Bisnis.com, JAKARTA — Perbankan nasional dinilai bisa menggandeng platform peer-to-peer (P2P) lending untuk memperluas akses pembiayaan dengan biaya efisien dengan tetap menggunakan tata kelola dan manajemen risiko yang kuat.

Ketua Bidang Pengembangan Produk Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Michellina Laksmi Triwardhany, mengatakan kolaborasi ini memungkinkan bank menjangkau nasabah baru dengan lebih cepat dan efisien, tanpa harus membangun seluruh infrastruktur dari awal.

“Ada keunggulan dari P2P lending yang bisa dikombinasikan dengan kemampuan bank supaya bank bisa memberikan pembiayaan produktif. Dengan menggunakan kemampuan P2P lending, bank bisa leverage dan perluas aksesnya,” ujar Michellina atau yang akrab dipanggil Dhany dalam keterangannya, dikutip Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, P2P lending dapat lebih mudah menjangkau segmen mikro atau ultramikro yang sering kesulitan mengakses pembiayaan dari bank. Kerja sama ini juga membuka peluang diversifikasi portofolio, penguatan ekosistem, hingga pembagian risiko.

Adapun, kolaborasi tersebut memerlukan standar kemitraan yang jelas sebagai acuan bersama karena setiap bank memiliki risk appetite dan pendekatan bisnis masing-masing. Standar tersebut, lanjutnya, menjadi fondasi agar kolaborasi berjalan sehat dan berkelanjutan.

Berdasarkan data White Paper Perbanas dan Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), rasio kredit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di kawasan.

Pada periode 2024–2025, rasio kredit Indonesia tercatat sekitar 36,4%, jauh di bawah rata-rata negara berpendapatan menengah atas di Asia Timur dan Pasifik yang mencapai 74,46%.

Dhany menilai kondisi ini menunjukkan masih besarnya ruang ekspansi pembiayaan formal, terutama bagi segmen underbanked dan pelaku usaha skala kecil yang belum sepenuhnya terlayani bank.

Di sisi lain, industri P2P lending mencatat pertumbuhan paling cepat dalam beberapa tahun terakhir, dengan laju pertumbuhan tahunan sekitar 34% pada periode 2019–2024.

Dhany menyebut model kolaborasi bank dan P2P lending kini semakin berkembang, seperti joint financing, channeling, hingga banking-as-a-service. Dari sisi produk, kolaborasi juga mencakup white label lending dan ecosystem lending, seperti pembiayaan invoice, supply chain financing, BNPL, dan payday loan.

Menurutnya, variasi model tersebut memungkinkan bank tetap berada dalam kerangka kehati-hatian, sekaligus memperluas jangkauan pembiayaan ke sektor-sektor produktif yang membutuhkan proses lebih cepat dan fleksibel.

“Kalau dijalankan dengan tata kelola yang kuat, kolaborasi ini bisa menjadi akselerator inklusi keuangan sekaligus tetap menjaga kualitas aset perbankan,” kata Dhany.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) atau BRI merespons wacana pemerintah terkait pembentukan Bank UMKM dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh kebijakan strategis yang memperkuat ekosistem pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan bahwa UMKM merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional yang memiliki peran krusial dalam menjaga keberlanjutan ekonomi Indonesia.

Menurutnya, BRI optimistis pemerintah akan terus memberikan perhatian besar terhadap pengembangan UMKM agar mampu tumbuh secara berkelanjutan di tengah berbagai dinamika ekonomi.

“Terkait dengan pemberitaan tersebut, pada prinsipnya BRI senantiasa mendukung penuh kebijakan dan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem pembiayaan UMKM sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan,” ujarnya, Sabtu (11/4/2026).

Dhanny menambahkan, sebagai bagian dari Holding Ultra Mikro (UMi), BRI bersama PNM telah menjalankan sinergi yang erat dalam memperluas akses pembiayaan kepada segmen ultra mikro dan UMKM. Kolaborasi tersebut dinilai berhasil meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat.

Keberhasilan sinergi itu tercermin dari capaian sepanjang 2025, di mana ekosistem holding ultra mikro mencatat sebanyak 1,4 juta debitur berhasil naik kelas atau tumbuh 11,82% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Lebih lanjut, BRI menyatakan akan terus mencermati dinamika kebijakan yang berkembang, termasuk wacana pembentukan Bank UMKM tersebut.

BRI juga memastikan akan mengikuti arahan regulator serta pemegang saham pengendali dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

“BRI akan memastikan seluruh operasional Perseroan tetap berjalan secara prudent, sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance/GCG) dan manajemen risiko yang kuat,” kata Dhanny.

BRI optimis langkah strategis pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM diharapkan dapat semakin mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) atau BNI menambah fasilitas kredit sebesar Rp10 triliun kepada PT Pegadaian. Dengan tambahan tersebut, total pembiayaan yang disalurkan BNI kepada perusahaan pergadaian milik negara itu kini mencapai Rp25,1 triliun.

Perluasan kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kredit yang berlangsung di Jakarta pada Selasa (10/3/2026). Penandatanganan tersebut dihadiri jajaran pimpinan kedua perusahaan, di antaranya Direktur Utama Pegadaian Damar Latri Setiawan, Direktur Keuangan & Perencanaan Strategis Pegadaian Ferdian Timur Satyagraha, Direktur Human Capital Pegadaian Tribuana Tunggadewi, serta Direktur Treasury & International Banking BNI Abu Santosa Sudrajat.

Direktur Treasury & International Banking BNI Abu Santosa Sudrajat mengatakan penambahan fasilitas kredit ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi kedua institusi dalam mendukung pengembangan ekosistem pembiayaan nasional.

“Dengan latar belakang dan keunggulan masing-masing, kita dapat bersama-sama menghadirkan akses pembiayaan yang lebih luas serta menjawab kebutuhan pasar yang terus berkembang,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (16/3/2026).

Dia menjelaskan kerja sama tersebut merupakan kelanjutan dari kemitraan yang telah terjalin antara BNI dan Pegadaian dalam mendukung pengembangan bisnis serta memperluas layanan pembiayaan kepada masyarakat.

Abu menilai Pegadaian memiliki posisi strategis sebagai perusahaan pergadaian milik negara sekaligus pemimpin industri pergadaian di Indonesia, sehingga kolaborasi kedua institusi dinilai dapat menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam memperluas akses pembiayaan.

“Pegadaian memiliki posisi yang sangat kuat sebagai perusahaan pergadaian pemerintah dan pemimpin industri pergadaian di Indonesia, sehingga kami optimistis kolaborasi ini dapat memberikan nilai tambah bagi kedua belah pihak,” kata Abu.

BNI berharap kemitraan dengan Pegadaian dapat terus berkembang dan semakin produktif, sekaligus membuka peluang kolaborasi baru di masa mendatang. Kolaborasi antara BNI dan Pegadaian juga diharapkan dapat memperkuat ekosistem pembiayaan nasional serta mendukung peningkatan inklusi keuangan di Indonesia dengan menyediakan akses pendanaan yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha di berbagai sektor.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) berujar pertumbuhan industri pembiayaan pada 2025 hanya akan sekitar 1%. Angka ini sangat jauh dari target yang diharapkan yakni 8%—10%.

Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno menuturkan hal itu terjadi bukan hanya karena tekanan daya beli masyarakat, tetapi ekosistem pembiayaan terganggu karena maraknya aksi premanisme dan intervensi oknum ormas atau LSM, serta maraknya praktik jual-beli kendaraan STNK only.

“Inilah penyebab yang sangat kita perlu bantuan dari pemerintah, perlu juga bantuan dari semua pemangku kepentingan bahwa ekosistem kita ini terganggu,” katanya dalam acara Economic & Insurance Outlook 2026 di Jakarta, Senin (22/12/2025).

Suwandi menjelaskan polemik yang saat ini muncul adalah ketika penagih utang (debt collector) melakukan eksekusi jaminan, perusahaan pembiayaan justru kerap disalahkan.

Padahal, lanjutnya, proses penagihan dilakukan karena debitur tidak memenuhi kewajiban pembayarannya, bahkan dalam banyak kasus objek pembiayaan telah dialihkan ke pihak lain secara berlapis.

Di sisi lain, perusahaan pembiayaan menilai penyelamatan jaminan menjadi langkah yang krusial, mengingat struktur pendanaan industri sangat bergantung pada penerbitan obligasi dan pinjaman perbankan yang porsinya mencapai 70%—80%.

“Kalau kami tidak menyelamatkan jaminan dan membiarkan itu selanjutnya di-write off [WO] dan menjadi kerugian, bagaimana nanti ekonomi kita? Krisis kah? Finansial krisis akan datang kan?” singgungnya.

Menurut Suwandi, jumlah portofolio multifinance cukup besar. Nilai pembiayaan yang masih tercatat di neraca perusahaan pembiayaan (on balance sheet) mencapai lebih dari Rp500 triliun, sementara total eksposur industri, termasuk yang berada di luar neraca (off balance sheet) diperkirakan tembus Rp1.800 triliun.

Lebih lanjut, Direktur Utama Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL) ini menceritakan salah satu oknum ormas di Surabaya yang melakukan penculikan terhadap karyawan multifinance karena menarik satu buah truk. Karyawan yang diculik itu staf legal yang hanya berusaha menjelaskan kenapa kendaraan dieksekusi.

“Sangat sedih, sangat miris negara kita ini, seperti ini yang terjadi dan terjadi pembiaran menurut saya,” singgung Suwandi.

Tak sampai di situ, Suwandi juga menyoroti ihwal maraknya praktik jual-beli kendaraan hanya dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), alias STNK only secara terang-terangan.

Dia menyebut praktik ini banyak terjadi di media sosial seperti Facebook, TikTok, Instagram, hingga YouTube. Menurutnya, masyarakat kini seakan-akan sudah tidak takut lagi dengan hukum.

“Kami masih bisa profit. Kami masih bisa tegar berdiri. Tapi kami tidak akan berani ke depannya untuk bagaimana berbicara pertumbuhan kalau ini tidak dibantu [berantas] oleh pemerintah,” ucapnya.

Sebab demikian, APPI sudah mengirimkan surat kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Korlantas Polri.

Bahkan, Gaikindo dan AISI juga diajak untuk ikut terlibat mengajukan ke pemerintah. Suwandi khawatir apabila ini tidak segera diberantas, maka perusahaan pembiayaan akan semakin selektif menyalurkan pembiayaan.

“Kami akan mengenakan uang muka yang besar, 30%—40% nanti mungkin ke depannya dan tidak akan lagi kami berikan persetujuan kepada siapapun juga yang tadinya adalah 10 aplikasi, 8 aplikasi kami setujui. Sekarang 10 aplikasi yang masuk hanya 4, maksimum 5 yang kami setujui. Kami benar-benar harus yakin,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Asei Indonesia (Asei) memandang baik langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang meresmikan produk asuransi kredit khusus bagi industri fintech P2P lending alias pinjaman online (pinjol).

Direktur Utama Asuransi Asei Dody Achmad Sudiyar langkah tersebut menunjukkan komitmen regulator dalam memperkuat ekosistem pembiayaan digital yang sehat, prudent, dan berkelanjutan.

“Kehadiran produk asuransi kredit ini berpotensi meningkatkan kepercayaan pelaku usaha maupun masyarakat terhadap fintech P2P lending, terutama dalam aspek mitigasi risiko gagal bayar,” tuturnya kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

Kendati demikian, Dody tidak menampik ada beberapa tantangan yang akan dihadapi dalam memasarkan produk asuransi kredit khusus pinjaman online. Misalnya, kualitas dan ketersediaan data historis pinjaman, perbedaan model bisnis antar platform P2P lending, serta tingkat risiko kredit yang relatif dinamis.

Selain itu, lanjutnya, pemahaman pelaku pinjol dan pemberi dana (lender) terhadap mekanisme asuransi kredit juga Dody nilai masih perlu ditingkatkan.

“Dari sisi perusahaan asuransi, diperlukan kemampuan underwriting yang lebih adaptif, integrasi sistem teknologi, serta kolaborasi yang erat dengan penyelenggara fintech agar pengelolaan risiko dapat dilakukan secara optimal,” beber dia.

Meski begitu, Dody tetap memandang bahwa produk asuransi kredit khusus P2P lending ini berperan strategis terhadap perkembangan industri keuangan digital. Produk ini dianggap membuka peluang diversifikasi portofolio, sekaligus memperluas kontribusi industri asuransi dalam mendukung inklusi keuangan nasional.

“Selain itu, kehadiran asuransi kredit di sektor P2P lending juga mendorong penerapan manajemen risiko yang lebih disiplin, baik bagi penyelenggara fintech maupun pemberi pinjaman,” sebutnya.

Untuk diketahui, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK lainnya OJK Agusman menyebut pada tahap awal, asuransi kredit ini akan ditujukan bagi lender institusi, kemudian akan terus dikembangkan dan diharapkan bisa mencakup seluruh lender.

Menanggapi hal itu, Dody menilai hal ini karena lender institusi bisa dibilang memiliki tata kelola (GCG) yang ketat dalam berinvestasi, termasuk dalam menentukan risk appetite.

Sementara itu, menurutnya lender ritel merupakan bagian besar dari ekosistem P2P lending dan sering kali memiliki tingkat toleransi risiko yang lebih terbatas dibandingkan lender institusi. Namun, dalam jangka menengah hingga panjang, akses bagi lender ini terhadap produk asuransi kredit juga menjadi hal penting.

“Dengan demikian, penerapan bagi lender ritel perlu dilakukan secara bertahap, dengan edukasi yang memadai serta desain produk yang sederhana dan transparan, agar manfaat perlindungan dapat dirasakan tanpa menimbulkan kesalahpahaman mengenai risiko investasi,” tandasnya.

Sementara itu, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menilai tantangan yang akan dihadapi perusahaan asuransi umum dalam memasarkan produk asuransi kredit P2P lending adalah perlu memastikan kesiapan permodalan, likuiditas, dan tata kelola risiko.

Adapun, ketentuan POJK Nomor 20 Tahun 2023 telah mengatur persyaratan bagi perusahaan asuransi yang memasarkan produk asuransi kredit, antara lain kewajiban pemenuhan tingkat likuiditas yang memadai serta ekuitas minimum sebesar Rp250 miliar.

“Ketentuan ini penting untuk memastikan hanya perusahaan yang memiliki ketahanan keuangan yang cukup yang dapat berpartisipasi,” tegas Ketua Umum AAUI Budi Herawan kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

Lebih jauh, dia menyoroti program yang saat ini diterapkan dengan batas nilai perlindungan hingga Rp5 juta per debitur dipandang sebagai tahap awal untuk menguji kesiapan sistem, manajemen risiko, dan mekanisme operasional.

“Ke depan, evaluasi secara berkala tetap diperlukan agar pengembangan produk dapat dilakukan secara bertahap, terukur, dan sejalan dengan kapasitas industri serta tujuan perlindungan konsumen,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengungkapkan pemasaran produk asuransi khusus yang dirancang untuk pinjaman online (pinjol) atau fintech P2P lending dilakukan melalui skema konsorsium.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan menuturkan sejauh ini ada lima perusahaan asuransi umum yang sudah bergabung dalam konsorsium asuransi kredit untuk P2P lending.

“Skema konsorsium dipandang penting untuk menjaga kapasitas industri, mendistribusikan risiko secara proporsional, serta memastikan keberlanjutan perlindungan,” ungkapnya kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

Dia meneruskan, bagi industri asuransi umum, keberadaan asuransi kredit khusus tersebut berperan strategis sebagai instrumen mitigasi risiko dalam mendukung penyaluran pembiayaan digital.

Menurutnya, produk ini menjadi jembatan antara pertumbuhan pembiayaan dan prinsip kehati-hatian, sehingga ekspansi kredit dapat tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek perlindungan.

Selain itu, kehadiran asuransi kredit diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat, karena risiko gagal bayar dikelola secara lebih terstruktur dan prudent.

“AAUI memandang inisiatif ini sebagai langkah positif dalam memperkuat ekosistem pembiayaan digital yang lebih sehat dan berkelanjutan,” ucapnya.

Senada, PT Asuransi Asei Indonesia memandang produk asuransi kredit khusus P2P lending adalah langkah dan upaya untuk menguatkan tata kelola dan mitigasi risiko di industri pembiayaan digital.

Direktur Utama Asuransi Asei Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe menyebut pihaknya merupakan salah satu dari anggota konsorsium asuransi kredit P2P lending. Bertindak sebagai leader konsorsium adalah PT Asuransi Central Asia (ACA).

“Keikutsertaan Asei dalam konsorsium tersebut mencerminkan komitmen untuk mendukung ekosistem P2P lending yang lebih sehat dan berkelanjutan,” tegasnya kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

Dody menambahkan, pada prinsipnya Asei terbuka dan siap berpartisipasi dalam penyediaan ataupun pengembangan produk asuransi kredit khusus P2P lending

“Sepanjang produk tersebut dirancang dengan struktur risiko yang jelas, didukung oleh data yang memadai, serta sesuai dengan ketentuan regulasi dan profil risiko perusahaan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Dody berpandangan melalui skema konsorsium ini membuat risiko dapat dikelola lebih terdiversifikasi, sehingga memberikan ruang bagi perusahaan asuransi untuk berkontribusi tanpa harus menanggung eksposur risiko secara individual.

Kendati demikian, imbuhnya, implementasi lebih lanjut tetap akan dilakukan secara bertahap dan selektif, dengan mempertimbangkan kesiapan operasional, underwriting, serta kesinambungan bisnis jangka panjang

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan program atau produk asuransi khusus yang dirancang untuk pinjaman online (pinjol) atau fintech P2P lending. Hal ini dilakukan untuk memperkuat ekosistem dan memitigasi risiko dalam industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menuturkan asuransi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan industri pinjol yang sehat, berintegritas, dan berkelanjutan.

Ogi menambahkan produk berbentuk asuransi kredit ini tidak bersifat mandatory. Namun, diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif perlindungan bagi peminjam (lender) yang menyalurkan pembiayaan melalui penyelenggara pinjol.