Jakarta, CNBC Indonesia -Sejumlah hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat dari berbagai spektrum ideologi, baik konservatif maupun liberal, pada Rabu (5/11/2025) menyoroti keabsahan kebijakan tarif dagang agresif yang diberlakukan Presiden Donald Trump terhadap sebagian besar negara di dunia.

Dalam sidang yang berlangsung lebih dari dua setengah jam, mereka mempertanyakan apakah langkah Trump melampaui kewenangan eksekutif dan melanggar hak konstitusional Kongres dalam urusan perpajakan.

Kasus ini berpusat pada tarif timbal balik atau resiprokal yang diterapkan Trump terhadap banyak mitra dagang AS, serta tarif tambahan untuk produk dari Kanada, China, dan Meksiko yang disebut "tarif fentanil."

Dua pengadilan federal sebelumnya memutuskan bahwa presiden tidak memiliki dasar hukum menggunakanInternational Emergency Economic Powers Act(IEEPA) untuk menetapkan tarif semacam itu.

Dalam sidang, Jaksa Agung D. John Sauer - yang mewakili pemerintahan Trump - membela kebijakan tersebut dengan menyebut tarif itu sebagai "langkah regulasi" bukan pajak.

"Ini adalah tarif regulasi, bukan tarif yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan," kata Sauer, dilansir CNBC International. "Fakta bahwa tarif ini menghasilkan pendapatan hanyalah dampak sampingan."

Namun, pernyataan itu segera mendapat tanggapan tajam dari Hakim Sonia Sotomayor, salah satu dari tiga hakim liberal di Mahkamah Agung.

"Bapak mengatakan tarif bukan pajak, tapi itulah kenyataannya," ujarnya. "Tarif ini menghasilkan uang dari warga negara Amerika - ini jelas merupakan pendapatan."

Sotomayor juga mengingatkan bahwa tidak ada presiden sebelum Trump yang pernah menggunakan IEEPA untuk mengenakan tarif sejak undang-undang itu disahkan pada 1977.

Hakim konservatif Neil Gorsuch turut menyoroti potensi penyalahgunaan kekuasaan presiden, mengingat Trump memberlakukan tarif sepihak dengan dalih keadaan darurat terkait defisit perdagangan dan penyelundupan fentanyl.

"Bagaimana jika presiden memveto undang-undang yang ingin menarik kembali kekuasaan ini?" tanya Gorsuch.

"Secara praktis, Kongres tidak bisa mendapatkan kembali kekuasaan ini setelah memberikannya kepada presiden. Ini seperti jalan satu arah yang perlahan menggeser kekuasaan dari wakil rakyat ke eksekutif."

Beberapa hakim konservatif lain - termasuk Ketua Mahkamah John Roberts, Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh, dan Samuel Alito - juga menekan argumen pemerintah.

Adapun kebijakan tarif Trump dimulai dari 10% untuk banyak negara, dan bisa meningkat hingga 50% bagi India dan Brasil. MenurutCommittee for a Responsible Federal Budget, jika tarif ini tetap berlaku, AS berpotensi meraup tambahan pendapatan sekitar US$3 triliun hingga tahun 2035.

Kelompok itu melaporkan bahwa pemerintah federal telah mengumpulkan US$151 miliar dari bea masuk pada paruh kedua tahun fiskal 2025 - naik hampir 300% dibanding periode yang sama pada 2024.

Neal Katyal, pengacara pihak penggugat yang menentang kebijakan tarif, menegaskan bahwa apapun istilah yang digunakan, tarif pada hakikatnya adalah pajak.

"Para pendiri bangsa memberikan kekuasaan untuk memungut pajak hanya kepada Kongres," katanya. "Kami tidak percaya IEEPA memberi wewenang kepada presiden untuk merombak arsitektur tarif dunia sesuka hati."

Katyal juga menyoroti bahwa dalih defisit perdagangan tidak konsisten, sebab Trump memberlakukan tarif 39% pada impor dari Swiss - negara sekutu AS - padahal AS justru mencatat surplus perdagangan dengan Swiss.

"Tidak ada presiden lain yang pernah melakukan hal seperti itu," katanya.

Mahkamah Agung belum mengumumkan kapan keputusan akan dikeluarkan, tetapi pemerintahan Trump meminta proses dipercepat.

Menteri Keuangan Scott Bessent memperingatkan dalam dokumen pengadilan bahwa jika Mahkamah memutus tarif tersebut ilegal dan menunda keputusan hingga musim panas tahun depan, AS mungkin harus mengembalikan dana lebih dari US$750 miliar kepada perusahaan dan importir yang terkena tarif.

Bessent, yang hadir di persidangan, kemudian menulis di X bahwa argumen Sauer "kuat dan meyakinkan," sementara para pengacara penggugat "salah memahami tujuan ekonomi dari kebijakan tarif Trump."

Ia menuding pihak penggugat "memperlihatkan ketidaktahuan ekonomi yang memalukan" karena menganggap embargo atau kuota tidak memengaruhi pendapatan pemerintah.

Jakarta, CNBC Indonesia - Rezim tarif yang diberlakukan secara luas oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan menghadapi ujian hukum terbesar di Mahkamah Agung AS. Nasib tarif yang dikenakan pada impor dari mitra dagang utama seperti Kanada, Meksiko, dan China kini berada di tangan pengadilan tertinggi AS, dengan potensi dampak besar pada pendapatan negara dan hubungan dagang global.

Mahkamah Agung dijadwalkan mendengarkan argumen pada Rabu (5/11/2025) mengenai penggunaan undang-undang kekuasaan darurat oleh Trump yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memberlakukan tarif besar-besaran terhadap impor.

Jika Mahkamah Agung memutuskan menentang pemerintahan Trump, konsekuensinya bisa sangat serius: administrasi Trump mungkin harus mengembalikan miliaran dolar tarif yang telah dibayarkan oleh importir sejak musim semi dan akan kehilangan sumber pendapatan yang selama ini diklaim Trump "membuat Amerika kaya lagi".

Elizabeth Wydra, presiden Pusat Akuntabilitas Konstitusional, sebuah organisasi nirlaba advokasi hukum di Washington, D.C., mengatakan bahwa pertaruhannya juga besar terhadap berfungsinya demokrasi AS dan Mahkamah Agung.

"Sejauh ini, di pemerintahan Trump kedua, mereka sangat menyetujui perebutan kekuasaan Trump," kata Wydra dalam wawancara dengan CBC News. "Dari sudut pandang pemisahan kekuasaan dan konstitusi, pertanyaannya sangat besar."

Kasus hukum ini berpusat pada pertanyaan konstitusional mengenai batasan kekuasaan kepresidenan dalam mengatur perdagangan luar negeri.

Trump menggunakan undang-undang tahun 1977, International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), untuk mengenakan tarif atas dasar dua 'keadaan darurat nasional' yang ia nyatakan yakni penyelundupan fentanil lintas batas dan defisit perdagangan AS yang dalam dengan beberapa negara.

Namun, pihak yang menentang, termasuk importir dan kritikus hukum, berpendapat bahwa baik defisit perdagangan yang sudah berlangsung lama maupun penyelundupan fentanil bukanlah ancaman yang "tidak biasa dan luar biasa" yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk mengenakan tarif di bawah IEEPA.

Wydra dari Pusat Akuntabilitas Konstitusional mengatakan bahwa baik defisit perdagangan jangka panjang maupun perdagangan fentanil lintas batas sebenarnya bukanlah ancaman yang "tidak biasa dan luar biasa" yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengenakan tarif berdasarkan IEEPA.

"Kalaupun mereka punya, mereka tidak punya kewenangan untuk memberlakukan tarif sebesar itu. Dan kalaupun mereka punya kewenangan itu, mereka tidak punya kewenangan untuk memberlakukan tarif untuk jangka waktu yang tidak ditentukan," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus US$ 4,34 miliar pada September 2025. Surplus ini mengecil dibandingkan sebelumnya US$ 5,49 miliar.

Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menegaskan ini adalah surplus 65 bulan beruntun sejak Mei 2020. Surplus ini ditopang oleh surplus komoditas nonmigas yang mencapai US$ 5,99 miliar.

"Surplus ini ditopang oleh komoditas nonmigas US$ 5,99 miliar dengan komoditas adalah lemak dan minyak hewan-nabati, HS 27, serta besi HS 72," papar Pudji, dalam rilis BPS, Senin (3/11/2025).

Kendati ditopang oleh komoditas nonmigas, namun pertumbuhan surplus komoditas nonmiga sini melambat sebesar 1,64% dibandingkan bulan Agustus 2025.

Dengan surplus beruntun ini, maka neraca perdagangan Indonesia Januari-September 2025 tercatat surplus US$33,48miliar. Surplus ini berasal dari surplus sektor nonmigas US$47,20 miliar, sementara sektor migas defisit senilai US$13,72miliar.

Negara penyumbang surplus Indonesia a.l. Amerika Serikat (AS) sebesar US$ 13,48 miliar, India US$ 10,45 miliar dan Filipina US$ 6,54 miliar. Sementara itu, negara yang menyumbang defisit pada neraca perdagangan RI a.l. China US$ 15,60 miliar, Australia US$ 3,38 miliar dan Thailand US$ 14,11 miliar.

Jakarta, CNBC Indonesia - Toyota Motor kemungkinan besar akan mengumumkan rencana untuk mengimpor kendaraan buatan Amerika Serikat ke Jepang pada Minggu depan. Hal tersebut bertepatan dengan kunjungan tiga hari Presiden AS Trump ke Jepang yang dimulai pada hari Senin.

Mengutip Channel NewsAsia, Minggu (26/10/2025) laporan ini disampaikan oleh media nasional Jepang, NHK, pada Sabtu waktu setempat.

Menurut laporan tersebut, Ketua Toyota Akio Toyoda diperkirakan akan mengungkapkan rencana impor dalam pertemuan terjadwal antara Trump dan para pemimpin bisnis terkemuka Jepang.

Seorang sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan kepada Reuters bahwa Akio sedang mengatur pertemuan dengan Trump. Namun seorang juru bicara Toyota mengatakan bahwa laporan berita tersebut tidak didasarkan pada pengumuman resmi perusahaan.

Langkah ini disebut sejalan dengan upaya Jepang untuk mengatasi defisit perdagangan AS, dengan pemerintah Jepang juga mempertimbangkan untuk merevisi peraturan yang mengizinkan penjualan mobil buatan AS di Jepang tanpa pengujian tambahan.