomor 4, yaitu menjamin pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyalurkan tunjangan khusus senilai Rp 32 miliar bagi 16.467 pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang terdampak bencana di empat provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Timur. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan penyaluran tunjangan tersebut dilakukan secara bertahap mulai Desember 2025 hingga Februari 2026.

Langkah ini diambil guna memastikan layanan pendidikan tetap berjalan meskipun berada dalam situasi darurat.

“Dalam kondisi bencana, keselamatan warga sekolah menjadi prioritas utama. Namun, hak anak untuk tetap belajar tidak boleh terhenti. Pemerintah hadir untuk memastikan pendidikan darurat dapat berjalan, sekaligus memberikan dukungan bagi para guru yang tetap mengabdi di wilayah terdampak,” kata Mendikdasmen Mu'ti di Jakarta, Sabtu (27/12/2025).

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti mengatakan langkah tersebut merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap penderitaan PTK yang terdampak bencana.

“Akhir tahun yang bagi sebagian orang dapat dinikmati dengan hangat dan penuh suka cita bersama keluarga, justru menjadi momen yang sangat memprihatinkan bagi saudara-saudara kita, khususnya para pendidik dan tenaga kependidikan di sejumlah wilayah terdampak bencana,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Suharti, sebagai bentuk kepedulian Kemendikdasmen, tunjangan khusus tersebut disalurkan untuk meringankan beban para penyintas bencana.

“Semoga bantuan kepedulian di akhir tahun ini dapat menjadi penyemangat dan menandai kehadiran pemerintah untuk terus membersamai saudara-saudara kita melewati masa pemulihan ini dengan keyakinan penuh kepada Tuhan dan rasa optimisme,” ujarnya.

Ia merinci jumlah PTK terdampak dari masing-masing jenjang pendidikan beserta nilai bantuannya. Untuk jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), tercatat 915 pendidik terdampak dengan total bantuan sebesar Rp 1,8 miliar.

Pada jenjang pendidikan dasar, jumlah pendidik yang terdampak bencana mencapai 10.274 orang dengan total bantuan sebesar Rp 20,5 miliar.

Sementara itu, pada jenjang pendidikan menengah tercatat sebanyak 5.258 pendidik terdampak dengan nilai bantuan sebesar Rp 10,5 miliar. Adapun jumlah tenaga kependidikan terdampak tercatat sebanyak 20 orang.

Untuk tenaga kependidikan tersebut, Suharti menyebutkan sebanyak tiga orang di Provinsi Aceh dan 17 orang di Provinsi Sumatera Barat masing-masing menerima bantuan sebesar Rp 2 juta.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI (Kemendikdasmen) bakal merelokasi sekolah-sekolah yang terdampak bencana banjir bandang di Sumatra, dan memastikan proses belajar mengajar bisa tetap berjalan.

Kemendikdasmen telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah satuan pendidikan terdampak di Provinsi Sumatra Barat.

Staf Khusus Mendikdasmen Bidang Manajemen dan Kelembagaan, Didik Suhardi menegaskan bahwa Kemendikdasmen telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan sejak empat minggu terakhir guna mendukung pemulihan layanan pendidikan.

Bantuan tersebut juga diberikan secara bertahap dan disesuaikan dengan jumlah peserta didik terdampak serta tingkat kerusakan satuan pendidikan.

“Bantuan yang kami salurkan cukup beragam, mulai dari perlengkapan sekolah, bingkisan makanan dan minuman sehat, alat tulis sekolah, hingga tenda untuk ruang kelas darurat. Selain itu, kami juga memberikan dukungan berupa voucher uang tunai untuk membantu pembersihan sisa material banjir di lingkungan sekolah,” ujar Didik melalui keterangan resmi, dikutip Jumat (26/12/2025).

Dia menambahkan bahwa seluruh bantuan tersebut juga disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah terdampak, baik dari sisi jumlah peserta didik maupun tingkat kerusakan bangunan sekolah.

“Kami dari Kementerian terus berupaya memaksimalkan bantuan dan memastikan sekolah-sekolah, khususnya yang terdampak banjir, dapat kembali melaksanakan pembelajaran agar bisa mulai kembali di semester genap yang akan dimulai Januari mendatang,” tambahnya.

Lebih lanjut, Didik menyampaikan bahwa bagi satuan pendidikan yang sudah tidak memungkinkan digunakan, khususnya yang berada di wilayah rawan, diperlukan langkah relokasi ke lokasi yang lebih aman.

“Bagi lembaga pendidikan seperti Madrasah Tsanawiah di Kabupaten Solok yang rusak total dan perlu direlokasi kami berharap adanya dukungan dari para donatur, terutama terkait penyediaan lahan. Sementara itu, untuk sekolah-sekolah di bawah naungan Kemendikdasmen, kami terus mengupayakan bantuan agar proses pembelajaran tetap dapat berjalan," ujarnya.

Sebagai langkah darurat, Kemendikdasmen juga menyiapkan kelas sementara berupa tenda pembelajaran. Sedikitnya tiga unit tenda akan segera dikirimkan dan digunakan di sejumlah titik terdampak.

“Insyaallah tenda akan segera dikirim dan paling lambat tiba besok, sehingga anak-anak dapat kembali belajar,” jelas Didik.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa upaya pemulihan tidak hanya dilakukan di Sumatra Barat, tetapi juga di wilayah lain yang terdampak bencana, seperti Sumatra Utara dan Aceh.

Dalam sepekan terakhir, Kemendikdasmen telah menyalurkan sekitar 105 tenda darurat serta dukungan anggaran untuk pembangunan kelas sementara melalui kerja sama dengan berbagai lembaga masyarakat.

“Langkah ini kami lakukan agar pada awal semester genap nanti, anak-anak dapat kembali mengikuti proses pembelajaran dengan aman dan nyaman, baik di sekolah yang telah dibersihkan maupun di kelas darurat,” imbuhnya.

Bisnis.com, LANGGAM - Senyum para guru dan pengelola Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darul Falah Langgam tampak mengiringi kegiatan serah terima bantuan penunjang pendidikan dari EMP Bentu Limited, Senin (16/12). Bantuan senilai Rp100 juta tersebut menjadi wujud kepedulian perusahaan terhadap keberlangsungan pendidikan keagamaan di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan.

Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan, dihadiri Camat Langgam Maskandar, SPt, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Darul Falah Langgam Aswan, SH, Ketua Komite Madrasah Muhaimin, SPd., MIP., perwakilan EMP Bentu Limited Govrel & Commrel Officer Edi Samsuar, serta para guru MI Darul Falah Langgam.

Ketua Yayasan Pendidikan Islam Darul Falah Langgam Aswan, SH, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas perhatian EMP Bentu Limited terhadap dunia pendidikan, khususnya pendidikan berbasis keagamaan.

Ia menilai bantuan tersebut sangat membantu madrasah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar sekaligus memberikan dorongan moral bagi para pendidik dan peserta didik.

Govrel & Commrel Officer EMP Bentu Limited, Edi Samsuar, menyampaikan harapannya agar bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai kebutuhan madrasah. Menurutnya, dukungan terhadap sektor pendidikan merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk tumbuh dan berkembang bersama masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Hal senada disampaikan Camat Langgam Maskandar, SPt, yang mengapresiasi kontribusi EMP Bentu Limited dalam mendukung pembangunan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan.

Ia berharap sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan lembaga pendidikan dapat terus terjalin dengan baik.

Di tempat terpisah, Act Area Manager EMP Bentu Limited, Dadi Mulyadi, menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam membangun masa depan daerah.

“Kami memandang pendidikan sebagai fondasi utama pengembangan sumber daya manusia. Melalui bantuan ini, kami berharap MI Darul Falah Langgam dapat semakin terbantu dalam menjalankan proses pembelajaran dan mencetak generasi yang berakhlak serta berpengetahuan,” ujarnya.*