Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso telah menandatangani Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) pada hari ini, Kamis, (4/6/2026).

Peraturan ini akan menggantikan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Menurut Mendag Budi, penyempurnaan regulasi PMSE melalui Permendag baru ini difokuskan pada lima aspek utama. Kelimanya, yaitu peningkatan visibilitas produk lokal, fasilitasi legalitas pelaku usaha, transparansi kemitraan platform digital, penguatan perlindungan konsumen, dan penguatan tata kelola teknologi digital.

“Penyempurnaan regulasi PMSE melalui Permendag baru ini bertujuan untuk mendorong penguatan ekosistem perdagangan digital yang adil, sehat, dan bermanfaat. Tentu ini dilakukan dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang dinamis. Permendag ini juga mendukung peningkatan daya saing produk dalam negeri, khususnya usaha mikro dan kecil (UMK), serta upaya perlindungan konsumen,” kata Budi dalam keterangan pers, Jumat (5/6/2026).

Mendag menjelaskan beberapa aturan utama dalam Permendag tersebut. Beberapa di antaranya mencakup prioritas visibilitas produk UMK dan dalam negeri di platform e-commerce, kewajiban memiliki perizinan berusaha.

Selain itu, Permendag tersebut juga mengatur terkait dengan transparansi pengenaan biaya dan kebijakan promosi platform, serta pemberian insentif promosi bagi UMK.

Kemudian, penyediaan mekanisme pengaduan dan sengketa oleh platform, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam kegiatan promosi dan pemasaran produk, serta perlindungan dari praktik perdagangan tidak sehat.

Selain itu, ditambahkan dua model bisnis Penyelenggara PMSE (PPMSE). Pertama, yaitu Ride Hailing. Model bisnis ini didefinisikan sebagai sistem elektronik di bidang transportasi darat yang dapat disertai dengan fitur perdagangan barang maupun jasa sebagai layanan tambahan dalam ekosistem yang sama.

Pengaturan ride hailing dalam Permendag ini menyasar pada aktivitas perdagangan barang yang difasilitasi oleh platform melalui fitur-fitur niaga dari aplikasi ride-hailing.

“Dengan demikian, yang diatur adalah transaksi jual beli barangnya, bukan layanan transportasinya,” ujar Mendag Busan.

Model bisnis yang kedua adalah Online Travel Agent (OTA). Model bisnis ini merupakan sistem elektronik berupa penjualan maupun pemesanan layanan perjalanan kepada konsumen, baik secara langsung maupun melalui fasilitasi transaksi antara konsumen dan pelaku usaha, yang menjual atau menyelenggarakan tiket transportasi, akomodasi, atraksi, maupun paket perjalanan.

“Penambahan dua model bisnis PPMSE dalam revisi peraturan ini merupakan respons terhadap perkembangan lanskap perdagangan digital yang dinamis. Dengan cakupan model bisnis yang lebih komprehensif, pelaku usaha memiliki kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya,” ujarnya.

Terkait dengan kewajiban memiliki perizinan berusaha bagi seluruh pedagang yang berjualan melalui platform, Mendag Busan menekankan perlunya pengaturan tersebut untuk mewujudkan ekosistem perdagangan digital yang lebih tertib dan sehat.

Pengaturan tersebut, imbuhnya, mendorong pemberian kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan konsumen.

“Perizinan berusaha juga membuka kesempatan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk mengakses berbagai program pemerintah mulai dari pelatihan, pembiayaan, hingga fasilitasi promosi,” jelasnya.

Untuk memberikan ruang adaptasi yang memadai, pemerintah menetapkan masa tenggang bagi pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perizinan berusaha.

Budi berharap, proses transisi menuju ekosistem perdagangan digital yang lebih formal dapat berjalan secara bertahap dan tidak memberatkan.

“Regulasi ini merupakan langkah awal. Kami akan terus hadir melalui sinergi pembinaan dan pendampingan bagi pelaku usaha melalui sosialisasi, pelatihan, promosi, serta kegiatan daring maupun luring. Ekosistem digital yang sehat dapat terwujud jika kita membangunnya bersama-sama,” ungkapnya.

Pemerintah berencana merevisi aturan perdagangan digital di tengah ramainya keluhan pedagang online soal beban biaya di marketplace.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyiapkan penyempurnaan aturan e-commerce dengan lima fokus utama, mulai dari promosi produk lokal hingga transparansi platform digital.

Mendag Budi Santoso mengatakan revisi aturan itu akan dilakukan melalui penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Beleid itu disiapkan untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang dinilai lebih adil bagi pelaku usaha kecil dan produk dalam negeri.

"Kementerian Perdagangan berencana melakukan penyempurnaan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Ikhtiar ini kami susun sebagai upaya bersama untuk mewujudkan ekosistem niaga digital yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada UMKM serta produk dalam negeri," kata Budi dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (26/5).

Ia menjelaskan perdagangan online di Indonesia saat ini masih didominasi pelaku usaha mikro. Berdasarkan data pemerintah hingga 2024, sekitar 97 persen pelaku e-commerce berasal dari sektor usaha mikro.

Namun di sisi lain, aktivitas perdagangan digital disebut masih terkonsentrasi pada sejumlah platform besar seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Karena itu, pemerintah menilai pengawasan perlu diperkuat untuk mencegah praktik yang berpotensi merugikan pedagang kecil.

"Platform perdagangan dikuasai oleh beberapa platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Kondisi ini menuntut pengawasan terhadap kemungkinan praktik monopoli dan kebijakan platform yang dapat merugikan pedagang kecil," ujarnya.

Budi mengatakan ada lima poin utama yang akan diperkuat dalam revisi aturan e-commerce tersebut. Pertama, pemerintah ingin mendorong visibilitas dan promosi yang lebih luas bagi produk lokal di marketplace.

Kedua, pemerintah akan memfasilitasi legalitas pelaku usaha agar UMKM lebih mudah berkembang dan naik kelas di platform digital.

Ketiga, revisi aturan juga akan menyasar transparansi kemitraan dan operasional platform digital. Poin ini mencakup hubungan marketplace dengan para penjual yang selama ini kerap dikeluhkan pelaku usaha.

Keempat, pemerintah ingin memperjelas informasi produk demi meningkatkan kenyamanan dan perlindungan konsumen saat berbelanja online. Kelima, Kemendag menargetkan terciptanya ekosistem usaha digital yang disebut lebih positif dan seimbang antara platform, penjual, dan konsumen.

Budi menambahkan pemerintah selama ini sudah memiliki dasar hukum pengawasan perdagangan digital melalui PP Nomor 80 Tahun 2019 dan Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Salah satu prinsip yang dipegang pemerintah adalah aturan yang berlaku di perdagangan offline juga wajib diterapkan di platform online.

"Prinsip utamanya adalah memastikan bahwa setiap ketentuan yang berlaku secara offline juga wajib dipenuhi secara online tanpa terkecuali," ujarnya.

Pemerintah juga menegaskan platform asing wajib memiliki perwakilan resmi di Indonesia agar pengawasan lebih mudah dilakukan dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen maupun produsen lokal.

Rencana revisi aturan e-commerce muncul di tengah keluhan seller yang ramai sejak marketplace mulai membebankan sejumlah biaya tambahan kepada penjual sejak Mei 2026.

TikTok Shop, misalnya, mulai menerapkan biaya layanan logistik atau ongkir kepada penjual untuk seluruh pesanan baru sejak 1 Mei 2026. Sementara Shopee juga melakukan penyesuaian biaya layanan program Gratis Ongkir XTRA.

Kebijakan itu memicu protes sejumlah pelaku UMKM karena dinilai menambah beban operasional toko online. Sebagian seller mengaku terpaksa menaikkan harga produk hingga mempertimbangkan keluar dari marketplace akibat biaya logistik dan layanan yang terus bertambah.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan respons terkait potensi pengenaan sanksi terhadap platform e-commerce yang kerap menaikkan biaya layanan secara sepihak dalam waktu berdekatan.

Menteri Komunikasi dan DigitalMeutya Hafidmengatakan pemerintah masih menunggu pemberlakuan Peraturan Menteri (Permen) dari Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memuat larangan bagi platform e-commerce menaikkan biaya layanan secara sepihak dan mendadak kepada penjual (seller).

“Kami akan diskusi lebih lanjut, tetapi memang tadi kami sepakat bahwa pendekatannya komunikatif terlebih dahulu,” kata Meutya setelah pertemuan dengan Menteri UMKMMaman Abdurrahmandi Kantor Komdigi, Kamis (21/5/2026).

Dia menjelaskan pemerintah akan mengedepankan pendekatan komunikatif dalam menangani persoalan tersebut. Namun, apabila pelanggaran masih terus dilakukan, langkah penanganan akan ditingkatkan secara bertahap hingga ke tahap yang lebih tegas. Meski demikian, dia berharap persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi tanpa harus sampai pada langkah terakhir.

Meutya menuturkan Permen tersebut sebenarnya sudah ada dan tinggal menunggu proses pengundangan. Menurutnya, aturan itu seharusnya sudah bisa menjadi pedoman bagi para aplikator karena mereka dinilai telah memahami isi regulasi tersebut. Dia juga menilai komitmen yang sebelumnya telah disepakati bersama Kementerian UMKM seharusnya menjadi pegangan bagi platform digital.

“Saya rasa itu juga ada pelanggaran di situ,” kata Meutya.

Sementara itu, Maman meyakini keterlibatan Komdigi akan membuat platform e-commerce lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Menurutnya, hubungan kontraktual terjadi antara marketplace dengan UMKM atau seller sehingga komunikasi menjadi hal penting apabila ada penyesuaian biaya layanan.

“Minimal kalaupun mereka mau naikkan harga, ya komunikasi dulu dong atau ada sosialisasi pemberitahuan,” kata Maman.

Dia menjelaskan substansi utama Permen yang tengah disusun Kementerian UMKM adalah perlindungan dan keadilan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Dalam aspek perlindungan, pemerintah akan mendorong pemberian insentif berupa diskon biaya layanan sebesar 50% bagi usaha mikro dan kecil.

Sementara dalam aspek keadilan, pemerintah meminta marketplace memberikan pemberitahuan awal kepada seller apabila ingin menaikkan atau menyesuaikan harga layanan.

“Kalau marketplace mau naikkan harga atau mau melakukan penyesuaian harga, mohon ngomong dulu kepada si seller atau memberikan pemberitahuan dulu,” kata Maman.

Dia menambahkan bahwa Permen tersebut akan mewajibkan marketplace memberikan pemberitahuan tiga bulan sebelum kebijakan penyesuaian biaya diterapkan.

Maman juga menjelaskan pelaku UMKM nantinya dapat memperoleh insentif 50% dengan syarat yang relatif sederhana, seperti memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), terdaftar dalam sistem UMKM pemerintah, terintegrasi dengan sistem marketplace, serta mengutamakan produk lokal.

Menurutnya, aturan tersebut cukup adil dan bertujuan menciptakan kesepahaman antara platform dan seller dalam menjalin kerja sama. Dia menegaskan pengaturan tarif sebenarnya bukan domain Kementerian UMKM karena masuk dalam mekanisme bisnis ke bisnis (B2B), perdagangan, dan mekanisme pasar.

Namun, pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki posisi tawar lebih lemah dibandingkan perusahaan besar. Maman mengatakan Permen tersebut saat ini tinggal menunggu proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM dan ditargetkan rampung dalam waktu sekitar dua minggu.

Menurutnya, praktik menaikkan biaya layanan secara sepihak sejatinya tidak memerlukan aturan khusus untuk dinilai sebagai tindakan yang tidak wajar.

Dia menambahkan pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) guna mengawal kebijakan tersebut.

“Arahan Presiden jelas kok, enggak ada tawar-menawar bagi mereka yang enggak berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil. Clear itu,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah memfinalisasi revisi aturan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang akan mengatur tata kelola ekosistem e-commerce, termasuk transparansi biaya platform dan perlindungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan revisi aturan PMSE saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat.

“Sekarang Kemendag sedang revisi Permendag [Nomor 31 Tahun 2023] mengenai PMSE. Sekarang sudah finalisasi. Mudah-mudahan minggu depan selesai,” kata Budi saat ditemui di Pasar Palmerah, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Dalam revisi tersebut, Budi menyampaikan pemerintah akan mengatur ulang tata laksana PMSE atau ekosistem e-commerce dengan mempertimbangkan tiga pihak utama, yakni seller, platform marketplace, dan konsumen. Dalam hal ini, Kemendag akan mewajibkan marketplace lebih transparan terkait pengenaan biaya kepada seller, termasuk biaya administrasi maupun pungutan lainnya.

“Dari ketiga itu kemudian beberapa hal yang kita ubah. Yangpertamaadalah transparansi. Jadi, platform harus transparan di dalam pengenaan biaya, biaya admin, atau biaya apapun itu harus transparan dan harus ada perjanjian yang bisa diunduh di platform itu,” terangnya.

Selain transparansi biaya, Kemendag juga akan meminta platform e-commerce mengutamakan promosi produk dalam negeri dan produk UMKM. Marketplace juga diwajibkan menyediakan layanan pengaduan dengan standar waktu penyelesaian atauservice level agreement(SLA) yang jelas.

“Itu untuk melindungi konsumen dan juga untuk melindungi seller juga. Jadi, aduan itu bisa dua-duanya,” imbuhnya.

Menurut Budi, revisi Permendag 31/2023 nantinya diarahkan agar hubungan antara seller, platform, dan konsumen berjalan lebih setara dalam ekosistem perdagangan digital.

“Jadi, kalau ada permasalahan bisa diselesaikan juga semua transparan, termasuk juga penyelesaian dengan konsumen. Jadi semuanya harus setara. Seller dan platform itu harus setara. Dia mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Demikian juga konsumen harus dilindungi,” lanjutnya.

Budi juga memastikan aturan yang tengah disiapkan Kementerian UMKM terkait perlindungan pelaku usaha digital akan saling melengkapi dengan revisi Permendag yang digodok Kemendag. “Saling melengkapi. Kita selalu koordinasi dengan Pak Menteri [Maman Abdurrahman] dari awal,” ujarnya.

E-commerce Tahan Kenaikan Biaya

Dalam kesempatan terpisah, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan Kementerian UMKM saat ini tengah menyiapkan mekanisme dan aturan perlindungan untuk memperkuat daya saing UMKM di platform e-commerce.

Maman menjelaskan Kementerian UMKM bersama kementerian terkait sedang melakukan sinkronisasi pembahasan guna menyiapkan regulasi perlindungan UMKM di ekosistem digital. Dia menyatakan pemerintah akan menjaga keseimbangan antara perlindungan UMKM dan keberlangsungan platform digital sebagai satu ekosistem perdagangan nasional.

“Di sisi lain tetap, kita harus memperhatikan keberlangsungan dari platform karena suka ataupun tidak suka, ini adalah menjadi satu ekosistem. Kalau ada satu yang tercederai, tentunya yang lain juga akan tersakiti. Kalau ada satu yang tersakiti itu, tentunya yang lain juga akan tercederai,” ujar Maman dalam acara Akad Massal KUR 1.000 UMKM Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan di Universitas Udayana, Bali, Rabu (13/5/2026).

Di samping itu, Maman juga menegaskan pemerintah meminta marketplace menahan rencana kenaikan tarif maupun komisi kepada seller menyusul munculnya biaya baru di sejumlah platform e-commerce.

“Kemarin kita sudah panggil seluruh perusahaan marketplace, saya sudah sampaikan, tidak boleh ada dulu kenaikan-kenaikan, tidak boleh. Itu sudah tegas itu. kalau sampai ada marketplace yang mencoba mendorong kenaikan dalam proses pasca kita rapat, kita akan tindak,” ucapnya.

Menurut dia, kenaikan tarif maupun komisi marketplace tidak boleh dilakukan secara sepihak karena seller dan platform umumnya telah terikat kontrak kerja sama jangka panjang.

“Artinya bahwa kalau misalnya marketplace melihat perlu menaikkan harga, menaikkan komisi, tentunya harus ada pembicaraan dan penyampaian sosialisasi 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya agar terbangun fairness. Jadi kemarin kami sudah panggil marketplace, kesepakatannya tahan dulu, jangan dulu ada kenaikan tarif,” tuturnya.

Margin Tertekan

Sebelumnya, Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UKM Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Izzudin Al Farras Adha menilai peningkatan biaya yang dikenakan marketplace kepada seller kian membebani pelaku UMKM di tengah ketatnya persaingan usaha dan melemahnya daya beli masyarakat.

Dia mengatakan sebelum penyesuaian tarif pada Mei 2026, take rate yang dipungut platform marketplace dari penjual telah berada di kisaran 18% dari total nilai penjualan. Beban tersebut terdiri atas sedikitnya sembilan komponen biaya. Adapun setelah kenaikan terbaru diberlakukan, total potongan terhadap seller disebut sudah menembus lebih dari 20%.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat ruang keuntungan UMKM semakin tertekan karena pelaku usaha harus menghadapi margin yang kian tipis di tengah kompetisi pasar yang ketat dan pelemahan daya beli masyarakat.

“Presentase tersebut tentu memberatkan sebagian seller marketplace, khususnya yang masih skala UMKM, karena menggerus margin yang sudah tipis di tengah persaingan yang sangat ketat di marketplace dan melemahnya daya beli masyarakat,” kata Izzudin kepadaBisnis, Senin (11/5/2026).

Apalagi, sambung dia, konsentrasi pasar yang kini hanya didominasi dua pemain besar, yakni Shopee dan Tokopedia—TikTok Shop, membuat daya tawar platform terhadap seller semakin kuat.

Di sisi lain, Izzudin menilai tidak semua UMKM memiliki kapasitas untuk membangun kanal penjualan secara mandiri. Menurutnya, penjualan melalui website maupun media sosial memerlukan dukungan sistem pembayaran, logistik, dan strategi pemasaran yang memadai.

“Ketika UMKM memutuskan untuk berjualan di luarmarketplace, UMKM memiliki tantangan untuk menjaditop of mindpara konsumen karena pembeli harus dengan sengaja mencari produk dari UMKM tersebut di mesin pencarian,” terangnya.

Untuk jangka panjang, Indef menilai pelaku UMKM perlu memperkuat sistem operasional, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, hingga strategi pemasaran agar dapat bertahan dan meningkatkan kapasitas usaha tanpa bergantung sepenuhnya pada satu kanal penjualan seperti marketplace.

Meski demikian, Izzudin menilai kenaikan potongan biaya marketplace belum akan mengubah peta bisnis e-commerce nasional dalam waktu dekat. Hal ini mengingat masih banyak seller yang bergantung pada ekosistem marketplace yang telah terbentuk. Kendati begitu, dia meminta pemerintah segera merespons keluhan para seller untuk menjaga daya saing UMKM.

“Pemerintah harus segera merespon keluhan seller ini agar memastikan UMKM tetap mampu memiliki daya saing dan bahkan naik kelas,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 terkait ekosistem perdagangan e-commerce dan marketplace tidak tumpang tindih dengan regulasi yang tengah disusun oleh Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Kita terus komunikasi dengan Kementerian UMKM dari awal, ya. Jadi kita kalau pun ada [aturan Kementerian UMKM] itu akan saling melengkapi,” kata Budi di Jakarta, Minggu (10/5/2026).

Akan tetapi, Budi mengaku belum dapat menjelaskan detail terkait dengan isi dari perubahan aturan yang dimaksud. Pasalnya, pemerintah bersama stakeholder terkait lainnya masih melakukan pembahasan.

"Ya, jadi sekarang kita sedang mempersiapkan revisi Permendag, ya, mengenai ekosistem e-commerce-nya. Tapi saya belum bisa menceritakan isinya, karena sekarang lagi dalam pembahasan,” ujarnya.

Adapun regulasi terkait perdagangan digital tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

Lebih lanjut, Budi mengatakan revisi aturan tersebut antara lain untuk memperkuat perlindungan produk lokal termasuk produksi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), perlindungan konsumen, hingga prioritas promosi produk lokal di e-commerce dan atau marketplace.

“Pertama untuk melindungi konsumen. Kemudian juga bagaimana hak-hak yang didapatkan oleh seller atau produk lokal ini semakin diutamakan di dalam promosi atau penjualan melalui e-commerce,” jelasnya.

Mendag yang akrab disapa Busan itu memastikan keterlibatan semua pemangku kepentingan terkait dalam pembahasan revisi Permendag tersebut, mulai dari platform serta penjual (seller).

“Harus saling menguntungkan sehingga semua itu berjalan. Kan e-commerce juga butuh seller. Seller juga butuh e-commerce, tapi bagaimana mereka itu bisa berjalan bersama ya, dan kewajiban masing-masing harus saling menguntungkan, agar ekosistemnya berjalan dengan dengan bagus,” ujarnya.

Aturan Kementerian UMKM

Sementara itu, Kementerian UMKM pun kini tengah menyiapkan regulasi khusus untuk mengatur biaya admin e-commerce.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman sebelumnya mengatakan aturan tersebut sedang dalam tahap sinkronisasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum, dan Sekretariat Negara.

Pembahasan regulasi-regulasi itu menyusul para pelaku UMKM yang baru-baru ini mengeluhkan tingginya biaya administrasi hingga logistik yang dikenakan oleh platform perdagangan digital yang mereka gunakan.

“Kita, kan, secara umumnya, jadi mengenai ekosistem tanya tadi. Jadi kita saling melengkapi ke arah masyarakat,” ujar dia.

Lebih lanjut, Budi juga memastikan bahwa revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 akan diluncurkan dalam waktu dekat.

“Secepatnya, ya, secepatnya. Ya mudah-mudahan bulan ini sudah selesai, ya. Tidak tahu bareng atau tidak (dengan aturan Kementerian UMKM). Tapi kita secara proses selalu bersamaan, karena memang selalu berkomunikasi,” katanya.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa pihaknya menerima cukup banyak keluhan dari pelaku usaha mikro dan kecil terkait tingginya biaya administrasi yang dikenakan platform e-commerce.

“Keluhannya sudah lumayan banyak. Hampir setiap hari masuk ke saya, baik lewat pesan langsung (DM) Instagram, Facebook, maupun WhatsApp. Pemerintah harus merespons ini,” ujar Maman kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/4).

Biaya admin yang dimaksud adalah potongan atau komisi transaksi yang dikenakan oleh platform e-commerce kepada penjual setiap kali terjadi penjualan.

Kenaikan tarif tersebut dinilai memberatkan UMKM karena mengurangi margin keuntungan dan daya saing mereka di pasar digital.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah menyiapkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait ekosistem e-commerce. Revisi tersebut menyusul terjadinya kenaikan biaya admin (admin fee) di platform e-commerce yang dikeluhkan oleh para seller.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, mengatakan pemerintah ingin menciptakan ekosistem e-commerce yang lebih sehat dan berkeadilan bagi seluruh pihak, mulai dari konsumen, pelaku usaha, pemilik platform, hingga para seller.

"Ya, jadi sekarang kita sedang mempersiapkan revisi Permendag, ya, mengenai ekosistem e-commerce-nya," kata pria yang akrab disapa Busan tersebut, di Jakarta, Minggu (10/5/2026).

Meski begitu, ia belum dapat membeberkan secara rinci isi revisi aturan tersebut karena proses pembahasan masih berlangsung Bersama Kementerian atau Lembaga (KL) terkait. Namun, evaluasi dilakukan terhadap berbagai instrumen dalam ekosistem perdagangan digital.

Menurut Busan, revisi Permendag tidak hanya menyasar pelaku usaha besar, tetapi juga memperhatikan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam industri e-commerce.

"Jadi kita enggak hanya ngomongin yang besar, yang kecil, tapi semua stakeholder yang terkait dengan e-commerce. Hak dan kewajibannya supaya tidak ada yang dirugikan," ungkap Busan.

Busan menilai hubungan antara platform e-commerce dan seller harus berjalan seimbang agar ekosistem digital tetap sehat dan berkelanjutan.

"E-commerce juga butuh seller, ya. Seller juga butuh e-commerce. Tapi bagaimana mereka itu bisa berjalan bersama? Ya, hak dan kewajiban masing-masing harus terpenuhi, harus saling menguntungkan," ungkapnya.

Sebelumnya Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai dampak kenaikan biaya administrasi tidak hanya dirasakan pelaku usaha dari sisi margin keuntungan, tetapi juga berimbas pada perilaku konsumen. Menurutnya, ketika biaya yang dikenakan platform semakin tinggi, penjual cenderung membagi atau mengalihkan beban tersebut kepada pembeli melalui kenaikan harga barang.

“Dampak dari tingginya biaya admin bukan hanya ke margin pelaku UMKM yang berjualan di e-commerce saja, tetapi juga ke permintaan konsumen,” ujar Nailul, Rabu (4/3/2026).

Ia menjelaskan, mayoritas biaya administrasi bersifat ad valorem, yakni berbentuk persentase dari nilai transaksi. Artinya, semakin besar nilai barang yang dijual, semakin besar pula nominal fee yang dipotong platform. Kondisi ini membuat harga produk di marketplace berpotensi lebih mahal dibandingkan kanal lain yang tidak mengenakan biaya serupa.

Dalam situasi tersebut, Huda memprediksi akan terjadi pergeseran transaksi ke social commerce. Kanal seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, hingga TikTok (di luar TikTok Shop) dinilai menjadi alternatif menarik, terutama bagi toko yang sudah memiliki basis pelanggan loyal.

“Apalagi jika tokonya sudah dipercaya oleh konsumen. Mereka bisa pindah ke social commerce yang memang tidak ada biaya admin dan sebagainya,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tengahmempercepat penerbitan Peraturan Menteri (Permen) UMKM yang akan mengatur berbagai aspek biaya dalam ekosistem digital, termasuk yang dinilai membebani pelaku usaha kecil. Regulasi ini ditargetkan terbit sebelum akhir Mei 2026 setelah proses harmonisasi rampung.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana mengatakan saat ini rancangan beleid tersebut telah memasuki tahap akhir dan tengah diajukan ke Sekretariat Negara untuk memperoleh izin prinsip Presiden.

“Itu [Permen UMKM] sudah selesai harmonisasi. Sekarang sedang kita kirim ke Setneg untuk minta izin prinsip, untuk diundangkan. Nah jadi, paling nggak sebelum akhir Mei kita harus sudah selesai ya,” kata Temmy saat ditemuiBisnisdi Gedung Smesco, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Temmy memastikan aturan tersebut tidak akan berbenturan dengan revisi regulasi yang tengah disiapkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) berupa revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 (Permendag 31/2023) tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Menurutnya, Kementerian UMKM dan Kemendag telah berkoordinasi untuk menjaga keselarasan kebijakan.

“Kami sudah bersepakat bahwa apa yang diatur di dalam permen UMKM akan diakomodir juga di Permendag mereka. Bahkan akan menjadikan referensi. Tapi ini kita masih menunggu. Ini masih proses drafting ya, uji publik. Nanti kan pasti akan ada perkembangan. Tapi yang pasti kita sudah bersepakat, tidak akan saling bersinggungan,” ujarnya.

Meski belum merinci substansi aturan, Temmy memberi sinyal bahwa pemerintah akan fokus pada komponen biaya yang selama ini dikeluhkan pelaku usaha, termasuk biaya logistik di platform e-commerce.

“Pokoknya semua yang memberatkan UKM akan kita coba untuk tuntaskan di sana. Nanti mungkin kita juga akan ketemu dengan teman-teman platform,” imbuhnya.

Untuk itu, Temmy menegaskan kedua regulasi berjalan seiring dalam melindungi pelaku usaha sekaligus menjaga keberlanjutan platform digital alias tidak saling tumpang tindih.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian UMKM saat ini sedang menyiapkan payung hukum untuk memperkuat pelindungan pelaku UMKM di pasar digital.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa inisiatif penyusunan regulasi ini merupakan respons atas berbagai aspirasi dan keluhan pelaku usaha, khususnya terkait meningkatnya beban tarif yang dikenakan oleh platform digital. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menekan daya saing UMKM di tengah pesatnya pertumbuhan ekosistem e-commerce. “

Negara harus hadir menjawab tantangan ini. Hingga saat ini, belum ada regulasi yang secara komprehensif melindungi sekaligus menjaga daya saing pengusaha UMKM dalam ekosistem digital,” kata Maman dalam siaran pers, dikutip Rabu (29/4/2026).

Selain itu, Maman menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak hanya memberikan pelindungan, tetapi juga mendorong peningkatan daya saing UMKM yang beraktivitas di pasar digital.

“Pemerintah berkomitmen memastikan pelindungan dan peningkatan daya saing pengusaha UMKM yang berjualan di platform e-commerce. Selama ini, belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur hal tersebut,” ujar Maman.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa regulasi tersebut saat ini telah memasuki tahap sinkronisasi dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah menargetkan aturan ini dapat segera diterbitkan dalam waktu dekat sebagai langkah konkret menghadapi dinamika perdagangan digital.