Jakarta, CNBC Indonesia - Teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) makin berkembang dan berpengaruh besar terhadap berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) pun menyatakan akan menyusun peta jalan AI sebagai panduan integrasi strategis bagi Indonesia untuk menuju era digitalisasi berbasis AI.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, pihaknya mengutip riset dari Stanford yang menyebut bahwa 80% masyarakat Indonesia optimistis terhadap keberadaan AI. Meski memiliki popularitas tinggi, sayangnya penggunaan AI di Indonesia saat ini lebih banyak ditujukan untuk hiburan ketimbang aktivitas produktif.

Jika ditelusuri lebih lanjut, gelombang AI di dunia sangat luar biasa. Berdasarkan riset, diperkirakan AI bakal menciptakan nilai ekonomi bagi Indonesia mencapai US$ 366 miliar pada 2030 mendatang. Tingginya potensi ekonomi tersebut membuat setiap negara berlomba-lomba mengembangkan sekaligus memaksimalkan AI.

"Setiap negara berlomba dengan menggunakan AI. Jadi mau tidak mau Indonesia juga harus melakukan adaptasi. Tidak hanya sekedar adopsi, tapi lebih kepada strategic integration menuju era baru," ujar dia dalam acara Coffee Morning Tech & Telco Edition, Selasa (11/11/2025).

Lantas, pemerintah melalui Komdigi sudah mulai menyusun Peta Jalan AI 2025 sebagai salah satu panduan untuk menerapkan strategi integrasi dari era kehidupan sebelumnya menjadi era baru digitalisasi berbasis AI. Melalui peta jalan ini, pemerintah juga mencoba menyusun etika dan prinsip penggunaan AI.

Tak hanya itu, pemerintah juga sedang menyiapkan dua Peraturan Presiden (Perpres) terkait pemanfaatan AI di Tanah Air. Dalam hal ini, Perpres tersebut ditujukan agar keberadaan AI dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang menyeluruh bagi Indonesia.

"Nah makanya dalam, balik lagi ke perpres, dua perpres yang kita sedang rancang adalah untuk mengarahkan AI ini lebih beneficial untuk Indonesia," kata Edwin.

Edwin pun sepakat bahwa perkembangan AI tidak bisa dicegah, sehingga masyarakat perlu memanfaatkannya. Namun, pemerintah juga tetap mesti berperan melalui pembuatan kebijakan dalam memaksimalkan penggunaan AI di berbagai sektor, serta memitigasi dampak negatif dari penggunaan platform teknologi tersebut.

"Tapi memang saya sepakat bahwa kita nggak bisa cegah AI, tapi kita bisa manfaatkannya, dan bisa menjaganya, dan bisa memitigasi akses negatifnya. Nah ini yang harus kita alihkan. Saya kira demikian, semoga ini bisa membawa manfaat buat kita semua," pungkas dia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana strategis Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menuntaskan penyusunan kerangka regulasi redenominasi rupiah melalui RUU tentang Perubahan Harga Rupiah belum sampai ke tahap pembahasan dengan DPR.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal mengungkapkan hal ini. Ia mengatakan, meski sudah masuk ke dalam daftar panjang atau long list program legislasi nasional (prolegnas) usulan pemerintah, rencana penyusunan RUU Redenominasi belum melibatkan DPR.

"Pemerintah belum mengajukan ke kami, karena itu belum ada dibahas. Silakan konfirmasi juga ke pimpinan Baleg (Badan Legislasi)," kata Hekal kepada CNBC Indonesia, Selasa (11/11/2025).

Meski begitu, para anggota dewan di DPR kata dia tidak mempermasalahkan bila pemerintah ingin melakukan kebijakan redenominasi alias memangkas tiga digit nol pada rupiah, seperti Rp 1.000 menjadi Rp 1.

"Dan memang ada di long list nya usulan pemerintah. Prinsipnya selama dilaksanakan dengan perencanaan yang matang sebetulnya ga ada masalah," ucapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi XI Amin AK juga menekankan pembahasan RUU tentu akan memakan waktu lama bila pemerintah sendiri belum memasukkan pembahasan detailnya dengan DPR.

Sebagaimana diketahui, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Renstra Kemenkeu 2025-2029 yang Purbaya tetapkan sejak 10 Oktober 2025, target penyelesaian penyusunan RUU itu memang baru pada 2026-2027.

"Jadi kayaknya memang masih jauh," ucap Amin AK seraya menambahkan langkah ini perlu ditempatkan sebagai agenda teknis-strategis jangka menengah.

Namun demikian, Ia menegaskan redenominasi bukan sekadar penghapusan digit nol, melainkan kebijakan struktural yang menuntut kesiapan prasyarat makroekonomi, tata kelola transisi, dan mitigasi dampak sosial-ekonomi secara komprehensif.

"Kemenkeu harus berkoordinasi intens dengan Bank Indonesia agar kebijakan ini terukur dan mampu meminimalisir risiko sosial ekonomi di masyarakat," ungkapnya.

Karena itu, Amin menekankan beberapa hal pokok untuk menjalankan kebijakan itu. Pertama, Pemerintah dan Bank Indonesia harus memastikan inflasi terkendali, stabilitas moneter terjaga, serta kondisi fiskal sehat sebelum kebijakan ini diimplementasikan.

Kedua, wajib ada kajian dampak yang bersifat menyeluruh dan transparan. Dampak terhadap sektor perbankan, UMKM, pasar tradisional, sistem pembayaran digital, kontrak utang-piutang, upah, pensiun, hingga penyesuaian sistem perpajakan.

Ketiga, diperlukan masa transisi bertahap dan edukasi publik secara masif.
Masyarakat tidak boleh menjadi korban kebingungan harga, pembulatan nilai, atau praktik manipulasi akibat literasi yang tidak merata.

"Pemerintah wajib memimpin edukasi publik secara intensif hingga ke daerah bahkan hingga ke desa dan kelurahan," tegasnya.

Keempat, harus disadari bahwa redenominasi tidak otomatis menghapus nilai ekonomi aset ilegal. Oleh karena itu pemberantasan korupsi tetap harus dilakukan melalui penegakan hukum, penguatan rezim anti-pencucian uang (AML), pemeriksaan aset, dan transparansi keuangan.

"Saya mendorong agar rencana implementasinya berbasis data. Harus dipastikan bahwa kebijakan ini tidak menciptakan beban baru bagi rakyat, terutama UMKM dan kelompok rentan, serta tidak memicu ekspektasi inflasi atau spekulasi harga di lapangan," tutur Amin.

Ia pun mendorong dilakukannya kajian dengan prinsip kehati-hatian atau prudential approach dalam implementasinya. Kebijakan ini harus dipastikan menjadi instrumen efisiensi dan modernisasi ekonomi, bukan menimbulkan kerentanan baru.

"Penting untuk dikaji dampak, skema transisi, serta mitigasi risikonya untuk dibahas lebih lanjut bersama Bank Indonesia sesuai mekanisme konstitusional," tutur Amin.

Jakarta, CNBC Indonesia - Sosok di balik DeepSeek yang mengguncang industri teknologi Amerika Serikat (AS) akhirnya muncul di depan publik untuk pertama kalinya. Kemunculannya terjadi hampir satu tahun setelah aplikasi kecerdasan buatan (AI) asal China itu menjadi sorotan dunia. DeepSeek merilis model berbiaya rendah yang mampu menandingi hingga mengungguli model-model AI buatan AS dan sempat meruntuhkan saham para raksasa teknologi Silicon Valley.

Adalah Chen Deli, peneliti senior DeepSeek, yang tampil dalam ajang World Internet Conference di Wuzhen, Provinsi Zhejiang. Ia hadir bersama para bos dari lima perusahaan teknologi lain yang di China kerap dijuluki "enam naga kecil AI".

Kemunculan ini menjadi perhatian lantaran DeepSeek sebelumnya menjadi simbol kebangkitan teknologi China, terutama dalam persaingan ketat dengan AS.

Pada Januari lalu, DeepSeek merilis model AI murah yang performanya mampu mengobrak-abrik dominasi raksasa AI asal AS, termasuk OpenAI dan Google. Sejak itu, nama DeepSeek melejit dan memicu ketegangan baru dalam rivalitas teknologi dua negara adidaya tersebut.

Namun yang menarik, Chen justru menyampaikan pandangan yang cukup pesimistis mengenai masa depan AI. Ia menilai teknologi tersebut dalam jangka pendek memang membantu manusia, tetapi dalam 5-10 tahun ke depan bisa mengancam lapangan kerja.

"Dalam 10-20 tahun ke depan, AI bisa mengambil alih hampir semua pekerjaan manusia, dan masyarakat bisa menghadapi tantangan besar. Karena itu, pada saat tersebut perusahaan teknologi perlu mengambil peran sebagai 'pelindung'," ujarnya, dikutip dari Reuters, Senin (10/11/2025).

Chen mengaku ia sangat optimistis terhadap kemampuan teknologi AI, tetapi ia memberikan peringatan keras mengenai dampak sosialnya. Menurutnya, perusahaan-perusahaan teknologi harus memikirkan mitigasi risiko sejak dini.

Sejak kemunculannya yang mendadak dan fenomenal di awal tahun, DeepSeek sebenarnya jarang tampil di depan publik. Bahkan, CEO sekaligus pendiri DeepSeek, Liang Wenfeng, hanya sekali muncul, yaitu ketika bertemu Presiden Xi Jinping dalam forum dengan pengusaha lokal pada Februari.

Setelah itu, DeepSeek memilih menjauh dari sorotan media dan bahkan absen dari sejumlah konferensi teknologi besar di China.

Meski begitu, langkah-langkah DeepSeek terus diperhatikan ketat. Perusahaan ini kini dipandang sebagai pionir dalam memperkuat ekosistem AI mandiri China, terutama dalam upaya mengurangi ketergantungan pada chip buatan AS. Sejumlah perusahaan chip lokal seperti Huawei dan Cambricon telah menyesuaikan perangkat keras mereka agar kompatibel dengan model AI DeepSeek.

Pada Agustus lalu, pengumuman DeepSeek mengenai model baru yang dioptimalkan khusus untuk chip buatan China bahkan sempat membuat harga saham chip domestik melonjak.

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, buka suara soal dampak sosial judi online di masyarakat. Menurut dia berdasarkan laporan PPATK, 602 ribu warga Jakarta terlibat judi online dengan transaksi Rp 3,12 triliun.

"Berdasar penelusuran PPATK terungkap sekitar 602 ribu warga Jakarta terlibat jodi online. Nah, yang ngeri ini, transaksinya mencapai Rp 3,12 triliun," kata dia dalam keterangannya, Minggu (9/11/2025).

Dikatakan Rano, persoalan judi online ini merupakan dampak dari shock culture digitalisasi yang 20 tahun lalu pernah diungkapnya dalam sebuah tulisan. Lebih lanjut dijelaskan Rano, kehadiran judi online sulit untuk dibendung lantaran bagian dari dampak digitalisasi dunia tanpa mengenal batas.

Karena itu, upaya yang paling memungkinkan untuk dilakukan, menurut Rano, adalah membangun kesadaran bahwa judi online itu merugikan dan berpotensi menggerus kesejahteraan masyarakat.

Foto: Ilustrasi Judi Online (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Ilustrasi Judi Online (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Upaya itu, menurutnya, harus dilakukan bersama-sama secara masif dan tidak bisa hanya bergantung dari satu sektor saja.

Disebutkan, Pemprov DKI Jakarta telah mendeteksi pelaku judi online yang lima ribu diantaranya diduga penerima program Bantuan Sosial (Bansos) seperti KJP, dan KJMU. Diakui Rano, meski bantuan itu diperuntukkan bagi anak, namun lantaran kartu ATM program dipegang orang tua, akan sulit melakukan pencegahan.

Ditegaskan Rano, Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini masih terus berupaya mensiasati untuk mengatasi persoalan itu. Ia berharap, upaya edukasi seperti yang dilaksanakan Kejaksaan RI saat ini, bisa terus berlanjut secara massif ke berbagai tempat, bahkan hingga pelaksana car free day setiap pekan.

Diakui Rano, upaya edukasi melalui pameran dan layanan oleh Kejaksaan Agung yang digelar hari ini di Lapangan Banteng tidak hanya mengedukasi warga tapi juga memberikan kesan positif, lebih dekat dengan publik.

"Ini adalah momen untuk masyarakat tahu. Jadi penyuluhan atau event-event seperti ini, harus lebih banyak dilakukan lagi," tambahnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Fenomena pasangan laki-laki dan perempuan yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan kini semakin marak di Indonesia. Dalam masyarakat umum, praktik ini sering disebut dengan istilah kumpul kebo.

Berdasarkan laporan dari The Conversation beberapa waktu lalu, fenomena 'kumpul kebo' bisa dipicu oleh pergeseran pandangan terkait relasi dan pernikahan. Banyak anak muda di era saat ini yang memandang pernikahan adalah hal normatif dengan aturan rumit.

Akibatnya, mereka memandang 'kumpul kebo' sebagai alternatif relasi romantis yang lebih murni. Di wilayah Asia yang menjunjung tinggi budaya, tradisi, serta agama, 'kumpul kebo' masih menjadi hal tabu.

Kalaupun terjadi, 'kumpul kebo' biasanya hanya berlangsung dalam waktu yang singkat dan dinilai sebagai langkah awal menuju pernikahan.

Pada 2021 lalu, studi di Indonesia berjudul The Untold Story of Cohabitation mengungkapkan bahwa 'kumpul kebo' lebih banyak terjadi di wilayah bagian Timur yang mayoritas penduduknya non-Muslim.

Peneliti ahli muda dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yulinda Nurul Aini, mengatakan setidaknya ada 3 alasan pasangan di Manado yang merupakan lokasi penelitiannya memilih untuk 'kumpul kebo' bersama pasangan. Masing-masing terkait beban finansial, prosedur perceraian yang terlalu rumit, hingga penerimaan sosial.

"Hasil analisis saya terhadap data dari Pendataan Keluarga 2021 (PK21) milik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 0,6 persen penduduk kota Manado, Sulawesi Utara, melakukan kohabitasi," ungkap Yulinda beberapa saat lalu.

"Dari total populasi pasangan kohabitasi tersebut, 1,9% diantaranya sedang hamil saat survei dilakukan, 24,3% berusia kurang dari 30 tahun, 83,7% berpendidikan SMA atau lebih rendah, 11,6% tidak bekerja, dan 53,5% lainnya bekerja secara informal," lanjutnya.

Dampak Kumpul Kebo

Yulinda menyebut, pihak yang paling berdampak secara negatif akibat 'kumpul kebo' adalah perempuan dan anak. Dalam konteks ekonomi, tidak ada jaminan keamanan finansial bagi anak dan ibu, seperti yang diatur dalam hukum terkait perceraian. Dalam kohabitasi, ayah tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberi dukungan finansial berupa nafkah.

"Ketika pasangan kohabitasi berpisah, tidak ada kerangka regulasi yang mengatur pembagian aset dan finansial, alimentasi, hak waris, penentuan hak asuh anak, dan masalah-masalah lainnya," ujar Yulinda.

Sementara itu dari segi kesehatan, 'kumpul kebo' dapat menurunkan kepuasan hidup dan masalah kesehatan mental. Sejumlah penyebab dampak negatif akibat kohabitasi adalah minimnya komitmen dan kepercayaan dengan pasangan dan ketidakpastian tentang masa depan.

Menurut data PK21, sebanyak 69,1% pasangan kohabitasi mengalami konflik dalam bentuk tegur sapa, 0,62% mengalami konflik yang lebih serius seperti pisah ranjang hingga pisah tempat tinggal, dan 0,26% lainnya mengalami konflik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Lalu, anak-anak yang lahir dari hubungan kohabitasi juga cenderung mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan, kesehatan, dan emosional.

"Anak dapat mengalami kebingungan identitas dan memiliki perasaan tidak diakui karena adanya stigma dan diskriminasi terhadap status 'anak haram', bahkan dari anggota keluarga sendiri," kata Yulinda.

"Hal ini menyulitkan mereka untuk menempatkan diri dalam struktur keluarga dan masyarakat secara keseluruhan," ia menjelaskan.

Itu dia penjelasan terkait fenomena kumpul kebo yang makin marak di Indonesia. Semoga informasi ini menambah wawasan Anda!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah resmi memulai langkah awal pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda prioritas nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan saat ini sangat bergantung pada kesuksesan program tersebut. Agenda perencanaan pun sudah mulai berjalan.

"Jadi ada Keppres 28 tahun 2025 Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis yang diketuai oleh Menko Pangan bersama Pak Pratikno, bersama Pak Menteri Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Tim koordinasi ini melibatkan 13 kementerian dan lembaga, dengan dukungan pelaksana harian yang dipimpin oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Investigasi dan Komunikasi, Nanik S. deyang. Zulhas menekankan bahwa tim ini akan bekerja secara intensif karena program MBG merupakan prioritas utama pemerintahan.

"Ada 13 kementerian dan lembaga, nanti ada pelaksana harian, karena makan ini adalah program utama, program yang paling prioritas, kesuksesan pemerintahan itu tergantung kepada program ini, MBG ini," jelasnya.

Menurut Zulhas, program MBG memiliki dampak sosial dan ekonomi yang sangat besar, dengan jumlah penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang. Karena itu, diperlukan koordinasi dan pengawasan yang ketat agar pelaksanaannya berjalan efektif dan akuntabel.

"Karena program Makanan Bergizi ini mendasar, skalanya besar, bayangkan 82,9 juta penerima manfaat, tentu juga dampaknya besar, juga tantangannya besar. Kita tidak ingin ada risiko apa pun, bukan soal angka yang kena, tetapi ini soal anak-anak kita," katanya.

Tim koordinasi yang dibentuk akan melakukan pertemuan rutin untuk menyempurnakan pelaksanaan MBG di seluruh daerah.

"Maka dibentuk tim koordinasi ini, untuk tadi setiap hari terus-menerus menyempurnakan pelaksanaan MBG ini," ujar Zulhas.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandan mengungkapkan transaksi atau perputaran uang dari judi online alias judol telah merosot jelang akhir tahun ini dibanding keseluruhan 2024.

Per Oktober 2025, ia mengatakan perputaran uang dari judol telah sebesar Rp 155 triliun, atau turun sekitar 56,82% dibanding keseluruhan tahun pada 2024 yang transaksinya tembus Rp 359 triliun.

"Tinggal 2 bulan lagi sampai Desember itu kita bisa tekan di bawah Rp 359 triliun, di bawah tahun lalu," kata Ivan dalam acara Penguatan Komite TPPU dalam Upaya Disrupsi Kejahatan Judi Online dan Pencucian Uang di Indonesia, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Selain perputaran uang judol yang merosot, Ivan juga mengungkapkan nilai deposit yang dilakukan para pemain judol juga telah turun drastis, dari Rp 51 triliun sepanjang 2024 menjadi Rp 24 triliun selama 10 bulan tahun ini.

"Depositonya 2024 itu Rp 51 triliun, sekarang baru Rp 24 triliun, artinya sudah berkurang 50% dibanding tahun lalu," ungkap Ivan.

Ivan mengatakan, turunnya angka transaksi judol pada tahun ini tak terlepas dari kebijakan extra effort atau upaya lebih seluruh otoritas, baik PPATK sendiri hingga aparat penegak hukum lainnya dalam memerangi judol. Salah satunya dengan kebijakan pemblokiran rekening dormant sejak Mei 2025 sampai dengan Agustus 2025.

Tanpa adanya pemblokiran dan pemetaan rekening dormant yang biasanya diperjualbelikan secara mudah di media sosial untuk TPPU dan sebagai rekening penampung transaksi judol, ia menyebut perputaran transaksi judol pada tahun ini bisa mencapai Rp 1.100 triliun.

"Kalau kita kerja secara silo, sendiri-sendiri, ego sentris segala macam, PPATK memprediksi akan ada tekanan dari Rp 359 triliun pada 2024 menjadi Rp 1.100 triliun pada 2025. Akan melonjak ke sana," tegasnya.

Meski begitu, Ivan menekankan, dalam melihat permasalahan judol ini, PPATK tidak hanya melihat dari angka transaksi dan depositnya semata. Melainkan, juga terkait dampak sosialnya, yang kajiannya secara menyeluruh akan diterbitkan dalam waktu dekat oleh PPATK.

"Kalau kami di PPATK tidak menjalani takdir ini tidak hanya dalam melihat angkanya saja, ini dampak sosialnya, berapa bunuh diri yang terjadi di belakang sana, berapa anak yang dijual sama bapak-ibunya, berapa keluarga yang hancur, berapa perceraian yang terjadi, berapa usaha yang kemudian dijual, berapa kebangkrutan segala macam di balik ini ada hal itu semua," tutur Ivan.

Jakarta, CNBC Indoensia - Pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai sejauh 6,4 kilometer telah mencapai progres pembangunan sebesar 75,55% per 14 Oktober 2025. Adapun, konstruksi jalur layang dan stasiun juga ditargetkan selesai pada tahun ini.

Direktur Proyek LRT Jakarta, Ramdani Akbar mengatakan Pemprov DKI Jakarta berupaya dalam melakukan transformasi ibu kota menjadi kota global yang efisien dan berkelanjutan terus menunjukkan hasil nyata.

Dia menjelaskan, proyek LRT Jakarta Fase 1B ini dapat berjalan sesuai dengan rencana berkat kolaborasi dan kerja sama yang baik dengan warga maupun para stakeholder.

"Harapan kami ke depannya proyek ini dapat terus didukung masyarakat dan segera dapat digunakan sebagai alat transportasi yang mampu meningkatkan efektifitas mobilitas masyarakat," ungkapnya, dikutip dari situs resmi Pemprov DKI Jakarta, Sabtu (25/10).

Ramdani menegaskan, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) juga menekankan pentingnya pengelolaan dampak sosial dan lingkungan dalam prosesnya. Selain itu, upaya komunikasi dan pelibatan masyarakat juga terus dilakukan agar pembangunan LRT Jakarta dapat berjalan dengan dukungan penuh warga sekitar.

"Kami menargetkan agar pekerjaan konstruksi dapat diselesaikan sesuai jadwal. Dengan terus melakukan akselerasi dan kolaborasi dengan stakeholder maupun masyarakat merupakan kunci agar target pembangunan ini dapat tercapai dengan tepat waktu, aman, dan berkualitas," kata Ramdani.

Ia menambahkan, pembangunan transportasi massal seperti LRT Jakarta selalu menjadi prioritas utama Pemprov DKI Jakarta untuk mendorong Jakarta menjadi kota yang kompetitif diantara kota global lainnya.

"Dukungan publik yang positif, dikombinasikan dengan progres pembangunan yang melebihi target, memperkuat keyakinan bahwa LRT Jakarta Fase 1B akan menjadi salah satu pilar utama yang menyokong transformasi Jakarta menuju kota global yang efisien dan berkelanjutan," tegasnya.

Sebagai informasi, progres pembangunan pada area zona 1 sudah mencapai progres 73,95%, yang mencakup pekerjaan pada Jalan Pemuda Rawamangun dan Jalan Pramuka Raya.

Adapun, pekerjaan yang sedang berlangsung adalah perlintasan jalur layang jalan Tol Wiyono Wiyono dan pada Stasiun Pramuka BPKP sedang berlangsung pekerjaan struktur atap dan arsitekrutal. Sedangkan pada pekerjaan Stasiun Pasar Pramuka saat ini sedang berlangsung pekerjaan konstruksi sipil stasiun.

Sebagai informasi, area zona 2 sudah mencapai 59,24%, adapun di area flyover Matraman sedang berlangsung pekerjaan pondasi jalur layang. Pada Stasiun Matraman saat ini juga sedang berlangsung pekerjaan arsitektural dan rangka atap stasiun.

Sedangkan di area Jalan Tambak pekerjaan rel kereta sudah mencapai pekerjaan slabtrack. Pada pekerjaan Stasiun Manggarai dan jalur layang di Jalan Sultan Agung saat ini sedang dilakukan pekerjaan struktur sipil.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pasangan laki-laki dan perempuan yang tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan marak terjadi di Indonesia. Masyarakat umum kerap mengistilahkan fenomena ini sebagai 'kumpul kebo'.

Menurut laporan dari The Conversation beberapa saat lalu, fenomena 'kumpul kebo' bisa dipicu oleh pergeseran pandangan terkait relasi dan pernikahan. Banyak anak muda di era sekarang yang memandang pernikahan adalah hal normatif dengan aturan rumit.

Alhasil, mereka memandang 'kumpul kebo' sebagai alternatif relasi romantis yang lebih murni. Di wilayah Asia yang menjunjung tinggi budaya, tradisi, serta agama, 'kumpul kebo' masih menjadi hal tabu. Kalaupun terjadi, 'kumpul kebo' biasanya hanya berlangsung dalam waktu yang singkat dan dinilai sebagai langkah awal menuju pernikahan.

Pada 2021 lalu, studi di Indonesia berjudul The Untold Story of Cohabitation mengungkapkan bahwa 'kumpul kebo' lebih banyak terjadi di wilayah bagian Timur yang mayoritas penduduknya non-Muslim.

Peneliti ahli muda dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yulinda Nurul Aini, mengatakan setidaknya ada 3 alasan pasangan di Manado yang merupakan lokasi penelitiannya memilih untuk 'kumpul kebo' bersama pasangan. Masing-masing terkait beban finansial, prosedur perceraian yang terlalu rumit, hingga penerimaan sosial.

"Hasil analisis saya terhadap data dari Pendataan Keluarga 2021 (PK21) milik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 0,6 persen penduduk kota Manado, Sulawesi Utara, melakukan kohabitasi," ungkap Yulinda beberapa saat lalu.

"Dari total populasi pasangan kohabitasi tersebut, 1,9% di antaranya sedang hamil saat survei dilakukan, 24,3% berusia kurang dari 30 tahun, 83,7% berpendidikan SMA atau lebih rendah, 11,6% tidak bekerja, dan 53,5% lainnya bekerja secara informal," lanjutnya.

Dampak Kumpul Kebo

Yulinda menyebut, pihak yang paling berdampak secara negatif akibat 'kumpul kebo' adalah perempuan dan anak. Dalam konteks ekonomi, tidak ada jaminan keamanan finansial bagi anak dan ibu, seperti yang diatur dalam hukum terkait perceraian. Dalam kohabitasi, ayah tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberi dukungan finansial berupa nafkah.

"Ketika pasangan kohabitasi berpisah, tidak ada kerangka regulasi yang mengatur pembagian aset dan finansial, alimentasi, hak waris, penentuan hak asuh anak, dan masalah-masalah lainnya," terang Yulinda.

Sementara itu dari segi kesehatan, 'kumpul kebo' dapat menurunkan kepuasan hidup dan masalah kesehatan mental. Sejumlah penyebab dampak negatif akibat kohabitasi adalah minimnya komitmen dan kepercayaan dengan pasangan dan ketidakpastian tentang masa depan.

Menurut data PK21, sebanyak 69,1% pasangan kohabitasi mengalami konflik dalam bentuk tegur sapa, 0,62% mengalami konflik yang lebih serius seperti pisah ranjang hingga pisah tempat tinggal, dan 0,26% lainnya mengalami konflik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Lalu, anak-anak yang lahir dari hubungan kohabitasi juga cenderung mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan, kesehatan, dan emosional.

"Anak dapat mengalami kebingungan identitas dan memiliki perasaan tidak diakui karena adanya stigma dan diskriminasi terhadap status 'anak haram', bahkan dari anggota keluarga sendiri," kata Yulinda.

"Hal ini menyulitkan mereka untuk menempatkan diri dalam struktur keluarga dan masyarakat secara keseluruhan," ia menjelaskan.

Itu dia penjelasan terkait fenomena kumpul kebo yang makin marak di Indonesia. Semoga informasi ini menambah wawasan Anda!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto saat ini mulai fokus dalam pengembangan energi hijau atau ramah lingkungan. Salah satu buktinya adalah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerjasama Multilateral Mari Elka Pangestu mengatakan Indonesia kini memiliki dasar hukum kuat untuk melakukan perdagangan karbon lintas negara.

Dengan terbitnya aturan anyar tersebut, Indonesia memiliki payung hukum menuju ekonomi hijau yang berintegritas.

"Perpres 110 Tahun 2025 menjadi fondasi untuk menata pasar karbon yang kredibel dan berintegritas," ujar Mari dalam acara Pembukaan Indonesia Climate Change Forum (ICCF) III 2025, di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Aturan tersebut juga membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam perdagangan karbon global. Pada dasarnya, Pasal 6 dari Paris Agreement memang memberikan ruang bagi negara-negara untuk bekerja sama lintas batas dalam upaya menurunkan emisi, baik melalui pendekatan pasar maupun non-pasar.

"Dalam implementasi nilai ekonomi karbon, Paris Agreement melalui pasal 6 memang membuka peluang besar untuk kerja sama lintas negara dalam mengurangi emisi. Jadi bukan saja yang compliance market, tapi juga yang non-market. Mekanisme ini sangat penting untuk membuka peluang besar bagi kita," jelasnya.

Dengan regulasi tersebut, Indonesia akan memiliki sistem registrasi unit karbon nasional yang menjamin transparansi dan integritas setiap transaksi. Dia menegaskan, pasar karbon yang dibangun bukan hanya menjadi instrumen ekonomi, tapi juga sarana untuk memastikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Yang penting bukan hanya teknisnya, tapi bagaimana kita membangun trust dan confidence dunia luar bahwa pasar karbon Indonesia memiliki integritas, kapasitas, dan manfaat nyata bagi masyarakat," tambahnya.

Adapun, nantinya hasil dari perdagangan karbon tidak hanya dinikmati investor atau pembeli dari luar negeri, tetapi juga memberi dampak langsung ke komunitas lokal.

"Dalam mendapatkan benefit dari karbon tersebut, bukan saja investornya atau buyernya yang mendapat manfaat, tapi harus dijamin bahwa masyarakat setempat juga mendapat benefit-nya," tegasnya.

Menurutnya, langkah pemerintah saat ini menunjukkan arah kebijakan yang jelas yakni pertumbuhan ekonomi tinggi yang sejalan dengan keberlanjutan lingkungan.

"Ekonomi hijau bukan sekadar instrumen lingkungan, tetapi strategi pembangunan dan diplomasi ekonomi abad ke-21. Kalau dijalankan dengan benar, akan mengundang investasi dan menciptakan lapangan kerja," tandasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Fenomena pasangan bukan suami istri yang tinggal bersama atau kumpul kebo rupanya telah ramai di Indonesia. Beberapa saat lalu, fenomena kumpul kebo juga terjadi di jejeran Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebelumnya, The Conversation melaporkan fenomena kumpul kebo disebabkan adanya pergeseran pandangan terkait relasi dan pernikahan. Saat ini, tidak sedikit anak muda yang memandang pernikahan adalah hal normatif dengan aturan yang rumit.

Sebagai gantinya, mereka memandang 'kumpul kebo' sebagai hubungan yang lebih murni dan bentuk nyata dari cinta. Di wilayah Asia yang menjunjung tinggi budaya, tradisi, serta agama, 'kumpul kebo' masih menjadi hal tabu. Kalaupun terjadi, 'kumpul kebo' biasanya hanya berlangsung dalam waktu yang singkat dan dinilai sebagai langkah awal menuju pernikahan.

Di Indonesia, studi pada 2021 berjudul The Untold Story of Cohabitation mengungkapkan bahwa 'kumpul kebo' lebih banyak terjadi di wilayah bagian Timur yang mayoritas penduduknya non-Muslim.

Menurut peneliti ahli muda dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yulinda Nurul Aini, setidaknya ada tiga alasan mengapa pasangan di Manado yang merupakan lokasi penelitiannya memilih untuk 'kumpul kebo' bersama pasangan.

Alasan itu antara lain terkait beban finansial, prosedur perceraian yang terlalu rumit, hingga penerimaan sosial.

"Hasil analisis saya terhadap data dari Pendataan Keluarga 2021 (PK21) milik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 0,6 persen penduduk kota Manado, Sulawesi Utara, melakukan kohabitasi," ungkap Yulinda beberapa saat lalu.

"Dari total populasi pasangan kohabitasi tersebut, 1,9% di antaranya sedang hamil saat survei dilakukan, 24,3% berusia kurang dari 30 tahun, 83,7% berpendidikan SMA atau lebih rendah, 11,6% tidak bekerja, dan 53,5% lainnya bekerja secara informal," lanjutnya.

Akibat Kumpul Kebo

Yulinda menyebut, pihak yang paling berdampak secara negatif akibat 'kumpul kebo' adalah perempuan dan anak. Dalam konteks ekonomi, tidak ada jaminan keamanan finansial bagi anak dan ibu, seperti yang diatur dalam hukum terkait perceraian. Dalam kohabitasi, ayah tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberi dukungan finansial berupa nafkah.

"Ketika pasangan kohabitasi berpisah, tidak ada kerangka regulasi yang mengatur pembagian aset dan finansial, alimentasi, hak waris, penentuan hak asuh anak, dan masalah-masalah lainnya," terang Yulinda.

Sementara itu dari segi kesehatan, 'kumpul kebo' dapat menurunkan kepuasan hidup dan masalah kesehatan mental. Sejumlah penyebab dampak negatif akibat kohabitasi adalah minimnya komitmen dan kepercayaan dengan pasangan dan ketidakpastian tentang masa depan.

Menurut data PK21, sebanyak 69,1% pasangan kohabitasi mengalami konflik dalam bentuk tegur sapa, 0,62% mengalami konflik yang lebih serius seperti pisah ranjang hingga pisah tempat tinggal, dan 0,26% lainnya mengalami konflik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Lalu, anak-anak yang lahir dari hubungan kohabitasi juga cenderung mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan, kesehatan, dan emosional.

"Anak dapat mengalami kebingungan identitas dan memiliki perasaan tidak diakui karena adanya stigma dan diskriminasi terhadap status 'anak haram', bahkan dari anggota keluarga sendiri," kata Yulinda.

"Hal ini menyulitkan mereka untuk menempatkan diri dalam struktur keluarga dan masyarakat secara keseluruhan," ia menjelaskan.

Jakarta, CNBC Indonesia- Kementerian Keuangan di bawah pimpinan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya percepatan belanja oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi.

"Prioritas kita pertama adalah mendorong memastikan KL belanja semaksimal mungkin. Jadi prioritas pertamanya itu," ucap Direktur Jenderal Strategi ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu saat ditemui wartawan di kantor Kemenkeu pada Selasa (14/10/2025).

Ia menjelaskan bahwa saat ini Kementerian Keuangan terus mendorong percepatan belanja KL. Namun, belanja tersebut tidak menyampingkan tata kelola dan dampak langsung dari belanja tersebut ke masyarakat.

"Tetapi juga tadi seperti disebutkan oleh Pak Wamen Suahasil bukan hanya masalah dia percepatan belanjanya tapi kita ingin tata kelolanya bagus dan juga memang berdampak langsung ke masyarakat," ucapnya.

Febrio menjelaskan bahwa mengharapkan KL yang memiliki dampak ke masyarakat seperti penciptaan lapangan pekerjaan dapat segera membelanjakan anggarannya. Terlebih lagi, waktu yang sisa 2,5 bulan sampai akhir tahun.

"Kita harapkan mayoritas harusnya bisa. Tetapi ya Pak Menteri juga punya dorongan supaya memang benar-benar percepatan itu terjadi. Kenapa? Karena belanja negara itu bisa sampai 14-15% dari PDB," ucapnya.

"Sehingga apa yang sudah kita rencanakan kita harapkan itu bisa langsung dinikmati oleh masyarakat mendorong pertumbuhan ekonominya," sambung Febrio.

Berdasarkan paparan APBN KITA, diungkapkan oleh Kementerian Keuangan bahwa realisasi belanja KL hingga 30 September 2025 mencapai Rp800,9 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 62,8% dari outlook atau tersisa Rp474,7 triliun.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk optimalisasi pelaksanaan belanja adalah percepatan pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang dan jasa. Kemudian melakukan monitoring Rencana Penggunaan Dana dan mendorong pembayaran termin kegiatan sesuai dengan jadwal. Selain itu ada juga langkah menginventarisasi kendala untuk mitigasi.