IDXChannel- Kementerian Transmigrasi menargetkan efek rambatan atas pemanfaatan sumber daya alam di atas tanah yang berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) untuk pemberdayaan ekonomi para transmigran.

Pemanfaatan sumber daya itu mulai dari komoditas pertanian, kekayaan laut hingga sektor minyak dan gas.

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan kawasan transmigrasi seperti Sumatera, Kalimatan, Sulawesi dan Papua memiliki keunggulan kompetitif terkait sumber daya alamnya.

Ada potensi migas di Kalimantan Timur, ada komoditas pangan di Papua dan industri ekstraktif semacam pertambangan maupun sawit di Sumatera dan Sulawesi yang bisa terus dikembangkan.

"Jadi, kami dari Transmigrasi sekarang itu betul-betul fokus adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang baru sehingga masyarakat yang ada di lokasi tersebut itu bisa bertahan," kata Iftitah dalam jumpa pers di kantor Kementrans, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Di sektor migas, pemerintah mencanangkan pengeboran belasan ladang migas baru di Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang memiliki nilai ekonomi sebesar Rp2,5 triliun selama enam tahun. Penciptaan lapangan kerja yang menyerap para transmigran bakal dilakukan seiring pengeboran dimulai pada Juni 2026.

"Jika ada penduduk lokal yang nanti lulusan SMK atau misalkan STM yang memang bisa berpotensi untuk diterima bekerja di sana, akan kami latih juga supaya bisa bekerja di sana," kata dia.

"Kemudian juga usaha kecil pasti akan tumbuh, misalkan ekosistem pangannya untuk kebutuhan pangan yang nanti akan iami masukkan ke perusahaan catering-nya misalkan untuk kebutuhan pangan para pekerja ini," tuturnya.

Iftitah menitiberatkan ada 3,2 juta hektare HPL yang dikelola pemerintah untuk tempat hidup baru para transmigran. Perpindahan penduduk ditekankan bukan memindahkan masalah, tetapi menawarkan babak baru kehidupan yang berkelanjutan.

Iftitah menganalogikan sumber migas ini bak menjadi gula, dan para transmigran sebagai semut. Jika biasanya, para transmigran dipersepsikan bertransmigrasi dari satu tempat padat ke tempat lengang tanpa kepastian secara ekonomi, kini sumber daya alam di daerah pindahan bisa menjadi ceruk ekonomi untuk bertahan hidup.

"Hari ini pendekatannya dibalik, tidak lagi memindahkan semut, tetapi bagaimana Kementerian Transmigrasi mencetak gula sehingga semutnya itu bisa datang secara alamiah. Apa yang dimaksud dengan gula hari ini, itu adalah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru," kata dia.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyatakan tingkat kemiskinan ekstrem turun dari 1,26% pada Maret 2024 menjadi 0,78% pada September 2025.

Dia mengatakan sekitar 0,48% penduduk miskin ekstrem telah naik kelas. Pria dengan sapaan Cak Imin itu menyampaikan bahwa penduduk miskin ekstrem di Indonesia menjadi berjumlah 2,2 juta orang dari sebelumnya 3,56 juta orang.

"Penentuan bantuan-bantuan sosial yang sudah kita jalankan telah menjangkau 8,56 juta keluarga miskin atau sekitar 93,6% dari total sasaran. Sangat tinggi. Lebih dari separuhnya, 56,7% menerima lebih dari satu program intervensi sekaligus. Jadi banyak sekali program-program intervensi yang telah dilakukan," katanya saat Rapat Tingkat Menteri terkait Evaluasi Capaian Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Plaza BP Jamsostek, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).

Dia melanjutkan, APBN tersalurkan sekitar Rp503,2 triliun yang didukung APBD sebanyak Rp129 triliun. Anggaran ini direalisasikan khusus untuk program pengentasan kemiskinan.

Selain itu, dia menyebut capaian lainnya di tahun 2025 adalah sebanyak 2 juta orang terlibat program padat karya; 2 juta debitur baru UMKM telah mengakses permodalan; 111.000 pekerja migran telah difasilitasi; dan 28.000 keluarga mendapatkan pendampingan mendapatkan reforma agraria.

"Dari sisi infrastruktur dan layanan dasar, 99,4% kecamatan telah memiliki pusat kesehatan masyarakat. 82,3% desa memiliki layanan pendidikan dasar. 89% kecamatan memiliki layanan pendidikan menengah. 10.171 unit rumah telah direnovasi dan dibangun melalui BSPS di 219 kota kabupaten. 514 pengurus dan 9.404 pendamping koperasi desa/kelurahan merah putih telah mendapatkan pelatihan," ujarnya.

Cak Imin juga menyampaikan capaian program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 60,2 juta penerima manfaat. Kemudian 166 sekolah rakyat telah beroperasi dengan 14.963 siswa dari keluarga miskin.

Dari sisi kolaborasi dunia usaha, katanya, kontribusi TJSL dari 95 BUMN sebesar 811,67 miliar menjangkau 381 kabupaten kota, termasuk 44 wilayah prioritas.

"Dari sisi tata kelola, pada semester II hanya terdapat 1 dari 45 kementerian lembaga yang belum melaporkan kegiatan Inpres 8 Tahun 2025 penanggulangan kemiskinan," ucapnya.

Sebagai informasi, rapat dihadiri oleh sejumlah kementerian/badan/lembaga, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, hingga TNI-Polri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persaingan di pasar tenaga kerja kian ketat. Sepanjang kuartal I 2026, satu lowongan pekerjaan diperebutkan sekitar 12 pencari kerja. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan antara kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja.

Tingginya tekanan juga tercermin dari besarnya aktivitas pencarian kerja. Pada Maret 2026, jumlah pengguna kategori jasa dan lowongan kerja di OLX mencapai sekitar 954 ribu, atau meningkat 46 persen dibanding Januari 2026.

Namun, lonjakan tersebut belum diimbangi ketersediaan pekerjaan. Sepanjang kuartal I 2026, jumlah pencari kerja mencapai lebih dari 523 ribu orang, sementara lowongan yang tersedia hanya sekitar 43 ribu posisi.

Ketatnya persaingan tidak lepas dari bertambahnya jumlah pencari kerja. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 8.389 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang kuartal I 2026.

Di sisi lain, tren pencarian kerja juga meningkat, termasuk setelah periode Lebaran yang mencatat lonjakan signifikan. Hal ini mempertegas tingginya kebutuhan masyarakat terhadap peluang kerja.

Struktur pasar kerja pun belum banyak berubah. Posisi administrasi menjadi yang paling banyak dilamar, disusul marketing/sales, freelance, pengemudi, hingga SPG/SPB. Di sisi lain, kebutuhan tenaga kerja juga didominasi posisi serupa, menunjukkan perputaran pasar kerja masih terkonsentrasi pada jenis pekerjaan yang sama.

Dari sisi wilayah, peluang kerja masih terkonsentrasi di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Bali. Sementara pencari kerja terbanyak berasal dari Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten.

Di tengah kondisi tersebut, berbagai upaya dilakukan untuk mempertemukan pencari kerja dan perusahaan. Salah satunya melalui bursa kerja daring.

Direktur OLX Agung Iskandar mengatakan proses rekrutmen perlu dibuat lebih cepat agar pencari kerja dapat segera terserap. “Melihat dinamika pasar tenaga kerja yang terus berkembang, tahun ini OLX menggelar OLX Job Fair Online dengan kemudahan 3C: cari lowongan pekerjaan, langsung chat, dan kirim CV. Hal ini memangkas proses rekrutmen yang terlalu lama,” ujarnya dalam keterangan, Senin (20/4/2026) lalu.

Bursa kerja daring tersebut digelar pada 11-26 April 2026 dengan menghadirkan lebih dari 1.300 lowongan kerja cepat, sekitar 1.200 posisi yang paling banyak dicari, serta lebih dari 800 peluang kerja lepas.

Kondisi ini menunjukkan persoalan pasar tenaga kerja tidak hanya pada akses informasi, tetapi juga keterbatasan penciptaan lapangan kerja baru. Tanpa penguatan sektor riil, ketimpangan antara pencari kerja dan peluang kerja berpotensi berlanjut.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) memperkuat pengembangan ekosistem ekonomi desa di Kabupaten Lampung Timur melalui pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas.

Upaya ini difokuskan pada optimalisasi potensi lokal dengan menitikberatkan pada peningkatan modal sosial dan ekonomi masyarakat.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja MigranKemenko PM, Leontinus Alpha Edison, mengatakan pembangunan ekonomi tidak hanya bertumpu pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada inisiatif masyarakat di tingkat lokal.

SHUTTERSTOCK/ODUA IMAGES Ilustrasi UMKM.

"Kehadiran kami di Lampung Timur adalah untuk memastikan konsep 'Perintis Berdaya' tumbuh bersama kearifan lokal. Kita berupaya mentransformasi ketergantungan menjadi kemandirian dengan membangun ekosistem ekonomi desa yang tangguh, di mana setiap local champion atau tokoh penggerak lokal menjadi pilar utamanya," ujar Leontinus dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).

Menurut dia, pendekatan pembangunan yang bersifat top-down kerap tidak sepenuhnya menangkap dinamika lokal.

Karena itu, penguatan ekosistem desa diarahkan pada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat agar program yang dijalankan lebih relevan dengan kebutuhan di lapangan.

Kemenko PM juga menggelar sesi Dialog Bersama Deputi (DBD). Forum ini menjadi ruang bagi pelaku usaha, koperasi, serta pemangku kepentingan lain untuk menyampaikan aspirasi dan tantangan yang dihadapi secara langsung.

Leontinus menegaskan, pemerintah berperan sebagai pendengar aktif untuk memastikan kebijakan yang dirumuskan melalui fungsi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) bersifat inklusif dan solutif.

SHUTTERSTOCK/BLEAKSTAR Ilustrasi UMKM, strategi bisnis UMKM.

Ekosistem pemberdayaan yang dikembangkan bertumpu pada empat pilar utama, yakni inovasi digital, literasi keuangan, ekosistem kewirausahaan, dan pelindungan pekerja migran.

Implementasi keempat pilar ini diarahkan untuk memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta sistem pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara terintegrasi.

Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menyatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa.

"Kami berkomitmen menyelaraskan gerak pembangunan daerah dengan program pusat. Dengan partisipasi aktif masyarakat dan dukungan Kemenko PM, kami yakin potensi besar pertanian dan UMKM di desa-desa kami akan berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri," ujar Ela.

Selain pemerintah, keterlibatan organisasi internasional juga menjadi bagian dari penguatan ekosistem tersebut. Koordinator Program ILO PROTECT untuk Migrasi Kerja, Sinthia Harkrisnowo, menyatakan dukungannya terhadap peningkatan standar pelindungan pekerja migran.

"Kami mendukung penuh rencana aksi nasional pelindungan pekerja migran melalui peningkatan literasi digital dan keterampilan teknis agar mereka mampu bersaing secara global dengan jaminan keselamatan kerja yang mumpuni," kata Sinthia.

Leontinus menambahkan, pelindungan pekerja migran perlu dimulai dari tingkat desa melalui penguatan modal sosial sebagai fondasi utama.

"Negara hadir untuk memastikan jaringan dukungan komunitas di desa menjadi benteng perlindungan pertama bagi pekerja migran kita, memastikan mereka berangkat dengan informasi yang benar dan pulang dengan kesuksesan yang berkelanjutan," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mempercepat penguatan ekosistem ekonomi desa melalui program “Perintis Berdaya” di Lampung Timur. Program ini menargetkan kemandirian daerah berbasis potensi lokal dan kolaborasi komunitas.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM Leontinus Alpha Edison mengatakan pendekatan pemberdayaan tidak bisa hanya bersifat top-down. “Kehadiran kami di Lampung Timur adalah untuk memastikan konsep ‘Perintis Berdaya’ tumbuh bersama kearifan lokal,” ujar Leontinus dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).

Ia menegaskan penguatan ekonomi desa harus bertumpu pada peran tokoh penggerak lokal atau local champion. Menurutnya, transformasi dari ketergantungan menuju kemandirian hanya bisa tercapai jika masyarakat menjadi aktor utama dalam pembangunan.

Dalam kegiatan ini, Kemenko PM juga menggelar Dialog Bersama Deputi (DBD) untuk menyerap aspirasi pelaku usaha dan koperasi. Forum ini menjadi ruang untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan sesuai kebutuhan lapangan.

Program Perintis Berdaya berfokus pada empat pilar utama, yakni inovasi digital, literasi keuangan, ekosistem kewirausahaan, serta pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Implementasi program ini memperkuat UMKM dan koperasi di tingkat desa.

Leontinus menegaskan pelindungan pekerja migran harus dimulai dari desa. “Negara hadir untuk memastikan jaringan dukungan komunitas menjadi benteng perlindungan pertama bagi pekerja migran,” ujarnya.

Kegiatan ini melibatkan akademisi, asosiasi pengusaha, serta organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan.

Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menyambut kolaborasi ini sebagai dorongan baru bagi pembangunan daerah. “Dengan partisipasi aktif masyarakat dan dukungan Kemenko PM, kami yakin potensi pertanian dan UMKM di desa akan berkembang menjadi kekuatan ekonomi mandiri,” ujar Ela.

Koordinator Program ILO PROTECT untuk Migrasi Kerja Sinthia Harkrisnowo juga menyatakan dukungan terhadap penguatan pelindungan pekerja migran. “Kami mendukung peningkatan literasi digital dan keterampilan agar pekerja migran mampu bersaing secara global dengan perlindungan yang memadai,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, kembali membuka Program Grant Riset Tahun 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan riset sektor perkebunan nasional.

Dikutip dari keterangan resmi Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin, dijelaskan bahwa program tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, menjaga keberlanjutan, serta mendorong lahirnya produk dan pasar baru yang bernilai tambah, khususnya pada komoditas kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Dukungan pendanaan riset diharapkan mampu memperkuat sektor perkebunan dari hulu hingga hilir serta memberikan manfaat bagi industri, pemerintah, hingga masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan program tersebut, BPDP mengundang lembaga penelitian dan pengembangan di Indonesia untuk mengajukan proposal riset melalui laman resmi https://program-riset.bpdp.or.id/ paling lambat 30 Juni 2026.

Adapun ruang lingkup bidang riset yang dapat diajukan dalam program ini meliputi bioenergi; biomaterial dan oleokimia; pangan, pakan, dan kesehatan; lahan, tanah, dan budidaya; pascapanen dan pengolahan; pengolahan limbah dan lingkungan; serta sosial ekonomi, manajemen, bisnis, pasar, dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Melalui berbagai bidang tersebut, BPDP mendorong lahirnya penelitian yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan teknologi, tetapi juga pada penguatan aspek ekonomi, lingkungan, serta tata kelola industri perkebunan yang berkelanjutan.

Sejalan dengan komitmen menjaga integritas dan kualitas layanan, BPDP menegaskan pelaksanaan program ini dilakukan dengan prinsip Bersih, Akuntabel, Integritas, dan Kesempurnaan (BAIK), guna mendukung terwujudnya zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi.

Dengan dibukanya Program Grant Riset 2026, BPDP berharap partisipasi aktif dari kalangan akademisi, peneliti, dan praktisi semakin meningkat, sehingga mampu menghasilkan inovasi yang memperkuat daya saing dan keberlanjutan sektor perkebunan Indonesia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menyampaikan bahwa penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke negara-negara di kawasan Timur Tengah berisiko disetop imbas perang Iran melawan sekutu Israel-Amerika Serikat (AS).

Menteri P2MI Mukhtarudin menyampaikan bahwa penghentian sementara itu menjadi salah satu opsi yang dapat ditempuh untuk menjaga keselamatan pekerja migran di tengah eskalasi konflik Timur Tengah.

“Ini kalau keadaan memang memaksa atau sangat tidak baik, kami akan lakukan alternatif kebijakan ini setelah berkonsultasi dengan Kementerian Luar Negeri, juga tentu dengan anggota Komisi IX,” kata Mukhtarudin dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, saat ini terdapat 20.784 pekerja migran Indonesia di negara-negara yang berbatasan dengan Iran, berdasarkan data SiskoP2MI per 30 Maret 2026.

Dari jumlah tersebut, PMI terbanyak berada di Arab Saudi dengan jumlah 13.184 orang, disusul Turki dengan 4.011 pekerja. Terdapat pula Uni Emirat Arab (UAE) yang terdapat 2.208 pekerja migran Tanah Air.

Mukhtarudin menjelaskan bahwa pihaknya juga mendata perusahaan penyalur pekerja migran Indonesia (P3MI) untuk memonitor situasi PMI di masing-masing negara saat ini.

Sebagian besar pekerja migran Tanah Air disebutnya banyak mengalami trauma psikologis akibat situasi perang. Kementerian P2MI disebutnya telah menjalankan layanan pendampingan psikologis sesuai kebutuhan masing-masing pekerja.

“Karena memang sementara ini yang terdampak banyak secara psikologisnya. Secara fisik belum terasa terdampak, tapi traumatik psikologis ini mereka merasakan karena mendengar bom, rudal,” tutur Mukhtarudin.

Di samping itu, pemerintah juga telah melakukan pemantauan bersama perwakilan yang ada di luar negeri, salah satunya melalui Tim Crisis Monitoring Ditjen Perlindungan.

Ke depannya, Mukhtarudin menyebut bahwa Kementerian P2MI akan terus melakukan koordinasi terkait perkembangan situasi PMI di Timur Tengah dengan kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, BNPB hingga Kemenlu.

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan skema kredit usaha rakyat atau KUR khusus para calon pekerja migran asal NTB dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp10 miliar.

"Alokasi anggaran untuk tahap awal sebesar Rp10 miliar dengan potensi penambahan sesuai kebutuhan dan perkembangan program," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB Aidy Furqon dalam pernyataan di Mataram, Selasa.

Aidy mengatakan skema KUR bagi pekerja migran asal NTB tersebut bekerja sama dengan Bank NTB Syariah selaku perusahaan milik daerah.

Pemerintah NTB tidak memberikan uang tunai bagi para pekerja migran yang mengajukan kredit usaha.

Proses pembiayaan diberikan secara terintegrasi yang mencakup proses rekrutmen, pelatihan kerja, jaminan sosial dan kesehatan, pengurusan visa, paspor, hingga perizinan kerja.

Menurut Aidy, skema itu dirancang agar calon pekerja migran mendapatkan perlindungan sejak tahap awal keberangkatan dan meminimalkan potensi praktik nonprosedural yang selama ini masih menjadi persoalan.

"Mereka tidak diberikan uang tunai. Penyaluran pembiayaan dilakukan melalui lembaga resmi perekrut dan penyalur tenaga kerja," ucapnya.

Lebih lanjut Aidy menyampaikan bahwa pemerintah NTB bersama Bank NTB Syariah saat ini masih menyusun regulasi KUR pekerja migran agar memiliki payung hukum yang kuat sebelum diluncurkan secara resmi.

Skema pembiayaan terintegrasi menjadi langkah strategis pemerintah NTB dalam membangun tata kelola penempatan pekerja migran yang lebih aman, terstruktur, dan berkelanjutan.

Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) pada 2025, sebanyak 25.062 penduduk Nusa Tenggara Barat berangkat menjadi pekerja migran secara legal.

Kontribusi terbesar pekerja migran berasal dari Kabupaten Lombok Timur sebanyak 12.029 orang, lalu diikuti oleh Kabupaten Lombok Tengah 7.156 orang, Lombok Barat 4.625 orang, Lombok Utara 702 orang, dan Kota Mataram 637 orang.

Malaysia menjadi negara tujuan utama penempatan para pekerja migran asal Nusa Tenggara Barat tersebut dengan jumlah 23.685 orang.

Sepanjang Januari hingga Desember 2025, Badan Pusat Statistik mencatat nilai remitansi atau transfer uang yang dikirim oleh para pekerja migran kepada keluarga mereka di NTB sebanyak Rp221,46 miliar.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com — Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin melepas keberangkatan 1.000 calon pekerja migran Indonesia (CPMI) ke Bulgaria. Pelepasan berlangsung di Hotel Prama Sanur Beach, Bali, Kamis (2/4/2026).

Para pekerja akan ditempatkan di sektor hospitality. Sejumlah pejabat hadir dalam acara tersebut, antara lain anggota Komisi VI DPR Gede Sumarjaya Linggih, Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, serta pejabat dari Kementerian P2MI, BPJS Ketenagakerjaan, Imigrasi, dan Pemerintah Provinsi Bali.

Mukhtarudin mengatakan, penempatan tenaga kerja kini diarahkan pada peningkatan kualitas dan keterampilan. Ia merujuk pada pembentukan Kementerian P2MI melalui Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 yang memberi kewenangan lebih luas dalam pengelolaan penempatan dan pelindungan pekerja migran.

"Arahan Bapak Presiden sangat jelas: tingkatkan kualitas pelindungan dan optimalkan penempatan tenaga kerja medium-high skill. Kami tidak lagi hanya fokus pada jumlah, tapi pada kompetensi dan nilai tambah tinggi," ujar Mukhtarudin dalam keterangan tertulisnya.

Kementerian mencatat Bulgaria menjadi salah satu tujuan utama penempatan pekerja migran Indonesia di Eropa, terutama untuk sektor hospitality. Total penempatan di sektor ini mencapai 1.377 orang. Sepanjang kuartal I-2026, sebanyak 360 pekerja telah diberangkatkan.

"Lonjakan signifikan pada tahun 2025 dan awal 2026 membuktikan bahwa kualitas pelayanan dan etos kerja tenaga kerja Indonesia sangat diakui di Bulgaria. Ini adalah pintu gerbang penting di Eropa," kata Mukhtarudin.

Pemerintah menargetkan penempatan 2.300 pekerja ke Bulgaria secara bertahap, terutama di sektor hospitality dan properti. Hingga saat ini, sebanyak 1.900 izin kerja telah terbit. Sebanyak 1.239 kandidat sudah mengantongi visa kerja, sementara 570 lainnya masih menunggu proses dari Kedutaan Besar Bulgaria di Jakarta.

Dari sisi persiapan, 478 pekerja telah menyelesaikan orientasi pra-pemberangkatan. Sebanyak 261 lainnya masih dalam tahap penjadwalan.

Mukhtarudin juga mengingatkan pekerja untuk menjaga disiplin dan mematuhi aturan di negara tujuan. Ia menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan selama bekerja di luar negeri.

"Bekerjalah dengan profesional, patuhi hukum negara setempat, dan kelola uang dengan bijak. Paling penting, jauhi judi online serta berhati-hati terhadap online phishing dan scam yang marak terjadi," ujarnya.

Ia berharap para pekerja dapat membawa pulang pengalaman dan keterampilan setelah masa kerja berakhir.

Sementara itu, panitia menyampaikan pesan dari Duta Besar Bulgaria yang tidak hadir. Para pekerja diminta menjaga profesionalisme selama bekerja.

"Jadikan kesempatan ini sebagai langkah untuk berkembang, menambah pengalaman global, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan tetap menjaga nama baik Indonesia di kancah internasional," ujar panitia.

Bisnis.com, CIREBON - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) mulai memperkuat sistem informasi dan layanan migrasi di daerah pengirim pekerja migran, termasuk Cirebon, guna menekan praktik keberangkatan ilegal yang kerap menjerat warga ke pekerjaan bermasalah di luar negeri.

Direktur Jenderal Perlindungan di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Rinardi Rusman mengatakan pemerintah ingin memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar sebelum memutuskan bekerja ke luar negeri.

Menurut dia, bekerja di luar negeri merupakan hak setiap warga negara, tetapi pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan prosesnya berlangsung aman, legal, dan melalui prosedur resmi. Tanpa sistem informasi kuat di daerah, calon pekerja migran berisiko terjebak pada tawaran kerja ilegal yang sering kali berakhir pada eksploitasi.

“Bekerja ke luar negeri itu hak masyarakat. Tetapi negara harus hadir memastikan prosesnya aman, legal, dan tidak menjerumuskan warga ke pekerjaan yang bermasalah,” kata Rinardi dalam kegiatan lokakarya perlindungan pekerja migran di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat belum lama ini.

Ia menegaskan, upaya pencegahan menjadi penting karena masih banyak warga yang berangkat secara nonprosedural dan baru melapor ke pemerintah ketika menghadapi masalah serius di negara tujuan. Pemerintah, kata Rinardi, menjadikan Cirebon sebagai salah satu daerah percontohan penguatan pusat layanan migrasi karena wilayah ini termasuk kantong pekerja migran yang cukup besar di Jawa Barat.

Selain Cirebon, beberapa daerah lain yang terlibat dalam program percontohan ini antara lain Tulungagung di Jawa Timur, Lampung, dan Deli Serdang di Sumatra Utara. Daerah-daerah tersebut dikenal sebagai wilayah dengan jumlah pekerja migran tinggi sekaligus memiliki kerentanan terhadap praktik perekrutan ilegal.

Melalui program ini, pemerintah akan memperkuat pusat informasi yang disebut Migrant Resource Center (MRC). Fasilitas tersebut diharapkan menjadi rujukan utama bagi masyarakat yang ingin mengetahui prosedur bekerja ke luar negeri.

Di pusat layanan ini, masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi penting, mulai dari negara tujuan yang legal, jenis pekerjaan yang tersedia, syarat administrasi, hingga perkiraan biaya keberangkatan.

Dengan adanya pusat informasi tersebut, pemerintah berharap masyarakat tidak lagi mengandalkan informasi dari pihak tidak resmi yang berpotensi menyesatkan.

“Semua informasi terkait kerja ke luar negeri harus bisa diakses masyarakat secara terbuka, mulai dari prosedur sampai biaya. Tujuannya agar masyarakat tidak mudah tertipu,” ujar Rinardi.

Meski pemerintah telah menyediakan berbagai jalur resmi untuk bekerja ke luar negeri, praktik perekrutan ilegal masih marak terjadi. Modus yang digunakan perekrut umumnya menawarkan gaji tinggi dengan proses keberangkatan cepat tanpa dokumen lengkap.

Rinardi menjelaskan, tawaran pekerjaan yang terlalu mudah dan tidak memerlukan dokumen resmi biasanya menjadi indikasi awal perekrutan ilegal.

Dalam banyak kasus, calon pekerja migran dijanjikan pekerjaan dengan upah tinggi di luar negeri. Namun setelah tiba di negara tujuan, mereka justru dipaksa bekerja di sektor ilegal, termasuk industri perjudian daring atau penipuan digital.

“Kalau ada tawaran kerja dengan gaji tinggi tetapi prosesnya sangat mudah, bahkan tidak membutuhkan dokumen resmi, itu harus dicurigai. Itu biasanya tanda-tanda perekrutan ilegal,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah menilai pengawasan di tingkat desa masih menjadi titik lemah dalam pencegahan pekerja migran ilegal. Perekrut kerap masuk ke desa-desa untuk menawarkan pekerjaan kepada warga tanpa melalui jalur resmi.

Menurut Rinardi, pemerintah desa sebenarnya memiliki peran strategis dalam mencegah praktik tersebut. Aparat desa dapat melakukan sosialisasi kepada warga mengenai prosedur migrasi yang aman sekaligus memantau aktivitas perekrut di wilayahnya.

Ia juga menyebut dana desa dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan sosialisasi, pelatihan, maupun peningkatan literasi migrasi bagi masyarakat.

Tanpa keterlibatan aktif pemerintah desa, upaya pencegahan di tingkat pusat dinilai tidak akan berjalan efektif. Hal ini karena sebagian besar calon pekerja migran berasal dari wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses informasi.

“Kuncinya ada di desa. Jika desa aktif memberikan edukasi kepada masyarakat, potensi warga berangkat secara ilegal bisa ditekan,” ujar Rinardi.

Bisnis.com, SURABAYA – Sebanyak 7.000 orang pekerja migran Indonesia (PMI) asal Provinsi Jawa Timur dikabarkan menetap di negara-negara kawasan Jazirah Arab. Mereka terjebak di tengah eskalasi konflik bersenjata yang kian memanas di wilayah itu.

Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) periode 2022-2026, sebagian besar PMI asal Jatim berada di Arab Saudi (3.994 orang), Turki (958 orang), dan Qatar (638 orang). Sementara yang menetap di sekitar titik konflik, yakni terdapat 13 PMI di Yordania dan 1 PMI di Lebanon.

Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Timur Gimbar Ombai Helawarnana membeberkan dalam lima tahun belakangan tidak terdapat PMI yang secara resmi tercatat bekerja di Iran maupun Israel.

Dirinya mengakui bahwa terdapat hambatan dalam melakukan pencatatan terkait pekerja migran yang tidak terdaftar secara legal yang bekerja di negara-negara kawasan Jazirah Arab itu.

"Yang kami catat mereka [7.000 PMI asal Jatim di negara-negara Jazirah Arab], yang berangkat secara resmi. Yang non-prosedural atau ilegal, kami tidak memiliki data pastinya," ungkap Gimbar, Jumat (6/3/2026).

Sebagai bentuk respons atas peristiwa tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) telah membentuk Tim Crisis Monitoring Geopolitik. Tim khusus tersebut berada di bawah naungan Dirjen Pelindungan dan bertugas untuk memonitor kondisi para PMI yang tinggal di Jazirah Arab secara real-time.

Lebih lanjut, Gimbar menjelaskan KP2MI juga telah menyiapkan layanan hotline 24 jam di nomor +6221-2924-4800, yang berfungsi sebagai kanal pusat pengaduan darurat yang dapat dimanfaatkan para PMI di Jazirah Arab.

"Kanal ini diperkuat untuk menerima laporan mulai dari ancaman keamanan, masalah gaji, hingga permintaan pemulangan," tambah Gimbar.

Tak hanya itu, bila situasi di kawasan Jazirah Arab semakin memburuk dan eskalasi konflik semakin meluas, maka pemerintah telah mempersiapkan skenario evakuasi massal yang telah dirancang atas koordinasi masing-masing KBRI/KJRI bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Titik kumpul aman atau safe house telah disiagakan pada shelter-shelter milik perwakilan RI (KBRI/KJRI) di negara terdampak sebagai pelindung fisik sekaligus psikis bagi warga negara Indonesia (WNI) maupun PMI di kawasan tersebut.

Gimbar menegaskan koordinasi dengan Pemprov Jawa Timur pun telah dimatangkan. Bila evakuasi massal nantinya direalisasikan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, KP2MI akan memfasilitasi transportasi seluruh WNI/PMI untuk pulang menuju Provinsi Jawa Timur melalui jalur udara.

Saat tiba di Bandara Internasional Juanda Sidoarjo, Gimbar menjelaskan pihaknya akan memfasilitasi kepulangan masing-masing WNI/PMI ke daerah asal. Selain itu, pemerintah juga akan menyediakan fasilitas pemeriksaan fisik maupun psikologis kepada WNI/PMI bila terdampak konflik.

"Jika ada yang mengalami gangguan kesehatan fisik maupun psikologis akibat trauma perang, kami bekerja sama dengan pemda setempat untuk rehabilitasi," pungkasnya.

Bisnis.com, DENPASAR – Ratusan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih berada di negara yang terdampak perang Amerika Serikat dengan Iran.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik menjelaskan berdasarkan data resmi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), tercatat sebanyak 155 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB berada di kawasan Timur Tengah. Dari jumlah tersebut, 144 orang bekerja di Arab Saudi, 10 orang di Uni Emirat Arab, dan 1 orang di Kuwait.

Secara komposisi, PMI NTB terdiri dari 86 laki-laki dan 69 perempuan, yang berasal dari berbagai kabupaten/kota di NTB. Lombok Tengah menjadi daerah asal terbanyak dengan 47 orang, disusul Sumbawa 32 orang, Lombok Timur 31 orang, Lombok Barat 21 orang, dan Kota Mataram 18 orang. Selebihnya berasal dari Dompu, Sumbawa Barat, Lombok Utara, dan Kota Bima.

Mayoritas PMI tersebut bekerja pada sektor aktivitas jasa lainnya, termasuk layanan personal dan domestik. Sebagian lainnya tersebar pada sektor akomodasi dan penyediaan makan minum, kesehatan dan sosial, pertambangan, industri pengolahan, serta konstruksi.

“Berdasarkan koordinasi terakhir Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB dengan BP2MI, seluruh PMI asal NTB dilaporkan dalam kondisi baik dan tidak berada pada zona terdampak langsung konflik. Mereka terus dipantau oleh KBRI dan KJRI sesuai wilayah penempatan,” jelas Aka dikutip dari keterangan resminya, Selasa (3/3/2026).

Seluruh warga NTB di kawasan Timur Tengah berada dalam sistem perlindungan negara melalui KBRI Riyadh, KJRI Jeddah, serta perwakilan RI di Uni Emirat Arab dan Kuwait. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan mekanisme koordinasi cepat apabila terjadi perkembangan situasi yang memerlukan langkah perlindungan lebih lanjut.

“Kami memahami adanya kekhawatiran keluarga di NTB. Namun hingga saat ini tidak ada laporan warga NTB yang terdampak langsung konflik. Pemerintah terus melakukan komunikasi berkala dan akan menyampaikan perkembangan secara resmi,” tegasnya.

Pemprov NTB melalui Dinas tenaga kerja dan transmigrasi NTB memastikan pemantauan terus dilakukan, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi warganya di luar negeri.