Jakarta (ANTARA) - Pemerintah resmi menerapkan langkah efisiensi terhadap perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen.

Sementara untuk perjalanan dinas luar negeri, Pemerintah menekan efisiensi hingga 70 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Selasa, menjelaskan kebijakan ini merupakan bagian dari langkah adaptif untuk mendorong transformasi budaya kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital.

Selain perjalanan dinas, Pemerintah juga melakukan efisiensi mobilitas melalui pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik. Di sisi lain Pemerintah mengimbau untuk lebih banyak memanfaatkan transportasi publik.

"Jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik," ujar Airlangga.

Tak hanya di pusat, pemerintah daerah juga diimbau menyesuaikan kebijakan pengendalian mobilitas sesuai karakteristik wilayah masing-masing, antara lain melalui perluasan pelaksanaan car free day.

"Khusus untuk daerah, ini ada imbauan untuk penambahan jumlah hari, waktu, dan cakupan daripada ruas jalan dalam car free day sesuai dengan karakter masing-masing daerah, dan ini akan diatur oleh SE (Surat Edaran) dari Menteri Dalam Negeri," tambahnya.

Selain efisiensi mobilitas, pemerintah turut mengimbau masyarakat untuk menghemat energi dalam aktivitas sehari-hari, baik di rumah maupun di tempat kerja, serta memprioritaskan penggunaan transportasi publik.

Adapun kebijakan dan imbauan tersebut merupakan bagian dari delapan butir transformasi budaya kerja nasional yang dicanangkan pemerintah. Salah satunya adalah penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara setiap Jumat, serta imbauan serupa bagi sektor swasta dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing sektor.

Kebijakan ini akan mulai berlaku pada 1 April dan akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan. Pengaturan teknis akan dituangkan dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Ketenagakerjaan.

Kemudian poin lain dari sisi fiskal, kebijakan WFH diperkirakan memberikan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp6,2 triliun, serta potensi penghematan konsumsi BBM masyarakat hingga Rp59 triliun.

Selain itu, pemerintah juga melakukan langkah refocusing belanja kementerian dan lembaga, serta mendorong kebijakan energi melalui implementasi B50 mulai 1 Juli 2026.

Di sisi lain, optimalisasi program makan bergizi gratis (MBG) juga terus didorong, dengan potensi penghematan mencapai Rp20 triliun.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Penone menyatakan kesiapan memperkuat kerja sama keahlian dengan Indonesia dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian melalui berbagi pengalaman, teknologi, serta pengelolaan sektor pangan yang lebih modern.

"Dari sisi Prancis, kami siap berbagi pengalaman dan keahlian untuk terus meningkatkan efisiensi serta produktivitas pertanian Indonesia," kata Penone dalam pertemuan terbatas dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman di Kantor Kementerian Pertanian Jakarta, Selasa.

Dalam pertemuan tersebut, Penone menyampaikan selamat atas capaian Indonesia dalam meningkatkan produksi pangan serta upaya pemerintah dalam mendorong swasembada pangan.

Ia memberikan apresiasi terhadap kemajuan Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Kami ingin menyampaikan selamat atas capaian yang diraih Indonesia dalam swasembada pangan. Ini merupakan perkembangan yang sangat menggembirakan,” ujar Penone.

Ia menilai berbagai langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia menunjukkan kemajuan positif dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

Penone juga mengapresiasi komitmen Mentan Amran dalam memperkuat sektor pertanian nasional melalui berbagai program peningkatan produksi dan efisiensi pertanian.

“Saya tahu Menteri Amran telah bekerja sangat keras untuk mencapai hasil tersebut," tuturnya.

Dalam pertemuan tersebut pula, kedua pihak juga membahas penguatan kerja sama pertanian antara Indonesia dan Prancis sebagai tindak lanjut Declaration of Intent (DoI) yang telah disepakati kedua negara pada tahun lalu.

Penone menyebut sektor pertanian menjadi salah satu prioritas dalam kemitraan strategis Indonesia-Prancis. Melalui implementasi DoI tersebut, kedua negara mendorong berbagai kerja sama konkret untuk mendukung modernisasi pertanian.

Kerja sama tersebut meliputi penguatan kolaborasi riset dan ilmiah di bidang pertanian, pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi, hingga kerja sama di sektor peternakan serta industri pendukungnya.

“Kami ingin meningkatkan efisiensi dan modernisasi pertanian Indonesia. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, dan melalui kemitraan ini kami ingin mengembangkan kerja sama yang lebih luas,” jelas Penone.

Selain itu, kedua negara juga membuka peluang pengembangan kerja sama perdagangan di sektor pertanian, termasuk potensi ekspor komoditas pangan Indonesia ke pasar internasional sesuai dengan kebutuhan pasar global.

Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman menegaskan kolaborasi internasional menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat transformasi sektor pertanian Indonesia.

“Kerja sama internasional sangat penting untuk mempercepat modernisasi pertanian, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Amran.

Menurutnya, sinergi dengan berbagai negara sahabat diharapkan dapat mempercepat penguatan sistem pertanian nasional sekaligus membuka peluang pengembangan teknologi, investasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kita (harga ekspor beras) masih di atas 1.000 dolar AS per ton, sementara Thailand, Kamboja itu di 600-an, 500-an dolar AS per ton. Nah, sehingga ada gap harga yang cukup jauh,

Jakarta (ANTARA) - Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai peluang perkembangan ekspor beras Indonesia tetap terbuka, namun memerlukan peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi agar dapat bersaing di pasar internasional.

Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal mengatakan, rencana ekspor beras ke depan perlu dihitung secara lebih matang dengan mempertimbangkan kondisi produksi domestik serta dinamika pasar global.

“Kalau ini (mengembangkan ekspor beras) bisa dilakukan tentu saja bagus, cuma pemerintah menurut saya perlu mengkalkulasi lagi rencana ekspor ini, karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan,” kata Faisal kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan, ekspor beras pada prinsipnya dapat dilakukan ketika pasokan dalam negeri mencukupi atau terjadi swasembada.

Kondisi tersebut, menurut dia, sudah terjadi pada 2025 yang dipengaruhi peningkatan produksi serta adanya sisa impor dari tahun-tahun sebelumnya.

Namun Faisal menilai daya saing harga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena Indonesia menghadapi persaingan dari negara eksportir besar seperti Thailand dan Kamboja.

“Kita (harga ekspor beras) masih di atas 1.000 dolar AS per ton, sementara Thailand, Kamboja itu di 600-an, 500-an dolar AS per ton. Nah, sehingga ada gap harga yang cukup jauh,” ujar dia.

Dengan kondisi tersebut, ia menilai ekspor beras Indonesia akan sulit bersaing apabila dilakukan melalui mekanisme perdagangan yang mengandalkan kompetisi harga secara langsung di pasar global.

Karena itu, menurut dia, peluang ekspor lebih realistis jika menyasar pasar tertentu melalui kerja sama khusus antarnegara.

“Kecuali dia sifatnya targeted, misalkan diekspor untuk memenuhi kebutuhan jamaah Indonesia saja. Jadi dalam konteks ini berarti ada kerja sama khusus dengan pemerintah Arab Saudi,” tuturnya.

Pemerintah melalui Perum Bulog sebelumnya telah mengekspor beras untuk kebutuhan jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. Ekspor tersebut mencapai sekitar 2.280 ton dan dikirim dalam dua tahap mulai 28 Februari 2026 sebagai bagian dari dukungan logistik pangan bagi jamaah Indonesia di Tanah Suci.

Pemerintah juga menargetkan pengembangan pasar beras Indonesia di Arab Saudi melalui jaringan ritel modern setelah ekspor beras haji tersebut.

Beberapa jaringan ritel besar seperti Bin Dawood dan Lulu disebut telah menyatakan minat untuk menyerap beras Indonesia, sehingga membuka peluang perluasan pasar tidak hanya untuk kebutuhan haji tetapi juga segmen umrah dan ritel di negara tersebut.

Peneliti CORE Eliza Mardian menilai ekspor beras Indonesia ke Arab Saudi dapat diposisikan sebagai pasar khusus berbasis komunitas.

“Sebetulnya ekspor beras untuk kebutuhan jamaah haji di Arab Saudi itu ekspor captive market berbasis diaspora atau komunitas, bukan ekspor komersial murni,” kata Eliza.

Ia menjelaskan, permintaan beras tersebut lebih dipengaruhi preferensi rasa dan tekstur yang disukai jamaah Indonesia dibandingkan faktor daya saing harga di pasar global.

Eliza menambahkan, Indonesia perlu memenuhi sejumlah prasyarat struktural jika ingin menjadi eksportir beras utama seperti Thailand atau Vietnam.

“Untuk bisa jadi eksportir beras utama seperti Thailand dan Vietnam kita harus memenuhi prasyarat struktural harus konsisten juga seperti surplus produksi yang stabil,” ucapnya.

Untuk mencapai hal tersebut, menurut dia, sektor pertanian perlu terus meningkatkan efisiensi produksi melalui modernisasi dan mekanisasi pertanian untuk bisa bersaing dari sisi harga di pasar global.

Selain itu, peningkatan kualitas produk melalui sertifikasi keamanan pangan dan penerapan praktik budidaya yang baik juga diperlukan untuk memenuhi standar pasar ekspor.

“Kita juga harus bisa jaga konsistensi pasokan ke retail Timur Tengah, dan ini membutuhkan kontrak jangka panjang dengan volume stabil dan kualitas konsisten,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional pada 2025 tercatat sekitar 34,69 juta ton, meningkat sekitar 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya dari sekitar 60,21 juta ton gabah kering giling dengan luas panen sekitar 11,32 juta hektare.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia lebih dulu menjalankan kebijakan efisiensi anggaran sebelum langkah serupa dianut oleh Amerika Serikat melalui Departemen Efisiensi Pemerintah atau Department of Government Efficiency (DOGE).

Dalam acara Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2) sore waktu setempat, Presiden Prabowo mengatakan efisiensi yang ini berhasil menghemat 18 miliar dolar AS dalam tiga bulan.

Penghematan tersebut berasal dari pemangkasan proyek-proyek tidak produktif, inefisiensi belanja, hingga pembatalan berbagai seremoni, serta perjalanan dinas luar negeri yang dinilai tidak mendesak.

"Mungkin mirip dengan yang diupayakan di Amerika Serikat melalui Department of Government Efficiency. Tapi saya memulainya beberapa bulan lebih awal," kata Presiden Prabowo.

Menurut Presiden, salah satu sumber pemborosan yang dipangkas adalah anggaran seremoni di kementerian, pemerintah daerah, hingga berbagai peringatan hari jadi.

Ia menilai perayaan cukup dilakukan secara sederhana di lingkungan kantor saja tanpa membebani anggaran negara.

Selain itu, pemerintah juga mengurangi perjalanan dinas luar negeri yang nilainya mencapai miliaran dolar AS setiap tahun. Studi banding dan kunjungan yang tidak berkorelasi langsung dengan kebutuhan mendesak pembangunan juga dipangkas.

Presiden Prabowo menegaskan dana hasil efisiensi tersebut tidak diendapkan, melainkan direalokasikan untuk program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Negara mengatakan, tanpa langkah efisiensi ketat, anggaran tersebut berpotensi menguap dan menjadi bagian dari praktik korupsi atau belanja tidak efektif. Oleh karena itu, realokasi anggaran menjadi pilihan strategis untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengatasi persoalan stunting.

Dengan dana efisiensi, pemerintah telah berhasil memberi makan gratis kepada lebih dari 60 juta penerima manfaat, yang terdiri dari anak-anak sekolah, ibu hamil dan menyusui, serta orang lanjut usia (lansia).

Saat ini juga sudah terdapat 23.000 dapur MBG yang beroperasi di berbagai desa. Setiap dapur mempekerjakan sekitar 50 orang, terutama ibu-ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak berpenghasilan.

Program ini juga menciptakan efek berganda di sektor pertanian dan peternakan. Setiap dapur membutuhkan pasokan telur, ayam, sayuran, dan bahan pangan lainnya, sehingga memberi kepastian pasar bagi petani dan peternak lokal.

"Dana yang berhasil saya selamatkan itulah, yang saya alokasikan ulang untuk program-program prioritas. Saya dituduh boros dan lain-lain. Tidak, ini adalah realokasi sumber daya," pungkasnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Hafidz Mubarak A
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) ingin memangkas jumlah Badan Usaha Pelat Merah (BUMN) dari sekitar 1.000 perusahaan menjadi 200 perusahaan saja atau mengurangi sebanyak 800 perusahaan. Managing Director Danantara, Febriany Eddy mengungkapkan dari sekitar 1.000 perusahaan pelat merah, hampir setengahnya merugi.

"Kalau anda lihat semua sekarang, 1.000 lebih direct, indirect BUMN yang kita miliki, hampir setengah itu rugi. Dan dulu dibuatnya itu, perusahaan-perusahaan itu dibuat dengan konteks yang sudah sangat berbeda hari ini," kata Febriany saat Coffee Morning Session Danantara di Wisma Danantara, dikutip Senin (17/11/2025).

Ia melanjutkan, banyak entitas anak BUMN yang sebenarnya tidak diperlukan dan kinerjanya dapat diselesaikan melalui perusahaan induk. Hal ini menyebabkan berkurangnya margin keuntungan perusahaan induk BUMN.

"Saya ambil contoh tuh di telekomunikasi. Kerjaan yang gampang bisa lewat 4-5 perusahaan. Jadi marginnya hilang di situ all the way. Kalau di total itu udah habis berapa persen di situ aja? Nah itu kan hal-hal yang menurut saya menurut kita hari ini ya udah lah, yang kayak gitu-kayak gitu kita harus eliminate," terang Febriany.

Maka demikian, Danantara berniat untuk menutup entitas-entitas BUMN yang sudah tidak memiliki manfaat. Febriany merincikan, pemangkasan dapat ditempuh melalui konsolidasi, penyederhanaan, atau likuidasi.

Selanjutnya, ia mengungkapkan banyak perusahaan BUMN bersaing keras. Febriany mencontohkan BUMN karya yang kerap berkompetisi membanting harga dalam sebuah tender proyek.

"Nah hal seperti itu sangat tidak sehat. Nggak make sense. Kita saling membunuh di dalam," ungkapnya.

Oleh karena itu, Febriany mengatakan Danantara berniat untuk melakukan penyederhanaan jumlah entitas anak BUMN, kemudian mengonsolidasikan perusahaan-perusahaan yang berkompetisi ketat. Barulah setelah itu melakukan transformasi yang mencakup privatisasi.

"Nah dengan 1.000 ke 200, harapan kita dalam waktu beberapa tahun ke depan ini yang kita keep 200 itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang the right sector, the right size, dan juga give a lot of benefit and value ke Indonesia," imbuh Febriany.

Sebelumnya, Chief Operation Officer Danantara, Dony Oskaria mengatakan bahwa saat ini ada 1.046 BUMN, termasuk anak hingga cucu usaha. Akan tetapi 97% dari total dividen perusahaan pelat merah berasal hanya dari delapan perusahaan.

Ditambah lagi, 52% BUMN dalam kondisi rugi dengan total kerugian lebih kurang Rp 50 triliun setiap tahun. "Ini PR yang kita lakukan, kita lakukan reviews," katanya dalam Special Talkshow - Nota Keuangan & RAPBN 2026 di CNBC Indonesia TV, Jumat (15/8/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Nissan memulai langkah pengurangan tenaga kerja di kantornya di Montigny-le-Bretonneux, Prancis, dengan memangkas 87 posisi sebagai bagian dari rencana restrukturisasi global yang dipimpin CEO Ivan Espinosa. Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar perusahaan untuk memperbaiki kinerja setelah menghadapi tekanan berkepanjangan di pasar-pasar utama, termasuk Eropa.

Dokumen perusahaan dan email internal yang dilihat Reuters menunjukkan bahwa sebagian besar posisi yang terdampak berada di bidang pemasaran dan penjualan. Dari total posisi yang akan dihapus, 64 posisi sudah terisi saat kesepakatan dicapai bulan lalu.

Restrukturisasi ini merupakan bagian dari rencana Espinosa yang lebih luas, termasuk pengurangan kapasitas produksi global hampir 30% menjadi 2,5 juta kendaraan serta memangkas jumlah lokasi manufaktur dari 17 menjadi 10 pabrik.

Tujuannya adalah membuat operasi Nissan lebih ramping dan efisien setelah bertahun-tahun menghadapi penurunan penjualan dan tekanan kompetitif.

Meski memangkas posisi, Nissan juga membuka 34 peran baru serta sejumlah lowongan tambahan untuk mendukung proses penempatan internal. Dengan demikian, jumlah pemutusan hubungan kerja aktual diperkirakan akan lebih rendah dari 87.

Dalam pernyataan resmi pada Kamis (13/11/2025), Nissan mengonfirmasi bahwa manajemen di Eropa dan perwakilan karyawan telah mencapai kesepakatan.

"Keputusan ini didorong oleh kebutuhan untuk mencerminkan kenyataan lingkungan bisnis saat ini dan menjawab tantangan spesifik yang dihadapi Nissan," kata perusahaan.

Nissan menambahkan bahwa perubahan organisasi tersebut mencakup penyederhanaan peran, penghapusan beberapa lapisan manajemen, serta peningkatan efisiensi di seluruh struktur.

Pemangkasan ini diformalkan pada 16 Oktober melalui kesepakatan dengan serikat pekerja dan akan dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama dimulai dengan program pemutusan sukarela. Bila tidak mencapai target, PHK paksa akan dimulai awal Februari, menurut dokumen internal.

Loic Salomon, perwakilan serikat CFDT yang menandatangani kesepakatan, tidak memberikan komentar. Adapun CFDT merupakan serikat pekerja terbesar di Prancis.

Dalam pertemuan pada Rabu, Ketua Regional Nissan Massimiliano Messina menekankan urgensi agar operasi perusahaan menjadi lebih cepat dan lincah.

"Ini bukan sekadar memangkas lemak," kata Messina, menurut seorang peserta acara. Ia menegaskan bahwa kantor Montigny harus "membangun otot" agar dapat memperkuat perannya di wilayah tersebut.

Untuk mendorong mobilitas internal, karyawan yang memilih pindah ke posisi lain dalam perusahaan akan menerima bonus 5.000 euro. Sementara mereka yang memutuskan mencari pekerjaan di luar Nissan akan mendapatkan dukungan dari agen outplacement serta hingga dua tahun cuti redeployment, tergantung usia mereka.

Kantor Montigny sendiri mempekerjakan sekitar 570 orang dan membawahi operasi Nissan di Eropa, Afrika, Timur Tengah, India, serta Oseania. Nissan menyatakan kantor tersebut akan tetap dipertahankan karena dianggap "absolutely vital" bagi bisnis regional.

Langkah efisiensi ini terjadi setelah Nissan melaporkan penurunan 8% dalam penjualan ritel Eropa pada paruh pertama tahun fiskal. Perusahaan juga memangkas proyeksi penjualan tahunan regional 3% menjadi 340.000 kendaraan, namun optimistis akan adanya pemulihan melalui peluncuran model baru dan program dealer.

Secara keseluruhan, Nissan mempekerjakan hampir 19.000 orang di Eropa, Afrika, Timur Tengah, India, dan Oseania-sekitar 60% di antaranya berada di Eropa, menurut laporan keberagaman perusahaan per Oktober 2024.

Dokumen perusahaan tidak memerinci alasan spesifik mengapa posisi-posisi tertentu menjadi target pemangkasan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) buka suara terkait efisiensi pegawai PT Indofarma Tbk (INAF). Chief Operating Officer Dony Oskaria mengatakan, upaya tersebut dilakukan sebagai upaya penyelamatan emiten farmasi BUMN tersebut.

"Sebenarnya kan bukan PHK, ya, tetapi kita menawarkan offering untuk penyelamatan itu," ujarnya saat ditemui di kantor Garuda Indonesia Cengkareng, Tangerang, Kamis (13/11).

Dony mengungkapkan, sebagai pemegang saham pengendali, pihaknya tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak diperhitungkan. Solusi yang dilakukan kepada pegawai dianggap menguntungkan.

Dony melanjutkan, Indofarma akan terkonsolidasi dengan PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. (KAEF).

Sebelumnya, Indofarma telah buka suara terkait kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 413 karyawan pada kuartal III-2025. Perseroan menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari proses restrukturisasi dan strategi penyehatan perusahaan.

Dalam keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 17 September 2025, Indofarma menyampaikan telah memperoleh dukungan pendanaan untuk mendukung pelaksanaan efisiensi biaya operasi sebagaimana diatur dalam putusan homologasi. Langkah efisiensi dilakukan secara menyeluruh terhadap komponen biaya operasional yang belum optimal guna meningkatkan produktivitas dan menjaga keberlanjutan usaha.

"Pada tanggal 15 September 2025 Perseroan telah melaksanakan rightsizing terhadap karyawan dengan jumlah 413 orang, sehingga praktis per tanggal 15 September 2025 jumlah karyawan adalah 3 orang," tulis manajemen Indofarma dalam laporan keuangan kuartal III-2025.

Namun, pada akhir September 2025, perusahaan kembali merekrut 18 karyawan baru untuk mendukung operasional model bisnis terbatas yang telah disetujui dalam putusan homologasi. Dengan demikian, jumlah karyawan Indofarma meningkat menjadi 21 orang pada akhir September 2025.

Manajemen menyebutkan penambahan karyawan akan terus disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya manusia. Hal ini dilakukan agar operasional perusahaan dapat berjalan sesuai model bisnis terbatas yang telah disetujui dalam proses restrukturisasi.

Sebagai catatan, pada akhir Desember 2024 Indofarma masih memiliki 788 karyawan. Artinya, sepanjang sembilan bulan pertama 2025, jumlah karyawan turun 767 orang, dengan pemangkasan terbesar terjadi pada pertengahan September 2025.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Solihin mengatakan mendukung wacana redenominasi atau penyederhanaan mata uang oleh pemerintah.

"Ya kita mendukung aja kebijakan pemerintah," kata Solihin kepada wartawan saat perayaan Hari Ritel Nasional di Balai Sudirman, Jakarta pada Selasa (11/11/2025).

Solihin pun menekankan jika kebijakan redenominasi tersebut tidak memiliki pengaruh langsung terhadap penjualan ritel.

"Tapi secara langsung gak berdampak terhadap penjualannya," ucapnya.

Pemerintah berencana merampungkan kebijakan redenominasi rupiah melalui penuntasan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah alias RUU Redenominasi.

Rencana tersebut telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025. PMK 70/2025 ini ia tetapkan sejak 10 Oktober 2025 dan diundangkan pada 3 November 2025.

"RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027," dikutip dari PMK 70/2025 pada Senin(10/11/2025).

Dalam PMK itu, ada empat urgensi pembentukan RUU Redenominasi, pertama ialah efisiensi perekonomian yang dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional.

Kedua, menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional. Ketiga, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, dan keempat, meningkatkan kredibilitas Rupiah

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten e-commerce PT Global Digital Niaga Tbk (BELI) atau Blibli melaporkan telah melakukan penyesuaian organisasi. Hal ini berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) 270 karyawan. Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi efisiensi perusahaan untuk memperkuat fundamental bisnis dan membuka peluang pertumbuhan berkelanjutan.

Dalam keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), BELI menyebutkan penyesuaian organisasi tersebut telah dimulai dan selesai pada Oktober 2025.

"Perseroan memandang perlu untuk melakukan penyesuaian organisasi guna memastikan perusahaan dapat bergerak lebih efektif dan efisien, dengan tujuan membuka peluang pertumbuhan yang berkelanjutan serta menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham," tulis manajemen BELI dalam keterbukaan informasi, dikutip Minggu (9/11/2025).

Perseroan menegaskan, seluruh hak karyawan yang terdampak telah dipenuhi sesuai atau bahkan melebihi ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia.

Lebih lanjut, manajemen BELI memastikan bahwa langkah efisiensi ini tidak berdampak material terhadap operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perusahaan.

"Sebaliknya, dengan adanya penyesuaian organisasi, perseroan akan memiliki basis beban operasional yang lebih rendah sehingga dapat membantu perbaikan kinerja ke depan," tulis laporan tersebut.

Sementara itu Merujuk pada laporan keuangan terbaru dikutip dari keterbukaan informasi BEI, rugi tahun berjalan emiten terafiliasi Grup Djarum ini per September 2025 tercatat sebesar Rp1,85 triliun. Sementara di tahun 2024, perseroan membukukan rugi sebesar Rp1,86 triliun. Perbaikan rugi tersebut ditopang oleh kenaikan pendapatan menjadi Rp15,24 triliun dari sebelumnya Rp12,13 triliun. Adapun beban pokoknya ikut terkerek ke Rp12,56 triliun.

Perbaikan rugi tersebut ditopang oleh kenaikan pendapatan menjadi Rp15,24 triliun dari sebelumnya Rp12,13 triliun. Adapun beban pokoknya ikut terkerek ke Rp12,56 triliun.

Pendapatan BELI dikontribusi oleh penjualan kepada pihak berelasi sebesar Rp125,8 miliar, dan pihak ketiga sebesar Rp15,11 triliun. Adapun pihak ketiga terdiri dari ritel online, institusi, toko fisik dan diskon promosi. Kendati naiknya pendapatan, laba BELI terhimpit beban pokok pendapatan sebesar Rp12,56 triliun. Beban pokok ini terkerek dari tahun lalu sebesar Rp9,79 triliun.

Dari segi permodalan, per Juni 2025, perusahaan mencatatkan aset sebesar Rp17,53 triliun. Hal ini naik dari periode 31 Desember 2024 dengan perolehan Rp16,16 triliun. Adapun liabilitas dan ekuitas BELI tercatat sebesar masing-masing Rp8,4 triliun dan Rp9,12 triliun.

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana penerapan redenominasi atau penyederhanaan nominal rupiah kembali bergulir. Kali ini oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025.

Dalam PMK 70/2025, Purbaya menargetkan kerangka regulasi redenominasi melalui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) kelar pada 2026-2027.

Sebagaimana diketahui, RUU Redenominasi ini telah digulirkan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) ke DPR sejak 2013 silam, namun tak kunjung terealisasi hingga saat ini.

"RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027," dikutip dari PMK 70/2025 yang ditetapkan Purbaya pada 10 Oktober 2025 dan diundangkan pada 3 November 2025.

Salah satu alasan Purbaya ingin merealisasikan kerangka aturan redenominasi ialah efisiensi perekonomian, sebagaimana terungkap dalam bagian urgensi di PMK 70/2025.

Dalam Indonesia Treasury Review 2017 tentang Desain Strategis dan Assessment Kesiapan Redenominasi di Indonesia, efisiensi ini terkait dengan menyederhanakan nominal mata uang agar lebih praktis dalam transaksi dan pembukuan akuntansi.

Dalam Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik itu, disebutkan digit yang banyak pada mata uang, merupakan masalah pada bisnis berskala besar, termasuk pada software akuntansi dan sistem IT perbankan yang mengalami kendala teknis untuk angka di atas 10 trilliun.

Permasalahan terkait digit atau banyaknya nol dalam mata uang rupiah ini bahkan sempat membuat seorang advokat bernama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak mengajukan permohonan pengujian Pasal 5 ayat (1) huruf C Pasal 5 ayat (2) huruf c UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada pada Mei 2025.

Saat itu, Zico menilai banyaknya angka nol dalam mata uang rupiah tidak efisien. Menurutnya, banyak negara-negara yang memangkas angka nol dalam mata uang menandakan betapa stabilnya perekonomian negara tersebut.

Ia pun menyinggung wacana redenominasi yang digulirkan oleh Darmin Nasution. Gubernur Bank Indonesia periode 2010-2013 kata Zico pada 2010 berencana untuk melakukan redenominasi mata uang rupiah karena sudah menjadi kebutuhan negara.

"Menurut Darmin, Indonesia perlu melakukan redenominasi untuk menghadapi tantangan ke depan berupa integrasi perekonomian regional," tulis Zico dalam permohonannya ke MK.

Masalah lainnya karena kebiasaan dalam menghitung denominasi yang besar tersebut berdampak pada meningkatnya rabun jauh. "Karena kelelahan visual dan ketegangan otot mata sebagai akibat angka nol yang banyak tersebut pada penglihatan," tulisnya.

Zico berulang kali menegaskan dengan angka nol yang begitu banyak, maka kerumitan dalam transaksi akan terjadi. Menurutnya bagi pelaku usaha, redenominasi dapat mempermudah transaksi keuangan sehingga mempercepat waktu operasional dan meminimalisir potensi kesalahan.

Selain itu, redenominasi akan mengurangi biaya penyesuaian perangkat keras dan lunak sistem akuntansi dan teknologi informasi.

Lebih lanjut, pecahan rupiah yang besar juga dinilai menimbulkan inefisiensi dalam perekonomian terkait dengan menimbulkan waktu dan biaya transaksi yang cukup besar. Pecahan uang yang terlalu besar ini akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam melakukan transaksi.

Tidak hanya itu, Zico dalam laporannya juga memohon agar redenominasi mata uang rupiah dapat dilakukan dengan tujuan dalam upaya meningkatkan cara pandang publik terhadap rupiah secara nasional maupun internasional.

Sayangnya, langkah Zico Leonard Djagardo Simanjuntak yang meminta MK untuk menguji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terhenti setelah hakim MK menolak seluruh permohonan uji materiilnya.

Namun, putusan MK ini tidak berarti redenominasi tidak bisa dilakukan, karena para hakim MK menganggap kebijakan redenominasi ini harus dilakukan oleh para pembentuk undang-undang seperti DPR, bukan berdasarkan permohonan Zico untuk memaknai norma UU itu.

Dikutip dari siaran pers BI tertanggal Agustus 2010, tercantum penjelasan bahwa redenominasi bukanlah sanering atau pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang.

Redenominasi hanya akan menyederhanakan penulisan nilai barang dan jasa yang diikuti pula penyederhanaan penulisan alat pembayaran atau uang. Selanjutnya, hal ini akan menyederhanakan sistem akuntansi dalam sistem pembayaran tanpa menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian.

Pada 2010, Bank Indonesia (BI) sebenarnya sudah pernah merencanakan lima tahapan pelaksanaan redenominasi rupiah. Pada tahap pertama, yaitu pada 2010, BI melakukan studi banding tentang redenominasi di beberapa negara.

Tahap kedua, tepatnya pada 2011-2012 merupakan masa sosialisasi. Tahap ketiga (2013-2015) merupakan masa transisi ketika ada dua kuotasi penyebutan nominal uang.

Kemudian pada tahap keempat atau tepatnya 2016-2018, BI akan memastikan uang lama yang belum dipotong jumlah nolnya akan benar-benar habis dengan batas penarikan pada 2018.

Pada tahun 2019-2020, merupakan tahap kelima sebagai tahap terakhir, keterangan baru dalam uang cetakan baru akan dihilangkan. Masyarakat siap melakukan pembayaran dengan uang yang telah diredenominasi.

Namun sayangnya rencana itu tak kunjung berjalan, karena RUU Redenominasi tak juga dibahas meskipun dari waktu ke waktu masuk ke dalam rencana strategis Kementerian Keuangan. Misalnya, saat era kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati rencana itu juga telah tercantum rencana strategis Kementerian Keuangan 2020-2024.

Padahal, dengan redenominasi, rupiah akan mengalami penyederhanaan nilai rupiah tanpa mengurangi nilai tukar atau daya belinya dilakukan dalam bentuk penggantian tiga angka nol.

Perubahan paling nyata terlihat adalah nilai nominal yang tertera di lembar uang kertas rupiah, sehingga nominal uang akan berganti dari Rp 100.000 menjadi Rp 100, Rp 50.000 menjadi Rp 50, Rp 20.000 menjadi Rp 20, Rp 10.000 menjadi Rp 10. Tak terkecuali uang dengan Rp2.000 dan Rp1.000 yang akan berubah menjadi Rp2 dan Rp1.

Dalam kajian awal soal redenominasi, eks Gubernur BI Darmin Nasution, mengungkapkan bahwa dengan penghapusan tiga nol atau redenominasi maka Indonesia juga akan kembali mengenal uang pecahan sen.

Jadi bisa jadi uang yang saat ini bernilai Rp 500, Rp200 atau Rp100 setelah redenominasi menjadi 5 sen, 2 sen, dan 1 sen.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan kerangka regulasi terkait redenominasi dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

Rencana strategis itu ia tetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025. PMK 70/2025 ini ia tetapkan sejak 10 Oktober 2025 dan diundangkan pada 3 November 2025.

Penyiapan kerangka regulasi untuk menyederhanakan mata uang rupiah ini dilakukan dengan menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) tahun depan.

"RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027," dikutip dari PMK 70/2025, Jumat (7/11/2025).

Dalam PMK 70/2025 disebutkan bahwa urgensi pembentukan RUU Redenominasi ialah untuk efisiensi perekonomian, yang dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional. Lantas apa sebenarnya arti redenominasi?

Redenominasi adalah penyederhanaan dan penyetaraan nilai Rupiah. Dalam kajian Bank Indonesia (BI) dijelaskan, redenominasi bukanlah sanering atau pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang.

Redenominasi biasanya dilakukan dalam kondisi ekonomi yang stabil dan menuju ke arah yang lebih sehat. Sedangkan sanering adalah pemotongan uang dalam kondisi perekonomian yang tidak sehat, dimana yang dipotong hanya nilai uangnya.

Dalam redenominasi, baik nilai uang maupun barang, hanya dihilangkan beberapa angka nolnya saja. Dengan demikian, redenominasi akan menyederhanakan penulisan nilai barang dan jasa yang diikuti pula penyederhanaan penulisan alat pembayaran (uang).

Selanjutnya, hal ini akan menyederhanakan sistem akuntansi dalam sistem pembayaran tanpa menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian.

BI memandang bahwa keberhasilan redenominasi sangat ditentukan oleh berbagai hal yang saat ini tengah dikaji sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa negara yang berhasil melakukannya.

Redenominasi tersebut biasanya dilakukan di saat ekspektasi inflasi berada di kisaran rendah dan pergerakannya stabil, stabilitas perekonomian terjaga dan ada jaminan terhadap stabilitas harga serta adanya kebutuhan dan kesiapan masyarakat. BI pun pernah menegaskan bahwa penerapan redenominasi akan menunggu arahan dan kebijakan dari pemerintah lebih lanjut," dikutip dari penjelasan BI mengenai redenominasi.

Sebagai catatan, wacana redenominasi terlah bergulir lama sejak 2012. Bahkan saat itu, BI juga menyinggung akan kembali memunculkan mata uang 1 sen sebagai nilai nominal terkecil. Namun, rencana ini tak kunjung terealisasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani lima tahun lalu telah menerapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77 Tahun 2020 terkait Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024. Di dalamnya termuat rencana pembentukan RUU Redenominasi. Namun, rencana ini kandas karena Covid-19.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan kerangka regulasi terkait redenominasi dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

Rencana strategis itu ia tetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025. PMK 70/2025 ini ia tetapkan sejak 10 Oktober 2025 dan diundangkan pada 3 November 2025.

Penyiapan kerangka regulasi untuk menyederhanakan mata uang rupiah ini dilakukan dengan menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi).

"RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027," dikutip dari PMK 70/2025, Jumat (7/11/2025).

Dalam PMK 70/2025 disebutkan bahwa urgensi pembentukan RUU Redenominasi ialah untuk efisiensi perekonomian, yang dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional.

Lalu, urgensinya untuk menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas Rupiah.

Penyusunan RUU Redenominasi ini Purbaya tetapkan penanggung jawabnya ialah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dengan target penuntasan kerangka regulasi pada 2026.

Selain RUU Redenominasi, Purbaya juga merancang pembentukan tiga RUU lainnya, yakni RUU tentang Perlelangan yang selesai 2026, RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara pada 2026, dan RUU tentang Penilai pada 2025.