Bisnis.com, JAKARTA - Hari Darmawan, pria kelahiran Makassar, 27 Mei 1940 merupakan salah satu pengusaha ritel terbesar di Indonesia yang mendirikan Matahari Department Store dan Hari-Hari Pasar Swalayan.

Hari merupakan sosok penting dari perkembangan konsep toko serba ada dan toko pakaian modern Indonesia sekaligus mengembangkan Matahari menjadi gurita ritel terbesar di Indonesia.

Sebelum membuka perusahaan Matahari, Hari merupakan pengusaha kecil pada bidang fesyen pakaian anak pada tahun 1958, yang membuka tokonya di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat.

Dengan perkembangan pesat usahanya, akhirnya Hari melakukan lompatan besar dengan mendirikan perusahaan ritel bernama Matahari yang menjadi department store modern pertama di Indonesia pada tahun 1972.

Usaha ritelnya berkembang sangat pesat selama enam tahun berjalan dan berhasil membuka cabang 22 gerai di berbagai kota Indonesia.

Dengan kemajuan perusahaannya, akhirnya Hari membawa Matahari untuk IPO perdananya pada bursa saham pada 1992 di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya.

Dengan tambahan modal dari berbagai investor, Hari semakin mengembangkan gurita bisnisnya ke berbagai sektor ritel bekerja sama dengan perusahaan asal Jepang Keio Department Store.

Hari membagi dua segmen dalam usaha barunya yakni, Galleria untuk kalangan menengah atas, dan Super Ekonomi untuk menengah ke bawah.

Usahanya juga pernah bersaing dengan raksasa ritel Amerika, Walmart yang membuka cabangnya di Indonesia hingga tahun 1997 melalui hypermarket bernama Mega M yang didirikan Matahari Grup.

Pada tahun 1997, Matahari diketahui telah memiliki 85 gerai di 35 kota seluruh Indonesia dengan puluhan ribu karyawan dan ribuan pemasok.

Selain itu, Matahari juga memperkuat portofolio mereka dalam menyajikan produk fesyen dengan merek eksklusif mereka seperti, Nevada, Little M, SuKo, Connexion, Zes, dan Cole.

Namun, gejolak krisis moneter di tahun 1998, membuat Hari Darmawan harus menjual sebagian besar saham kepemilikannya ke Lippo Group.

Meskipun begitu, setelah melepas ritel yang dibesarkannya, Hari tetap berada di jalur bisnis dengan mendirikan perusahaan ritel bernama Hari-Hari Swalayan.

Hari Darmawan wafat di Bogor, pada 10 Maret 2018, hingga kini sosoknya diingat sebagai salah satu pengusaha sukses pelopor usaha ritel modern di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketika Bisnis Indonesia pertama kali terbit pada 1985, pasar modal Indonesia berada di salah satu fase paling suramnya. Meski Bursa Efek Jakarta (BEJ) telah berdiri sejak lama, aktivitas perdagangan sekuritas masih sangat terbatas. Sepanjang periode 1977—1987, jumlah emiten stagnan di puluhan, transaksi harian minim, dan mayoritas masyarakat lebih memilih instrumen perbankan ketimbang pasar modal. Bursa pada masa itu ibarat panggung yang sepi, hanya 24 perusahaan tercatat hingga akhir 1987.

Namun, di balik ketenangan itu, fondasi kebangkitan justru sedang dipersiapkan. Krisis harga minyak pada awal 1980-an memaksa pemerintah mencari sumber pembiayaan baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketergantungan terhadap perbankan harus dikurangi, sementara sistem keuangan memerlukan deregulasi besar-besaran. Gagasan reformasi pun mulai dirancang—senyap tetapi ambisius.

Puncaknya hadir pada Desember 1987 melalui paket deregulasi fenomenal yang dikenal sebagai PAKDES 1987. Inilah kebijakan yang secara luas dipandang sebagai titik nol kebangkitan pasar modal Indonesia. PAKDES menyederhanakan, mempercepat, dan mempertegas proses penawaran umum (IPO) yang sebelumnya sangat birokratis dan memakan waktu bertahun-tahun. Untuk pertama kalinya, perusahaan memiliki jalur yang realistis untuk menghimpun modal non‐bank, sementara investor asing mulai diberi ruang untuk masuk lebih leluasa.

PAKDES 1987 sendiri dicetuskan oleh tim ekonomi Orde Baru yang dipimpin Radius Prawiro dan Ali Wardhana, bersama Bapepam yang saat itu diketuai Abdul Gani. Aturan ini terangkum dalam Paket Desember 1987 (PAKDES) yang berisi sejumlah deregulasi fundamental, mulai dari penyederhanaan proses pernyataan pendaftaran, percepatan izin emisi, penghapusan persetujuan berlapis dari berbagai kementerian, hingga penegasan fungsi Bapepam sebagai regulator utama pasar modal.

PAKDES juga memperkenalkan ketentuan keterbukaan informasi yang lebih modern, memperluas ruang bagi penjamin emisi (underwriter) swasta, serta memperlonggar partisipasi investor asing melalui mekanisme pembelian efek Indonesia tanpa harus melewati izin-izin tambahan. Paket ini bukan sekadar deregulasi, tetapi reposisi total pasar modal agar mampu menjadi sumber pembiayaan jangka panjang di luar perbankan.

Efek PAKDES langsung terasa. Periode 1987-1990 menjadi masa “renaisans” pasar modal. Jumlah emiten melonjak, transaksi meningkat berlipat, dan investor ritel mulai bermunculan. Penunjang penting lain segera menyusul: Bursa Paralel Indonesia (1988) sebagai ruang transaksi alternatif, Bursa Efek Surabaya (1989) sebagai bursa regional swasta, serta deregulasi lanjutan yang membuka pintu BEJ bagi investor asing. Pemerintah terus mengalirkan reformasi antara 1988-1990, termasuk perubahan mandat Bapepam melalui KMK 1548/1990 yang menjadi dasar lahirnya KSEI, KPEI, dan manajer investasi.

Pada awal 1990-an, momentum reformasi mencapai babak baru. BEJ resmi diswastanisasi pada 13 Juli 1992, membuat pengelolaan bursa sepenuhnya dilakukan swasta dan memperkuat tata kelola industri. Bursa saham Indonesia juga mulai memasuki fase modernisasi sistem, yang bertahun-tahun kemudian berujung pada penggabungan dua bursa—BEJ dan BES—pada 30 November 2007 menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sejak saat itu, pasar modal Indonesia bergerak tak kenal henti. BEI meluncurkan generasi demi generasi sistem perdagangan: JATS (1995), scriptless trading (2000), remote trading (2002), percepatan settlement T+3 (2002) lalu T+2 (2018). BEI juga memperkenalkan berbagai instrumen dan aturan baru, dari prinsip syariah (2012), notasi khusus (2018), Papan Akselerasi (2019), IDX Futures (2020), e-IPO (2020), hingga pembentukan entitas penunjang seperti SIPF (2012), PEI (2016), IDX Incubator (2017), dan baru-baru ini peluncuran Single Stock Futures (2024). Pada 2023, Presiden Joko Widodo meresmikan IDXCarbon, penanda masuknya Indonesia ke era bursa karbon.

Sepanjang perjalanan itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdiri pada 2012, mengambil alih seluruh fungsi pengawasan dari Bapepam-LK. Perubahan kelembagaan ini mengukuhkan struktur pengawasan modern dan komprehensif bagi industri.

Rekor IHSG dan Lonjakan Jumlah Investor Saham

Empat dekade perjalanan pasar modal Indonesia bukan hanya mencerminkan evolusi regulasi dan modernisasi infrastruktur, tetapi juga terekam jelas dalam kinerja indeks dan capaian aksi korporasi besar. Dari indikator utamanya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik tajam dari 82,58 pada 1987 menjadi 305,12 pada 1988, atau melonjak lebih dari 250% hanya dalam satu tahun. Kapitalisasi pasar pun terbang dari Rp100,09 miliar menjadi Rp449,24 miliar, meningkat lebih dari 300%.

Momentum berlanjut hingga 1989 ketika IHSG naik 30% ke level 399,69, lalu bertambah lagi 4% ke 417 pada akhir 1990. Ledakan emiten juga terjadi dari 24 perusahaan (1988) menjadi 61 (1989) dan 123 (1990). Kapitalisasi pasar melonjak ke Rp4,3 triliun pada 1989, meningkat lebih dari 800%.

Namun, perjalanan panjang itu tidak bebas dari guncangan. Pada 1992, pencabutan izin Bank Summa memantik kejatuhan saham ASII dan menyeret IHSG ke level 274. Krisis moneter 1997–1998 bahkan lebih brutal: IHSG runtuh dari 686 (1996) ke 438 (1997) dan sempat anjlok hingga 398 pada 1998, sebelum pulih ke 676 pada 1999. IHSG baru keluar dari fase datar 300–400 tiga tahun kemudian, kembali ke 600-an pada 2003, dan menembus 1.000 pada 2004.

Ledakan pertumbuhan membawa IHSG ke 2.700 pada 2007, lalu tersengat krisis global 2008 hingga merosot ke 1.355. Meski demikian, pasar kembali bangkit dan mencapai 5.000 untuk pertama kalinya pada 2013, bergerak stabil di rentang 5.000-6.000 sepanjang 2014-2019 sebelum pandemi Covid-19 menghantam.

Pada Maret 2020, IHSG sempat terjun ke 3.937, level terendah sejak 2012 disertai 6 kali trading halt dalam satu bulan karena panic selling. Namun, pemulihan luar biasa terjadi. IHSG kembali ke 5.979 pada akhir 2020, menembus 7.000 pada Maret 2022, dan ditutup di 7.272 pada 2023. Normalisasi jam perdagangan (April 2023) dan kembalinya auto rejection simetris (September 2023) turut mendorong stabilitas transaksi.

Optimisme terus menguat. IHSG menembus rekor 7.905 pada 2024 dan mencetak all time high (ATH) 8.710 pada 8 Desember 2025, menjadi pencapaian historis empat dekade perjalanan pasar modal modern.

Rekor korporasi juga turut mewarnai. IPO Bukalapak (BUKA) pada 2021 menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan dana Rp21,9 triliun, disusul GOTO (2022) dengan Rp13,7 triliun dan menjadi emiten pertama yang mengusung skema multiple voting shares. Tahun 2023 mencatat 79 emiten baru, tertinggi sepanjang sejarah, dan nilai total IPO pada 2021 mencapai rekor Rp62,61 triliun. Pada 10 Desember 2025, jumlah emiten BEI mencapai 955 perusahaan.

Di sisi rights issue, aksi jumbo BRI pada 2021 senilai Rp95,9 triliun menjadi yang terbesar di Asia Tenggara, ketiga di Asia, dan ketujuh terbesar di dunia, momen monumental dalam pembentukan Holding Ultra Mikro.

Sementara itu, jumlah investor melesat drastis, terutama sejak kampanye “Yuk Nabung Saham” (2015). Dari 434.107 SID pada 2015, basis investor tumbuh menjadi 1,1 juta pada 2019, menembus 10 juta pada 2022, lalu 15 juta pada Januari 2025. Hingga Oktober 2025, jumlah investor sudah mencapai 19,15 juta SID, mendekati tonggak 20 juta.

Lompatan demi lompatan ini menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia telah berkembang menjadi fondasi penting pembiayaan ekonomi nasional. Ke depan, akselerasi jumlah emiten, inovasi produk, modernisasi sistem, serta perlindungan investor akan menentukan babak baru perjalanan pasar modal Indonesia menuju level yang lebih maju dan kredibel.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

KOMPAS.com – Tidak banyak yang tahu, bahwa pasar modal Indonesia ternyata telah hadir jauh sebelum republik ini berdiri alias sudah eksis sejak era Kolonial Belanda.

Sejarah pasar modal di Indonesia sudah berlangsung lebih dari seabad yang lalu, tepatnya sejak masa kekuasaan kolonial Belanda. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Bursa Efek Indonesia (BEI) yang kita kenal saat ini.

Menurut catatan dalam laporan Embarking on A New Journey terbitan Bursa Efek Indonesia (BEI), pasar modal pertama di Indonesia resmi berdiri pada 14 Desember 1912.

Saat itu, pemerintah Hindia Belanda melalui Amsterdamse Effectenbeurs (Bursa Efek Amsterdam) mendirikan cabang bursa di Batavia, kini Jakarta, dengan nama Vereniging voor de Effectenhandel.

Di tingkat Asia, Bursa Batavia menjadi bursa efek tertua keempat setelah Bombay, Hong Kong, dan Tokyo. Keberadaan bursa ini bertujuan memfasilitasi perdagangan efek berupa saham dan obligasi milik perusahaan-perusahaan Belanda, terutama yang bergerak di sektor perkebunan dan perdagangan di Hindia Belanda.

Selain efek milik perusahaan Belanda, bursa tersebut juga memperdagangkan obligasi pemerintah daerah (provinsi dan kotapraja), serta sertifikat saham perusahaan Amerika yang diterbitkan melalui kantor administrasi di Belanda.

Tingginya minat masyarakat kota kala itu terhadap aktivitas bursa mendorong pemerintah kolonial membuka cabang baru di Surabaya pada 11 Januari 1925 dan di Semarang pada 1 Agustus 1925.

Namun, perkembangan pasar modal ini terganggu ketika situasi politik Eropa memanas menjelang Perang Dunia II atau kedatangan militer Jepang.

Pada tahun 1939, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk memusatkan perdagangan efek hanya di Batavia dan menutup bursa di Surabaya dan Semarang.

Tak lama kemudian, pada 17 Mei 1940, seluruh kegiatan bursa ditutup, dan semua efek diwajibkan disimpan di bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Penutupan ini menandai berakhirnya aktivitas pasar modal di era penjajahan Belanda.

Pasar modal di era Kemerdekaan

Sejarah pasar modal di Indonesia berlanjut setelah kemerdekaan, di mana aktivitas bursa sempat terhenti selama 12 tahun. Pemerintah baru membuka kembali bursa efek di Jakarta berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 13 Tahun 1951, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 1952 tentang Bursa.

Namun, situasi politik yang tidak stabil membuat perdagangan di bursa berjalan lesu. Kondisi semakin memburuk pada 1958, saat pemerintah Indonesia melancarkan politik konfrontasi terhadap Belanda, yang berujung pada nasionalisasi seluruh perusahaan Belanda di Indonesia melalui Undang-Undang Nasionalisasi No. 86 Tahun 1958.

Kombinasi antara ketegangan politik dan rendahnya pemahaman publik terhadap pasar modal membuat aktivitas bursa praktis berhenti selama hampir dua dekade.

Kebangkitan pasar modal baru terjadi pada 10 Agustus 1977, saat pemerintah meresmikan kembali beroperasinya Bursa Efek Jakarta (BEJ) melalui Keputusan Presiden RI No. 52 Tahun 1976.

Pembukaan pasar modal ini ditandai dengan pencatatan saham PT Semen Cibinong Tbk (SMCB) sebagai emiten pertama yang melantai di bursa. Langkah tersebut menjadi titik awal bagi perusahaan lain untuk memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pendanaan.

Meski demikian, sepanjang periode 1977–1987, kegiatan pasar modal masih terbilang sepi. Untuk mendorong pertumbuhan, pemerintah kemudian meluncurkan beberapa paket deregulasi seperti Paket Desember 1987, Paket Oktober 1988, dan Paket Desember 1988, yang menjadi tonggak penting liberalisasi sektor keuangan Indonesia.

Bursa Efek Surabaya didirikan

Pada tahun 1989, Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi, menambah dinamika perdagangan efek di Indonesia. Selanjutnya, pada 13 Juli 1992, BEJ resmi beralih menjadi lembaga swasta melalui proses swastanisasi yang dijalankan oleh Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam).

Bapepam kemudian berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK), dan akhirnya bertransformasi menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2013.

Era 1990-an menjadi masa modernisasi pasar modal Indonesia. BEJ memperkenalkan sistem perdagangan otomatis Jakarta Automated Trading System (JATS) pada 1995, diikuti penerapan scripless trading (tanpa sertifikat fisik) pada 2000, dan remote trading (perdagangan jarak jauh) pada 2002.

Masih pada 1995, pemerintah juga mengesahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang memperkuat posisi BEJ dan BES sebagai Self Regulatory Organization (SRO) di industri pasar modal nasional.

Berdirinya Bursa Efek Indonesia

Langkah besar kembali terjadi pada 2007, ketika Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) resmi bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Penggabungan ini membawa dampak positif terhadap efisiensi dan daya saing pasar modal nasional. Pada awal 2008, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat menembus rekor tertinggi di level 2.830,26, sebelum akhirnya terkoreksi akibat krisis global.

Namun, hanya setahun kemudian, pasar modal Indonesia kembali menunjukkan ketangguhannya. IHSG melonjak 86,98 persen pada 2009, dan tumbuh lagi 46,13 persen pada 2010, mencerminkan kepercayaan investor yang terus meningkat. Jadi sudah tahu kan sejarah Bursa Efek Indonesia?

KOMPAS.com – Tidak banyak yang tahu, bahwa pasar modal Indonesia ternyata telah hadir jauh sebelum republik ini berdiri alias sudah eksis sejak era Kolonial Belanda.

Sejarah pasar modal di Indonesia sudah berlangsung lebih dari seabad yang lalu, tepatnya sejak masa kekuasaan kolonial Belanda. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Bursa Efek Indonesia (BEI) yang kita kenal saat ini.

Menurut catatan dalam laporan Embarking on A New Journey terbitan Bursa Efek Indonesia (BEI), pasar modal pertama di Indonesia resmi berdiri pada 14 Desember 1912.

Saat itu, pemerintah Hindia Belanda melalui Amsterdamse Effectenbeurs (Bursa Efek Amsterdam) mendirikan cabang bursa di Batavia, kini Jakarta, dengan nama Vereniging voor de Effectenhandel.

Di tingkat Asia, Bursa Batavia menjadi bursa efek tertua keempat setelah Bombay, Hong Kong, dan Tokyo. Keberadaan bursa ini bertujuan memfasilitasi perdagangan efek berupa saham dan obligasi milik perusahaan-perusahaan Belanda, terutama yang bergerak di sektor perkebunan dan perdagangan di Hindia Belanda.

Selain efek milik perusahaan Belanda, bursa tersebut juga memperdagangkan obligasi pemerintah daerah (provinsi dan kotapraja), serta sertifikat saham perusahaan Amerika yang diterbitkan melalui kantor administrasi di Belanda.

Tingginya minat masyarakat kota kala itu terhadap aktivitas bursa mendorong pemerintah kolonial membuka cabang baru di Surabaya pada 11 Januari 1925 dan di Semarang pada 1 Agustus 1925.

Namun, perkembangan pasar modal ini terganggu ketika situasi politik Eropa memanas menjelang Perang Dunia II atau kedatangan militer Jepang.

Pada tahun 1939, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk memusatkan perdagangan efek hanya di Batavia dan menutup bursa di Surabaya dan Semarang.

Tak lama kemudian, pada 17 Mei 1940, seluruh kegiatan bursa ditutup, dan semua efek diwajibkan disimpan di bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Penutupan ini menandai berakhirnya aktivitas pasar modal di era penjajahan Belanda.

Pasar modal di era Kemerdekaan

Sejarah pasar modal di Indonesia berlanjut setelah kemerdekaan, di mana aktivitas bursa sempat terhenti selama 12 tahun. Pemerintah baru membuka kembali bursa efek di Jakarta berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 13 Tahun 1951, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 1952 tentang Bursa.

Namun, situasi politik yang tidak stabil membuat perdagangan di bursa berjalan lesu. Kondisi semakin memburuk pada 1958, saat pemerintah Indonesia melancarkan politik konfrontasi terhadap Belanda, yang berujung pada nasionalisasi seluruh perusahaan Belanda di Indonesia melalui Undang-Undang Nasionalisasi No. 86 Tahun 1958.

Kombinasi antara ketegangan politik dan rendahnya pemahaman publik terhadap pasar modal membuat aktivitas bursa praktis berhenti selama hampir dua dekade.

Kebangkitan pasar modal baru terjadi pada 10 Agustus 1977, saat pemerintah meresmikan kembali beroperasinya Bursa Efek Jakarta (BEJ) melalui Keputusan Presiden RI No. 52 Tahun 1976.

Pembukaan pasar modal ini ditandai dengan pencatatan saham PT Semen Cibinong Tbk (SMCB) sebagai emiten pertama yang melantai di bursa. Langkah tersebut menjadi titik awal bagi perusahaan lain untuk memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pendanaan.

Meski demikian, sepanjang periode 1977–1987, kegiatan pasar modal masih terbilang sepi. Untuk mendorong pertumbuhan, pemerintah kemudian meluncurkan beberapa paket deregulasi seperti Paket Desember 1987, Paket Oktober 1988, dan Paket Desember 1988, yang menjadi tonggak penting liberalisasi sektor keuangan Indonesia.

Bursa Efek Surabaya didirikan

Pada tahun 1989, Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi, menambah dinamika perdagangan efek di Indonesia. Selanjutnya, pada 13 Juli 1992, BEJ resmi beralih menjadi lembaga swasta melalui proses swastanisasi yang dijalankan oleh Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam).

Bapepam kemudian berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK), dan akhirnya bertransformasi menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2013.

Era 1990-an menjadi masa modernisasi pasar modal Indonesia. BEJ memperkenalkan sistem perdagangan otomatis Jakarta Automated Trading System (JATS) pada 1995, diikuti penerapan scripless trading (tanpa sertifikat fisik) pada 2000, dan remote trading (perdagangan jarak jauh) pada 2002.

Masih pada 1995, pemerintah juga mengesahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang memperkuat posisi BEJ dan BES sebagai Self Regulatory Organization (SRO) di industri pasar modal nasional.

Berdirinya Bursa Efek Indonesia

Langkah besar kembali terjadi pada 2007, ketika Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) resmi bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Penggabungan ini membawa dampak positif terhadap efisiensi dan daya saing pasar modal nasional. Pada awal 2008, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat menembus rekor tertinggi di level 2.830,26, sebelum akhirnya terkoreksi akibat krisis global.

Namun, hanya setahun kemudian, pasar modal Indonesia kembali menunjukkan ketangguhannya. IHSG melonjak 86,98 persen pada 2009, dan tumbuh lagi 46,13 persen pada 2010, mencerminkan kepercayaan investor yang terus meningkat. Jadi sudah tahu kan sejarah Bursa Efek Indonesia?

The Ning King, konglomerat pendiri raksasa properti Alam Sutera Wafat di Usia 93 Tahun, Minggu (2/11).

Kabar duka cita itu disampaikan media sosial resmi Alam Sutera. Manajemen Alam Sutera juga mengonfirmasi wafatnya taipan tersebut.

"Segenap keluarga besar Alam Sutera Group menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya damai dan terang Kasih Kristus senantiasa menyertai dan memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan," tulis akun Instagram @alam_sutera_realty, Minggu (2/11).

The Ning King lahir di Bandung, Jawa Barat pada 20 April 1931. Nama "The" pada nama The Ning King bukan penanda keturunan kerajaan atau gelar, melainkan nama keluarga.

Ia dikenal sebagai pebisnis multisektor. Kerajaan bisnis The Ning King dibangun sejak 1949.

Forbes mencatat kekayaan The Ning King mementos US$450 juta atau setara Rp7,4 triliun. The Ning King pernah masuk daftar 50 orang terkaya Indonesia versi Forbes pada 2017.

Dilansir situs resmi, Agro Manunggal Group bermula dari perusahaan perdagangan tekstil. Perusahaan ini kemudian berevolusi menjadi konglomerasi minat di bidang tekstil, baja, unggas, properti, pertambangan, energi, perpipaan PVC, asuransi, dan perkebunan.

Saat ini, grup usaha milik The Ning King telah mempekerjakan 22 ribu orang di lebih dari 80 pabrik dan bisnis. Pendapatan tahunan grup ini lebih dari US$1,2 miliar per tahun.

Salah satu bagian utama Agro Manunggal Group adalah produsen tekstil PT Agro Pantes. Perusahaan itu merupakan perusahaan tekstil pertama yang tercatat di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 7 Januari 1991.

Perusahaan lainnya yang dimiliki The Ning King adalah PT Alam Sutera Realty Tbk. Perusahaan ini didirikan oleh keluarga The Ning King pada 1993.

Alam Sutera adalah pengembang properti terpadu di Indonesia. Perusahaan ini berkembang menjadi raksasa properti Indonesia.

Pengelolaan Alam Sutera berfokus pada pengembangan dan pengelolaan kawasan hunian, kawasan komersial, kawasan industri, pusat perbelanjaan, pusat rekreasi, dan perhotelan.

Bisnis.com, JAKARTA — Krisis ekonomi yang melanda pada pertengahan 1990-an membuat belasan emiten harus angkat kaki atau delisting dari Bursa.

Sektor perbankan menjadi salah satu yang terdampak saat krisis melanda pada pertengahan 1990-an. Kondisi itu membuat emiten sektor perbankan harus mendominasi daftar delisting atau penghapusan pencatatan dari Bursa Efek Jakarta (JAKARTA).

Bisnis.com, JAKARTA — Hubungan dekat dan erat Presiden ke-2 RISoehartodenganSudono Salimatau Liem Sioe Liong bukanlah isapan jempol. Mendiang Sudono Salim atau Om Liem pun kerap kali disebut sebagai kroni Presiden ke-2 RI itu.

Kesan itu tak lepas dari melesatnya bisniskonglomeratdanentrepreneurbertangan dingin itu di era Orde Baru atau saat Soeharto berkuasa. Dua perusahaan Grup Salim yang melesat kala itu antara lain PTBogasaridan PTIndocement Tunggal PerkasaTbk. (INTP).