JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) angkat bicara terkait nasib ribuan motor listrik dalam proyek pengadaan senilai Rp1 triliun di kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN). Kejagung mengatakan, tidak akan menyita motor-motor tersebut. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan, barang-barang hasil pengadaan tersebut saat ini sudah tersebar di berbagai wilayah.

“Oh, enggak (disita). Jadi gini, kalau barang itu sudah sampai di daerah, sudah digunakan, itu tentu tidak akan kita lakukan penyitaan,” kata Syarief kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Syarief menjelaskan, penyitaan dilakukan untuk digunakan sebagai sampel. Pihaknya, kata dia, meneliti jejak-jejak dari pengadaan tersebut.

“Jadi tidak perlu semuanya disita. Semuanya adalah bisa digunakan di daerah masing-masing. Yang kita teliti adalah jejak-jejaknya pengadaan itu,” ujar dia.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mengatakan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua eks wakil lainnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung melakukan intervensi dalam pengadaan barang di program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satunya yakni proyek pengadaan motor listrik senilai Rp1 triliun yang dimenangkan oleh vendor yang tidak memenuhi syarat.

“Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan nilai total pengadaan sebesar Rp1.035.515.297.908,02 dan telah dibayarkan ke PT YAT yang tidak memenuhi syarat selaku vendor karena tidak memiliki dealer/bengkel aktif dan terdapat mark up,” kata Plh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffry dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026).

Dadan bersama dua mantan wakilnya itu diduga melakukan intervensi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Akibatnya, pengadaan barang tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan dan memicu terjadinya kerugian keuangan negara.

Selain motor listrik, Kejagung juga menemukan adanya rincian mark up pada sejumlah pengadaan barang lainnya yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG secara langsung.

“Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up, pengadaan tablet sebanyak 31.994 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up, pengadaan televisi 75 Inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up,” ujarnya.

Sementara itu, modus lain yang dilakukan para tersangka adalah dengan menunjuk yayasan-yayasan tertentu sebagai Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Yayasan yang ditunjuk diduga merupakan sarana kejahatan yang terafiliasi dengan pejabat BGN.

"Yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG," ungkapnya.

Yayasan-yayasan yang tidak sesuai ketentuan tersebut tetap lolos verifikasi di portal Mitra BGN karena adanya atensi khusus dari para tersangka. Yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka ini disebut mendapatkan insentif hingga miliaran rupiah setiap harinya.

“Yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan triliunan rupiah setiap tahun,” jelasnya.

JAKARTA - DPR akan memperketat pengawasan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) , khususnya yang berkaitan dengan anggaran. Hal ini menyusul penetapan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program MBG.

"DPR pasti akan terus meningkatkan pengawasan mengenai audit tata kelola BGN di internal seperti apa, termasuk proses perencanaan, proses penganggaran sampai di ujung post audit ini DPR akan terus melakukan pengawasan," ujar Wakil Ketua DPR RI Cucun Syamsurijal di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Maka itu, Komisi IX DPR sebagai mitra kerja BGN akan menjalankan tugas-tugas kedewanan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Khususnya berkaitan dengan anggaran keperluan di tahun mendatang.

"Nanti Komisi IX akan mengevaluasi sekaligus membahas RKA-KL untuk anggaran APBN 2027 pasti akan dibahas terkait audit tata kelola di BGN itu sendiri," katanya.

Tak hanya dari DPR, dia meminta pengawasan yang ketat juga harus dilakukan oleh internal BGN. Selain itu, pihak-pihak terkait juga ikut mengawasi.

"Semua dalam negara ini sudah ada fungsi masing-masing. Pengawasan di DPR, di internal mereka punya inspektorat, pengawas internal. Apalagi DPR kan punya catatan misalkan dari Badan Pemeriksa Keuangan yang harus dibahas catatan-catatan penting terkait tadi misalkan temuan-temuan yang ada," ungkap Cucun.

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan periode 2024–2025. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Noel terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan," kata Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta Noel dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Selain itu, jaksa juga menuntut Noel membayar denda Rp250 juta subsider 90 hari kurungan serta uang pengganti sebesar Rp4,43 miliar subsider dua tahun penjara.

Sebelumnya, Noel dituntut 5 tahun penjara. Noel diyakini terbukti bersalah dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Noel terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b, Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 20 juncto Pasal 127 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 127 ayat (1) KUHP.

"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan berupa pidana penjara selama lima tahun," ujar jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/5/2026).

Selain pidana badan, Noel juga dituntut membayar denda Rp250 juta subsider 90 hari kurungan. JPU juga menuntut hakim menjatuhkan kewajiban pembayaran uang pengganti kepada Noel sebesar Rp4,435 miliar subsider dua tahun kurungan.

JAKARTA - Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim resmi mengenakan rompi oranye dengan tangan diborgol setelah diperiksa intensif di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (4/6/2026). Silmy menyerahkan diri ke KPK setelah dicari terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Imigrasi Jakarta Barat.

Sebelumnya, tim KPK menggeledah rumah Silmy Karim di Jalan Brawijaya Nomor 5, Jakarta Selatan. KPK menyegel dua mobil mewah di rumah Silmy.

Perjalanan karier Silmy cukup panjang dan banyak menempati posisi strategis hingga berujung menyerahkan diri ke KPK. Silmy menjabat Wamen Imipas sejak 21 Oktober 2024.

Sebelumnya, Silmy menjabat Dirjen Imigrasi pada awal Januari 2023. Mantan Direktur Utama PT Krakatau Steel ini menyingkirkan dua kandidat calon lainnya yakni Julexi Tambayong yang merupakan purnawirawan TNI AU sekaligus Kabalitbang Kementerian Pertahanan dan Lucky Agung Binarto yang menjadi Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Pria kelahiran Tegal, 19 November 1974 yang lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Trisakti ini awalnya tidak mempunyai latar belakang di bidang militer dan pertahanan. Untuk memperdalam itu, dia menempuh pendidikan militer dan pertahanan di luar negeri, mulai dari NATO School di Jerman, Universitas Harvard, hingga Naval Postgraduate School di Amerika Serikat.

Berkat ilmu yang didapatnya, Silmy menjadi pakar bidang manajemen pertahanan dan keamanan nasional saat pulang ke Indonesia. Pada 2007-2008, Silmy menjadi Anggota Tim Supervisi Transportasi Bisnis TNI.

Kemudian pada 2008-2009, dia dipercaya menjadi Anggota Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI. Sejumlah posisi juga pernah dijabatnya seperti Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan), Anggota Tim Pengendali Aktivitas Bisnis TNI, Staf Khusus BKPM, Anggota Tim Pakar Manajemen Pertahanan Kementerian Pertahanan, dan Anggota Dewan Analis Strategis BIN.

Tak hanya itu, Silmy juga tercatat pernah menjabat sebagai komisaris dan direktur pada beberapa BUMN. Pada 2011-2014, dia menjadi Komisaris PT PAL Indonesia.

Kemudian, pada Desember 2014-Agustus 2016, Silmy menjadi Direktur Utama PT Pindad. Pada 2016-2018, dia dipercaya menjadi Direktur Utama PT Barata Indonesia. Pada September 2018, Silmy mengemban amanah sebagai Direktur Utama PT Krakatau Steel.

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi rumah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim di Jalan Brawijaya Nomor 5, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026) malam. Berdasarkan pantauan SindoNews di lokasi, penyidik masuk ke dalam rumah Silmy Karim.

Terlihat beberapa orang yang mengaku dari KPK meminta masyk ke dalam kepada petugas yang menjaga rumah Silmy.

Terlihat pula mobil Innova Hitam yang tertahan di depan Rumah Silmy Karim. Diduga kendaraan dari KPK.

Hingga kini, penyidik masih berada di dalam rumah. Belum ada keterangan terkait proses ini.

Sebelumnya, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (3/6/2026) malam.

Kedatangannya ini terkait dirinya yang tengah dicari KPK terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Imigrasi Jakarta Barat (Jakbar).

Pantauan di lokasi, Silmy terlihat berada di pelataran Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 22.38 WIB dengan mengenakan batik coklat.

Dalam kesempatan tersebut, ia dikawal kurang lebih tiga ajudan. Sempat terjadi aksi saling dorong antara ajudannya dengan awal media yang sudah menunggunya.

JAKARTA - Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (3/6/2026) malam. Kedatangannya ini terkait dirinya yang tengah dicari KPK terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Imigrasi Jakarta Barat (Jakbar).

Pantauan SindoNews di lokasi, Silmy terlihat berada di pelataran Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 22.38 WIB dengan mengenakan batik cokelat.

Dalam kesempatan tersebut, ia dikawal kurang lebih tiga ajudan. Sempat terjadi aksi saling dorong antara ajudannya dengan awal media yang sudah menunggunya.

Setelah melengkapi administrasi di meja resepsionis, Silmy kemudian beranjak ke lantai dua Gedung Merah Putih KPK untuk menjelani pemeriksaan.

Sebelumnya, KPK menyatakan mengantongi informasi keberadaan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim yang tengah dicari terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta Barat (Jakbar).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan, berdasarkan informasi yang diterima, yang bersangkutan masih berada di Jakarta.

"Informasi terakhir yang tim dapatkan berkaitan dengan keberadaan saudara SK yang bersangkutan diduga berada di Jakarta dan sekitarnya," kata Budi kepada wartawan, Rabu (3/6/2026).

Budi menyatakan, pihaknya saat ini masih terus melakukan pencarian. Di sisi lain, ia mengimbau kepada yang bersangkutan untuk menyerahkan diri ke KPK.

"Dalam kesempatan ini juga mengimbau kepada yang bersangkutan agar kooperatif barangkali bisa menyerahkan diri kepada KPK sehingga dapat membantu proses penanganan perkara ini," ujarnya.

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan isi hatinya usai mencopot tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Prabowo mengaku sedih karena terpaksa mengganti orang-orang yang disayangi dan dipercayainya untuk mengemban tugas berat.

Sebelumnya, Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari posisi Kepala BGN. Kemudian, Wakil Kepala BGN yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya. Bahkan kini ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Saya juga sebetulnya hari ini, saat ini, sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih, karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang saya sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat," kata Prabowo di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (3/6/2026).

Prabowo pun tidak mau berkomentar banyak terkait tiga mantan pimpinan BGN yang sedang menghadapi penyelidikan hukum di Kejagung. Dia tak ingin melakukan intervensi hukum.

"Saya tidak mau banyak komentar, karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu, saya tidak boleh banyak komentar, nanti seolah saya mempengaruhi," ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan keputusannya mencopot tiga pimpinan BGN itu bukanlah hal mudah. Namun, dia mengingat pesan ayahnya, Profesor Soemitro Djojohadikusumo untuk terus berpihak kepada rakyat.

"Mengganti mereka itu tidak ringan bagi saya. Tapi, saya ingat kata-kata almarhum ayahanda saya, Profesor Soemitro, pernah mengatakan kepada saya, 'Prabowo, kalau suatu saat kau dalam keadaan bingung atau keadaan ragu-ragu, ingat, berpihaklah selalu kepada rakyatmu'," tutur Prabowo.

Sebelum mencopot tiga pimpinan BGN, Prabowo menerima laporan bahwa ada kekurangan, kejanggalan, dan indikasi penyelewengan terhadap program di lembaga itu. Dia meyakini kepemimpinan berpengaruh besar dalam berjalanya sebuah organisasi.

Untuk itu, Prabowo memutuskan mencopot tiga pimpinan BGN yang tersangkut kasus hukum. Hal ini agar program di BGN tetap berjalan baik, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Dalam setiap organisasi, selalu pengaruh pimpinan sangat, sangat besar. Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Apalagi pemimpin tidak benar, tidak kompeten, atau tidak jujur," pungkasnya.

JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menyampaikan Nota Pembelaan (pleidoi) di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (2/6/2026). Dalam pembelaannya, Nadiem menegaskan tidak ada satu pun unsur tindak pidana korupsi yang terbukti dalam persidangan kasus pengadaan laptop Chromebook.

Menanggapi tuntutan pidana 18 tahun penjara yang diajukan oleh Penuntut Umum (PU), Nadiem menyatakan adanya ironi besar dalam kasus ini. Kebijakan kementerian untuk memilih sistem operasi gratis Chrome OS terbukti secara mutlak menghemat anggaran negara setidaknya Rp3,9 triliun.

"Kalau saya dinyatakan bersalah, apakah artinya negara berpendapat bahwa seharusnya kementerian memilih opsi yang lebih mahal?" ujar Nadiem di persidangan, Selasa (2/6/2026).

Selama lima bulan proses persidangan dengan lebih dari 50 saksi fakta dan ahli yang dihadirkan oleh jaksa, seluruh substansi dakwaan dinilai gagal dibuktikan. Nadiem memaparkan beberapa fakta persidangan yang krusial.

Pertama, fakta persidangan membuktikan harga rata-rata pembelian Chromebook kementerian adalah Rp5,6 juta, jauh di bawah harga rata-rata pasar 2020 yang berdasarkan survei saksi jaksa berada di angka Rp6,3 juta.

Kedua, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku institusi tunggal yang berwenang menyatakan kerugian negara, tidak menemukan adanya kerugian. Sebaliknya, perhitungan dari BPKP menggunakan metode fiktif bottom-up dengan mengabaikan harga pasar nyata guna memaksakan angka kerugian.

Ketiga, berdasarkan data login Chrome Device Management (CDM), terbukti 85% dari seluruh Chromebook yang dibeli sejak tahun 2020 masih aktif digunakan pada tahun 2025. Audit internal BPKP (2023/2024) juga menegaskan bahwa 95% murid, 86% guru, dan 57% kepala sekolah memanfaatkan perangkat tersebut secara optimal, mematahkan narasi bahwa proyek ini mangkrak.

Nadiem juga menegaskan tidak pernah menandatangani dokumen apa pun terkait teknis pengadaan Chromebook. Keputusan pemilihan sistem operasi sepenuhnya berada di level Tim Teknis. "Bukti digital berupa riwayat WhatsApp Chat yang dipegang jaksa justru membuktikan objektivitas dan integritas Nadiem" katanya.

Pada 6 Mei 2020, Nadiem secara tertulis menginstruksikan timnya untuk please show both sides of the argument atau tampilkan kedua sisi argumen antara Windows dan Chrome serta pada Agustus 2020 mengarahkan untuk tetap mempertimbangkan Windows agar seluruh sekolah mendapatkan laptop.

Nadiem juga membantah keras tuduhan konflik kepentingan (quid pro quo) terkait investasi Google di Gojek/GoTo. Mayoritas investasi Google masuk sebelum dirinya menjabat sebagai menteri, dan statusnya telah berubah menjadi pemegang saham biasa tanpa hak kendali atau posisi korporasi sejak dilantik.

Skema tuduhan jaksa yang menyamakan transaksi internal GoTo senilai Rp809M, sebagai basis uang pengganti dinilai tidak logis.

"Saya memimpin perusahaan, memimpin kementerian, mengambil keputusan-keputusan besar, tanpa pernah mengorbankan integritas saya. Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri atau korporasi, dan tidak ada niat jahat (mens rea)," tegasnya.

Nadiem juga mengakui keluguannya dalam menavigasi konstelasi politik birokrasi. Keinginannya yang mengedepankan efisiensi profesional, gerak cepat, dan pemangkasan birokrasi sering kali disalah artikan sebagai keangkuhan, sehingga memicu gesekan dengan pihak-pihak internal yang merasa terusik oleh arus transparansi digital.

Digitalisasi yang dibangunnya seperti, platform Merdeka Mengajar, ANBK, SIPLAH, dan sistem seleksi P3K online, merupakan instrumen utama kementerian untuk menutup celah korupsi anggaran pendidikan yang selama ini dinikmati oleh oknum-oknum tertentu. Nadiem menganalogikan badai hukum yang dihadapinya saat ini sebagai bentuk perlawanan balik dari status quo: Masa lalu sedang menyerang masa depan.

Nadiem mengingatkan kasus ini menjadi preseden krusial bagi generasi muda profesional dan kepastian hukum investasi di Indonesia.

"Kriminalisasi atas kebijakan yang transparan melalui sistem e-katalog LKPP ini akan memutus arus pengabdian talenta terbaik bangsa ke dalam pemerintahan akibat ketakutan hukum," ucapnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap Direktur Utama PT Maktour, Fuad Hasan Masyhur (FHM) pada Selasa (2/6/2026). Ia dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

"Penjadwalan ini dilakukan pasca rangkaian penyelenggaran ibadah haji usai, sehingga saksi diharapkan bisa memenuhi panggilan tersebut," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Budi menyatakan, setiap saksi yang dipanggil Lembaga Antirasuah diyakini memiliki informasi penting terkait pengungkapan perkara.

Selain saksi, KPK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap tersangka dalam perkara tersebut, yakni eks Menteri Agama, Yaqut Cholis Qoumas alias Gus Yaqut.

"Hari ini, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara YCQ sebagai tersangka dalam perkara ini," ujarnya.

Dalam perkara ini, Fuad juga sempat dipanggil pada Kamis (28/8/2025). Pada panggilan tersebut, ia hadir untuk diperiksa.

JAKARTA - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) melalui Kepala Bidang Advokasi Guru Iman Zanatul Haeri membongkar skema kejahatan kerah putih (white-collar crime) yang sistematis selama era Merdeka Belajar 2019-2024. Kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang saat ini disidik Kejaksaan Agung baru menyentuh permukaan dari puncak gunung es kerusakan sistemik di kementerian.

Menurut data P2G, salah satu dosa terbesar rezim terdahulu adalah munculnya paradigma yang menutup mata pada kesejahteraan guru demi menggenjot proyek pelatihan komersial. Akibatnya, anggaran fantastis Rp3 triliun dikucurkan untuk program Guru Penggerak, sementara program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang berdampak langsung pada nasib guru justru dianaktirikan.

Iman mengatakan, menjelang berakhirnya masa jabatan pada tahun 2024, para aktor kebijakan diduga panik dan mulai mempabrikasi laporan keberhasilan semu dengan melibatkan lembaga internasional. Di lapangan, klaim kesuksesan tersebut nyatanya dimanipulasi melalui beberapa hal seperti angka artifisial.

Menurut dia, keberhasilan hanya diukur dari jumlah akses platform, ramainya tagar media sosial, dan testimoni pilihan. “Ada juga Fenomena 4L: Seremonial digital hanya menampilkan kelompok elitis yang itu-itu saja (Lu lagi, Lu lagi),” tulis Iman di akun media sosial pribadinya.

Selain itu, ada juga eksploitasi guru. Tenaga pendidik dipaksa menjadi pembuat konten digital hingga melupakan tugas utama mengajar anak didik.

"Inilah kejahatan kerah putih melalui pelatihan guru. Kasus dugaan korupsi Chromebook hanya bisa menangkap bagian kecilnya saja, tapi sesungguhnya sangat bisa ditelusuri. Google tidak sendiri," kata Iman.

P2G mengendus adanya jaringan lembaga pelatihan digital nakal yang sangat halus dalam berkampanye, namun kasar dalam menyedot anggaran pendidikan karena terafiliasi langsung dengan pengambil kebijakan. Mereka sengaja memanfaatkan kepanikan guru terhadap perubahan regulasi untuk meraup keuntungan komersial.

Pernyataan keras P2G ini menjadi momentum bagi Kejagung di bawah Jaksa Agung ST Burhanuddin. Langkah hukum Korps Adhyaksa tidak boleh berhenti pada pengadaan fisik Chromebook melainkan harus memperluas penyidikan ke gurita bisnis aplikasi dan mafia pelatihan fiktif triliunan rupiah.

JAKARTA - Pengamat hukum pidana Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan menegaskan seorang terdakwa tidak dapat bertindak sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam perkara yang sedang dihadapinya sendiri. Menurut Edi, konsep amicus curiae diperuntukkan bagi pihak di luar para pihak yang berperkara untuk memberikan pandangan atau pendapat hukum kepada majelis hakim guna membantu proses pemeriksaan perkara.

“Kami melihat status amicus curiae untuk terdakwa Nadiem Makarim kurang tepat. Alasannya, terdakwa tidak bisa menjadi amicus curiae dalam perkara yang sedang dijalaninya. Sesuai ketentuan hukum, sahabat pengadilan harus berasal dari pihak luar yang tidak memiliki kepentingan langsung dalam perkara tersebut,” katanya di Jakarta, Senin (1/6/2026).

Dosen Pascasarjana tersebut menjelaskan, sebagai terdakwa, Nadiem Makarim tetap memiliki hak-hak hukum yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembelaan diri selama proses persidangan berlangsung.

“Sesuai ketentuan hukum, hak terdakwa adalah memberikan keterangan sebagai terdakwa, menghadirkan saksi yang meringankan, menyampaikan pledoi atau nota pembelaan, serta menggunakan seluruh hak pembelaan yang diatur dalam KUHAP. Semua hak tersebut merupakan mekanisme yang benar dan dijamin dalam proses peradilan pidana,” ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (ADIHGI) itu menambahkan, praktik amicus curiae selama ini bertujuan membantu hakim memperoleh perspektif tambahan dari kalangan akademisi, organisasi masyarakat, pakar, maupun lembaga yang memiliki perhatian terhadap isu hukum yang sedang diperiksa.

Karena itu, kata Edi, kedudukan terdakwa dan amicus curiae memiliki peran yang sangat berbeda. Terdakwa merupakan pihak yang sedang diadili, sedangkan amicus curiae adalah pihak luar yang memberikan pandangan hukum secara independen kepada pengadilan.

“Kami meminta para penegak hukum agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman mengenai konsep ini. Kita menghormati hak setiap terdakwa untuk melakukan pembelaan diri secara maksimal dalam persidangan. Namun, terdakwa tidak dapat menempatkan dirinya sebagai sahabat pengadilan dalam perkara yang sedang dihadapinya,” tegas mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

JAKARTA - Istilah amicus curiae mendadak menjadi perhatian publik setelah muncul dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. Sedikitnya 21 tokoh nasional diketahui mengajukan diri sebagai amicus curiae atau “sahabat pengadilan” dalam perkara tersebut.

Secara sederhana, amicus curiae adalah pihak di luar perkara yang memberikan pandangan, pendapat, atau kajian hukum kepada majelis hakim. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti “friend of the court” atau sahabat pengadilan.

Dalam praktik hukum, pihak yang mengajukan amicus curiae bukanlah terdakwa, jaksa, penggugat, maupun tergugat. Mereka biasanya berasal dari kalangan akademisi, praktisi hukum, pegiat antikorupsi, organisasi masyarakat sipil, hingga tokoh publik yang merasa suatu perkara memiliki dampak luas bagi kepentingan masyarakat atau perkembangan hukum di Indonesia.

Pendapat yang disampaikan melalui amicus curiae memang tidak mengikat hakim. Namun, dokumen tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan tambahan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.

Dalam kasus Chromebook, dokumen amicus curiae diajukan menjelang sidang pleidoi atau nota pembelaan Nadiem Makarim. Sejumlah tokoh seperti Basuki Tjahaja Purnama, Goenawan Mohamad, hingga Todung Mulya Lubis disebut ikut menandatangani dokumen tersebut.

Mereka menilai perkara tersebut tidak hanya menyangkut individu Nadiem Makarim. Tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum bagi para pengambil kebijakan publik.

Dalam kajian yang disampaikan ke pengadilan, para pengaju amicus curiae menyoroti pentingnya membedakan antara kebijakan publik yang dianggap gagal dengan tindakan pidana korupsi.

Kasus Chromebook sendiri bermula dari proyek pengadaan laptop berbasis Chrome OS di lingkungan Kemendikbudristek pada periode 2019-2023 dengan nilai anggaran mencapai hampir Rp10 triliun.

Kejaksaan Agung menduga terdapat penyimpangan dalam proses pengadaan tersebut, termasuk dugaan pemaksaan penggunaan Chromebook meski sebelumnya disebut tidak efektif untuk sejumlah wilayah dengan keterbatasan internet.

Jaksa diketahui menuntut Nadiem Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara serta uang pengganti triliunan rupiah. Di sisi lain, tim kuasa hukum dan sejumlah pihak yang mengajukan amicus curiae menilai dakwaan tersebut masih menyisakan perdebatan hukum terkait unsur penyalahgunaan kewenangan dan unsur memperkaya diri sendiri.

Meski begitu, keberadaan amicus curiae tidak otomatis membuat terdakwa dibebaskan. Majelis hakim tetap akan memutus perkara berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, serta keyakinan hakim dalam proses peradilan.