MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan bahan bakar minyak biodiesel 50 persen (B50) masih dalam tahap uji coba. Percobaan tersebut baru dilaksanakan pada dua pekan lalu dan hasilnya harus dilihat dua hingga tiga bulan mendatang pada mesin yang diuji coba.

“Sekarang masih berlanjut kami tes di alat-alat berat, kereta, kapal, alat pertanian. Semua kami harus tes secara paralel,” katanya dalam konferensi pers di kantornya, Jumat, 19 Desember 2025.

Bahlil mengatakan tes pada alat berat dan kendaraan besar tersebut untuk melihat respons mesin terhadap kandungan diesel yang memiliki pada biodiesel B50 persen atau nabati. Pelaksanaan uji coba ini dilaksanakan dalam waktu 6-7 bulan.

“Andaikan B50 kami implementasikan, katakanlah sukses dalam tes, maka itu kemungkinan besar dilakukan pada semester kedua paling cepat,” ujarnya.

Sumber nabati untuk biodiesel B50 berasal dari minyak kelapa sawit. Bahlil juga sebelumnya meminta produsen minyak kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit mentah atau crude palm oil di dalam negeri untuk mendukung penerapan B50.

Rencana tersebut akan diberlakukan melalui skema domestic market obligation (DMO). “Kalau kebutuhan CPO bertambah, hukumnya hanya dua: bikin kebun baru atau sebagian ekspor dikenakan DMO,” ucap Bahlil saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa, 14 Oktober 2025.

Kebijakan ini merupakan salah satu dari tiga opsi yang tengah dikaji pemerintah untuk memastikan pasokan bahan baku biodiesel. Dua opsi lainnya adalah intensifikasi lahan sawit dan pembukaan kebun baru.

Sejak 2016 pemerintah telah memberlakukan program mandatori biodiesel untuk mengurangi subsidi dan impor solar. Campuran biodiesel yang awalnya B10 kini telah mencapai B40 pada 2025.

Bahlil mengklaim peningkatan bauran biodiesel ini turut mendongkrak kesejahteraan petani sawit. “Kalau CPO bisa terserap di dalam negeri, nilai ekonomi untuk petani ikut naik,” tuturnya.

Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadwalkan uji jalan biodiesel 50 atau B50 pada 3 Desember 2025. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan uji jalan dilakukan terhadap kendaraan penumpang, kapal, alat dan mesin pertanian, kendaraan sektor pertambangan, kereta api, genset. Pengujian dimulai secara serentak tetapi akan selesai dalam waktu berbeda.

"Ada yang dua bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan 8 bulan paling lama," kata Eniya di sela acara Indonesia Palm Oil Conference 2025 di Nusa Dua, Bali, pada Kamis, 13 November 2025.

Menurut Eniya, tidak perlu ada yang dikhawatirkan dari uji jalan B50. Ia berujar proses ini akan dilakukan secara transparan, termasuk ketika terjadi masalah. "Jika mesin jebol di 50 ribu kilometer, di 30 ribu kilometer, atau genset tidak bisa jalan, ya kami laporkan," ucapnya.

Pemerintah berencana menerapkan pemakaian B50 pada semester II 2026. Program ini dilakukan sebagai upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan pada impor solar. Sebelumnya, pemerintah telah menjalankan kebijakan mandatori biodiesel sejak 2016. Setelah melalui tahap B10, B20, dan B30, kini campuran biodiesel di Indonesia sudah mencapai B40.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengklaim kebijakan tersebut berdampak positif bagi petani sawit. Ia juga mengatakan rencana penerapan B50 telah direstui Presiden Prabowo Subianto. "Kalau CPO (crude palm oil) bisa dimanfaatkan di dalam negeri, nilai jual petani akan naik," katanya.

Meski demikian, Guru Besar IPB Bayu Krisnamurti meminta pemerintah berhati-hati sebelum menerapkan B50. Menurut dia, kenaikan campuran dari B40 ke B50 bisa menambah beban subsidi, menekan ekspor CPO, serta memicu kenaikan harga minyak goreng. “Kalau tidak hati-hati, daya saing industri sawit bisa turun,” kata Bayu seperti dikutip Antara, Senin, 20 Oktober 2025.

Bayu berpendapat keberhasilan B50 bergantung pada keseimbangan tiga hal: kemandirian energi, daya saing ekspor, dan kesejahteraan petani. Berdasarkan simulasi, B50 memang bisa menghemat devisa impor solar hingga Rp 172 triliun, tetapi potensi kehilangan devisa akibat turunnya ekspor CPO bisa mencapai Rp 190 triliun.

Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menepis kekhawatiran adanya kelangkaan minyak goreng akibat penerapan program biodiesel 50 atau B50 yang akan menguras stok minyak sawit mentah (crude palm oil). “Enggak ada. Enggak ada isu itu (kelangkaan minyak goreng),” kata Bahlil mengutip Antara, Selasa, 28 Oktober 2025.

Minyak goreng dan biodiesel B50 sama-sama membutuhkan CPO sebagai bahan baku. Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1531 Tahun 2022 tentang Penetapan Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) Crude palm Oil (CPO) dan Minyak Goreng, kebutuhan CPO sebagai bahan baku dari minyak goreng mencapai sekitar 416 ribu ton per bulan atau sekitar 4,99 juta ton per tahun.

Di sisi lain, program mandatori B50 membutuhkan CPO hingga 5,3 juta ton per tahun. Untuk menjamin ketersediaan CPO, pemerintah pun memikirkan tiga alternatif, yakni intensifikasi lahan sawit untuk meningkatkan produksi di lahan yang sudah ada, pembukaan lahan baru, atau memangkas ekspor sawit dengan memberlakukan kebijakan domestic market obligation (DMO).

DMO merupakan kewajiban bagi perusahaan, terutama di sektor sumber daya alam, untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri terlebih dahulu sebelum mengekspor produknya. “Kalau memakai B50, tinggal ekspor yang kita kurangi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, termasuk di dalamnya adalah DMO. Kita lihat itu salah satu alternatif,” tutur Bahlil.

Rencana pemangkasan ekspor CPO juga disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Ia mengatakan rencana pemerintah memangkas ekspor minyak sawit mentah (CPO) hingga 5,3 juta ton untuk mendukung penerapan biodiesel B50 yang direncanakan bergulir pada semester kedua 2026.

Menurut Amran, program mandatori B50 membutuhkan CPO hingga 5,3 juta ton. Dia menyebutkan produksi CPO Indonesia mencapai 46 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, rata-rata 20 juta ton diolah di dalam negeri, dan sebanyak 26 juta ton CPO diekspor keluar negeri.

Sebelumnya, Guru Besar IPB Bayu Krisnamurthi mengingatkan agar pemerintah berhati-hati sebelum menerapkan biodiesel B50. Menurut dia, peningkatan kadar campuran dari B40 ke B50 bisa menambah beban subsidi, menekan ekspor CPO, serta memicu kenaikan harga minyak goreng. “Kalau tidak hati-hati, daya saing industri sawit bisa turun,” kata Bayu.

Berdasarkan simulasi, program B50 memang dapat menghemat devisa impor solar hingga Rp 172 triliun, namun potensi kehilangan devisa akibat turunnya ekspor CPO bisa mencapai Rp 190 triliun. “Perlu keseimbangan antara target energi, ekspor, dan kesejahteraan petani. Sawit Indonesia luar biasa kuat, tapi jangan sampai kita sendiri yang membuatnya kalah,” kata Bayu.

DIREKTUR Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani berharap pemerintah membatalkan rencana penerapan bahan bakar biodiesel B50. Sebab, kata dia, kebijakan ini berpotensi menambah beban biaya produksi dan menekan daya saing industri tambang.

Menurut Gita, sejak penerapan biodiesel B40, biaya operasional perusahaan tambang sudah meningkat cukup signifikan akibat dihapusnya subsidi untuk sektor non-public service obligation (PSO). Kondisi ini membuat seluruh tambahan biaya bahan bakar harus ditanggung langsung oleh perusahaan.

“Penerapan B40 saat ini menambah biaya produksi yang cukup signifikan. Kalau B50 diterapkan, bebannya tentu akan semakin besar,” kata dia saat dihubungi, Senin, 27 Oktober 2025.

Ia menjelaskan, komponen bahan bakar menyumbang sekitar 30 hingga 40 persen dari total biaya produksi tambang. Kenaikan harga biodiesel yang cukup tinggi akan berdampak langsung terhadap margin keuntungan perusahaan.

“Perbedaan harga yang besar ini berpotensi menekan margin dan menggerus daya saing industri. Jika margin terus turun, penerimaan negara dari PPh Badan pun bisa ikut berkurang,” kata Gita.

Selain persoalan biaya, Gita juga menyoroti kendala teknis penggunaan biodiesel dengan campuran tinggi. Ia menyebut tidak semua alat berat di sektor pertambangan kompatibel dengan bahan bakar B40, apalagi B50.

Penggunaan biodiesel tinggi sering menimbulkan masalah teknis seperti keharusan mengganti filter lebih sering dan penyesuaian sistem mesin. Ia menekankan sebelum kebijakan B50 diberlakukan, pemerintah perlu memastikan kesiapan industri dan memperhitungkan dampak ekonominya secara menyeluruh.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan industri tambang sebenarnya telah mengikuti seluruh tahapan kewajiban penggunaan biodiesel sejak program B10, B20, B30, hingga B35. Namun, penerapan B40 yang mulai berjalan pada Januari 2025 menimbulkan tantangan baru bagi dunia usaha.

“Pada awalnya ada kekhawatiran terkait dampaknya terhadap mesin dan alat berat, karena belum ada produsen alat berat di dunia yang memberikan garansi penggunaan biodiesel di atas B10,” kata Hendra saat dihubungi, Senin, 27 Oktober 2025.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah masih menyusun formula harga untuk biodiesel B50, yang rencananya akan mulai diterapkan pada semester II 2026. Program ini bertujuan memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar.

“Saya tahu tantangannya besar, terutama bagi kontraktor dan pengusaha tambang. Tapi harganya tidak boleh naik terlalu banyak. Sekarang kami sedang cari celah agar bisa seimbang,” ujar Bahlil dalam peringatan Hari Pertambangan dan Energi di Jakarta, Jumat, 24 Oktober 2025.

Menurut Bahlil, uji coba pencampuran biodiesel 50 persen dengan solar telah dilakukan pada kereta, alat berat, kapal, dan mobil. Jika hasilnya memuaskan, peluncuran resmi akan dilakukan pada 2026. Ia menegaskan kebijakan ini telah mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto. “Kalau CPO bisa dimanfaatkan di dalam negeri, nilai jual petani akan naik,” katanya.

SEJUMLAH asosiasi pengusaha tambang meminta pemerintah membatalkan rencana penerapan bahan bakar biodiesel campuran 50 persen (B50) pada 2026. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah beban biaya produksi di tengah turunnya harga komoditas tambang dan meningkatnya biaya operasional.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan industri tambang sebenarnya telah mengikuti seluruh tahapan kewajiban penggunaan biodiesel sejak program B10, B20, B30, hingga B35. Namun, penerapan B40 yang mulai berjalan pada Januari 2025 menimbulkan tantangan baru bagi dunia usaha.

“Pada awalnya ada kekhawatiran terkait dampaknya terhadap mesin dan alat berat, karena belum ada produsen alat berat di dunia yang memberikan garansi penggunaan biodiesel di atas B10,” kata Hendra saat dihubungi, Senin, 27 Oktober 2025.

Selain itu, ia mengatakan pencabutan subsidi untuk penggunaan biodiesel non-PSO (Public Service Obligation) sejak penerapan B40 telah menambah beban biaya bagi perusahaan tambang. Jika pemerintah melanjutkan ke tahap biodiesel B50, beban itu akan semakin berat.

“Tren harga komoditas, kecuali emas, sejak 2024 cenderung menurun. Sementara biaya operasional terus meningkat akibat kenaikan tarif royalti dan kewajiban perpajakan lainnya,” katanya.

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani. Ia menilai kebijakan biodiesel memang perlu ditinjau kembali karena berdampak langsung terhadap efisiensi industri tambang.

“Untuk B40 saja, biaya produksi sudah meningkat cukup signifikan. Subsidi yang dihapus sejak B40 membuat seluruh tambahan biaya harus ditanggung perusahaan. Apalagi jika diterapkan B50,” kata Gita.

Ia menambahkan tidak semua alat berat di sektor pertambangan kompatibel dengan bahan bakar biodiesel tinggi. Penggunaan B40, ia melanjutkan, kerap memunculkan kendala teknis seperti frekuensi penggantian filter yang lebih sering dan penyesuaian sistem mesin.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah masih menyusun formula harga untuk biodiesel B50, yang rencananya akan mulai diterapkan pada semester II 2026. Program ini bertujuan memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar.

“Saya tahu tantangannya besar, terutama bagi kontraktor dan pengusaha tambang. Tapi harganya tidak boleh naik terlalu banyak. Sekarang kami sedang cari celah agar bisa seimbang,” ujar Bahlil dalam peringatan Hari Pertambangan dan Energi di Jakarta, Jumat, 24 Oktober 2025.

Menurut Bahlil, uji coba pencampuran biodiesel 50 persen dengan solar telah dilakukan pada kereta, alat berat, kapal, dan mobil. Jika hasilnya memuaskan, peluncuran resmi akan dilakukan pada 2026. Ia menegaskan kebijakan ini telah mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto. “Kalau CPO bisa dimanfaatkan di dalam negeri, nilai jual petani akan naik,” katanya.

Sartika Nur Shalati, analis kebijakan dari lembaga Cerah, menilai program biodiesel B50 berpotensi mendorong perluasan lahan sawit hingga tiga kali lipat dari luas eksisting sekitar 16 juta hektare. “Swasembada energi penting, tapi kalau mengorbankan hutan dan memperlambat transisi energi, itu langkah yang keliru,” ujarnya.

Sementara itu, Guru Besar IPB Bayu Krisnamurthi mengingatkan agar pemerintah berhati-hati sebelum menerapkan B50. Menurut dia, peningkatan kadar campuran dari B40 ke B50 bisa menambah beban subsidi, menekan ekspor CPO, serta memicu kenaikan harga minyak goreng. “Kalau tidak hati-hati, daya saing industri sawit bisa turun,” kata Bayu.

Berdasarkan simulasi, program B50 memang dapat menghemat devisa impor solar hingga Rp 172 triliun, namun potensi kehilangan devisa akibat turunnya ekspor CPO bisa mencapai Rp 190 triliun. “Perlu keseimbangan antara target energi, ekspor, dan kesejahteraan petani. Sawit Indonesia luar biasa kuat, tapi jangan sampai kita sendiri yang membuatnya kalah,” kata Bayu.

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih menyusun formula harga untuk bahan bakar solar bercampur 50 persen bahan nabati atau Biodiesel B50. Program ini direncanakan mulai berjalan pada semester II tahun 2026 sebagai upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan pada impor solar.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah berupaya memastikan harga B50 tetap terjangkau. “Saya tahu tantangannya besar, terutama bagi kontraktor dan pengusaha tambang. Tapi harganya tidak boleh naik terlalu banyak. Sekarang kami sedang cari celahnya agar bisa seimbang,” kata Bahlil dalam peringatan Hari Pertambangan dan Energi di Jakarta, Jumat, 24 Oktober 2025.

Sebelumnya, Bahlil menyebutkan uji coba pencampuran biodiesel 50 persen dengan solar telah dilakukan pada kereta, alat berat, kapal, dan mobil. Jika hasilnya memuaskan, peluncuran biodiesel B50 akan dilakukan pada semester II 2026. “Kalau sudah dinyatakan clear and clean, insyaallah kita launching tahun depan,” ujarnya dalam Investor Daily Summit di Jakarta International Convention Center, Senayan, Kamis, 9 Oktober 2025.

Sejak 2016, pemerintah memang telah menjalankan kebijakan mandatori biodiesel untuk menekan impor solar dan subsidi energi. Setelah melalui tahap B10, B20, dan B30, kini campuran biodiesel di Indonesia sudah mencapai B40 sejak awal 2025. Bahlil mengklaim kebijakan itu berdampak positif bagi petani sawit.

Bahlil mengatakan rencana penerapan biodiesel B50 sudah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto. “Kalau CPO bisa dimanfaatkan di dalam negeri, nilai jual petani akan naik,” katanya.

Menurut Bahlil, kebijakan pengurangan impor solar memang membuat sebagian pelaku impor khawatir kehilangan pasar. Kendati demikian, Bahlil mengatakan negara tidak bisa mengikuti kemauan para importir karena telah memiliki aturan sendiri.

Meski ambisius, rencana B50 menuai kritik dari sejumlah kalangan. Sartika Nur Shalati, policy strategist dari lembaga Cerah, menilai kebijakan itu berpotensi mendorong perluasan lahan sawit hingga tiga kali lipat dari kondisi saat ini yang mencapai 16 juta hektare. “Swasembada energi penting, tapi kalau mengorbankan hutan dan memperlambat transisi energi, itu langkah yang keliru,” kata Sartika.

Ia mengingatkan ekspansi sawit besar-besaran justru bisa memperpanjang umur pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan batu bara. Langkah itu, kata dia, justru bertolak belakang dengan komitmen Presiden Prabowo di forum G20 Brasil untuk menutup PLTU dalam 15 tahun ke depan.

Sementara itu, Guru Besar IPB Bayu Krisnamurthi juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati sebelum menerapkan biodiesel B50. Menurut dia, kenaikan campuran dari B40 ke B50 bisa menambah beban subsidi, menekan ekspor CPO, serta memicu kenaikan harga minyak goreng. “Kalau tidak hati-hati, daya saing industri sawit bisa turun,” kata Bayu seperti dikutip Antara Senin, 20 Oktober 2025.

Bayu menilai keberhasilan B50 bergantung pada keseimbangan antara tiga hal: kemandirian energi, daya saing ekspor, dan kesejahteraan petani. Berdasarkan simulasi, B50 memang bisa menghemat devisa impor solar hingga Rp 172 triliun, tetapi potensi kehilangan devisa akibat turunnya ekspor CPO bisa mencapai Rp 190 triliun.

“Perlu keseimbangan antara target energi, ekspor, dan kesejahteraan petani. Sawit Indonesia ini luar biasa kuat, tidak mungkin kalah, kecuali kalau kita sendiri yang membuatnya kalah,” ujar Bayu.

Adil Al Hasan dan Dani Aswara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.