Bisnis.com, JAKARTA — Emiten konstruksi pelat merah, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), tengah mematangkan peta jalan restrukturisasi utang yang ditargetkan dapat mulai dieksekusi dan rampung pada semester II/2026.

Aksi korporasi tersebut bakal mencakup penyesuaian tingkat bunga kupon, penataan kembali jadwal jatuh tempo pokok dan bunga untuk paruh kedua tahun ini, hingga penyesuaian pemenuhan rasio keuangan.

Corporate Secretary Wijaya Karya, Ngatemin, menyatakan WIKA akan menggelar Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dan Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSU) dalam waktu dekat guna memuluskan rencana tersebut.

“Perseroan perlu melakukan restrukturisasi komprehensif melalui RUPO dan RUPSU kepada pemegang obligasi sukuk maupun bilateral kepada perbankan pada awal semester II/2026,” ucap Ngatemin dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Kamis (28/5/2026).

Sebelum melangkah ke meja RUPST, manajemen WIKA menargetkan formula final dari usulan skema penataan kewajiban komprehensif ini dapat diselesaikan pada akhir semester I/2026 ini. Dengan demikian, rangkaian tahapan pelaksanaan restrukturisasi dapat langsung berjalan di paruh kedua.

Terkait rincian formula atau besaran penyesuaian tingkat kupon dan imbal hasil baru yang akan disodorkan kepada kreditur, pihak WIKA menyatakan saat ini hal tersebut masih berada dalam tahap penggodokan formal.

Ngatemin menyebutkan bahwa tingkat bunga serta jadwal pembayaran pokok dan bunga yang mengikat perseroan saat ini masih mengacu pada ketentuan lama yang termaktub di dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta Master Restructuring Agreement (MRA).

“Adapun skema baru yang akan diusulkan kepada pemegang obligasi sukuk maupun perbankan, saat ini masih dalam tahap pembahasan intensif dengan pemegang saham mayoritas perseroan,” pungkasnya.

Di tengah proses penyehatan, WIKA mencatatkan peningkatan Gross Profit Margin (GPM) dari 7,9% pada 2024 menjadi 8,5% pada 2025. Perseroan juga menurunkan utang usaha sebesar Rp1,79 triliun dan utang berbunga Rp2,08 triliun. Nilai piutang turut menurun Rp1,89 triliun menjadi Rp4,58 triliun.

Sepanjang tahun buku 2025, WIKA membukukan kontrak baru sebesar Rp17,46 triliun dengan total aset mencapai Rp50,15 triliun. Perseroan menyatakan akan melanjutkan penguatan struktur keuangan melalui tiga pilar utama yakni restrukturisasi komprehensif, divestasi aset non-inti, serta pemulihan piutang.

________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten konstruksi BUMN, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) membidik perolehan kontrak baru sebesar Rp23,6 triliun dengan proyeksi pendapatan mencapai Rp16 triliun untuk tahun buku 2026.

PTPP diketahui telah mengantongi kontrak baru sebesar Rp16,68 triliun hingga September 2025. Komposisi kontrak baru PTPP didominasi proyek BUMN sebesar 47%, swasta 29%, dan 24% berasal dari proyek pemerintah.

“Kontrak tahun depan kami proyeksikan sekitar Rp 23,5 triliun,” ujar Direktur Utama PTPP Novel Arsyad dalam konferensi pers usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Seiring hal tersebut, manajemen menetapkan target pendapatan sebesar Rp16 triliun pada 2026 dengan proyeksi laba bersih masih dievaluasi perseroan.

Hingga kuartal III/2025, emiten BUMN Karya ini mencatatkan pendapatan sebesar Rp10,73 triliun. Jumlah tersebut mengalami penurunan 23,33% dari periode sama tahun sebelumnya yakni Rp14 triliun.

Terkait kinerja tahun berjalan, Novel memproyeksikan perseroan mampu mengamankan sekitar 92% dari total target nilai kontrak baru (NKB) hingga akhir Desember 2025. Menurutnya, masih terdapat sejumlah tender besar yang saat ini dalam tahap evaluasi dan menunggu pengumuman pemenang.

Namun, Novel menyampaikan bahwa portofolio proyek luar negeri perseroan sampai dengan saat ini masih berjalan sesuai jadwal. Diketahui, PTPP ditunjuk sebagai kontraktor utama untuk proyek Malolos–Clark Railway Contract Package S-01 (CP S01) di Filipina dengan nilai mencapai Rp3,16 triliun.

“Untuk proyek luar negeri yang masih berjalan terkait dengan jalan kereta api di Filipina. Saat ini masih berjalan karena kontraknya juga cukup lama, kalau tidak salah sampai lima tahun,” pungkas Novel.

PTPP juga baru saja menandatangani kontrak pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Bengkulu dengan nilai kontrak mencapai Rp501,99 miliar. Penandatanganan kontrak tersebut dilakukan bersama Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, selaku pemilik pekerjaan.

Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo menyampaikan bahwa proyek ini menggunakan standar bangunan modern, aman, dan ramah lingkungan.

“PTPP menghadirkan pendekatan konstruksi terintegrasi mulai dari pondasi tiang pancang, struktur beton mutu tinggi, sistem MEP yang efisien, hingga fasilitas kawasan yang mendukung proses belajar,” ujar Joko.

Perseroan menargetkan penyelesaian proyek dalam 240 hari kalender sejak diterbitkannya SPMK, disusul masa pemeliharaan 180 hari kalender.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) memasang target ambisius untuk kinerja tahun 2026.

Emiten konstruksi pelat merah ini membidik perolehan nilai kontrak baru sebesar Rp 23,5 triliun.

Direktur Utama PTPP, Novel Arsyad, mengatakan proyeksi nilai kontrak baru tahun depan disusun dengan mempertimbangkan berbagai peluang proyek yang ada, termasuk kesinambungan proyek domestik maupun luar negeri.

KOMPAS.com/SUPARJO RAMALAN konferensi pers usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PTPP, Kamis (17/12/2025).

Sejalan dengan target tersebut, perseroan tetap berfokus pada bisnis inti atau core business agar seluruh proyek dapat dijalankan secara optimal. Evaluasi juga dipastikan dilaksanakan secara menyeluruh.

“Untuk berapa nilai kontrak, update kontrak tahun depan kita proyeksikan sekitar Rp 23,5 triliun yang kita proyeksikan di tahun depan. Dan kembali lagi kita akan fokus tetap di core business kita supaya kita memang benar-benar menjalankan itu dengan baik, evaluasi dengan baik,” ujar Novel dalam konferensi pers usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Kamis (17/12/2025).

Novel menuturkan, hingga akhir 2025 nilai kontrak perseroan masih sejalan dengan target yang telah ditetapkan.

Meski waktu yang tersisa tinggal beberapa hari, manajemen masih menunggu sejumlah pengumuman, khususnya terkait penetapan pemenang proyek lewat skema tender.

Di sisi lain, terdapat pula beberapa proyek yang mengalami pergeseran waktu pelaksanaan. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, capaian kontrak proyek PTPP pada 2025 diperkirakan berada sedikit di bawah target, yakni di kisaran 90 hingga 92 persen dari rencana awal, dan diharapkan tetap dapat dicapai hingga akhir tahun.

“Sampai dengan akhir tahun, walaupun tinggal beberapa hari, tapi memang ada yang sedang menunggu pengumuman untuk keputusan pemenang. Ada yang memang bergeser, kalau kami perkirakan sedikit di bawah target 2025, ya mungkin pencapaian kami perkiraannya sekitar 90 sampai 92 persen dari rencana,” paparnya.

DOK. Humas PTPP Pelabuhan Patimban Tahap I-2 Paket 6 di Subang, Jawa Barat yang dikerjakan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PTPP.

Proyek tersebut masih berlangsung karena memiliki jangka waktu kontrak yang cukup panjang, diperkirakan hingga lima tahun ke depan.

Pekerjaan yang berlokasi di Manila tersebut tetap menjadi bagian dari portofolio proyek luar negeri PTPP dan terus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kontrak.

Sementara di dalam negeri, PTPP baru saja melakukan penandatanganan kontrak proyek Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Bengkulu.

Penandatanganan kontrak dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis selaku pemilik pekerjaan.

Proyek ini menjadi bagian dari dukungan PTPP terhadap misi pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas, sekaligus mengurangi kesenjangan layanan publik antar wilayah.

Proyek Pembangunan Sekolah Rakyat Bengkulu memiliki nilai kontrak sebesar Rp 501,99 miliar, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), dan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025-2026.

Adapun masa pelaksanaan proyek ditetapkan selama 240 hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang kemudian dilanjutkan dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

Pembangunan sekolah dilakukan di dua lokasi strategis, yakni Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, serta Desa Cucupan, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur.

Pemilihan lokasi ini bertujuan menjangkau lebih banyak masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pesisir selatan Provinsi Bengkulu.

IDXChannel - Sejumlah emiten konstruksi mulai mempublikasikan capaian nilai kontrak baru (NKB) 2025 serta target kinerja untuk tahun depan.

Berdasarkan riset Stockbit Jumat (5/12/2025), pencapaian kontrak baru hingga kuartal terakhir menunjukkan kinerja yang beragam di tengah ketatnya pendanaan proyek dan fokus pemerintah pada pembangunan IKN.

PT Total Bangun Persada Tbk (TOTL) menjadi emiten dengan kinerja paling solid. Hingga pertengahan November 2025, perusahaan berhasil mengantongi NKB sebesar Rp5,27 triliun, atau 5 persen di atas target 2025 yang dipatok Rp5 triliun.

Sementara itu, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) mencatatkan NKB Rp14,1 triliun sepanjang Januari-November 2025, turun 7 persen yoy, dan baru mencapai 50-56 persen dari target tahun ini yang berada di kisaran Rp25-Rp28 triliun.

Di sisi lain, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT PP Tbk (PTPP) baru merilis data NKB hingga kuartal III-2025. Keduanya menunjukkan capaian yang belum memuaskan.

WIKA mencatatkan NKB Rp6,19 triliun, anjlok 60 persen yoy, atau baru 36 persen dari target 2025 senilai Rp17 triliun. Kinerja ini sekaligus menegaskan tekanan yang masih dihadapi perseroan dalam restrukturisasi dan pembiayaan proyek.

PTPP mencatatkan NKB Rp16,88 triliun pada periode yang sama, turun 18,8 persen yoy, namun masih lebih baik dibanding WIKA dan ADHI. Capaian tersebut setara 59 persen dari target tahun ini sebesar Rp28,5 triliun.

TOTL dan ADHI Konservatif, WIKA Lebih Agresif

Beberapa emiten juga telah merilis panduan kinerja (guidance) untuk 2026. Di mana TOTL membidik NKB Rp5 triliun, flat dibanding target 2025 serta pendapatan Rp3,8 triliun (2 persen vs annualized hingga September).

ADHI menetapkan target NKB Rp23,8 triliun, atau turun 5-15 persen dari target 2025. WIKA justru menargetkan NKB minimum Rp20 triliun, meningkat setidaknya 18 persen dari target tahun ini. Sementara PTPP belum mengumumkan target 2026.

Berdasarkan rasio pencapaian NKB terhadap target 2025, Stockbit menempatkan performa emiten konstruksi dengan peringkat teratas TOTL disusul PTPP, ADHI dan WIKA

Menurut Stockbit, TOTL dan ADHI mengambil pendekatan kehati-hatian untuk 2026, sementara WIKA tampil lebih agresif dengan target kontrak baru yang jauh lebih tinggi.

Namun realisasi tahun ini menunjukkan tantangan besar yang masih harus dituntaskan emiten pelat merah tersebut untuk pulih sepenuhnya.

(DESI ANGRIANI)

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten jasa konstruksi Grup Astra PT Acset Indonusa Tbk (ACST) melepas Rp20 miliar saham di anak usahanya ke PT Eka Jaya Kridatama pada 20 Oktober 2025.

ACST menjual seluruh sahamnya dalam perusahaan pengerukan & infrastruktur maritim PT Dredging International Indonesia (DII). Adapun besarannya mencapai 400 lembar saham Seri A milik Perseroan atau kepemilikan sebesar 23,53%.

Adapun yang berperan sebagai pembeli dalam aksi ini adalah kepada PT Eka Jaya Kridatama dan DEME Singapore PTE LTD. Setelah ini, perseroan akan melakukan pemenuhan persyaratan pendahuluan (condition precedents) dengan tanggal akhir penyelesaian akan jatuh paling lambat pada tanggal 22 Oktober 2025.

"Tujuan dari Transaksi ini adalah untuk memfokuskan kegiatan usaha Perseroan pada bidang usaha konstruksi," sebagaimana dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Selasa, (21/10/2025).

Lebih jauh, anak usaha PT United Tractors Tbk (UNTR) ini menegaskan bahwa aksi ini tidak berdampak secara material terhadap kegiatan operasional, hukum, dan kondisi keuangan Perseroan saat ini.

Seiring pemberitaan tersebut, saham ACST telah naik 2,26% ke level Rp136 per pukul 14.46 WIB. Adapun kapitalisasi pasarnya mencapai Rp2,4 triliun.

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Sumber Mas Konstruksi Tbk (SMKM) mengumumkan rencana pengambilalihan kepemilikan perusahaan. PT Vina Nauli Jordania, pengendali SMKM telah menandatangani perjanjian jual beli saham bersyarat pada 10 Oktober 2025 dengan perusahaan asal Singapura.

Lim Shrimp Org akan mengakuisisi sebanyak-banyaknya 450 juta saham atau 35,91% dari keseluruhan modal ditempatkan dan disetor penuh perusahaan.

"Setelah penyelesaian rencana pengambilalihan, sebagai pengendali baru Perseroan, calon pengendali baru akan melaksanakan penawaran tender wajib sesuai dengan ketentuan dalam POJK 9/2018," tulis Direktur Lim Shrimp Org Chong Chee Hoong melalui keterbukaan informasi, Senin (13/10/2025).

Hoong menjelaskan bahwa pelaksanaan rencana pengambilalihan maupun penawaran tender wajib akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang pasar modal.

Per 30 September 2025, PT Vina Nauli Jordania menguasai 44,98% saham SMKM. Perusahaan tersebut tercatat sebagai pengendali dengan pemegang manfaat terkahir Intan Magdalena.

Adapun sebelumnya perusahaan memiliki rencana melepas 563,58 juta saham atau 44,98% saham pada 18 September 2025.

Sementara itu, saham SMKM telah naik 15,51% dalam satu bulan terakhir ke level 216 dan dalam enam bulan terakhir SMKM telah melesat 380%.

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Sumber Mas Konstruksi Tbk (SMKM) mengumumkan rencana pengambilalihan kepemilikan perusahaan. PT Vina Nauli Jordania, pengendali SMKM telah menandatangani perjanjian jual beli saham bersyarat pada 10 Oktober 2025 dengan perusahaan asal Singapura.

Lim Shrimp Org akan mengakuisisi sebanyak-banyaknya 450 juta saham atau 35,91% dari keseluruhan modal ditempatkan dan disetor penuh perusahaan.

"Setelah penyelesaian rencana pengambilalihan, sebagai pengendali baru Perseroan, calon pengendali baru akan melaksanakan penawaran tender wajib sesuai dengan ketentuan dalam POJK 9/2018," tulis Direktur Lim Shrimp Org Chong Chee Hoong melalui keterbukaan informasi, Senin (13/10/2025).

Hoong menjelaskan bahwa pelaksanaan rencana pengambilalihan maupun penawaran tender wajib akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang pasar modal.

Per 30 September 2025, PT Vina Nauli Jordania menguasai 44,98% saham SMKM. Perusahaan tersebut tercatat sebagai pengendali dengan pemegang manfaat terkahir Intan Magdalena.

Adapun sebelumnya perusahaan memiliki rencana melepas 563,58 juta saham atau 44,98% saham pada 18 September 2025.

Sementara itu, saham SMKM telah naik 15,51% dalam satu bulan terakhir ke level 216 dan dalam enam bulan terakhir SMKM telah melesat 380%.