Bisnis.com, CIREBON--Rencana investasi pengolahan air laut menjadi air konsumsi dan air baku untuk kebutuhan masyarakat serta industri mulai masuk ke meja Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Perusahaan yang menyatakan minat adalah PT Mahardika, yang datang bersama pendanaan finansial berbasis syariah dari konsorsium negara Timur Tengah dan Korea Selatan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon, Hilmi Rivai mengatakan, perusahaan peminat investasi itu menyodorkan konsep besar pengelolaan air laut menjadi air bersih.

"Air laut akan diubah menjadi air baku untuk berbagai kebutuhan, mulai dari konsumsi rumah tangga, cuci dan MCK, hingga kebutuhan industri," kata Hilmi, Kamis (27/11/2025).

Meski membawa struktur pendanaan yang disebut tidak hanya mengejar keuntungan, rencana masuknya investasi diposisikan tetap memiliki orientasi komersial.

Model bisnis yang ditawarkan memakai skema Build Operate Transfer (BOT), di mana investor menggarap proyek dan pemerintah daerah menyediakan lahan yang dibutuhkan.

Hilmi mengatakan, tahapan pembahasan pun belum masuk ke penilaian besaran investasi lantaran kebutuhan teknis, kapasitas produksi, dan kebutuhan lahan masih dalam perhitungan.

Selain itu, lokasi proyek berada di kawasan laut, sektor yang masuk kewenangan provinsi. Situasi tersebut menjadi salah satu titik kritis karena Pemkab tidak bisa memutuskan sendiri.

"Perlunya pembahasan lanjutan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar skema kerja sama tidak melanggar batas regulasi kewenangan ruang laut," kata Hilmi, Rabu (26/11/2025).

Ditambahkan Hilmi, kapasitas suplai air yang disebutkan calon investor jauh melebihi kebutuhan aktual Kabupaten Cirebon.

Hilmi menyebut kebutuhan masyarakat saat ini sekitar 100.000 meter kubik per hari, sementara perusahaan menawarkan suplai hingga 4,7 juta meter kubik per hari untuk konsumsi dan 477 juta meter kubik untuk kebutuhan industri dan sektor lain.

Ia pun menyebutkan, angka itu dinilai sangat besar dan membutuhkan verifikasi teknis serta kajian distribusi, termasuk kesiapan infrastruktur penyaluran dan pola pembagian pemanfaatan.

Dalam pembahasan awal, investor juga meminta ketersediaan lahan sekitar 15.000 hektare sebagai bagian dari skema BOT. Namun Pemkab tidak memiliki lahan seluas itu yang berada dalam penguasaan langsung.

"Opsi pembelian lahan oleh Pemkab tidak mungkin dijalankan karena beban fiskal daerah dan kondisi aturan. Opsi yang masih terbuka ialah investor melakukan investasi murni tanpa BOT yang mengikat kewajiban penyediaan lahan oleh pemerintah daerah," ujar Hilmi.

Selain soal kewenangan dan lahan, lokasi rencana pembangunan instalasi juga masih dibahas. Hilmi menyampaikan kebutuhan suplai air menuntut dua titik lokasi, yakni kawasan timur sekitar Losari dan kawasan utara Suranenggala yang memiliki akses pelabuhan.

Penentuan lokasi menjadi hal strategis karena akan terkait izin, jalur distribusi, dan potensi dampak lingkungan pesisir.

Hilmi menuturkan rencana investasi desalinasi ini memiliki prospek besar untuk menjawab kebutuhan air bersih di wilayah Cirebon, terlebih pada masa kemarau panjang ketika ketersediaan air permukaan turun signifikan.

Namun ia menekankan proses harus mengikuti prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, keterjangkauan manfaat publik, dan tidak membebani aset daerah. Proses verifikasi teknis, regulasi, dan kalkulasi ekonomi masih berjalan di tingkat internal dan lintas pemerintahan.

"Pembahasan lanjutan dijadwalkan setelah investor menyampaikan spesifikasi lokasi awal dan rencana teknis yang lebih rinci. Pemerintah daerah menunggu dokumen resmi agar kajian bisa dilakukan secara terukur, termasuk konsekuensi finansial, tata ruang pesisir, peran pemerintah daerah, dan mekanisme distribusi air bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta kawasan yang selama ini mengalami defisit pasokan," kata Hilmi.