Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menggencarkan langkah menjaga kestabilan harga pangan selama Ramadan dengan menyelenggarakan program gerakan pangan murah (GPM) di 34 lokasi berbeda.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang Slamet Husnan di Kota Malang, Sabtu, menyampaikan pelaksanaan program GPM menggandeng sejumlah pihak, seperti Bank Indonesia, Perum Bulog, hingga PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

"Iya GPM sudah dijadwalkan, kami bekerja sama dengan banyak pihak, ada Bank Indonesia, Bulog, PT RNI, dan lain-lainnya," kata Slamet.

Pelaksanaan GPM di 34 titik dilaksanakan mulai 23 Februari hingga 17 Maret 2026 dan tersebar di kantor kelurahan dan kecamatan se-Kota Malang.

Harga pangan di berdasarkan pantauan di laman Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Jawa Timur harga bahan pokok di wilayah Kota Malang per hari ini, seperti beras, minyak goreng, gula, daging ayam, daging sapi, hingga telor ayam masih stabil.

Kondisi serupa juga terjadi untuk produk pertanian, seperti cabai merah besar, cabai rawit, bawang putih, dan bawang merah.

Untuk harga beras jenis premium berada di angka Rp15.150 per kilogram, beras jenis medium seharga Rp12.633, gula Rp17.083 per kilogram, minyak goreng merek MinyaKita Rp16.450 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp22.833 per liter.

Kemudian, harga daging sapi Rp123.666 per kilogram, daging ayam Rp40 ribu per kilogram, telor ayam Rp29.833 per kilogram, cabai merah besar Rp32.333 per kilogram, cabai rawit Rp94.666 per kilogram, bawang merah Rp39.666 per kilogram, dan bawang putih Rp34 ribu per kilogram.

Kestabilan harga ditunjang dengan stok yang ada, berdasarkan data dari Dispangtan Kota Malang, ketersediaan beras masih sebesar 75.667,83 ton, minyak goreng 1.328,81 liter, gula 1.452 ton, telor ayam 470,5 ton, daging ayam 562,8 ton, daging sapi 231 ton, cabai rawit 219 ton, cabai merah besar 49,85 ton, bawang merah 246,92 ton, dan bawang putih 45,3 ton.

Khusus cabai rawit, Slamet menyampaikan harga cabai rawit kini sudah mengalami penurunan Rp10 ribu jika dibandingkan ketika menjelang Ramadhan 1447 Hijriah.

Sedangkan, saat menjelang Ramadhan harga cabai rawit sempat berada di angka Rp100 ribu.

Dia menyampaikan selain karena GPM, kestabilan harga bahan pangan juga ditopang upaya Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) setempat yang berupaya meningkatkan kerja sama antar daerah (KAD) dalam rangka memenuhi pasokan.

"Cabai merah besar dan cabai kecil (rawit) masuk dari Jawa Tengah dan Banyuwangi," kata dia.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jatim, mengintensifkan pemantauan rantai pasok sebagai upaya menjaga stabilitas harga cabai rawit di pasaran.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang Luh Putu Eka Wilantri seusai meninjau kondisi harga cabai rawit di Pasar Gadang, Kota Malang, Jawa Timur, Senin, mengatakan harga cabai rawit hari ini sudah berada di angka Rp85 ribu per kilogram atau mengalami penurunan harga sebesar Rp8 ribu dari Minggu (22/2/2026) yang mencapai Rp93 ribu per kilogram.

"Untuk harga seperti cabai rawit mulai turun, kalau kemarin Rp93 ribu tetapi sekarang di angka Rp85 ribu dan di Pasar Gadang bisa Rp80 ribu karena pusat kulakan. Soal pasokan, sudah lancar, tapi kami tetap berusaha memastikan supaya aman," kata Eka.

Dia menyampaikan turunnya harga cabai rawit karena pasokan melimpah yang dipengaruhi oleh hasil panen dari daerah penghasil.

Kondisi berbeda dengan ketika akan memasuki bulan Ramadhan karena minimnya pasokan cabai rawit, sehingga berdampak pada harga di pasaran yang saat itu mencapai Rp100 ribu per kilogram.

Saat ini, ketersediaan cabai rawit di Kota Malang berada di angka 219 ton, berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) setempat.

"Selama stoknya masih ada, aman, yang menjadi berat ketika ketersediaan sulit didapatkan dan mengakibatkan harganya naik," ujarnya.

Upaya pemantauan pasokan cabai rawit juga dibarengi langkah memperkuat kerja sama antardaerah (KAD) dengan daerah yang selama ini menjadi sentra penghasil komoditas tersebut di Jawa Timur.

Selain itu, apabila mendekati Hari Raya Idul Fitri 2026 ketersediaan cabai rawit mulai kembali menyusut, maka Pemkot Malang akan melakukan intervensi dengan menyelenggarakan operasi pasar secara merata di setiap wilayah kelurahan dan kecamatan.

"Untuk yang gerakan pangan murah berjalan terus, sehingga membantu (menurunkan harga cabai rawit)," ujarnya.

Pada kesempatan itu, dia juga menyampaikan selama Ramadhan dan Idul Fitri melakukan pemantauan intensif terhadap harga daging sapi.

Hasilnya, kondisi harga daging sapi masih stabil, yakni di angka Rp120 ribuan per kilogram.

Berdasarkan pantauan di laman sembako.malangkota.go.id milik Diskopindag Kota Malang, harga komoditas lain, seperti daging ayam, beras, bawang putih, bawang merah, gula, MinyaKita masih terpantau stabil.

Rata-rata harga daging ayam, menurut laman tersebut, sebesar Rp41.125 per kilogram, beras premium Rp15.050 per kilogram, beras medium Rp13.563 per kilogram, bawang putih Rp34.875 per kilogram, bawang merah Rp33.750 per kilogram, dam MinyaKita Rp16.825 per liter.

Sedangkan, untuk harga telor ayam yang semula berada di angka Rp28.563 per kilogram, mengalami kenaikan menjadi Rp29.750 per kilogram.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kami sebenarnya sudah menyelenggarakan GPM dan saat Ramadhan diintensifkan supaya masyarakat mudah membeli beras

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengintensifkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi beras selama Ramadhan 1447 H yang diperkirakan sekitar 25 persen dibanding hari biasa.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang Elfiatur Roikhak di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu, mengatakan GPM selama Ramadhan bertujuan membuat masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga terjangkau.

"Kami sebenarnya sudah menyelenggarakan GPM dan saat Ramadhan diintensifkan supaya masyarakat bisa mudah menjangkau (membeli) beras. Kalau secara tren memang ada peningkatan, prediksinya 25 persen," kata Elfiatur.

Peningkatan konsumsi beras disebabkan banyak faktor, seperti untuk memenuhi kebutuhan memasak saat untuk berbuka puasa dan sahur, kemudian juga karena adanya pelaksanaan tradisi megengan oleh masyarakat.

Berdasarkan data yang diterima dari Dispangtan Kota Malang, per tahunnya konsumsi beras masyarakat di wilayah setempat mencapai 60 ribu ton.

Dia menyampaikan rata-rata per bulan pihaknya perlu memenuhi kebutuhan beras paling tidak 5.000 ton dan saat ini persediaan komoditas tersebut di pasar sekitar 75.667,83 ton.

"Kami juga sudah berkoordinasi dengan Perum Bulog, stok beras masih ada 500 ton dan bisa untuk 10 bulan lebih," ucap dia.

Selain dengan Bulog, pihaknya turut berkoordinasi dengan sejumlah daerah yang menjadi sentra penghasil beras di Jawa Timur guna menjaga rantai pasok ke Kota Malang.

Mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 299 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras menetapkan untuk harga eceran tertinggi (HET) beras di wilayah Jawa, Lampung dan Sumatera Selatan sebesar Rp13.500 untuk beras medium dan Rp14.900 untuk beras premium.

"Kami minta pelaku usaha membuat komitmen untuk menjual sesuai HET," ujar dia.

Selain sebagai langkah menyikapi prediksi peningkatan jumlah konsumsi beras, GPM sekaligus menjadi langkah pemerintah daerah tersebut menjaga kestabilan harga di pasar sesuai ketentuan HET pemerintah pusat.

Diharapkan pula strategi ini mampu meminimalkan lonjakan harga di tengah adanya potensi kenaikan kebutuhan konsumsi masyarakat.

"Karena ini (prediksi kenaikan konsumsi) sampai H+7," tuturnya.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MALANG — Pemkot Malang meraih penghargaan sebagai pemerintah daerah kategori utama dalam pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2026 atas kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menjelaskan bahwa Universal Health Coverage merupakan kondisi ketika seluruh penduduk telah terdaftar sebagai peserta JKN dan memiliki tingkat keaktifan yang baik. Dengan demikian, mereka dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan biaya.

“Keberhasilan daerah dalam mencapai UHC menunjukkan kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat di bidang Kesehatan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (27/1/2026).

Cak Imin, sapaan akrabnya, berharap pemerintah daerah terus mempertahankan serta meningkatkan capaian tersebut.

“Tahun depan, daerah yang masih berstatus madya harus meningkat menjadi utama. Bagi daerah yang sudah berstatus utama, tidak ada pilihan lain selain fokus meningkatkan kualitas layanan kesehatannya,” tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, kesehatan menjadi salah satu fokus utama Pemkot Malang, sejalan dengan Dasa Bakti Kota Malang yakni Ngalam Tahes.

“Program JKN kami tetapkan sebagai program prioritas daerah melalui penguatan kebijakan, komitmen penganggaran, serta penerapan strategi Universal Health Coverage. Kesehatan adalah hak dasar warga dan faktor strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Data Dinas Kesehatan Kota Malang menyebutkan, kepesertaan JKN di Kota Malang terus mengalami peningkatan signifikan sejak diberlakukan secara nasional pada 1 Januari 2014.

Pemkot Malang secara bertahap mendaftarkan penduduk, khususnya kelompok rentan seperti warga miskin, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.

Wahyu mengeklaim keberhasilan Program JKN tidak terlepas dari komitmen kuat pemerintah daerah dalam memastikan kebijakan yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, didukung oleh regulasi yang jelas serta kolaborasi lintas sektor.

Ke depan, pihaknya akan terus memperkuat sistem pendataan kepesertaan, meningkatkan kualitas fasilitas dan layanan kesehatan, serta menjaga komitmen penganggaran agar perlindungan JKN dapat berkelanjutan dan tepat sasaran.

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mencatat sebanyak 21.588 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah tersebut telah mengantongi sertifikat halal, baik kategori self declare maupun reguler.

Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang Faried Suadidi di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat, mengatakan puluhan ribu sertifikat halal merupakan total keseluruhan penerbitan sejak 2019 hingga 2025.

"Dari data yang kami terima sampai dengan Desember 2025 itu ada 21.588 UMKM sudah bersertifikat halal. Semuanya makanan dan minuman atau mamin," kata Faried.

Sebagai informasi, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mewajibkan semua produk UMKM mengantongi sertifikat halal per Oktober 2019, hal itu sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Total di Kota Malang ada sebanyak 49.420 ribu UMKM dan dimana sekitar 60 persennya atau 29.652 bergerak di sektor mamin.

Faried menjelaskan untuk sertifikat halal melalui skema self declare berkonsentrasi pada produk makanan dan minuman dengan bahan kategori resiko rendah atau yang salah satunya bukan olahan berbahan daging.

"Makanya untuk pengurusan itu kami lihat produknya terlebih dahulu, kemudian mereka kami undang ke Malang Creative Center untuk memasukkan data ke (aplikasi) SiHalal bersama-sama. Kalau yang resiko tinggi itu contohnya olahan daging di katering sama kedai itu yang reguler," ujarnya.

Faried menambahkan progres pengurusan sertifikat halal hingga 2025 di Kota Malang bisa berjalan dengan baik, lantaran disambut animo dari para pelaku usaha.

Kemudian, seiring berjalannya waktu kolaborasi dan koordinasi dengan Pendamping Proses Halal terus berjalan semakin kuat.

Selain itu, kata dia, tak kalah penting adalah langkah BPJPH yang setiap tahun menambah kuota pengurusan sertifikat halal secara gratis, dimana pada 2025 angkanya sebanyak 1 juta dan pada 2026 menjadi 1,35 juta.

"Sekarang ada kemudahan dari BPJPH dimana dulu pengurusannya proses awal sampai akhir sekitar tiga bulan ,tapi saat ini sekitar dua minggu sudah bisa dikeluarkan," ucap dia.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com,MALANG— Pemerintah Kota (Pemkot) Malang akan menggelar doa bersama di malam pergantian Tahun Baru 2026.

Doa bersama dilakukan sebagai bentuk empati atas bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra, khususnya Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dan kejadian kebencanaan lainnya di Indonesia.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan pada perayaan Malam Tahun Baru 2026 tidak akan diselenggarakan pesta kembang api maupun acara hiburan lainnya.

“Sebagai gantinya, peringatan pergantian tahun akan diisi dengan kegiatan doa bersama di lima kecamatan di Kota Malang sebagai wujud refleksi dan solidaritas sosial,” katanya dikutip Jumat (26/12/2025).

Melalui perayaan sederhana ini, dia berharap, masyarakat dapat bersama-sama mendoakan korban yang sedang tertimpa bencana serta menjadikan momentum pergantian tahun sebagai sarana introspeksi diri.

Dia juga telah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran serta mengajak masyarakat untuk merayakan malam pergantian tahun dengan cara yang sederhana, khidmat, dan bermakna.

Dia menegaskan, pergantian tahun seyogianya dimaknai sebagai waktu untuk refleksi dan kontemplasi, bukan sekadar perayaan semata.

Selain itu, Wali Kota Malang juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan konvoi maupun perayaan secara berlebihan lainnya yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Imbauan ini disampaikan untuk menjaga keamanan, kenyamanan, serta kondusivitas Kota Malang selama malam pergantian tahun.

Melalui kebijakan ini, dia mengajak seluruh masyarakat Kota Malang untuk menyambut Tahun Baru 2026 dengan penuh kesederhanaan, empati, serta tetap menjaga ketertiban.

Dia berharap pergantian tahun dapat dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan kualitas diri.

“Mari kita rayakan Tahun Baru 2026 dengan sederhana, penuh doa untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, tidak merayakan secara berlebihan, sekaligus menjadi sarana refleksi agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik ke depan,” ucapnya.

Bisnis.com, MALANG—Pemkot Malang melakukan intervensi pasar dalam berbagai kegiatan untuk mencegah kenaikan bahan-bahan kebutuhan pangan menjelang libur panjang, sekolah dan Natal serta Tahun Baru (Nataru) 2026.

Seperti pada Kamis (4/12/2025), Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan Pemkot Malang menggencarkan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, meyakinkan GPM akan dilaksanakan di berbagai tempat.

“Kami juga terus memantau pasar. Sampai saat ini, harga bahan kebutuhan pangan masih stabil, namun jika terjadi kenaikan maka kami akan melakukan intervensi dengan berbagai kegiatan,” ucapnya.

Kepala Perwakilan BI Malang, Febrina, mengatakan lewat GPM maka menunjukkan bahwa pemerintah dan TPID itu hadir, terutama menjelang Nataru 2025.

“Meskipun sudah terbukti dengan angka dari BPS bahwa bahan pokok stabil, namun demikian sampai dengan akhir bulan masih perlu kita jaga bersama,” katanya pada pembukaan GPM di Kota Malang, Kamis (4/12/2025).

Karena itulah, pada GPM disediakan berbagai bahan kebutuhan pokok seperti minyak goreng, gula pasir, dan beras dari Bulog.

Perumda Tunas juga berpartisipasi untuk beras, tepung, daging ayam, telur ayam dan juga komoditas yang kemarin penyumbang inflasi, cabai besar dan cabai kecil yang harganya lebih rendah dari dari harga pasar.

“Tentunya semua komoditas dijual dengan harga pasar dan mengikuti harga tingkat produsen distributor yang juga dibantu oleh berbagai pihak untuk ongkos angkutnya, sehingga harganya dapat lebih terjangkau dari harga pasar,” ucapnya.

Petugas dari Perum Bulog Malang pada GPM di Malang, Dwi Heri Siswanto, mengatakan setiap hari Bulog menyediakan beras SPHP sebanyak 110 sak yang per saknya berisi 5 kg. Harga pasar Rp 58.000 sampai Rp62,5 ribu (het), namun di GPM dijual Rp55.000/5 kg.

Beras premium merek Semangka dijual Rp72.000/5 kg, normalnya Rp74.000- R75.000 tersedia 100 sak, beras premium merek Sentra Ramos harga Rp71.000 ribu, pasar Rp74.00-Rp75.000/5 kg, dengan stok 100 sak.

Minyakita stok 120 liter dijual Rp14.500, di pasar Rp15.500/liter, gula 240 kg harga Rp16.500/kg, harga di pasar Rp17.500/kg.

Heni, dari Kelompok Tani Sumber Rezeki, Lowokwaru, mengatakan pihaknya juga menyediakan tanaman holtikultura seperti cabai rawit, tomat, dan cabai merah besar dengan harga lebih murah daripada harga pasar.

Seperti cabai rawit, dijual Rp68.000/kg, lebih rendah daripada harga pasar yang mencapai Rp75.000/kg. “Bisa jual lebih rendah karena panen sendiri,” ujarnya.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, optimistis inflasi pada Desember 2025 dapat dijaga tetap rendah dengan berbagai kegiatan untuk menekan harga pangan agar tetap stabil.

Kepala BPS Kota Malang, Umar Sjaifudin, mengatakan sampai dengan November angka inflasi di Kota Malang terjaga stabil rendah. Inflasi November mencapai 2,24% ytd, lebih rendah dari rerata nasional yang mencapai 2,27%, namun lebih tinggi dari rerata Jatim yang mencapai 2,16%. Sedangkan infasi bulanan 0,16% dan tahunan 2,72%.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai upaya stabilisasi harga komoditas pangan harus dilakukan secara berkelanjutan, khususnya untuk mengantisipasi lonjakan permintaan saat event-event tertentu seperti liburan sekolah dan Nataru.

Selain itu, kata dia, untuk kapasitas dan titik lokasi giat GPM dapat diperluas sehingga GPM memiliki dampak besar bagi stabilisasi harga pangan. “Monitoring pergerakan harga juga senantiasa dilakukan untuk menjaga pasokan dan distribusi, khususnya antisipasi gangguan produksi dan distribusi akibat curah hujan tinggi,” ucap Joko yang juga Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB, Senin (8/12/2025).