Palu (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menjadikan sejumlah daerah di Sulawesi Tengah (Sulteng) sebagai jalur koridor ekonomi khususnya sub sektor hortikultura.

"Ke depan Kabupaten Parigi Moutong, Poso dan Sigi sebagai jalur koridor ekonomi, karena daerah tersebut memiliki wilayah transmigrasi saling terhubung," kata Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara saat menghadiri ekspor raya durian berlangsung di Kota Palu, Kamis.

Ia menjelaskan saat ini konsep Transmigrasi telah bertransformasi berfokus pada strategi pengembangan kawasan berbasis koridor ekonomi dan sentra produksi pangan/hortikultura pada tahun 2025-2026.

Pendekatan itu sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yang bukan hanya sekedar memindahkan penduduk bermukim di suatu tempat, tetapi menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi mandiri melalui integrasi hulu ke hilir.

"Kami ingin masyarakat transmigrasi berperan sebagai penopang ekonomi daerah melalui sektor pertanian. Salah satu peran nyata adalah keberhasilan ekspor durian tidak lepas dari peran warga trans sebagai hulu perkembangan bisnis tersebut," ujarnya.

Ia memaparkan di era pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, Kementrans menghadirkan program trans tuntas bertujuan untuk menyelesaikan konflik lahan dan memberikan kepastian hukum sertifikat tanah transmigran secara cepat.

"Lewat program trans tuntas kami berupaya menyelesaikan sekitar 120 ribu bidang tanah transmigrasi bermasalah, saat ini sedang diselesaikan secara bertahap," ucap Iftitah.

Ia mencontohkan program transmigrasi lokal di Rempang, Batam sebagai solusi relokasi warga terdampak pengembangan Eco-City.

Ia mengatakan, Kementrans membuat satuan permukiman terintegrasi dengan bantuan rumah tipe 45 dilengkapi sarana dan prasarana penunjang seperti jalan, pasar, sekolah dan instalasi pengelolaan sampah, termasuk dermaga serta bantuan kapal tangkap ikan.

"Ke depan ekosistem seperti itu dibangun supaya masyarakat mendapat manfaat untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga," kata dia.

Maka konsep koridor ekonomi dikerjakan secara kolaborasi lintas sektor untuk memastikan infrastruktur jalan, transportasi, dan logistik yang efisien.

"Kami berharap pemerintah daerah (pemda) tutur serta mewujudkan perencanaan itu, demi meningkatkan kualitas hidup layak masyarakat transmigrasi," ucap Iftitah.

Pewarta: Mohamad Ridwan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kisah Ifti, warga Kota Depok, Jawa Barat, bersama kain dimulai dari kesadarannya bahwa kain menyimpan cerita, perjalanan, dan identitas budaya. Kecintaan ini membuat Ifti tak ragu mendedikasikan hidupnya untuk melestarikan kekayaan budaya tersebut.

Pada akhir November 2019, Pekatan Batik resmi berdiri. Namun perjalanan awal usaha ini tidak mulus karena pandemi Covid-19, membuat Pekatan Batik sempat vakum sebelum memutuskan mencoba jalur daring. Dari titik itu, Pekatan perlahan menjadi ruang yang menjaga wastra Nusantara tetap hidup dan berkembang.

Perjalanan Pekatan Batik semakin berkembang ketika Ifti bergabung dengan Rumah BUMN BRI Jakarta pada 2024. Dari sana, ia tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga belajar mengembangkan bisnis melalui berbagai pelatihan dan kesempatan.

"Saya mengikuti pelatihan fashion, desain, bisnis, dan keuangan. Meski tidak berlatar belakang desainer, saya banyak belajar tentang desain dan pengelolaan bisnis, serta mendapat kesempatan pameran dan business matching," kata Ifti.

"Menurut saya, proses yang paling berdampak adalah expo dan pelatihan desain. Dari expo saya bisa melihat produk dan model yang paling diminati pasar. Dari pelatihan desain, saya belajar banyak karena tidak punya latar belakang sebagai seorang desainer," tambahnya.

Pekatan Batik melestarikan batik tulis, tenun Badui, dan lurik Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) melalui koleksi pesisiran dan produk ready-to-wear. Bagi Ifti, batik dan tenun bukan sekadar kain, melainkan kekayaan budaya yang harus dijaga agar tetap hidup dan dikenakan lintas generasi.

Melalui desain yang modern, terbatas, dan eksklusif, Pekatan berupaya mengubah stigma bahwa batik identik dengan acara formal atau generasi lama. Wastra Nusantara dapat dikenakan di berbagai kesempatan, tetap modis tanpa kehilangan nilai budayanya.

Dalam proses produksi, Pekatan Batik memaksimalkan penggunaan kain. Sisa potongan bahan diolah kembali menjadi produk baru yang tetap memiliki nilai, sehingga setiap koleksi hadir dalam jumlah terbatas yang ramah lingkungan.

Berbagai koleksi Pekatan Batik telah menjangkau pasar lokal dan nasional, bahkan dibawa ke berbagai negara seperti Korea dan beberapa negara di Eropa. Produk Pekatan juga kerap digunakan sebagai suvenir oleh instansi dan perusahaan dalam agenda internasional.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Micro BRI, Akhmad Purwakajaya menyampaikan bahwa kehadiran Rumah BUMN BRI ditujukan sebagai wadah kolaboratif bagi para pelaku usaha agar mampu meningkatkan kapasitas dan daya saing bisnis. Inisiatif ini disusun untuk mendukung UMKM dalam memperluas jaringan, serta menangkap peluang di tengah persaingan pasar.

Akhmad menekankan bahwa pembinaan UMKM menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan BRI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hingga saat ini, BRI tercatat telah membina 54 Rumah BUMN serta menggelar lebih dari 18.218 pelatihan bagi pelaku UMKM di berbagai wilayah Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyebutkan dukungan air bersih diberikan guna membantu pemulihan wilayah di Sumatera yang terdampak bencana, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Ditemui di Jakarta, Rabu, dia mengatakan kementeriannya telah menerima sejumlah usulan dari pemerintah daerah terkait kebutuhan mendesak, khususnya penyediaan sarana air bersih bagi warga yang terdampak banjir dan tanah longsor.

"Kami sudah dapat usulan dari (pemerintah) daerah. Kami nanti, insya Allah, akan berfokus kepada pengadaan sarana air bersih," kata Iftitah di sela-sela jumpa pers terkait kasus pembatalan sertifikat hak milik (SHM) transmigran di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Rabu.

Menurut dia, pengadaan sarana air bersih merupakan prioritas karena kebutuhan tersebut dinilai paling mendesak.

Dia menambahkan kementeriannya memfokuskan dukungan pada penyediaan fasilitas air bersih sebagai bagian dari upaya pemulihan. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Sebelumnya, Kementerian Transmigrasi menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa bahan pangan dan obat-obatan sebanyak delapan truk melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada awal Desember 2025.

Bantuan itu diserahkan ke BNPB sehingga dapat disalurkan ke kawasan-kawasan transmigrasi yang terdampak bencana alam di Sumatera.

Kemudian pada akhir Januari 2026, Kementrans kembali mengirimkan 17 paket bantuan yang terdiri dari tenda darurat, perlengkapan dapur umum, serta alat kebersihan untuk masyarakat di kawasan transmigrasi dan eks lokasi transmigrasi yang terdampak bencana alam di Provinsi Aceh.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana di Wilayah Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan fokus utama Satgas PRR saat ini adalah mempercepat perpindahan pengungsi ke hunian yang lebih layak.

Dia berpendapat warga tidak boleh terlalu lama tinggal di tenda darurat. Maka dari itu, penanganan harus disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah, mulai dari rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, hingga hilang sepenuhnya.

"Yang menjadi atensi kita tentu adalah pengungsi, karena pengungsi ini harus segera, jangan terlalu lama di tenda," kata Tito dalam Konferensi Pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu.

Terkait penyediaan hunian sementara (huntara), Satgas PRR mencatat rencana pembangunan mencapai 17.036 unit. Hingga kini, sebanyak 5.489 unit atau sekitar 32 persen telah dibangun secara keseluruhan di tiga provinsi terdampak.

Selain pembangunan fisik langsung oleh BNPB dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Satgas PRR juga memberikan fleksibilitas bagi warga yang memilih opsi sewa kontrak atau tinggal sementara di rumah keluarga.

Tito menjelaskan pemerintah menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per bulan. Pada tahap awal, bantuan tersebut diberikan sekaligus sebesar Rp1,8 juta untuk periode tiga bulan.

Bantuan itu juga dilengkapi dukungan perabotan serta stimulan ekonomi berdasarkan penilaian kepala daerah setempat, sehingga warga yang terdampak dapat segera kembali mandiri secara ekonomi.

Sejalan dengan pembangunan huntara, Satgas PRR pun memfokuskan pengerjaan hunian tetap bagi warga terdampak dengan total rencana mencapai 15.719 unit. Sampai dengan saat ini, pembangunan hunian tersebut menunjukkan progres yang positif.

Satgas PRR terus memperkuat koordinasi lintas sektoral guna memastikan target pembangunan hunian tetap itu berjalan sesuai rencana, yakni 3.657 unit di Sumatera Barat, 3.462 unit di Sumatera Utara, dan 8.600 unit di Aceh.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara meminta para transmigran pemilik sertifikat hak milik (SHM), segera melapor ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, agar status tanah tercatat dan terhindar dari penyerobotan ilegal pihak lain.

"Kami mengimbau kepada seluruh warga transmigrasi yang memiliki SHM agar betul-betul membuat lahannya lebih produktif, tidak ditinggalkan. Jika misalkan lahannya tersebut saat ini, hari ini, ditinggalkan, tolong agar melapor ke BPN," kata Mentrans dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Dia menekankan hal itu menyusul adanya transmigran di Desa Rawa Indah, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan mengalami polemik pembatalan SHM oleh Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan pada 2019.

Padahal, sebanyak 438 kepala keluarga (KK) ditempatkan melalui pola transmigrasi umum pada tahun 1986 dan 1989. Seluruh warga transmigran itu juga telah mendapatkan SHM pada tahun 1990.

"Jadi yang bermasalah itu ada 441 bidang. Seluas 717 hektar. Itu yang terdampak. Kemudian kalau tadi jumlah warganya itu, jumlah KK-nya 438 KK," jelasnya.

Terkait polemik tersebut, lanjut Mentrans, pemerintah melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid memastikan penyelesaian kasus pembatalan sertifikat tanah masyarakat transmigran di Kabupaten Kotabaru, dengan mengembalikan hak masyarakat.

Belajar dari kasus itu, Iftitah mengingatkan para transmigran agar melaporkan kepemilikan SHM kepada Badan Pertanahan Nasional setempat, terutama bila lahan tidak lagi ditempati untuk mencegah sengketa.

Ia menjelaskan, pelaporan penting dilakukan agar status tanah tetap tercatat dan tidak mudah dibatalkan, terutama ketika ada usulan pemanfaatan lahan oleh pemerintah desa atau investor yang ingin mengelola kawasan tersebut.

Selain kepada BPN, ia juga meminta transmigran yang lahannya tidak produktif atau ditinggalkan bertahun-tahun agar segera melapor ke dinas transmigrasi daerah untuk menjaga kepastian hukum serta mencegah potensi konflik di kemudian hari.

"Karena hari ini kami menemukan banyak persoalan sejenis di beberapa daerah. Tanah tersebut ditinggalkan bertahun-tahun, tetapi ketika akan dikelola itu akan menjadi lahan yang kemudian bermasalah," tegasnya.

Ia menilai ketidakjelasan status lahan juga dapat berdampak pada iklim investasi, sebab investor cenderung enggan menanamkan modal apabila kepastian hukum atas tanah belum jelas serta berpotensi memicu konflik sosial berkepanjangan.

Di sisi lain, ia menegaskan masyarakat juga dapat dirugikan apabila investasi dipaksakan tanpa kondisi lahan yang bersih dan jelas, karena berpotensi menimbulkan sengketa baru serta menghambat pembangunan di daerah tersebut.

Pemerintah, lanjut Iftitah, ingin memastikan penyelesaian persoalan lahan dapat melindungi masyarakat sekaligus memberi kepastian hukum bagi investor, demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan bersama serta mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

"Tentu pemerintah dan negara tidak ingin kedua belah pihak dirugikan. Kita ingin membangun Indonesia ini lebih baik ke depannya dan memberikan manfaat kesejahteraan untuk semua," kata Mentrans.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Langkah pertama adalah kami akan menghidupkan kembali sertifikat tersebut. Artinya, mencabut, membatalkan Surat Keputusan (SK) Pembatalan Sertifikat Hak Milik...,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan transmigran yang mengalami polemik pembatalan sertifikat hak milik (SHM) di wilayah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, telah ditempatkan sejak 1986 dan 1989 di kawasan transmigrasi daerah itu.

"Para transmigran ini tahun penempatannya tahun 1986 dan tahun 1989. Polanya transmigrasi umum, jumlah KK-nya 438 kepala keluarga," kata Mentrans dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, persoalan terjadi di Desa Rawa Indah, eks lokasi Transmigrasi Bekambit, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru. Sebanyak 438 kepala keluarga ditempatkan melalui pola transmigrasi umum sejak periode tersebut.

Para transmigran berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, serta penduduk lokal Banjar. Lahan yang dibagikan meliputi pekarangan dan usaha, dengan status sertifikat hak milik diterbitkan pada 1990.

Mentrans menjelaskan, kawasan tersebut diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah pada 1993 sesuai ketentuan Undang-Undang Ketransmigrasian, sehingga pengelolaan wilayah tidak lagi berada langsung di bawah kewenangan kementerian.

Persoalan muncul ketika sebagian lahan diklaim perusahaan swasta dan sertifikat hak milik dibatalkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan pada 2019, sehingga memicu keresahan warga transmigran yang meminta pemerintah mengembalikan hak atas tanah mereka.

Pemerintah, kata Mentrans, berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan penyelesaian polemik sertifikat hak milik transmigran, sekaligus menegaskan negara hadir melindungi hak masyarakat sesuai ketentuan hukum berlaku.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid memastikan penyelesaian kasus pembatalan sertifikat tanah masyarakat transmigran di Desa Bekambit dan Desa Bekambit Asri, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan mengembalikan hak masyarakat.

“Langkah pertama adalah kami akan menghidupkan kembali sertifikat tersebut. Artinya, mencabut, membatalkan Surat Keputusan (SK) Pembatalan Sertifikat Hak Milik. Kedua, membatalkan Sertifikat Hak Pakai yang sudah kadung terbit di tanah tersebut karena itu masuk kategori tumpang tindih,” ungkap Menteri Nusron dalam pernyataan di Jakarta, Selasa (10/2).

Selanjutnya ketiga, katanya, pekan ini tim ATR/Kepala BPN, Transmigrasi, dan Ditjen Minerba ESDM akan ke Kalimantan Selatan

Dijelaskan dia, kasus ini bermula dari kepemilikan sertifikat tanah oleh transmigran di wilayah eks Transmigrasi Rawa Indah yang diterbitkan sekitar tahun 1990.

Pada 2010, terbit Izin Usaha Pertambangan (IUP) di area tersebut, yang sebagian besar berupa rawa tidak produktif dan telah banyak ditinggalkan oleh transmigran. Selain itu, terjadi sejumlah peralihan hak secara bawah tangan kepada pihak tertentu.

Selanjutnya, pada 2019, berdasarkan permohonan kepala desa setempat, terbit surat permohonan pembatalan sertifikat.

Mengacu pada Pasal 11 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2016, Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan kemudian membatalkan 717 sertifikat tanah di atas lahan seluas 485 hektare.

Namun, Nusron menilai dasar hukum yang digunakan tidak tepat. “Menurut hemat kami, pasal yang dipakai tidak sesuai setelah kita cek. Sebetulnya proses ini sudah melalui proses mediasi yang sangat panjang sekali dari bulan Januari 2025, namun ada yang sepakat dan tidak sepakat. Kami akan melakukan mediasi lagi,” ungkapnya.

Dalam mediasi lanjutan tersebut, Menteri Nusron meminta pemegang IUP untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat pemegang sertifikat yang haknya akan dipulihkan.

Pemerintah kata dia, berharap solusi yang dicapai dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi perusahaan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno menyatakan, pihaknya akan meninjau ulang Sertifikat Hak Pakai yang telah terbit untuk PT SSC serta membekukan IUP perusahaan hingga persoalan selesai.

“Seperti yang disampaikan Pak Menteri ATR/Kepala BPN, akan ditindaklanjuti dan mengkaji ulang sertipikat yang telah dimiliki perusahaan tersebut. Kami juga membekukan ini sampai masalah selesai dan dapat dilakukan kegiatan lagi setelah semuanya clear,” kata Tri Winarno.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Revitalisasi berfokus pada infrastruktur dasar, sedangkan transformasi berfokus pada penciptaan pertumbuhan ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengungkapkan Kementerian Transmigrasi atau Kementrans berfokus pada revitalisasi dan transformasi pada tahun 2026.

"Di 2026 kami fokus pada dua hal yakni revitalisasi dan transformasi. Revitalisasi berfokus pada infrastruktur dasar, sedangkan transformasi berfokus pada penciptaan pertumbuhan ekonomi. Revitalisasi kami jalankan agar rakyat merasakan hasil yang cepat. Sedangkan transformasi kami siapkan agar negara tidak jalan di tempat. Yang satu menjawab hari ini, yang lain menjaga masa depan," ujar Iftitah di Jakarta, Kamis.

Program revitalisasi dan transformasi ini, lanjutnya, merupakan hasil dari riset 400 tim Ekspedisi Patriot di seluruh kawasan transmigrasi.

"Mulai tahun ini, tim Ekspedisi Patriot akan berfokus pada pendampingan dan pemberdayaan masyarakat diiringi dengan pembangunan infrastruktur dasar secara menyeluruh dan komprehensif, serta memastikan lahan transmigrasi yang clean and clear sehingga bukan hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi.

Sedangkan pada program transformasi, tim Ekspedisi Patriot akan melakukan penelitian yang lebih mendalam pada beberapa lokus terpilih yang memiliki potensi investasi berskala besar dengan produk feasibility studies ready to offer kepada para investor domestik maupun luar negeri.

"Kami juga akan mengembangkan digitalisasi data kawasan transmigrasi. Dan sebagai flagship program, pada tahun ini kami akan memberikan misi kepada sekitar 1.000 sumber daya manusia unggul untuk menciptakan ekosistem ekonomi baru di kawasan transmigrasi dengan insentif beasiswa S2," kata Iftitah.

Fokus Kementrans bukan kepada beasiswa pendidikannya, tetapi hadirnya sumber daya manusia unggul di kawasan transmigrasi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sebagai informasi, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan pagu anggaran Kementerian Transmigrasi tahun 2026 sebesar Rp1,9 triliun untuk mendukung program prioritas, penguatan manajemen, serta pengembangan kawasan transmigrasi berkelanjutan.

Dia menyebutkan komposisi anggaran 2026 terbagi menjadi dua program utama, yaitu dukungan manajemen senilai Rp564 miliar serta program teknis yang dialokasikan sebesar Rp1,3 triliun untuk memperkuat pembangunan kawasan transmigrasi.

Mentrans menegaskan pihaknya akan mendorong sumber pendanaan alternatif melalui investasi, industrialisasi di kawasan transmigrasi, serta penerimaan negara bukan pajak dari implementasi kebijakan transmigrasi.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

produk yang dihasilkan oleh kawasan transmigrasi dan diekspor ke luar negeri di antaranya adalah cokelat, kopi, durian, nilam

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengungkapkan produk dari kawasan transmigrasi berhasil menembus pasar global melalui program unggulan Trans Karya Nusa pada tahun 2025.

"Ini bukti kualitas bukan sekadar eksperimen. Beberapa produk yang dihasilkan oleh kawasan transmigrasi dan diekspor ke luar negeri di antaranya adalah cokelat, kopi, durian, nilam," ujar Iftitah di Jakarta, Kamis.

Dia mencontohkan ekspor biji kakao dari Kawasan Transmigrasi Kabupaten Polewali Mandar ke Yokohama, Jepang dan ekspor durian Parigi Moutong ke Tiongkok.

Kedua contoh tersebut merupakan contoh peningkatan produksi komoditas unggulan dari kawasan transmigrasi.

Iftitah juga mengatakan bahwa Program Trans Karya Nusa juga giat untuk mempromosikan kawasan transmigrasi kepada para investor untuk membuka lebih banyak lapangan kerja bagi transmigran dan penduduk setempat.

"Investasi masuk, lapangan kerja terbuka, masyarakat lokal harus menjadi penerima manfaat utama," katanya.

Salah satunya di Kawasan Transmigrasi Maloy-Kaliorang, Kalimantan Timur, di mana perusahaan LX International dari Korea berkomitmen untuk melaksanakan investasi senilai Rp1,2 triliun sehingga berpotensi membuka lebih dari 3.800 lapangan kerja.

Sebagai informasi, Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Kementerian Transmigrasi (Kementrans) memproyeksikan kawasan transmigrasi di Indonesia mampu menciptakan nilai ekspor baru sebesar Rp85 triliun-Rp120 triliun per tahun.

Ia menuturkan bahwa potensi peningkatan nilai ekspor tersebut dapat dioptimalkan jika pengembangan kawasan transmigrasi dilakukan secara terintegrasi, meliputi pembangunan infrastruktur dasar, hilirisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai agregator, serta pemberian kepastian status pemanfaatan lahan.

Ia mengatakan berbagai upaya tersebut diperkirakan dapat mendongkrak nilai tambah kawasan sebesar 20-35 persen, meningkatkan realisasi investasi sebesar 15-25 persen, serta menekan biaya logistik nasional sebesar 10-20 persen dalam jangka waktu 3 hingga 5 tahun ke depan.

Pengembangan kawasan transmigrasi secara terintegrasi tersebut juga diperkirakan dapat mendorong kenaikan nilai produktivitas ekonomi kawasan Rp320 triliun-Rp410 triliun per tahun.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

saat ini 72 bidang HPL transmigrasi yang sudah terinventarisasi seluas 300 ribu hektare dari 3,1 juta hektare Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengungkapkan Program Trans Tuntas telah mengubah lahan transmigrasi yang sebelumnya seolah tidak bernilai kini memiliki nilai ekonomi.

Dia mengatakan Kementerian Transmigrasi (Kementrans) tidak hanya memberikan kepastian kepada lahan perorangan para transmigran, melalui Program Trans Tuntas Kementrans juga melakukan penataan lahan transmigrasi yang masih tersedia. Lahan yang sebelumnya tidak diketahui nilainya, kini memiliki valuasi ekonomi.

"Sampai saat ini 72 bidang HPL transmigrasi yang sudah terinventarisasi seluas 300 ribu hektare dari 3,1 juta hektare Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi. Dari 300 ribu hektar itu, sekitar 22 ribu hektarnya telah dilakukan valuasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan yang nilainya ditaksir kurang lebih Rp3,1 triliun," ujar Iftitah dalam Town Hall Meeting di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Jakarta, Kamis.

Sebagai gambaran, lanjutnya, masih ada potensi lebih dari 500.000 hektare lagi yang bisa Kementrans lakukan valuasi bersama DJKN.

"Valuasi ini bukan untuk menjual atau mengalihkan aset negara, melainkan sebagai dasar penataan, perencanaan, dan optimalisasi pemanfaatan lahan transmigrasi secara sah, transparan, dan berpihak kepada kepentingan negara dan masyarakat," kata Iftitah.

Kementerian Transmigrasi berkomitmen menyelesaikan masalah tumpang tindih antara lokasi transmigrasi dengan kawasan hutan, Untuk itu, program Trans Tuntas dihadirkan sebagai langkah konkret dalam penyelesaiannya lahan tersebut.

Program Trans Tuntas hadir sebagai solusi terhadap semakin kompleksnya masalah lahan transmigrasi, program ini menuntaskan permasalahan lahan secara cepat dan responsif terhadap laporan masyarakat

Sebagai informasi, Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan persoalan tumpang tindih lahan terjadi karena dua penyebab utama.

Pertama yaitu lahan yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama transmigran, namun beberapa tahun kemudian terbit Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang menetapkan lokasi tersebut sebagai kawasan hutan. Salah satu contohnya terjadi di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Kasus kedua adalah lahan yang awalnya berstatus kawasan hutan, namun telah memperoleh izin pelepasan. Meskipun demikian, proses pelepasan tersebut belum sepenuhnya selesai, sehingga status lahannya belum dinyatakan tuntas. Contonya di Natuna, Riau.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengungkapkan lebih dari 13 ribu transmigran di 22 provinsi telah menerima Sertifikat Hak Milik (SHM) pada tahun 2025.

"Di tahun 2025 ini, lebih dari 13.000 transmigran akhirnya memperoleh SHM. Ini keadilan yang tertunda dan yang kini telah dituntaskan. Tentu masih banyak lagi yang harus kita bantu ke depan. Namun kami optimis jika hal ini kita terus lakukan secara konsisten secara bertahap, persoalan lahan transmigrasi akan dapat dituntaskan," ujar Iftitah dalam Town Hall Meeting di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Kamis.

Kementerian Transmigrasi menyadari betul aset yang paling berharga dari transmigrasi adalah lahan dan sumber daya manusia.

"Sehingga salah satu fokus kami adalah penyelesaian permasalahan lahan transmigrasi secara cepat, legal, dan bebas konflik. Dengan moto 'Tuntas Lahan, Tuntas Harapan', kami menyelesaikan sedikit demi sedikit permasalahan lahan yang terbengkalai selama puluhan tahun," kata Iftitah.

Bagi Kementerian Transmigrasi, sertifikat tanah bukan sekadar dokumen tapi kepastian hukum, ketenangan hidup, dan modal ekonomi rakyat.

Atas pencapaian ini, Kementerian Transmigrasi juga berterima kasih kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) atas kerja sama, bantuan, dan dukungannya.

Sebagai informasi, Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan pihaknya akan segera menuntaskan status hukum 17.655 bidang tanah milik 8.052 kepala keluarga (KK) transmigran yang selama ini statusnya tumpang tindih dengan kawasan hutan.

Ia mengatakan kepastian status tersebut dibutuhkan untuk menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) bagi para transmigran.

Iftitah mengatakan persoalan lahan tersebut bukan hanya permasalahan administrasi, tapi juga menyangkut masa depan ekonomi dan rasa aman keluarga transmigran.

Akibat permasalahan yang telah terjadi selama puluhan tahun tersebut, lanjut dia, ribuan transmigran mengalami kesulitan untuk mengakses pembiayaan perbankan, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan.

Kementrans mencatat bahwa 17.655 bidang tanah transmigran yang dianggap masuk dalam kawasan hutan tersebut tersebar di 85 lokasi. Untuk mempercepat penyelesaian persoalan itu, pemerintah telah menyusun sejumlah skema penanganan.

Sebanyak 26 lokasi akan dilepaskan dari kawasan hutan, sementara 39 lokasi lainnya diselesaikan melalui skema perhutanan sosial jangka panjang hingga 35 tahun dan dapat diperpanjang. Sedangkan lokasi yang statusnya sudah bersih akan segera diterbitkan SHM.

Iftitah menegaskan negara harus hadir dan tidak boleh membebani masyarakat atas persoalan tersebut karena bukan para transmigran yang menciptakan permasalahan lahan itu.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Mamuju (ANTARA) - Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara meninjau dua lokasi pembangunan Mes Patriot di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.

"Saya bersama Pak Gubernur sudah melihat dua lokasi calon Kampus Patriot. Keduanya secara prinsip cukup memadai. Kami akan bahas lebih lanjut dengan tim," kata Iftitah Sulaiman Suryanagara, di Mamuju, Rabu.

Dua lokasi yang ditinjau adalah lahan milik Pemprov Sulbar di kawasan wisata Gentungan, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju seluas sekitar lima hektare serta lokasi di Dusun Bebangan Kecamatan Kalukku yang berada di Jalur Trans Sulawesi.

Mes tersebut rencananya akan menjadi pusat aktivitas penelitian dan pengembangan kawasan transmigrasi oleh para peneliti, mahasiswa serta tim ekspedisi patriot

Dalam kunjungan tersebut Menteri Iftitah juga sempat berdialog langsung dengan mahasiswa yang tergabung dalam Tim Ekspedisi Patriot untuk mendengar pandangan mereka mengenai lokasi yang ideal.

Ia menegaskan bahwa sejumlah aspek menjadi perhatian sebelum penetapan lokasi dilakukan, seperti ketersediaan layanan kesehatan, akses jalan, jaringan internet untuk mendukung sistem pendidikan jarak jauh, air bersih serta fasilitas pendukung lainnya.

"Kita berharap bahwa nanti para patriot tinggal di sini itu terasa nyaman," katanya.

Sementara itu, Gubernur Sulbar Suhardi Duka mengatakan penentuan lokasi Kampus Patriot memiliki peran strategis dalam penguatan sumber daya manusia (SDM) dan riset transmigrasi.

Lokasi Kampus Patriot, menurut dia, sangat penting karena di situlah para mahasiswa dari berbagai universitas melakukan perkuliahan berbasis riset.

"Mereka meneliti potensi wilayah, memberikan rekomendasi pembangunan dan hasilnya akan sangat membantu pemerintah daerah dalam membuka peluang pengembangan potensi wilayah," kata Suhardi, menjelaskan.

Kunjungan Menteri Transmigrasi itu, katanya, menjadi langkah awal dalam menentukan lokasi strategis bagi pembangunan Mes Patriot, yang diharapkan mendukung penguatan SDM, riset serta pengembangan kawasan transmigrasi di Sulbar.

Sedangkan Aulia Rahman Hasibuan, salah seorang mahasiswa Tim Ekspedisi Patriot dari Universitas Diponegoro mengatakan bahwa kawasan wisata Gentungan sebagai lokasi paling sesuai.

"Menurut kami, Gentungan lebih cocok karena searah dengan permukiman transmigrasi di UPT Marano, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku yang sedang dikembangkan. Suasananya juga lebih mendukung untuk belajar, lebih tenang dan kondusif," kata Aulia.

Ia mengatakan Tim Ekspedisi Patriot juga sedang mengevaluasi potensi pengembangan kawasan Dusun Marano yang berada di sekitar Gentungan.

"Dengan adanya sekolah atau pusat aktivitas di sana, kami berharap pengembangan kawasan transmigrasi bisa lebih cepat," ujar Aulia.

Pewarta: Amirullah
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025