Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri elektronik bersiap untuk menyesuaikan strategi bisnis, termasuk menaikkan harga jual produk, akibat memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah yang mulai memberikan tekanan terhadap rantai pasok global, kenaikan harga energi, hingga penguatan dolar Amerika Serikat.

National Sales Senior General Manager PT Sharp Electronics Indonesia Andry Adi Utomo mengungkapkan, gangguan rantai pasok akibat konflik turut berdampak pada ketersediaan kontainer logistik global. Kondisi tersebut sempat menimbulkan kendala dalam distribusi komponen impor yang kini berimbas pada biaya yang jauh lebih mahal.

Selain faktor logistik, tekanan juga datang dari sisi nilai tukar. Penguatan dolar AS terhadap rupiah meningkatkan beban biaya impor komponen, sehingga perusahaan harus melakukan penyesuaian harga.

Lonjakan harga energi global turut memperburuk kondisi tersebut. Andry mengatakan, harga minyak dunia yang menembus lebih dari US$100 per barel berdampak pada kenaikan harga bahan baku turunan seperti plastik yang banyak digunakan dalam produksi elektronik.

“Akibatnya, kami melakukan koreksi harga 3% hingga 5% dan kita tetap fokus untuk program sale out di penjualan,” ujar Andry kepada Bisnis, Senin (6/3/2026).

Sharp juga mengambil langkah antisipatif untuk menjaga kelangsungan produksi. Andry menyebut, perusahaan berusaha mengamankan stok komponen serta mencari alternatif pemasok baru agar kelangsungan produksi tetap stabil.

Terkait permintaan produk Sharp di Tanah Air, Andry menyampaikan bahwa sejauh ini dampak konflik dan krisis energi disebut belum terasa signifikan. Namun, jika harga energi domestik ikut meningkat, Andry memprediksi pasar elektronik diperkirakan dapat melemah sekitar 5% hingga 10% dibandingkan tahun sebelumnya.

“Di saat itu, produk yang hemat energi akan mempunyai nilai lebih dan Sharp sudah siap dengan product inverter di AC, lemari es, mesin cuci, microwave,” jelasnya

Andry berharap agar pemerintah bisa memberikan kebijakan yang mendukung kestabilan ekonomi nasional di tengah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Tidak hanya Sharp, Asus Indonesia juga bersiap melakukan penyesuaian harga untuk produk gawainya.

“Penyesuaian harga jual pasti ada dan tidak bisa dihindari, akan tetapi kita tetap menjaga kenaikan tidak terlalu eksponensial agar masih dapat terjangkau pengguna kita,” tutur Head of Public Relation Asus Indonesia Muhammad Firman kepada Bisnis, Senin (6/3/2026).

Kenaikan harga memang tidak bisa dihindari. Pasalnya, krisis energi global, berdampak pada biaya produksi. Namun, sejauh mana krisis tersebut berdampak, Firman menyebut masih perlu dikalkulasikan.

Sejauh ini, kenaikan biaya produksi masih lebih diakibatkan oleh kenaikan harga komponen utama laptop dan PC desktop seperti RAM, SSD, CPU dan GPU dan biaya pengiriman (shipping cost).

“Kalau harga komponen akibat minimnya pasokan RAM-SSD dan komponen lain yang mengandung chip silikon, bisa mencapai sekitar 30%,” imbuhnya.

Asus, katanya masih memantau perkembangan baik skala geopolitik global maupun kebijakan pemerintah terkait produksi elektronik di dalam negeri. Namun yang pasti, Firman memastikan bahwa Asus telah mengamankan pasokan komponen laptop dan PC desktop untuk tahun ini.

Akan tetapi, Firman menilai, bila konflik terus berlanjut dalam jangka waktu yang panjang, pasokan komponen untuk produk Asus yang dirakit di Indonesia juga pasti terganggu. Dengan demikian, harga produk bisa menjadi semakin mahal yang berujung pada melemahnya daya beli atau permintaan.

4 Dampak ke Industri Elektronik ...

Dampak Utama yang Perlu Diwaspadai

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai, setidaknya terdapat empat dampak utama yang perlu diwaspadai pelaku industri elektronik seiring memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah.

Pertama, ketidakstabilan geopolitik, seperti persaingan AS-China dan konflik regional, menambah risiko pada rantai pasokan komponen elektronik, khususnya semikonduktor yang penting bagi kecerdasan buatan (AI).

Kedua, adanya risiko restrukturisasi dan pembatasan ekspor. Kebijakan pembatasan ekspor, seperti tindakan AS terhadap perusahaan China seperti Huawei, memperlambat perkembangan teknologi dari negara tersebut dan memaksa perusahaan global merestrukturisasi sumber bahan baku mereka.

Ketiga adanya inflasi biaya produksi. Konflik global, termasuk di Timur Tengah, memicu kenaikan harga energi dan bahan baku penting.

“Ini meningkatkan biaya produksi secara keseluruhan dalam industri elektronik, otomotif, dan tekstil,” tambah Esther.

Dampak keempat adalah ketidakpastian perdagangan. Ketegangan geopolitik menciptakan lingkungan perdagangan digital yang tidak pasti, yang berisiko mengganggu aliran barang elektronik global.

Adapun dampak kelima terbilang positif yakni peluang investasi baru. Rivalitas teknologi AS-China menyebabkan relokasi investasi, yang dipandang sebagai peluang bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk menarik investor di sektor semikonduktor.

Oleh karena itu, Esther berharap pemerintah mempercepat pengembangan ekosistem industri dalam negeri melalui peta jalan (roadmap) industrialisasi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. “Harus dipetakan rantai pasoknya, mana yang masih kosong. Kalau misalnya dari US nggak bisa ngisi atau China nggak bisa ngisi, ya Korea misalnya atau Jepang, harus ada alternatifnya, sampai terbentuk ekosistemnya,” tutur Esther.

Dalam jangka panjang, penguatan riset dan pengembangan (R&D) juga dinilai krusial untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Namun, Esther menekankan bahwa strategi tersebut tetap perlu disesuaikan dengan keunggulan kompetitif Indonesia.

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai konflik di kawasan Timur Tengah bisa membawa dampak ganda bagi industri elektronik nasional.

Di satu sisi, kondisi itu menekan rantai pasok global, tetapi di sisi lain membuka peluang untuk memperkuat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada produk elektronik. Artinya, gangguan rantai pasok global dapat menjadi momentum untuk mendorong substitusi impor.

Namun, dia mengingatkan karakter industri elektronik yang sangat bergantung pada komponen impor, membuat proses substitusi tidak bisa dilakukan secara instan.

“Yang lebih realistis dalam jangka pendek adalah peningkatan peran domestik pada beberapa tahapan produksi, bukan penggantian penuh terhadap produk impor,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (6/3/2026).

Menurutnya, penguatan TKDN perlu diposisikan sebagai bagian dari strategi industrialisasi yang lebih mendalam, bukan sekadar kewajiban administratif. Upaya tersebut harus diiringi dengan pengembangan industri komponen, transfer teknologi, serta penguatan ekosistem pemasok domestik.

“Jika dilakukan dengan pendekatan yang tepat, TKDN bisa menjadi instrumen untuk mempercepat pendalaman industri. Tetapi jika dipaksakan tanpa kesiapan, justru berisiko menaikkan biaya produksi dan menekan daya saing,” jelasnya.

Yusuf menerangkan, kenaikan biaya logistik global memang secara teori membuat produk lokal lebih kompetitif dibandingkan produk impor. Ketika ongkos pengiriman meningkat, harga barang impor ikut terdorong naik, sehingga produk lokal menjadi lebih menarik secara relatif.

Tetapi dalam praktiknya, efek ini tidak sepenuhnya sederhana. Produsen dalam negeri juga masih bergantung pada impor komponen, sehingga mereka ikut terkena dampak kenaikan biaya logistik.

Artinya, keunggulan kompetitif yang muncul sangat bergantung pada seberapa dalam rantai pasok sudah terlokalisasi. “Semakin tinggi kandungan lokal, semakin besar peluang menikmati keuntungan dari perubahan ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yusuf melihat konflik geopolitik juga membuka peluang relokasi produksi global ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Akan tetapi, realisasi peluang tersebut sangat bergantung pada kesiapan domestik dan daya saing dibandingkan negara lain seperti Vietnam, India, dan Thailand yang lebih dahulu memiliki ekosistem manufaktur matang.

Dalam jangka pendek, ia memperkirakan respons industri lebih banyak datang dari pelaku usaha yang telah beroperasi di dalam negeri melalui peningkatan kapasitas produksi. Sementara itu, investasi baru berskala besar menurutnya cenderung tertahan akibat ketidakpastian global.

Di tengah dinamika tersebut, Yusuf berpendapat bahwa peran pemerintah dinilai menjadi kunci dalam mendorong penguatan TKDN. Selain memberikan insentif fiskal, pemerintah juga perlu memastikan pengembangan sumber daya manusia, integrasi kawasan industri, serta sinkronisasi kebijakan perdagangan dan industri.

“Pemerintah juga perlu menciptakan kepastian permintaan, misalnya melalui pengadaan barang dengan TKDN tinggi, sehingga pelaku industri memiliki dasar kuat untuk berekspansi,” tutur Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA — Pedagang online mengaku kesulitan bersaing dengan barang-barang yang berasal dari impor di platform e-commerce seperti Shopee, TikTok Shop, hingga Lazada.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyatakan 90% produk e-commerce masih impor.

Salah satu penjual e-commerce Aldo (30), yang memiliki toko di berbagai platform, mengungkapkan penjualannya mengalami penurunan drastis seiring membanjirnya produk impor dan meningkatnya persaingan dari toko luar negeri, khususnya dari China.

“Seller asing yang buka akun di MP [market Place] Indonesia untuk menangin pasar, produksi barang di China,” ujar Aldo saat diwawancarai Bisnis, Sabtu (7/2/2026).

Penjual yang telah bergelut selama delapan tahun di dunia e-commerce tersebut menilai, untuk dapat bertahan di tengah persaingan saat ini, seller dituntut memiliki modal finansial yang kuat. Hal itu diperlukan untuk memproduksi barang dalam jumlah besar agar mampu bersaing dari sisi harga dengan produk impor yang dijual sangat murah.

Selain itu, Aldo bersama komunitas seller lainnya juga menyoroti praktik cloning produk dari basis data produk terlaris di Indonesia. Cloning produk dimaksud adalah pemanfaatan data produk laris di dalam negeri yang kemudian diolah dan diproduksi kembali di negara asal marketplace untuk menguasai pasar Indonesia.

“Memang produknya tidak sama persis, tapi yang jadi masalah itu harga jualnya,” jelas Aldo.

Para penjual berharap memperoleh keuntungan dari selisih antara harga jual dan harga pokok penjualan (HPP). Namun, HPP di Indonesia cenderung lebih tinggi dibandingkan negara lain, terutama negara yang mendapat dukungan kuat dari pemerintahnya untuk menembus pasar global, seperti China, Vietnam, dan Filipina.

“Seller di Indonesia sudah pasti kalah saing kalau bicara harga jual dengan negara-negara tersebut,” katanya.

Menurut Aldo, titik permasalahan yang dirasakan penjual adalah persaingan harga yang berada di bawah standar. Di tengah kondisi tersebut konsumen cenderung memilih produk yang murah dan berkualitas, sehingga banyak penjual lokal mengalami penurunan pendapatan bahkan terpaksa gulung tikar.

Saat ini, penjual e-commerce juga menghadapi tekanan akibat kenaikan harga bahan baku yang sebagian besar masih bergantung pada impor, seperti bahan baku tekstil. kondisi ini seharusnya mendorong kenaikan harga jual produk ke konsumen.

Namun kenyataannya, harga barang jadi justru terus tertekan akibat ketatnya persaingan dan membanjirnya produk impor murah di pasar domestik.

Selain itu, Aldo juga menyoroti maraknya konten di media sosial yang mengajak masyarakat untuk melakukan impor dengan iming-iming keuntungan besar. Menurutnya, tren tersebut sering kali berujung pada penjualan kelas edukasi impor, yang pada akhirnya justru dapat memperburuk kondisi ekonomi nasional.

Aldo berharap pemerintah dapat memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha, khususnya UMKM, agar mampu menembus pasar ekspor dan memperkuat perekonomian nasional.

Merujuk pada artikel Bisnis sebelumnya, data Kementerian UMKM mengungkapkan sekitar 90% produk yang beredar di platform e-commerce masih didominasi barang impor berharga murah, termasuk pakaian bekas impor yang dijual Rp600.000 per 20 pcs serta produk jadi dengan harga tidak wajar, seperti kerudung Rp6.997 per pcs dan kemeja Rp20.000 per pcs.

Di sisi lain, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2025 masih didominasi skema mikro sebesar 69,8%. Sementara itu, kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas nasional baru mencapai 15,7% dan partisipasi Indonesia dalam global value chain masih rendah di level 4,1%.

Kondisi tersebut terjadi di tengah struktur UMKM nasional yang 99,71% didominasi usaha mikro, sehingga menjadi tantangan besar dalam memperkuat daya saing produk dalam negeri di pasar domestik. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pemerintah RI menerapkan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada 2026 disebut berpotensi menekan prospek positif emiten konsumer secara parsial pada tahun mendatang.

Kalangan analis menilai bahwa bagi emiten-emiten yang memiliki kaitan erat dengan minuman manis dalam kemasan, penerapan kebijakan ini berpotensi memberikan sentimen negatif karena membuat harga jual produk meningkat.

Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi menerangkan bahwa sejumlah emiten konsumer seperti ICBP, INDF, MYOR, hingga UNVR cenderung tidak akan terpengaruh oleh kebijakan ini lantaran diversifikasi produk yang dilakukan oleh emiten danpricing poweryang cenderung kuat.

“Prospek cenderungmixed, tergantung struktur portofolionya. Cukai ini akan jadi sentimen negatif untuk produsen yang mempunyai porsi besar disweet drinkskarena harga jual harus naik, volume bisa turun, dancost pass-throughsulit dilakukan ke segmen menengah bawah, akibatnya margin berpotensi tertekan,” kata Wafi kepada Bisnis, Senin (24/11/2025).

Senada, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta, menilai bahwa penerapan kebijakan ini berpotensi mempengaruhi margin dan keuntungan emiten terkait.

Menurutnya, dalam kondisi saat ini, penting bagi emiten-emiten konsumer untuk melakukanbrandingterhadap produk dengan tingkat kesehatan yang baik. Baginya, inovasi seperti hal tersebut bakal mampu mendatangkan konsumen di tengah terbukanya pandangan masyarakat terhadap kondisi kesehatan.

“Yang penting sih fokus kepada gizi, fokus kepada nutrisi, karena inilah yang akan menjadi pemenang. Ini akan menjadi penentuan dalam meningkatkan kinerja penjualan emiten tersebut,” katanya, Senin (24/11/2025).

Senada, Equity Research Analyst Kiwoom Sekuritas Abdul Azis, menilai bahwa penerapan kebijakan ini berpotensi menurunkan volume penjualan bagi emiten terkait. Terlebih, di tengah daya beli masyarakat yang masih lemah, kenaikan harga akibat cukai dinilai mampu membuat fenomenadowntradingkembali terjadi.

Meskipun begitu, menurutnya dampak dari kebijakan ini bisa saja dimitigasi jika perusahaan melakukan reformulasi kadar gula, perubahan ukuran kemasan, atau penyesuaian harga secara bertahap.

“Potensi tekanan volume ada, terutama bagi emiten dengan ketergantungan tinggi pada minuman berpemanis seperti ULTJ. Emiten seperti CMRY yang eksposurnya lebih rendah, diperkirakan mengalami dampak lebih kecil,” katanya, Senin (24/11/2025).

Selain itu, Azis juga menyoroti ihwal penerapan kebijakan ini secara teknis. Menurutnya, besaran dampak akan sangat tergantung pada besaran tarif, cakupan produk, dan strategi mitigasi yang diterapkan oleh perusahaan. Jika tarif yang diterapkan cenderung moderat dan pemerintah hanya menargetkan kategori tertentu, maka tekanan terhadap volume dan margin bisa terbatas.

Meskipun begitu, kalangan analis sepakat bahwa kebijakan cukai tidak serta merta membuat kinerja emiten konsumer tertekan sepanjang tahun. KISI Sekuritas misalnya, menilai bahwa sejumlah katalis seperti stimulus fiskal, momentum Nataru, hingga ekspektasi suku bunga yang lebih rendah pada 2026 akan mampu mendorong daya beli masyarakat tahun mendatang.

Menurutnya, dalam kondisi ini, investor mesti lebih fokus pada emiten konsumer yang memiliki sifat defensif. Artinya, emiten tersebut memiliki diversifikasi portofolio dan margin yang kuat.

“Sementara untuk emitensweet drinks, perlu lebih selektif dan melihat kemampuan inovasi sertapricing powermasing-masing emiten,” tegas Wafi.

Sementara itu, Kiwoom Sekuritas juga turut menilai bahwa peluang penguatan terhadap emiten konsumer pada 2026 masih terbuka dengan lebar. Terlebih, bagi emiten yang mampu melakukan diversifikasi produk ke arah produk rendah gula, penyesuaian harga yang efektif, hingga pemulihan bertahap dari konsumsi masyarakat domestik.

Belum lagi, terdapat potensi rebound dari emiten-emiten konsumer jika regulasi final lebih ringan dari kekhawatiran pasar.

“Selain itu, valuasi yang sudah terkoreksi akibat kekhawatiran cukai bisa menjadi peluang penguatan bila ketidakpastian mereda dan emiten menunjukkan kemampuan adaptasi,” katanya.

Kiwoom merekomendasikan saham PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. (CMRY) dengan target harga Rp6.500 per lembar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pemerintah RI menerapkan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada 2026 disebut berpotensi menekan prospek positif emiten konsumer secara parsial pada tahun mendatang.

Kalangan analis menilai bahwa bagi emiten-emiten yang memiliki kaitan erat dengan minuman manis dalam kemasan, penerapan kebijakan ini berpotensi memberikan sentimen negatif karena membuat harga jual produk meningkat.

Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi menerangkan sejumlah emiten konsumer seperti ICBP, INDF, MYOR, hingga UNVR cenderung tidak akan terpengaruh oleh kebijakan ini lantaran diversifikasi produk yang dilakukan oleh emiten danpricing poweryang cenderung kuat.

“Prospek cenderungmixed, tergantung struktur portofolionya. Cukai ini akan jadi sentimen negatif untuk produsen yang mempunyai porsi besar disweet drinkskarena harga jual harus naik, volume bisa turun, dancost pass-throughsulit dilakukan ke segmen menengah bawah, akibatnya margin berpotensi tertekan,” kata Wafi kepada Bisnis, Senin (24/11/2025).

Senada, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai penerapan kebijakan ini berpotensi mempengaruhi margin dan keuntungan emiten sektor terkait.

Menurutnya, dalam kondisi saat ini, penting bagi emiten-emiten konsumer untuk melakukanbrandingterhadap produk dengan tingkat kesehatan yang baik. Baginya, inovasi seperti hal tersebut bakal mampu mendatangkan konsumen di tengah terbukanya pandangan masyarakat terhadap kondisi kesehatan.

“Yang penting sih fokus kepada gizi, fokus kepada nutrisi, karena inilah yang akan menjadi pemenang. Ini akan menjadi penentuan dalam meningkatkan kinerja penjualan emiten tersebut,” katanya, Senin (24/11/2025).

Sedangkan, Equity Research Analyst Kiwoom Sekuritas Abdul Azis, menilai bahwa penerapan kebijakan ini berpotensi menurunkan volume penjualan bagi emiten terkait. Terlebih, di tengah daya beli masyarakat yang masih lemah, kenaikan harga akibat cukai dinilai mampu membuat fenomenadowntradingkembali terjadi.

Meskipun begitu, menurutnya dampak dari kebijakan ini bisa saja dimitigasi jika perusahaan melakukan reformulasi kadar gula, perubahan ukuran kemasan, atau penyesuaian harga secara bertahap.

“Potensi tekanan volume ada, terutama bagi emiten dengan ketergantungan tinggi pada minuman berpemanis seperti ULTJ. Emiten seperti CMRY yang eksposurnya lebih rendah, diperkirakan mengalami dampak lebih kecil,” katanya, Senin (24/11/2025).

Selain itu, Azis juga menyoroti ihwal penerapan kebijakan ini secara teknis. Menurutnya, besaran dampak akan sangat tergantung pada besaran tarif, cakupan produk, dan strategi mitigasi yang diterapkan oleh perusahaan. Jika tarif yang diterapkan cenderung moderat dan pemerintah hanya menargetkan kategori tertentu, maka tekanan terhadap volume dan margin bisa terbatas.

Meskipun begitu, kalangan analis sepakat bahwa kebijakan cukai tidak serta merta membuat kinerja emiten konsumer tertekan sepanjang tahun. KISI Sekuritas misalnya, menilai bahwa sejumlah katalis seperti stimulus fiskal, momentum Nataru, hingga ekspektasi suku bunga yang lebih rendah pada 2026 akan mampu mendorong daya beli masyarakat tahun mendatang.

Menurutnya, dalam kondisi ini, investor mesti lebih fokus pada emiten konsumer yang memiliki sifat defensif. Artinya, emiten tersebut memiliki diversifikasi portofolio dan margin yang kuat.

“Sementara untuk emitensweet drinks, perlu lebih selektif dan melihat kemampuan inovasi sertapricing powermasing-masing emiten,” tegas Wafi.

Sementara itu, Kiwoom Sekuritas juga turut menilai bahwa peluang penguatan terhadap emiten konsumer pada 2026 masih terbuka dengan lebar. Terlebih, bagi emiten yang mampu melakukan diversifikasi produk ke arah produk rendah gula, penyesuaian harga yang efektif, hingga pemulihan bertahap dari konsumsi masyarakat domestik.

Belum lagi, terdapat potensi rebound dari emiten-emiten konsumer jika regulasi final lebih ringan dari kekhawatiran pasar.“Selain itu, valuasi yang sudah terkoreksi akibat kekhawatiran cukai bisa menjadi peluang penguatan bila ketidakpastian mereda dan emiten menunjukkan kemampuan adaptasi,” katanya.

Kiwoom merekomendasikan saham PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. (CMRY) dengan target harga Rp6.500 per lembar.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.