Bisnis.com, MEDAN - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang tak lepas tangan terhadap warga terdampak bencana yang resmi menghuni hunian sementara (huntara) per Kamis (8/1/2026).

Sebelumnya, Pemerintah melalui Danantara telah menyelesaikan 600 unit huntara bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh Tamiang. Prosesi serah terima huntara dilakukan oleh Wamendagri bersama Managing Director Stakeholder Management Danantara, Rohan Hafas, kepada Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi pada Kamis petang.

"Kami titip kepada Pak Bupati, karena huntara ini sudah diserahterimakan, Pemerintah Daerah yang memastikan kebutuhan masyarakat seperti air, listrik, hingga transportasi terlayani dengan baik," kata Bima, Kamis (8/1/2026).

Pembangunan huntara merupakan dukungan percepatan pemulihan pascabencana melalui penyediaan hunian yang layak dan aman bagi masyarakat terdampak.

Berlokasi di pinggir jalan lintas Banda Aceh-Medan Desa Tanjung Seumantoh Kecamatan Karang Baru, hunian berjumlah 600 unit ini menjadi huntara pertama yang didirikan pemerintah melalui Danantara dan BUMN Karya.

Bima mengatakan Pemda perlu mendesain rencana tata ruang wilayah (RTRW) di kawasan permukiman baru ini. Termasuk memastikan kebutuhan harian masyarakat seperti listrik dan air tetap terlayani dengan baik.

"Jadi, kepala desanya nanti tetap memonitor di sini, tidak lepas tangan," pesan Bima.

Managing Director Stakeholder Management Danantara, Rohan Hafas, menyebut area huntara di Aceh Tamiang ini memenuhi syarat untuk menjadi sebuah wilayah baru.

Huntara dilengkapi dengan akses listrik, air bersih, jaringan internet melalui wifi; hingga taman bermain anak dan posko layanan kesehatan.

Selain ruang-ruang utama sebanyak 600 unit, huntara dilengkapi dengan 120 toilet dengan perbandingan penggunaan 1 toilet untuk 5 unit; dapur umum sebanyak 14 unit; tempat cuci 14 unit; dan musola atau ruang komunal lain sebanyak 14 unit.

"Sebetulnya sudah memenuhi syarat untuk sebuah wilayah baru atau pemekaran baru. Kami harap masyarakat mampu beradaptasi, karena lokasi-lokasi seperti misalnya sekolah yang sebelumnya ada di tempat lain sekarang ditempatkan di sini," ujar Rohan.

Terkait batas waktu masyarakat tinggal di huntara, Rohan menyebut hal itu tergantung kebijakan pemerintah daerah. Dia mengatakan masyarakat yang tinggal di huntara hanya dapat menikmati akses gratis ke listrik, wifi, maupun air selama 6 (enam) bulan.

"Batas waktu [tinggal di huntara], tergantung Pak Bupati karena kami membangun ini sebagai hunian Danantara yang sementara. Nanti tergantung keadaan masyarakatnya," tambah Rohan.

Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi mengatakan pemindahan masyarakat dari tenda pengungsian ke huntara dilakukan secara bertahap.

Pada prosesi serah terima perdana, Kamis (8/1/2026), warga yang rumahnya rusak berat di Desa Sukajadi yang menjadi penghuni pertama huntara dari Danantara.

"Kami utamakan masyarakat yang rumahnya hilang dan rusak berat. Datanya sudah ada, jadi yang pertama ini untuk warga Kampung Sukajadi dulu, ada 154 KK. Nanti semua akan diakomodasi bertahap," kata Armia.

Armia menjelaskan potensi huntara menjadi hunian tetap (huntap) masih akan melihat kondisi masyarakat ke depan. Dia menyebut Pemkab akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam pemulihan pascabencana.

"Kalau masyarakat sudah betah di sini, saya rasa memang baiknya tidak usah pindah lagi. Nanti kami bantu sediakan aksesnya juga misal transportasi sekolah anak. Tapi itu kami tanya lagi ke masyarakat," jelas Armia.

Misdawati, warga Desa Sukajadi yang rumahnya luluh lantak dihantam banjir mengaku sangat senang dapat tinggal di huntara setelah lebih dari satu bulan dia dan keluarganya tidur di tenda pengungsian.

Dia menceritakan kejadian saat air sungai meluap setelah hujan tak henti-henti di wilayah Aceh Tamiang. Tak biasanya, air bah datang cepat dengan membawa serta batang-batang pohon melewati sungai dan menghantam permukiman di sekitar sungai. Rumah Misdawati dan ratusan warga lainnya yang berjarak tak jauh dari pinggir sungai tak terselamatkan.

"Sudah tidak ada tempat tinggal lagi. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena telah diberi huntara ini. Sudah satu bulan lebih sejak banjir, saya, suami, dan anak-anak tidur di tenda. Di huntara kan lebih nyaman karena listrik, air, bahkan tersedia," kata Misdawati.

Bisnis.com, TAMIANG - Pemerintah melalui Danantara menyerahkan 600 unit hunian sementara (huntara) bagi korban terdampak bencana banjir besar Sumatra di Aceh Tamiang pada Kamis (8/1/2026) petang.

Serah terima hunian dilakukan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dan Managing Director Stakeholder Management Danantara, Rohan Hafas, kepada Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi. Bersama beberapa BUMN, PT Hutama Karya (Persero) berkolaborasi dan berkontribusi sebagai kontraktor pelaksana pembangunan huntara.

Wamendagri Bima Arya mengatakan keberadaan huntara merupakan wujud pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mempercepat pemulihan pascabencana.

Sebanyak 600 unit huntara dikebut pengerjaannya di Aceh Tamiang agar masyarakat terdampak bencana dapat kembali memiliki tempat tinggal layak dan beraktivitas.

"Arahan Bapak Presiden ada dua. Pertama, bergerak cepat. Kedua, bergerak semua. Inilah wujudnya saat ini, dalam waktu sekitar 2 minggu, BUMN Karya berkolaborasi dan bersinergi bersama Pemerintah Daerah untuk mewujudkan hunian sementara," kata Arya Bima usai prosesi serah terima huntara di Aceh Tamiang, Kamis (8/1/2026).

Penyediaan hunian layak bagi korban bencana menjadi fokus pemerintah di samping pemulihan akses dan infrastruktur ke wilayah terdampak bencana.

Managing Director Stakeholder Management Danantara, Rohan Hafas, mengatakan 600 unit huntara di Aceh Tamiang ini merupakan tahap pertama yang selesai dibangun dalam kurun waktu dua minggu dan diserahterimakan kepada Pemda setempat.

Rohan menyebut Danantara dan BUMN Karya akan berkolaborasi untuk membangun 15.000 huntara bagi korban bencana Sumatra.

"Ini yang pertama, ada 600 unit. Nanti tanggal 15-16 [Januari baru akan mulai peninjauan lokasi huntara] di Pidie Jaya," ujar Rohan.

Sebagai informasi, huntara bagi warga Aceh Tamiang didirikan di Kecamatan Karang Baru, Desa Kebun Tanjung Seumantoh, persis di pinggir jalan lintas Banda Aceh-Medan.

Dari pantauan di lapangan, huntara yang dibangun Danantara berbentuk seperti kamar-kamar yang berderet dengan ukuran masing-masing 20 meter persegi. Di dalam hunian, disediakan dua set tempat tidur, lemari pakaian, dan kipas angin.

Sementara kamar mandi, dapur, dan musala disediakan di sisi lain untuk dipakai bersama dengan perbandingan 1 kamar mandi untuk 5 unit huntara. Huntara juga dilengkapi dengan taman bermain anak, bangku-bangku tempat penghuni bercengkerama di setiap gang, serta pusat kesehatan.

"Selama menempati huntara, masyarakat juga bisa mengakses listrik, gas, dan wifi secara gratis," tambah Rohan.

Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan Danantara yang berupaya mempercepat pemulihan pascabencana, khususnya di Aceh Tamiang.

Dia mengatakan masyarakatnya telah sebulan lebih tidur di tenda pengungsian sejak banjir menerjang pada 27 November 2025.

"Saya sangat apresiasi dan sangat berterima kasih kepada Danantara yang telah membangun huntara ini. Dalam 2 minggu, bisa selesai 600 unit rumah. Tentu ini akan sangat membantu masyarakat," ujar Armia.

Sementara itu, Direktur Operasional II PT Hutama Karya, Gunadi, menekankan bahwa pekerjaan konstruksi dalam penanganan pascabencana perlu menjaga mutu sekaligus fungsi, karena yang dinilai pada akhirnya adalah kenyamanan dan keselamatan keluarga yang menempati.

“Kami bersama-sama membangun hunian ini bukan sekadar unit, tetapi rumah yang aman dan layak untuk dihuni,” terang Gunadi dalam siaran pers.

Selain di Aceh Tamiang, lanjutnya, Hutama Karya juga merencanakan pembangunan Rumah Hunian Danantara di wilayah Aceh Timur, yakni di Kecamatan Simpang Ulim seluas 960 m² serta Kecamatan Julok seluas 495 m² dengan jumlah sekitar 45 unit hunian.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) (BBTN), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) mengerahkan sumber daya di sisi pembiayaan dan pemenuhan kebutuhan logistik untuk mendukung pembangunan hunian sementara pascabencana di Aceh Tamiang.

Keterlibatan perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tersebut ditujukan untuk memastikan proses pembangunan Rumah Hunian Danantara dapat berjalan sesuai target waktu dan berkelanjutan di tengah kondisi darurat.

Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang dimulai pada 24 Desember 2025. Sebanyak 600 unit hunian sementara ditargetkan diserahkan kepada pemerintah daerah pada 8 Januari 2026 untuk selanjutnya ditempati warga terdampak bencana. Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 15.000 unit dalam tiga bulan ke depan.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan bahwa Huntara bagian dari tahapan pemulihan yang besar.

“Huntara ini menjadi jembatan penting menuju fase hunian permanen dan pemulihan ekonomi masyarakat. Karena itu, kualitas dan keberlanjutan tetap menjadi perhatian utama,” katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (3/1/2026).

Adapun, pembangunan tahap pertama Huntara merupakan hasil kolaborasi BUMN. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menyediakan lahan untuk pembangunan.

Sementara tujuh BUMN Karya terlibat dalam konstruksi ratusan unit Huntara dengan sistem percepatan dan modular yang dipimpin oleh PT Hutama Karya (Persero) sebagai koordinator lapangan, bersama PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT Brantas Abipraya (Persero), PT PP (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., dan PT Nindya Karya (Persero).

Dukungan infrastruktur dasar turut diperkuat oleh PT PLN (Persero) yang memastikan ketersediaan listrik, serta PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk yang menghadirkan konektivitas komunikasi di kawasan Huntara.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa jumlah rumah yang rusak berat di Provinsi Aceh akibat banjir dan tanah longsor mencapai 61.795 unit per Kamis (1/1/2026).

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa dari jumlah tersebut, sebanyak 23.432 rumah tercatat mengajukan permohonan hunian sementara (huntara). Namun, tidak seluruh masyarakat terdampak memilih untuk menempati hunian sementara yang disediakan pemerintah.

“Ada juga yang memilih, mereka tinggal dengan keluarganya, tercatat di kami ada 11.414 orang,” kata Suharyanto saat Presiden Prabowo mengunjungi pembangunan rumah hunian Danantara di Aceh Tamiang, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/1/2026).

BNPB juga telah menyalurkan bantuan dana bagi masyarakat terdampak yang memilih tinggal secara mandiri. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai per kepala keluarga. Suharyanto menjelaskan, setiap kepala keluarga menerima bantuan sebesar Rp600.000 per bulan selama tiga bulan, yakni Desember, Januari, dan Februari. Bantuan tersebut telah disalurkan kepada 11.414 orang dengan total nilai mencapai Rp20,55 miliar.

Selain itu, BNPB mencatat adanya permintaan hunian sementara mandiri, di mana masyarakat memilih untuk tidak menempati huntara terpusat. Menyikapi hal tersebut, BNPB memfasilitasi pembangunan hunian secara tersebar di lokasi terdampak.

“Ini pun kami layani, jadi di titik-titik yang masyarakatnya terdampak, rumahnya rusak berat, kemudian tidak mau masuk ke titik yang terpusat, itu dibangun secara terpisah-pisah, ini sudah mulai dibangun,” ujarnya.

Suharyanto melaporkan bahwa hingga saat ini jumlah hunian sementara yang telah dibangun merupakan gabungan dari BNPB dan Danantara, dengan total mencapai 1.050 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 600 unit dibangun oleh Danantara di Aceh Tamiang, sementara BNPB membangun 450 unit yang tersebar di sejumlah lokasi.

Dia juga menyampaikan dukungan BNPB terhadap kebutuhan satuan operasi selama masa tanggap darurat, termasuk dukungan bagi TNI yang bertugas di lapangan. Menurut Suharyanto, permintaan dukungan anggaran dari Markas Besar TNI pada akhir tahun mencapai lebih dari Rp80 miliar. Namun, hingga saat ini BNPB baru merealisasikan dukungan sebesar Rp26 miliar. Meski demikian, dia memastikan tidak ada kendala dari sisi pendanaan dan seluruh hak prajurit tetap terpenuhi.

“Tidak ada masalah untuk segi keuangan, dan para prajurit di lapangan mendapat uang makan dan uang lelah, uang saku per orang Rp165.000,” ujarnya.

Sementara itu, untuk kebutuhan infrastruktur darurat seperti jembatan gantung, BNPB memastikan seluruh pembiayaan ditanggung pemerintah melalui BNPB dengan mekanisme yang berlaku. Suharyanto menjelaskan, BNPB menggunakan mekanisme bekerja terlebih dahulu di lapangan, kemudian dilakukan audit sebelum pengajuan penggantian anggaran.

“Kemudian kami audit BPKP, berapa jumlahnya itu baru dimintakan Kementerian Keuangan. Jadi polanya seperti itu, jadi tidak ada dari depan,” lanjutnya.

Dia menegaskan hingga saat ini seluruh proses penanganan berjalan lancar tanpa kendala berarti.

“Tetapi, setelah sejauh ini sementara sudah jalan, tidak ada masalah. Mungkin itu yang kami laporkan tambahan terkait dengan hunian sementara,” tutupnya.

Di sisi lain, Danantara menargetkan pembangunan hunian sementara (huntara) mencapai 15.000 unit dalam waktu tiga bulan ke depan yang tersebar di tiga provinsi terdampak banjir dan tanah longsor, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Adapun rinciannya, Provinsi Aceh diproyeksikan memperoleh sekitar 12.000 unit, wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah di Sumatra Utara sekitar 2.000 unit, serta Sumatra Barat sebanyak 500 unit.

CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menyampaikan pembangunan hunian sementara dilakukan di tiga provinsi, dengan Aceh sebagai lokasi awal. Penyerahan 600 unit perdana dijadwalkan berlangsung pada 8 Januari 2026 di Kabupaten Aceh Tamiang.

“Kami mulai awal di Aceh Tamiang ini. Rumah Hunian Danantara ini akan kami serahkan pada 8 Januari sebanyak 600 unit kepada pemerintah daerah,” kata Rosan saat Presiden Prabowo mengunjungi pembangunan rumah hunian Danantara di Aceh Tamiang, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/1/2026).

Selain unit hunian, Danantara juga melengkapi kawasan tersebut dengan berbagai fasilitas penunjang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, antara lain taman bermain, jaringan WiFi, musala, 14 unit dapur umum, serta 120 unit toilet dan kamar mandi.

Bisnis.com, JAKARTA— Presiden Prabowo Subianto menyinggung pandangan negatif kehadiran pejabat pemerintah di daerah terdampak bencana banjir Sumatra.

Menurut Prabowo, kritik semacam itu kerap tidak adil karena apa pun langkah yang diambil pemerintah tetap dipersoalkan. Dia mencontohkan kritik yang menyasar kehadiran menteri di lokasi bencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

“Jadi kalau ada, saya pernah dengar ada kritik begini, untuk apa menteri datang ke tempat bencana? Hanya datang melihat. Ya saudara-saudara, serba susah. Menteri tidak datang, dibilang tidak peduli. Menteri datang, ya masalah [dipersoalkan],” kata Prabowo saat mengunjungi pembangunan rumah hunian Danantara di Aceh Tamiang, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/1/2026).

Prabowo menegaskan kehadiran pejabat ke daerah bencana bertujuan untuk memastikan kebutuhan di lapangan dapat diketahui secara langsung sekaligus mempercepat penanganan.

Namun demikian, dia menekankan bahwa seorang pemimpin harus siap menerima kritik, bahkan hujatan dan fitnah, tanpa kehilangan semangat dalam bekerja. Menurutnya, kritik tetap dapat menjadi pengingat bagi pemerintah agar bekerja lebih waspada, selama tidak mengganggu fokus utama untuk membantu masyarakat.

“Semua itu kita terima sebagai koreksi juga, nggak apa-apa. Walaupun itu fitnah, itu kalau kita tahu di hati kita bahwa itu tidak benar, tapi itu jadi waspada bagi kita,” katanya.

Prabowo juga menegaskan pendekatan kerja pemerintah saat ini berbasis pada bukti dan hasil nyata di lapangan. Menurut dia, masyarakat Indonesia lebih percaya pada bukti dibandingkan pernyataan semata.

Karena itu, dia kembali menekankan bahwa menteri dan pejabat yang turun ke lokasi bencana datang untuk bekerja, bukan sekadar melihat-lihat.

“Kalau ada menteri-menteri pejabat turun, itu dia tidak turun untuk wisata, dia datang, dia melihat, mencatat, mengerti, mengambil keputusan,” ujar Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga mengapresiasi percepatan pembangunan hunian sementara bagi korban bencana. Dia menyebut pembangunan ratusan unit hunian dalam waktu singkat sebagai bukti kerja nyata pemerintah, meski tetap perlu evaluasi agar kualitasnya sesuai kebutuhan warga.

Diketahui, Danantara menargetkan pembangunan hunian sementara (huntara) mencapai 15.000 unit dalam waktu tiga bulan ke depan yang tersebar di tiga provinsi terdampak banjir dan tanah longsor, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Adapun rinciannya, Provinsi Aceh diproyeksikan memperoleh sekitar 12.000 unit, wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah di Sumatra Utara sekitar 2.000 unit, serta Sumatra Barat sebanyak 500 unit.

Aceh menjadi lokasi awal pembangunan dan penyerahan 600 unit perdana yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Januari 2026 di Kabupaten Aceh Tamiang.

“Fokus kita adalah bagaimana kita bisa mengurangi, meringankan penderitaan rakyat kita. Itu pikiran kita sebagai pejabat dan pemimpin,” kata Prabowo.

Terkait penanganan bencana, Prabowo juga menanggapi pertanyaan mengenai penetapan status bencana nasional. Dia menilai pemerintah masih mampu menangani dampak bencana di sejumlah provinsi tanpa harus menetapkan status tersebut.

“Masalah ini berdampak di tiga provinsi. Masih ada 35 provinsi lain. Jadi kalau sementara kita tiga provinsi ini, kita sebagai bangsa, sebagai negara, kita mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional,” ujarnya.

Meski demikian, Prabowo menegaskan pemerintah menangani situasi ini dengan sangat serius, yang tercermin dari keterlibatan banyak menteri serta kesiapan anggaran yang besar.

“Kita memandang sangat serius dan kita akan habis-habisan untuk membantu. Kita sudah siapkan anggaran cukup besar untuk mengatasi ini,” katanya.

Bisnis.com, PEKANBARU -- Penanganan pascabencana banjir di Provinsi Aceh memasuki fase lanjutan.

Pemerintah bersama BUMN mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) sebagai langkah awal relokasi warga terdampak. Di Kabupaten Aceh Tamiang, sebanyak 600 unit hunian Danantara sedang dibangun dan dikerjakan secara nonstop 24 jam.

Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan pembangunan huntara merupakan bentuk partisipasi aktif negara melalui BUMN dalam membantu masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.

“Pada prinsipnya kami ingin ikut berpartisipasi membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana. Kami berharap hunian yang dibangun dapat menjadi tempat tinggal yang aman dan layak bagi masyarakat, sekaligus mendukung proses pemulihan mereka,” ujar Dony, Selasa (30/12/2025).

Menurut Dony, pembangunan huntara tidak hanya mengejar kecepatan, tetapi juga memperhatikan kualitas lingkungan hunian.

Kawasan hunian dirancang dilengkapi fasilitas pendukung kehidupan sehari-hari, seperti fasilitas umum, tempat ibadah, ruang bermain anak, serta akses konektivitas agar warga tetap dapat beraktivitas selama masa pemulihan.

Dia menambahkan pembangunan 600 unit hunian di Aceh Tamiang merupakan tahap awal dari program yang lebih besar. Secara nasional, Danantara menargetkan pembangunan hingga 15.000 unit hunian di berbagai wilayah terdampak bencana.

“Kami akan menunggu arahan dari pemerintah daerah terkait lokasi-lokasi lain yang memang membutuhkan dan siap untuk dibangunkan,” katanya.

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengungkapkan bahwa dampak banjir yang melanda Aceh dirasakan hampir di seluruh wilayah provinsi.

Dari 18 kabupaten/kota terdampak, setidaknya tujuh daerah mengalami kerusakan paling parah dan membutuhkan penanganan cepat serta kolaboratif.

“Kami menyampaikan ribuan terima kasih. Progresnya sangat cepat. Kami melihat pekerjaan pembangunan dilakukan nonstop 24 jam. Kami berharap pembangunan hunian sementara ini berjalan paralel dengan proses pemulihan yang sedang berlangsung,” ujar Fadhlullah.

Dia menambahkan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan dari berbagai sumber, baik kabupaten, provinsi, maupun pihak lain, agar pembangunan tahap lanjutan dapat segera dilakukan.

Sementara itu, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi menyebutkan skala kerusakan akibat bencana di wilayahnya tergolong sangat besar. Berdasarkan pendataan sementara, lebih dari 14.000 rumah terdampak, dengan sekitar 8.000 unit mengalami kerusakan berat.

“Untuk rumah yang rusak parah jumlahnya lebih kurang 8.000 unit. Total rumah terdampak bisa lebih dari 14.000. Karena itu, rumah-rumah yang rusak berat kemungkinan besar akan dilakukan relokasi,” jelas Armia.

Dia juga menekankan pentingnya kelengkapan data dan persyaratan administrasi agar pembangunan dan penyaluran bantuan dapat berjalan berkelanjutan serta menjangkau lebih banyak warga terdampak.

Pembangunan huntara tahap awal ini dilaksanakan secara kolaboratif oleh BUMN Karya, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), PLN, Pertamina, dan Telkom, dengan dukungan penyediaan dan percepatan kesiapan lahan oleh PTPN Grup. Sinergi lintas pihak tersebut memungkinkan proses pembangunan dilakukan lebih cepat.

Program ini menjadi bagian dari upaya terpadu pemerintah pusat dan daerah bersama BUMN dalam mempercepat pemulihan pascabencana, sekaligus memastikan masyarakat terdampak memperoleh hunian sementara yang aman, layak, dan manusiawi selama masa transisi menuju pemulihan penuh.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan bahwa 11 kabupaten di Provinsi Aceh memperpanjang status darurat.

Pratikno juga menekankan bahwa pemerintah terus mempercepat langkah tanggap darurat dan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, termasuk menjelang pergantian tahun 2025 ke 2026.

Hal tersebut disampaikan Pratikno dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis (25/12/2025).

“Kami hadir untuk memastikan percepatan langkah tanggap darurat dan langkah pemulihan tetap dijalankan, tetap dilaksanakan menjelang pergantian tahun ini. Tidak ada libur, semuanya terus bekerja demi masyarakat, menolong masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Pratikno.

Pratikno menyampaikan bahwa dari total 52 kabupaten/kota di tiga provinsi terdampak, sebanyak 12 daerah telah menetapkan status transisi dari tanggap darurat menuju fase pemulihan.

“Alhamdulillah, dari 12 kabupaten kota di 52 kabupaten kota di 3 provinsi, statusnya sudah masuk ke transisi ke fase pemulihan,” katanya.

Meski demikian, di Provinsi Aceh masih terdapat 11 kabupaten yang memperpanjang status tanggap darurat guna memastikan kebutuhan warga terpenuhi secara maksimal.

“Semua ini dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat yang dibutuhkan oleh warga bisa terlaksana dengan maksimal dan agar daerah benar-benar siap masuk ke fase pemulihan,” ujar Pratikno.

Paparan Pratikno

Dalam paparannya, Pratikno menyampaikan sejumlah perkembangan utama penanganan bencana. Pertama, terkait pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap yang terus dipercepat.

Di Sumatra Barat, pembangunan huntara telah berjalan di enam kabupaten/kota, sementara di Sumatra Utara berlangsung di tiga kabupaten/kota. Di Aceh, pembangunan sudah dimulai di satu kabupaten dan daerah lain masih dalam tahap persiapan.

Dia mengakui salah satu tantangan utama percepatan pembangunan hunian adalah penyiapan lahan oleh pemerintah daerah. Proses pembangunan dilakukan secara kolaboratif dengan koordinasi BNPB bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan organisasi kemasyarakatan.

Selain itu, persiapan hunian tetap juga dilakukan, termasuk bagi warga yang harus direlokasi maupun pembangunan hunian tetap mandiri di atas lahan milik warga terdampak.

Kedua, Pratikno menyampaikan perkembangan pemulihan konektivitas dan transportasi. Dari total 81 ruas jalan nasional yang terdampak di ketiga provinsi, sebanyak 72 ruas atau hampir 90 persen telah kembali berfungsi, sementara sembilan ruas lainnya masih dalam proses percepatan penanganan.

“Pengerjaannya tidak ada berhentinya agar konektivitas dan distribusi logistik serta akses layanan darurat bisa semakin lancar,” ujarnya.

Ketiga, pemulihan layanan kesehatan dasar terus dilakukan melalui Kementerian Kesehatan dengan dukungan relawan, TNI, dan Polri. Seluruh rumah sakit pemerintah telah kembali beroperasi, meski sebagian masih belum maksimal, serta ratusan puskesmas keliling telah aktif melayani masyarakat.

Pratikno menyampaikan apresiasi kepada ratusan dokter relawan dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi sosial yang turun langsung melayani warga di pengungsian.

Keempat, terkait distribusi bantuan, Pratikno memastikan stok logistik dalam kondisi memadai dan terus diupayakan menjangkau desa-desa terisolasi melalui jalur darat maupun udara. Di sejumlah wilayah seperti Aceh Tengah dan Bener Meriah, distribusi dilakukan menggunakan motor trail untuk mengangkut bahan pangan, BBM, dan LPG.

Kelima, sebagai bagian dari pembenahan tata kelola sumber daya alam, pemerintah pusat telah mencabut izin pemanfaatan lahan skala besar, termasuk jutaan hektare perkebunan sawit dan izin pemanfaatan hasil hutan. Selain itu, aktivitas lima perusahaan tambang besar juga dihentikan sementara karena dinilai berisiko terhadap lingkungan.

“Ini adalah sikap tegas pemerintah bahwa ke depan kita harus menjadi lebih baik. Bukan semata-mata memulihkan keadaan semula, tapi membuatnya lebih baik,” tegas Pratikno.

Keenam, pemulihan layanan pendidikan terus dikebut. Di Aceh, sekitar 65 persen sekolah telah disiapkan untuk kembali beroperasi, sementara di Sumatra Utara dan Sumatra Barat tingkat kesiapan sekolah telah mendekati 90 persen. Pemerintah menargetkan proses belajar mengajar kembali berjalan pada awal Januari 2026.

Pratikno menegaskan seluruh langkah tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran pemerintah.

“Agar semua terus bekerja tanpa henti mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk percepatan penanganan bencana di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat, sampai kehidupan dan penghidupan masyarakat bisa dipulihkan, bahkan menjadi lebih baik,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Pratikno mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem, mengingat BMKG memprakirakan hujan masih akan turun dalam beberapa waktu ke depan.

Lebih lanjut, dia juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bergotong royong membantu para korban bencana.

“Marilah kita sambut tahun 2026 dengan penuh harapan, bahu-membahu, bangkit bersama, membangun Indonesia yang jauh lebih baik,” pungkas Pratikno.