Jakarta: Presiden AS Donald Trump pada hari Kamis, 23 April, menolak untuk menyerang Iran dengan senjata nuklir, setelah ancaman sebelumnya untuk menghancurkan peradaban Iran.

"Tidak, saya tidak akan menggunakannya," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih dikutip dari Lemonde.

"Mengapa saya harus menggunakan senjata nuklir ketika kita telah, dengan cara yang sangat konvensional, menghancurkan mereka tanpa itu?" tanyanya.

"Sebuah senjata nuklir tidak boleh pernah diizinkan untuk digunakan oleh siapa pun." tegas dia.

Pada 7 April, Donald Trump mengeluarkan ancaman genosida kepada Iran bahwa "seluruh peradaban akan mati malam ini, tidak akan pernah bisa dihidupkan kembali," tetapi dalam beberapa jam setuju untuk gencatan senjata yang sejak saat itu ia perpanjang dalam perang yang diluncurkan oleh Amerika Serikat dan Israel.

Selama konflik, Wakil Presiden JD Vance memperingatkan AS siap untuk meningkatkan kerusakan pada Iran dengan senjata yang belum pernah digunakan sebelumnya, tetapi Gedung Putih membantah dia mengancam serangan nuklir.

Vance, dalam negosiasi yang gagal, telah mendesak Iran untuk memberikan konsesi yang lebih besar terkait pekerjaan nuklirnya yang diperdebatkan.

Donald Trump mengatakan kepada para reporter dia menginginkan Iran "tanpa senjata nuklir yang akan mencoba meledakkan salah satu kota kita atau meledakkan seluruh Timur Tengah."

Iran membantah mencari senjata nuklir dan pengawas nuklir PBB mengatakan bahwa bom atom tidak akan segera terjadi sebelum perang.

AS adalah satu-satunya negara yang telah menggunakan senjata nuklir dalam pertempuran, menghancurkan kota-kota Jepang Hiroshima dan Nagasaki pada akhir Perang Dunia II, membunuh sekitar 214.000 orang. Israel secara luas diketahui memiliki senjata nuklir, tetapi tidak secara publik mengakuinya.

Pernyataan umum Donald Trump yang menentang penggunaan senjata nuklir tampaknya bertentangan dengan doktrin nuklir AS yang telah lama ada, yang mempertahankan hak untuk menggunakan senjata nuklir. Trump sebelumnya telah menyerukan diakhirinya moratorium AS terhadap pengujian nuklir sebagai tanggapan terhadap tuduhan AS tentang pengujian rahasia oleh China dan Rusia.

Mantan presiden Barack Obama telah menyerukan tujuan akhirnya untuk dunia tanpa senjata nuklir, tetapi pemerintahannya juga mengatakan selama senjata tersebut ada, persenjataan AS akan berfungsi sebagai pencegah. AS telah menolak seruan untuk menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu dalam sebuah konflik.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup menguat ke level Rp17.005 pada perdagangan hari ini, Rabu (8/4/2026). Rupiah menguat di tengah penguatan dolar AS.

Mengutip data Tradingview pukul 15.00 WIB, rupiah ditutup menguat 0,92 persen ke Rp15.338 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS melemah 0,71% ke 98,8.

Sejumlah mata uang lainnya ditutup bervariasi seperti yen Jepang yang menguat 0,86%, yuan China naik 0,47%, dolar Singapura menguat 0,59%, dan won Korea Selatan menguat 1,44% terhadap dolar AS.

Lalu dolar Hong Kong naik 0,04%, ringgit Malaysian menguat 1,34%, peso Filipina menguat 1,32%, dan baht Thailand naik 1,46% pada perdagangan sore ini.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi menjelaskan sentimen hari ini datang dari Presiden AS Donald Trump yang menyetujui gencatan senjata.

Trump mengatakan dalam sebuah unggahan di media sosial bahwa ia akan menangguhkan aksi militer terhadap Iran selama dua minggu, menambahkan bahwa AS telah mencapai tujuan militer intinya.

Pengumuman itu datang kurang dari dua jam sebelum batas waktu pukul 20.00 ET, yang telah dipantau ketat oleh investor sebagai pemicu potensial untuk eskalasi besar. Sebelumnya pada hari itu, Trump telah memperingatkan bahwa seluruh peradaban akan mati malam ini jika Iran gagal mematuhi kesepakatan tersebut.

Gencatan senjata, yang ditengahi oleh Pakistan setelah upaya diplomatik menit-menit terakhir, bergantung pada jaminan Iran untuk membuka kembali Selat Hormus secara aman, jalur utama bagi sekitar 20% aliran minyak global.

Iran juga mengisyaratkan kesediaan bersyarat untuk mengurangi eskalasi, dengan mengatakan bahwa jalur aman melalui Selat Hormus akan dimungkinkan selama periode gencatan senjata, asalkan permusuhan dihentikan dan kapal-kapal berkoordinasi dengan otoritas Iran.

Dari dalam negeri, pasar merespons positif realisasi pendapatan negara hingga 31 Maret 2026 yang mencapai Rp574,9 triliun, atau meningkat 10,5% secara tahunan (year-on-year/yoy). Realisasi tersebut setara dengan 18,2% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp3,15 kuadriliun.

Capaian tersebut didukung oleh kinerja penerimaan pajak pada triwulan I/2026 yang keseluruhan tumbuh kuat, baik secara bruto maupun neto, dengan realisasi bulanan yang konsisten dan meningkat sejak awal tahun.

Secara total, penerimaan perpajakan mencapai Rp462,7 triliun, atau meningkat 14,3% yoy, yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp394,8 triliun serta kepabeanan dan cukai sejumlah Rp67,9 triliun.

Adapun untuk perdagangan besok, Ibrahim memperkirakan rupiah akan ditutup melemah pada rentang Rp17.010-Rp17.040 per dolar AS.

KOMPAS.com - Rencana Amerika Serikat (AS) menarik pasukan dari Iran menjadi sinyal meredanya konflik yang selama ini memicu ketidakpastian global, terutama di sektor energi.

Presiden AS Donald Trump menyatakan operasi militer di Iran diperkirakan selesai dalam waktu dua hingga tiga minggu ke depan.

Ia juga telah memerintahkan pimpinan militer untuk bersiap menarik pasukan dari kawasan Timur Tengah.

“Kami akan pergi sangat segera,” ujar Trump dikutip dari Reuters, Selasa (31/3/2026).

Konflik di Timur Tengah sebelumnya telah mengganggu pengiriman energi global dan memicu ketidakpastian harga minyak, sehingga banyak negara mulai menghitung ulang ketahanan energinya.

Target Operasi Militer AS

Trump menegaskan, penghentian operasi militer tidak bergantung pada kesepakatan dengan Iran.

"Iran tidak harus membuat kesepakatan. Mereka tidak harus membuat kesepakatan dengan saya," bebernya.

Syarat penghentian operasi militer hanya obyektif misi tercapai, yakni menetralisir kemampuan Iran memproduksi senjata nuklir. Setelah itu dipastikan, maka Trump mundur dari sana.

"Setelah itu (tercapai), baru kami akan pergi," katanya.

Iran ingin akhiri konflik

Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan bahwa negaranya berniat mengakhiri konflik. Namun, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi.

"Kami memiliki kemauan yang diperlukan untuk mengakhiri konflik ini, asalkan syarat-syarat penting terpenuhi, terutama jaminan yang dibutuhkan untuk mencegah terulangnya agresi," kata Pezeshkian dikutip dari Euro News, Selasa (31/3/2026).

Apa yang disampaikan Pezeshkian tak lama setelah Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth mengumumkan bahwa beberapa hari ke depan begitu menentukan dalam perang Iran.

Hegseth meyakini Iran tak bisa berbuat banyak menghadapi yang akan datang.

"Hari-hari mendatang akan menentukan. Iran tahu itu, dan hampir tidak ada yang bisa mereka lakukan secara militer untuk mencegahnya," kata Hegseth.

Diketahui AS menyiapkan serangan pasukan darat ke wilayah Iran meski Pentagon masih belum memberikan keterangan resmi mengenai pengerahannya.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Trump Umumkan Perang Lawan Iran Berakhir 3 Minggu Lagi, AS Segera Tarik Pasukan"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

KOMPAS.com - Rencana Amerika Serikat (AS) menarik pasukan dari Iran menjadi sinyal meredanya konflik yang selama ini memicu ketidakpastian global, terutama di sektor energi.

Presiden AS Donald Trump menyatakan operasi militer di Iran diperkirakan selesai dalam waktu dua hingga tiga minggu ke depan.

Ia juga telah memerintahkan pimpinan militer untuk bersiap menarik pasukan dari kawasan Timur Tengah.

“Kami akan pergi sangat segera,” ujar Trump dikutip dari Reuters, Selasa (31/3/2026).

Konflik di Timur Tengah sebelumnya telah mengganggu pengiriman energi global dan memicu ketidakpastian harga minyak, sehingga banyak negara mulai menghitung ulang ketahanan energinya.

Target Operasi Militer AS

Trump menegaskan, penghentian operasi militer tidak bergantung pada kesepakatan dengan Iran.

"Iran tidak harus membuat kesepakatan. Mereka tidak harus membuat kesepakatan dengan saya," bebernya.

Syarat penghentian operasi militer hanya obyektif misi tercapai, yakni menetralisir kemampuan Iran memproduksi senjata nuklir. Setelah itu dipastikan, maka Trump mundur dari sana.

"Setelah itu (tercapai), baru kami akan pergi," katanya.

Iran ingin akhiri konflik

Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan jika negaranya berniat mengakhiri konflik. Namun, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi.

"Kami memiliki kemauan yang diperlukan untuk mengakhiri konflik ini, asalkan syarat-syarat penting terpenuhi, terutama jaminan yang dibutuhkan untuk mencegah terulangnya agresi," kata Pezeshkian dikutip dari Euro News, Selasa (31/3/2026).

Apa yang disampaikan Pezeshkian tak lama setelah Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth mengumumkan jika beberapa hari ke depan begitu menentukan dalam perang Iran.

Hegseth meyakini Iran tak bisa berbuat banyak menghadapi yang akan datang.

"Hari-hari mendatang akan menentukan. Iran tahu itu, dan hampir tidak ada yang bisa mereka lakukan secara militer untuk mencegahnya," kata Hegseth.

Diketahui AS menyiapkan serangan pasukan darat ke wilayah Iran meski Pentagon masih belum memberikan keterangan resmi mengenai pengerahannya.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Trump Umumkan Perang Lawan Iran Berakhir 3 Minggu Lagi, AS Segera Tarik Pasukan"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, BANDA ACEH — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dijadwalkan mengunjungi Presiden China Xi Jinping di Beijing pada pertengahan Mei setelah penundaan akibat konflik perang melawan Iran.

Kunjungan tersebut akan berlangsung pada 14–15 Mei, setelah sebelumnya direncanakan pada akhir Maret hingga awal April. Penjadwalan ulang ini terjadi di tengah berlanjutnya operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran yang belum menunjukkan tanda berakhir.

“Presiden Xi memahami bahwa sangat penting bagi presiden untuk berada di sini selama operasi tempur berlangsung saat ini,” ujar Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt kepada Al Jazeera, Kamis (26/3/2026).

Penundaan kunjungan ini, bukan didasarkan pada kesepakatan tertentu terkait akhir perang, melainkan karena kebutuhan Presiden AS untuk tetap memimpin operasi militer.

Dalam konferensi pers yang dikutip Al Jazeera, Leavitt juga menegaskan bahwa tidak ada prasyarat khusus antara kedua pemimpin terkait penjadwalan ulang pertemuan tersebut.

Lebih lanjut, Leavitt menyebutkan bahwa Xi Jinping juga dijadwalkan melakukan kunjungan balasan ke Washington, D.C., pada waktu yang akan ditentukan kemudian. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi bilateral antara kedua negara tetap berjalan, meskipun tensi geopolitik meningkat akibat konflik Iran.

Perang yang telah berlangsung hampir satu bulan itu terus memicu ketidakpastian global, terutama setelah Iran menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan energi dunia. Al Jazeera melaporkan bahwa lebih dari 80% ekspor minyak Iran pada 2025 dibeli oleh China dengan volume sekitar 1,38 juta barel per hari.

Situasi tersebut berdampak langsung pada stabilitas ekonomi global, termasuk China sebagai salah satu importir utama energi.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan Situasi tegang di Selat Hormuz dan perairan sekitarnya telah memengaruhi jalur perdagangan internasional dan energi, mengganggu perdamaian dan stabilitas kawasan.

China juga secara terbuka menyerukan penghentian operasi militer. “China sekali lagi menyerukan kepada semua pihak untuk segera menghentikan operasi militer,” ujar Jian.

Di sisi lain, pemerintah AS menyatakan bahwa operasi militer bersama Israel terhadap Iran masih berjalan sesuai rencana. Leavitt menyebut bahwa AS sedang memenuhi target Operasi Epic Fury dengan cepat, meskipun belum memberikan kepastian waktu berakhirnya konflik.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan perang akan berakhir sebelum kunjungan Trump ke China, Leavitt menjawab bahwa estimasi operasi militer berkisar antara empat hingga enam pekan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa konflik kemungkinan masih berlangsung saat pertemuan kedua pemimpin digelar.

Di AS, kebijakan Trump terkait perang Iran menuai kritik. Survei Pew Research Center menunjukkan 59% responden menilai keputusan penggunaan kekuatan militer terhadap Iran sebagai langkah yang keliru, sementara hanya 38% yang mendukung.

Selain isu geopolitik, pertemuan Trump dan Xi juga diperkirakan akan membahas ketegangan perdagangan antara kedua negara. Sejak periode pertama kepemimpinannya, Trump menerapkan tarif tinggi terhadap produk China, meskipun kebijakan tersebut sempat digugat dan dibatasi oleh Mahkamah Agung AS.

Kunjungan Trump ke Beijing menjadi momentum penting bagi hubungan dua kekuatan besar dunia. Agenda pertemuan tersebut kemungkinan besar akan mencakup isu perdagangan serta dampak perang Iran terhadap stabilitas global.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden AS, Donald Trump, disebut kembali menambah daftar musuhnya, kali ini Spanyol.

Seperti dilansir dari Anadolu, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengancam akan menghentikan hubungan perdagangan dengan Spanyol setelah pemerintah Spanyol menolak memberikan izin kepada militer AS untuk menggunakan pangkalan mereka sebagai titik operasi serangan ke Iran.

Dalam pernyataannya kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih saat menerima Kanselir Jerman Friedrich Merz pada Selasa (3/3), Trump mengatakan bahwa Washington siap memutus seluruh aktivitas dagang dengan Spanyol.

“Kami akan menghentikan semua perdagangan dengan Spanyol. Kami tidak ingin lagi berurusan dengan mereka,” ujar Trump.

Sehari sebelumnya, pemerintah Spanyol menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak diperbolehkan menggunakan pangkalan militer yang berada di wilayah Spanyol untuk melancarkan serangan terhadap Iran.

Madrid menekankan bahwa seluruh fasilitas militer di wilayahnya tetap berada di bawah kedaulatan Spanyol.

Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Albares, mengatakan pangkalan militer yang digunakan bersama dengan AS tidak boleh dipakai untuk operasi di luar kesepakatan bilateral maupun yang bertentangan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Pangkalan yang berada di bawah kedaulatan Spanyol tidak akan digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan perjanjian dengan Amerika Serikat atau yang melanggar Piagam PBB,” kata Albares dalam wawancara dengan media El Diario.

Ia juga menegaskan bahwa meskipun pangkalan tersebut digunakan bersama, otoritas tertinggi tetap berada di tangan pemerintah Spanyol.

Albares menambahkan bahwa pemerintahnya tidak menerima pemberitahuan sebelumnya dari Washington mengenai rencana serangan tersebut.

Ia bahkan menyebut operasi militer AS terhadap Iran sebagai tindakan sepihak yang tidak berada dalam kerangka aksi bersama.

Di sisi lain, Trump juga meluapkan kekecewaannya kepada Inggris. Ia menyinggung keputusan London yang setuju menyerahkan kedaulatan Kepulauan Chagos kepada Mauritius, dengan imbalan hak sewa selama 99 tahun untuk tetap mengoperasikan pangkalan militer gabungan AS–Inggris di Diego Garcia.

Pangkalan yang berada di pulau terbesar di Kepulauan Chagos itu selama puluhan tahun menjadi salah satu titik strategis yang mendukung operasi militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.

Meski tidak menyebut Diego Garcia secara langsung, Trump menyatakan bahwa Inggris bersikap “sangat tidak kooperatif” ketika Amerika Serikat melakukan serangan terhadap Iran. Ia juga mengaku terkejut dengan sikap pemerintah Inggris saat ini.

“Mereka merusak hubungan kami. Ini sangat memalukan,” kata Trump.

Menurutnya, militer AS bahkan harus menunggu sekitar tiga hingga empat hari untuk memastikan lokasi pendaratan di wilayah tersebut.

“Seharusnya jauh lebih mudah jika kami bisa mendarat di sana, daripada harus terbang beberapa jam lagi. Kami benar-benar terkejut. Pemimpin Inggris sekarang jelas bukan Winston Churchill,” ujar Trump, menyindir Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dengan membandingkannya dengan tokoh Inggris era Perang Dunia II tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan di Jakarta, Rabu (25/2/2026), bergerak melemah 19 poin atau 0,11 persen menjadi Rp 16.848 per dolar AS dari sebelumnya Rp 16.829 per dolar AS. Sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) justru bergerak menguat di tengah pelaku pasar mencermati perkembangan ekonomi dan geopolitik di tingkat global.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan sentimen terhadap rupiah dipengaruhi sikap investor yang cenderung hati-hati menjelang pidato Presiden AS Donald Trump. “Para pelaku pasar memantau dengan cermat potensi perkembangan kebijakan perdagangan AS dan tindakan lebih lanjut di Timur Tengah,” ujarnya kepada Antara di Jakarta, Rabu.

Mengutip Xinhua, Trump dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan (State of the Union/SOTU) pada Selasa (24/2/2026) malam (waktu AS), yang diperkirakan akan memuji pencapaiannya sejak menjabat untuk kedua kalinya, di tengah penurunan tingkat persetujuan (approval rating).

Ini akan menjadi pidato SOTU pertama Trump sejak kembali menjabat sebagai presiden. Pada Maret 2025, sebenarnya Trump sudah memberikan pidato penting di hadapan sidang gabungan Kongres. Namun, pidato tersebut tidak secara resmi ditetapkan sebagai pidato kenegaraan karena terjadi tak lama setelah ia menjabat.

Pidato SOTU yang penting ini disampaikan di tengah penurunan approval rating presiden dalam beberapa bulan terakhir. Jajak pendapat terbaru menunjukkan hanya 32 persen warga Amerika yang menyatakan Trump memiliki prioritas yang tepat, sementara 68 persen menilai ia belum cukup memperhatikan masalah-masalah terpenting negara.

“Kehati-hatian yang meningkat mendukung permintaan terhadap dolar AS, yang menguat terhadap sebagian besar mata uang utama, termasuk rupiah,” ungkap Josua.

Berdasarkan faktor tersebut, rupiah diproyeksikan diperdagangkan dalam kisaran Rp 16.775–Rp 16.900 per dolar AS.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald J Trump menyepakati langkah konkret pelaksanaan perjanjian perdagangan timbal balik, yang sebelumnya telah dicapai kedua negara.

Kesepakatan itu diumumkan melalui laman resmi Gedung Putih, AS, saat Presiden Trump dan Presiden Prabowo bertemu di sela agenda peluncuran Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di Washington, DC, Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

"Mengingat kembali perjanjian bersejarah antara Amerika Serikat dan Republik Indonesia tentang perdagangan timbal balik, kedua pemimpin menyampaikan apresiasi atas langkah cepat dan konsisten yang telah dilakukan oleh kedua negara. Mereka juga menegaskan komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan kesepakatan besar tersebut," sebut petikan keterangan Gedung Putih dilansir di Jakarta, Jumat tengah malam.

Gedung Putih dalam pernyataannya bertajuk "Implementation of the Agreement Toward a New Golden Age for the U.S.-Indonesian Alliance", kedua pemimpin menggarisbawahi bahwa implementasi kesepakatan tersebut akan menjadi fondasi menuju "era keemasan baru" aliansi AS-Indonesia.

Gedung Putih menyatakan bahwa kedua kepala negara berkomitmen menindaklanjuti perjanjian perdagangan resiprokal.

Mereka menegaskan komitmen kuat untuk memastikan pelaksanaan penuh dari kesepakatan besar tersebut.

Menurut Gedung Putih, implementasi perjanjian ini diharapkan memperkuat ketahanan ekonomi kedua negara, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, serta berkontribusi pada kemakmuran global.

Sebagai tindak lanjut, Presiden Trump dan Presiden Prabowo menginstruksikan para menteri dan pejabat terkait di masing-masing pemerintahan untuk mengambil langkah tambahan guna memperdalam kerja sama strategis dan mewujudkan era baru kemitraan yang semakin berkembang antara kedua negara.

Dokumen tersebut ditandatangani di Washington pada 19 Februari 2026 oleh kedua presiden atas nama pemerintah masing-masing.

Pemerintah AS melalui Gedung Putih pada 22 Juli 2025 mengumumkan kesepakatan kerangka kerja antara AS dan Indonesia untuk menegosiasikan perjanjian perdagangan timbal balik guna memperkuat hubungan ekonomi bilateral serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi eksportir kedua negara.

Perjanjian tersebut akan dibangun di atas fondasi kerja sama yang telah terjalin sejak penandatanganan Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) pada 1996.

Dalam kerangka itu, Indonesia menyatakan komitmen menghapus 99 persen hambatan tarif bagi produk industri, pangan, dan pertanian asal Amerika Serikat.

Sementara itu, Amerika Serikat akan menurunkan tarif timbal balik menjadi 19 persen untuk barang asal Indonesia, dengan kemungkinan penurunan lebih lanjut bagi komoditas tertentu.

Kedua negara juga akan merundingkan aturan asal barang serta menangani berbagai hambatan nontarif, termasuk persyaratan kandungan lokal, standar keselamatan kendaraan, sertifikasi kesehatan, pelabelan, dan perlindungan kekayaan intelektual.

Di sektor pangan dan pertanian, Indonesia berkomitmen menghapus perizinan impor tertentu bagi produk AS, memberikan pengakuan terhadap sistem pengawasan regulasi AS, serta menjamin transparansi dalam isu indikasi geografis.

Kerja sama juga mencakup sektor digital melalui kepastian transfer data lintas batas, dukungan moratorium bea cukai atas transmisi elektronik di WTO, serta penyelesaian hambatan di sektor jasa.

Selain aspek perdagangan, Indonesia menyatakan komitmennya dalam perlindungan hak buruh, penegakan hukum lingkungan, penanganan kelebihan kapasitas baja, serta pencabutan pembatasan ekspor komoditas industri termasuk mineral penting ke AS.

Kedua negara juga sepakat memperkuat ketahanan rantai pasok dan kerja sama keamanan ekonomi.

Gedung Putih turut mencatat potensi kesepakatan komersial antara perusahaan kedua negara, termasuk pengadaan pesawat senilai 3,2 miliar dolar AS, pembelian produk pertanian senilai 4,5 miliar dolar AS, serta pembelian produk energi senilai 15 miliar dolar AS.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Tidak khawatir karena kita transaksinya tidak besar

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Indonesia tidak khawatir terhadap ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait pengenaan tarif sebesar 25 persen bagi negara-negara di dunia yang menjalin hubungan perdagangan dengan Iran.

"Tidak ada (kekhawatiran)," kata Airlangga ditemui di sela kegiatan Road to Jakarta Food Security Summit di Jakarta, Selasa.

Airlangga menegaskan hal itu ketika dikonfirmasi awak media mengenai ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait mengenakan tarif sebesar 25 persen bagi negara-negara di dunia yang menjalin hubungan perdagangan dengan Iran.

Mengenai hal itu, Airlangga menanggapi dengan singkat jika tidak khawatir karena transaksi perdagangan antara Indonesia dan Iran tidak miliki total nilai transaksi yang besar.

"(Tidak khawatir karena) kita transaksinya tidak besar," tegas Airlangga dengan singkat.

Meski begitu, Airlangga tidak menjelaskan lebih rinci mengenai hal tersebut, hanya saja ia menegaskan Indonesia tidak khawatir dengan hal itu.

Sebelumnya, ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal pengenaan tarif 25 persen tersebut disampaikan melalui unggahannya di Truth Social.

Trump menegaskan bahwa keputusan tersebut bersifat final dan akan diberlakukan sesegera mungkin.

"Effective immediately, any Country doing business with the Islamic Republic of Iran will pay a Tariff of 25% on any and all business being done with the United States of America. This Order is final and conclusive. Thank you for your attention to this matter!," tulis Trumpt dalam unggahannya Truth Social dikutip di Jakarta, Selasa.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Abu Dhabi (ANTARA) - Direktur Jenderal Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) Francesco La Camera menegaskan bahwa rencana Amerika Serikat untuk menarik diri dari keanggotaan IRENA tidak akan mempengaruhi komitmen lembaganya dalam mendukung transisi energi di Asia Tenggara maupun negara berkembang lainnya.

Dalam media roundtable di sela Sidang Majelis Umum ke-16 IRENA—yang merupakan bagian dari Abu Dhabi Sustainability Week yang diselenggarakan oleh Masdar—di Abu Dhabi, Minggu, La Camera mengatakan tidak ada alasan untuk menganggap penarikan AS dari IRENA akan berdampak langsung pada kawasan mana pun.

“Kami tidak melihat dampak pada kawasan tertentu,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa proses penarikan AS belum final karena hanya baru sebatas memorandum presiden dan IRENA belum menerima keputusan resmi. AS masih harus menyerahkan dokumen penarikan secara formal.

La Camera menambahkan bahwa sampai dokumen tersebut diterima, Amerika Serikat tetap berstatus anggota penuh IRENA dengan seluruh hak dan kewajiban, termasuk kewajiban membayar kontribusi.

Meski demikian, La Camera mengatakan lembaganya juga mulai menjajaki sumber pendanaan alternatif untuk mengantisipasi potensi kekurangan anggaran. Jika celah pendanaan belum tertutup, Dewan IRENA akan mempertimbangkan revisi anggaran.

“Kami sedang mencari cara untuk menutup celah pendanaan, termasuk bekerja sama dengan berbagai entitas lain,” ujarnya.

La Camera menegaskan bahwa negara-negara berkembang, termasuk negara-negara di Afrika dan Asia Tenggara, tetap menjadi prioritas utama IRENA karena keduanya merupakan kawasan dengan pertumbuhan permintaan energi tercepat dan ketergantungan tinggi pada bahan bakar fosil.

“Jika kita tidak mengintervensi permintaan energi di kawasan ini, itu akan berdampak buruk bagi transisi energi global dan pencapaian target Perjanjian Paris,” katanya.

Ia mengakui bahwa potensi keluarnya AS amat disesalkan, mengingat peran negara tersebut sebagai kekuatan besar dan mitra kerja sama yang penting bagi IRENA.

“Ini sangat disesalkan, tetapi politik kadang membawa kita pada situasi seperti ini. Kami harus menerimanya dan berupaya bekerja lebih baik,” ujarnya.

Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa ia berencana menarik Amerika Serikat dari 66 organisasi PBB dan lembaga internasional, termasuk berbagai kerja sama di bidang perubahan iklim, energi, kemanusiaan, perdamaian, dan demokrasi.

Dalam sebuah memorandum presiden yang dibagikan Gedung Putih pada Rabu (7/1), Trump menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah dilakukan peninjauan mengenai “organisasi, konvensi, dan perjanjian yang dianggap bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat.”

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengatakan AS akan mengambil alih cadangan minyak Venezuela dan mengerahkan perusahaan-perusahaan minyak Amerika untuk menginvestasikan miliaran dollar AS guna memperbaiki industri minyak negara tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Trump pada Sabtu (4/1/2026). Ia menyebut AS akan mengoperasikan pemerintahan Venezuela untuk sementara waktu.

Venezuela memiliki cadangan minyak mentah sekitar 303 miliar barel atau hampir seperlima dari cadangan minyak global, menurut US Energy Information Administration (EIA). Cadangan tersebut menjadi aset strategis utama bagi masa depan negara itu.

“Kami akan membawa perusahaan minyak besar Amerika Serikat, yang terbesar di dunia, untuk masuk, menghabiskan miliaran dollar, dan memperbaiki infrastruktur minyak yang rusak parah,” kata Trump, dikutip dari CNN, Minggu (4/1/2026).

Harga minyak berjangka tidak diperdagangkan pada akhir pekan sehingga dampak langsung terhadap harga minyak belum terlihat.

Namun, perombakan industri minyak Venezuela yang dipimpin AS berpotensi menjadikan negara itu pemasok minyak yang lebih besar di masa depan.

Langkah tersebut juga dinilai dapat membuka peluang bagi perusahaan minyak Barat dan menambah pasokan global. Di sisi lain, harga minyak yang lebih rendah berpotensi mengurangi insentif produksi bagi sebagian perusahaan minyak AS.

Meski demikian, pemulihan produksi minyak Venezuela diperkirakan memerlukan waktu lama dan biaya besar. PDVSA menyebut jaringan pipa minyak negara itu belum diperbarui selama 50 tahun.

Untuk mengembalikan produksi ke level puncak, biaya yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 58 miliar dollar AS.

“Untuk minyak, ini berpotensi menjadi peristiwa bersejarah. Rezim Maduro dan Hugo Chavez pada dasarnya menguras industri minyak Venezuela,” ujar analis pasar senior Price Futures Group, Phil Flynn.

Produksi masih rendah

Venezuela tercatat memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia. Namun, realisasi produksinya jauh dari potensi. Saat ini, Venezuela hanya memproduksi sekitar 1 juta barel minyak per hari atau sekitar 0,8 persen dari produksi global.

Jumlah tersebut kurang dari setengah produksi sebelum Nicolas Maduro berkuasa pada 2013 dan jauh di bawah produksi sekitar 3,5 juta barel per hari sebelum rezim sosialis mengambil alih.

EIA mencatat, penurunan produksi dipicu oleh sanksi internasional, krisis ekonomi, serta minimnya investasi dan perawatan. Infrastruktur energi Venezuela terus memburuk sehingga kapasitas produksinya menyusut tajam.

Dengan tingkat produksi saat ini, Venezuela dinilai belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap pasokan minyak global.

Harga minyak global sepanjang tahun ini relatif terkendali akibat kekhawatiran kelebihan pasokan. OPEC meningkatkan produksi, sementara permintaan melemah seiring perlambatan ekonomi global akibat inflasi dan tekanan biaya hidup.

Harga minyak AS sempat menembus 60 dollar AS per barel saat pemerintahan Trump mulai menyita minyak dari kapal Venezuela, tetapi kembali turun ke sekitar 57 dollar AS per barel.

“Secara psikologis mungkin ada sedikit dorongan, tetapi minyak Venezuela dapat dengan mudah digantikan oleh produsen global lainnya,” kata Flynn.

Minyak berat Venezuela

Minyak Venezuela tergolong heavy sour crude yang membutuhkan peralatan khusus dan kemampuan teknis tinggi. Perusahaan minyak internasional memiliki kapasitas tersebut, tetapi selama ini dibatasi oleh larangan bisnis di Venezuela.

Amerika Serikat sebagai produsen minyak terbesar dunia umumnya menghasilkan minyak ringan dan manis yang cocok untuk bensin.

Sementara itu, minyak berat Venezuela dibutuhkan untuk produk seperti diesel, aspal, dan bahan bakar industri berat.

Pasokan diesel global saat ini tergolong ketat, sebagian akibat sanksi terhadap minyak Venezuela.

Menurut Flynn, sebagian besar kilang minyak AS dirancang untuk mengolah minyak berat Venezuela dan bekerja lebih efisien dibandingkan saat menggunakan minyak domestik.

“Jika proses ini berjalan lancar dan perusahaan AS diizinkan kembali membangun industri minyak Venezuela, dampaknya bisa mengubah pasar minyak global,” ujar Flynn.

Trump menyebut bisnis minyak Venezuela sebagai “kegagalan total”.

“Mereka memompa hampir tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang seharusnya bisa mereka hasilkan,” kata Trump.

Dampak terhadap harga minyak

Dampak intervensi AS terhadap harga energi global masih belum pasti. Presiden Rapidan Energy Group Bob McNally menilai pengaruhnya kemungkinan terbatas.

“Dampaknya akan moderat kecuali terjadi kerusuhan sosial yang meluas. Lebih mungkin jika situasinya terlihat stabil,” ujar McNally.

Ia menambahkan, persepsi pasar bisa bergerak lebih cepat dibandingkan realitas di lapangan.

“Venezuela bisa menjadi faktor besar, tetapi bukan dalam lima hingga 10 tahun,” kata McNally.

Pasar minyak kembali dibuka pada Minggu malam. Kepala strategi komoditas global RBC Capital Markets, Helima Croft, mengatakan pergerakan harga akan bergantung pada keberhasilan Trump membenahi sektor minyak Venezuela.

“Semuanya bergantung pada apakah Venezuela mampu menentang sejarah terbaru upaya perubahan rezim yang dipimpin AS. Kita masih membutuhkan lebih banyak detail sebelum menyatakan ‘Mission Accomplished’,” ujar Croft.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Jakarta, CNBC Indonesia - Thailand dan Kamboja kembali memanas. Bentrokan terbaru pecah di perbatasan yang saat ini menjadi sengketa. Hal ini membuat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali turun tangan.

Trump melakukan sambungan telepon dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul, pada Jumat (14/11/2025), membahas ketegangan kedua negara ini.

Mengutip dari AFP, Hun Manet dan Anutin Chanvirakul mengonfirmasi telepon Trump kepada masing-masing negara, Sabtu (15/11/2025).

Melalui unggahan sosial medianya, Hun Manet menjelaskan telepon itu untuk membahas perkembangan sepanjang perbatasan Kamboja-Thailand, dengan tujuan melanjutkan kembali implementasi perjanjian damai antara Kamboja dan Thailand.

Dari perbincangan itu Trump, juga menyinggung kembali inisiatif dari negaranya yakitu Deklarasi Bersama Kuala Lumpur dan gencatan senjata.

Hun Manet mengatakan, pemerintah Kamboja menjanjikan komitmen kuat untuk menunjung tinggi semangat Deklarasi Bersama Kuala Lumpur. Dia juga menyatakan harapannya Kamboja dan Thailand menyepakati mekanisme bilateral yang disepakati dan mendorong perdamaian antara kedua negara itu.

"Untuk memastikan tidak ada bentrokan bersenjata yang terulang di sepanjang perbatasan Kamboja - Thailand," kata Hun Manet, menirukan pernyataan Trump via Telepon.

Terpisah, Anurtin, melalui akun sosial medianya, juga membenarkan telah berbicara dengan Trump. Selain itu juga melakukan komunikasi dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

Kepada Trump, PM Thailand itu mengatakan kedua negara harus mematuhi komitmen yang disepakati bersama untuk memungkinkan tercapainya perdamaian.

Dia juga mendorong Kamboja mengaku fakta dan bertanggung jawab atas ledakan ranjau. Diketahui, Thailand menuduh Kamboja menanam ranjau baru, hingga seorang tentara terluka karena ledakan di wilayah perbatasan, Senin (10/11/2025).

Karena itu, Thailand menghentikan sementara perjanjian damai kedua negara sehari setelah insiden ranjau. Mereka merasa Kamboja telah melanggar kesepakatan dengan menempatkan ranjau baru di perbatasan.

"Thailand harus memiliki hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna melindungi kedaulatan Thailand," kata Anutin.

Tidak hanya Ranjau, Kamis (13/11/2025), Menteri Pertahanan Thailand mengatakan tentara Kamboja menembaki tentaranya di provinsi Sa Kaeo sehari sebelumnya. Dia menuding hal itu sebagai upaya Kamboja agar tentara Thailand membalas balik, dan mem-framing telah menyerang mereka.

Di sisi lain, Kamboja membantah telah menebar ranjau dan melakukan aksi provokasi itu. Serta mendesak Thailand mematuhi kembali perjanjian damai.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]